Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyiapkan agregator untuk mendukung komoditas ekspor dan produk lokal agar dapat bersaing dengan produk asing sekaligus untuk menekan komoditas impor dari luar negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai, jika produk yang dimiliki Indonesia tidak memiliki daya saing, maka akan memudahkan produk impor masuk ke pasar, termasuk ke Indonesia.

“Kalau kita nggak punya daya saing, produk impor akan masuk. Jadi kita nanti akan siapkan agregator-agregator untuk komoditas ekspor dan komoditas dalam negeri,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, impor Indonesia pada September 2024 mengalami penurunan 8,91% MtM menjadi US$18,82 miliarseiring dengan indikator Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang terkontraksi pada periode sama.

Pelemahan impor September 2024 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 9,55 persen maupun sektor migas sebesar 4,53 persen dari bulan sebelumnya.

Adapun, hal ini dilakukan sebagaimana salah satu program utama yang akan dijalankan Kementerian Perdagangan di Kabinet Merah Putih, yakni terkait pengamanan pasar dalam negeri. Terlebih, Budi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pasar yang cukup besar.

“Tetapi kita tidak ingin juga pasar ini hanya diisi asing. Nah kelemahan kita adalah daya saing kita. Daya saing kita itu harus bisa,” jelasnya.

Budi menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan juga memiliki program utama lain, yakni perluasan pasar ekspor dan peningkatan UMKM bisa ekspor.

Menurut Budi, banyak tugas yang harus dikerjakan. Ini mengingat rasio kewirausahaan Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara maju, yakni hanya sebesar 3,47%. Sementara itu, rasio kewirausahaan negara maju adalah di kisaran 10–12%.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa sektor perdagangan ingin mengejar ekspor UMKM lokal. “Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk tiga program itu sebenarnya ada di Kemendag semua, dari kebijakannya, kemudian dari unit eselon satu itu mendukung semua,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat ada sekitar 4,9 juta wirausaha di Indonesia. Adapun untuk mencapai angka 4% menjadi negara maju, maka setidaknya membutuhkan 800.000 wirausaha yang lahir di Indonesia.

“Saya punya optimisme, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah.

Di sisi lain, menurut Azizah, semestinya keberadaan wirausaha sudah diciptakan sejak di bangku sekolah. Meski demikian, dia juga mengakui bahwa rasio kewirausahaan dan jumlah wirausaha mengalami gejolak. Terlebih, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia berdampak besar pada rasio wirausaha Indonesia pada 2020 silam.

Munculnya Covid di Indonesia pada Maret 2020 memukul keras sektor usaha di Indonesia yang menyebabkan rasio kewirausahaan di Indonesia turun menjadi 2,93%, serta pertumbuhan wirausaha di Indonesia menjadi -7,16%.

“Karena kita tahu memang sifat dari perusahaan ini kalau mereka nggak stable mereka akan tutup, tetapi kalau mereka stable, mereka akan terus,” ungkapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengakui bahwa ada pemicaraan yang terjadi di antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Budi Gunawan kala akan menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

Adapun, hal ini diungkapkan oleh Puan, seusai rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menetapkan nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD)/Komisi pada Senin (21/10/2024).

“Ya, pastinya ada pembicaraan,” terangnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Kala ditanya bagaimana respon partai berlogo banteng tersebut soal sang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang masuk dalam Kabinet, Puan justru menuturkan bahwa responnya positif.

“Positif,” terangnya.
Terkait apakah sosok Budi Gunawan akan menjadi penghubung PDIP nantinya untuk masuk ketika ada reshuffle, Puan menjawab akan meninjau terlebih dahulu lantaran baru dilantik.

“Ya kita lihat, ini baru dilantik. Biarkan kabinet ini bekerja sebaik-baiknya,” tutur Puan.

Sebelumnya, PDIP memastikan bahwa kadernya tidak ditugaskan untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Puan menyebut posisi politik partai berlogo banteng itu terhadap pemerintahan baru akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Namun, kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet. Walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan pak Prabowo. Untuk membangun Indonesia," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Puan, yang juga menjabat Ketua DPR, menyampaikan bahwa kerja sama dan dukungan untuk pemerintahan tidak perlu dilakukan dengan bergabung ke dalam kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat mendukung penuh visi misi yang akan akan dikerjakan Presiden Prabowo Subianto.

Rachmat menjelaskan, dirinya sudah sempat bertemu dengan Sri Mulyani. Menurutnya, bendahara negara sudah menegaskan komitmennya untuk dukung setiap program kerja Prabowo yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ibu Sri Mulyani benar-benar sangat mendukung apa yang akan kita [Bappenas] kerjakan, terutama apa yang akan dikerjakan presiden Bapak Prabowo Subianto," ujar Rachmat dalam cara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Oleh sebab itu, guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini meyakini bisa mengemban tugas sebagai kepala PPN/kepala Bappenas. Apalagi, sambungnya, dukungan bukan hanya diberikan oleh bendahara negara namun juga para pejabat Bappenas lainnya.

Rachmat merangkum, tugas utama Bappenas ke depan adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait itu, dia mengingatkan bahwa Bappenas sudah pernah menorehkan sejarah yang patut dibanggakan pada era Orde Baru.

"Tahun 70-an ketika Bappenas menorehkan tinta emas, kita menghadapi kemiskinan, persoalan lapangan kerja, kemudian persoalan-persoalan lain, yang sekarang kenapa bisa terjadi lagi? Jadi Pak Suharso [Menteri PPN/Kepala Bappenas 2019—2024], Bapak sudah meletakkan dasar-dasar untuk mengatasi persoalan kemiskinan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengakui bahwa Bappenas kerap memiliki permasalahan anggaran. Kendati demikian, dia meyakini permasalahan itu bisa diatasi karena Bappenas memiliki keunggulan dari sisi sumber daya manusianya.

Menurutnya, Bappenas merupakan markasnya para pemikir terbaik di Indonesia. Oleh sebab itu, Rachmat berharap Bappenas akan selalu mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang bisa mengatasi berbagai tantangan kelembagaan.

"Jadi kalau ada persoalan di budgeting power [kekuatan anggaran] yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peran perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk mengambil peran lebih besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Seperti diketahui, peta jalan industri lembaga penjaminan yang diluncurkan OJK memuat target penetrasi pada 2028 sebesar 3,5%. Penetrasi penjaminan adalah presentase outstanding penjaminan dibanding produk domestik bruto (PDB).

Selain penetrasi, pada 2028 pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan OJK mendorong peran Jamkrida untuk mendukung program pemerintah bagi kemajuan UMKM di setiap daerah.

"Jamkrida harus menjadi layer pertama dalam mendukung program penjaminan di masing-masing daerah sesuai kapasitasnya," kata Iwan kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dengan peran penting Jamkrida itu, OJK juga berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan permodalannya kepada perusahaan ini guna menyerap risiko bisnis program pemerintah di setiap wilayah masing-masing.

"Risiko yang tidak terserap oleh Jamkrida akan ditanggung oleh perusahaan penjaminan berskala nasional atau oleh re-garantor, yang saat ini belum ada," kata Iwan.

Sementara dari sisi regulator, Iwan mengatakan ⁠OJK mendorong peningkatan kapasitas permodalan dan keahlian yang saat ini masih belum memenuhi harapan di industri ini.

"Kami mendorong asosiasi untuk memikirkan bagaimana cara cepat dan berkelanjutan untuk mendorong pemenuhan expertise di Jamkrida. Ini perlu diupayakan bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata mengatakan kemampuan akseptasi sebuah perusahaan penjaminan sangat tergantung dari kuatnya permodalan.

Semakin besar modal perusahaan, kata dia, maka semakin besar juga kemampuan akseptasi perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP).

"Pertumbuhan pendapatan IJP juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi/ regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis/ IJP sangat besar," kata Agus.

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta tim akselerasi proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya membuat progres harian.

Bey mengatakan sejak dibentuk dua pekan lalu, tim yang dipimpin Plh Kepala Dinas Perhubungan Jabar Ade Afriandi sudah menunjukan kemajuan yang positif. Dia menunjuk sejumlah detil sudah dikerjakan oleh tim.

“Saya berterima kasih pada tim sudah detail. Tapi saya bilang jangan hanya dipaparkan tapi dilaksanakan juga,” katanya usai memimpin rapat BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Senin (21/10/2024).

Menurutnya salah satu urusan yang sudah dipersiapkan tim adalah pembenahan parkir yang akan menunjang operasional BRT. Bey meminta agar urusan perapihan parkir ini jalan terus tanpa perlu menunggu proyek berjalan.

“Kalau perapihan parkir kan bisa dari sekarang, tidak perlu menunggu bus jalan, yang mana yang harus seperti itu. Dan juga kantong parkir, mau dimana dan sebagainya,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan terus mengelar rapat terkait BRT setiap dua minggu sekali guna mengupdate proyek tersebut. Pada hari ini, pihaknya turut mengundang Ketua DPRD Jabar Bucky Wikagoe, dan Pj Wali Kota Bandung Koswara.

“Kami rapatnya itu paling lama 2 minggu sekali, mungkin dalam ini ada lagi, ada lagi. Kamu juga harus rapat koordinasi dengan kota kabupaten yang dilalui BRT ini,” tuturnya.

Dari hasil paparan tim akselerasi, Bey menilai proyek ini bisa dimulai pada Akhir Desember atau Januari awal mengingat sudah ada persiapan awal. “Tapi untuk perjalanan [bus] kan memang sudah ada, tapi terintegrasi dan bagaimana itu perlu kajian lebih dalam,” ujarnya.

Kajian yang ia maksud adalah penataan beragam infrastruktur penunjang BRT seperti pedestrian, halte, dan penertiban rute angkutan umum hingga pengalihan Terminal Cicaheum.

“Saya ingatkan betul sosialisasi masyarakat jangan ditinggalkan, dan juga dihitung betul penghasilan dari supir angkot dan pedagang UMKM yang ada di terminal-terminal itu seperti apa nantinya kalau kena pergeran dan perubahan fungsi dari terminal,” ujarnya.

Bey juga mengaku dalam rapat kali ini melibatkan pihak DPRD agar turut mengawal jalannya proyek. DPRD juga dipersilahkan untuk memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan. “Kalau perlu kritik kami, apa yang perlu kami lakukan,” katanya.

Karena itu Bey meminta tim akselerasi untuk bekerja serius dan memperhitungkan semua aspek proyek tersebut. “Tapi kami juga minta kepada tim jangan terlalu lama. Jadi semuanya harus berjalan, tiap hari ada progres,” tuturnya.

Ketua DPRD Jabar Bucky Wikagoe mengatakan pihaknya menyambut baik adanya program BRT Bandung Raya. Namun pihaknya juga mengingatkan agar setiap program apalagi yang menyangkut irisannya dengan masyarakat untuk dikaji.

“Yang terdampak juga pasti ada seperti PKL, sopir angkot, juru parkir dan sebagainya, Nah ini juga harus betul-betul dihitung. Sehingga nanti diminimalisir kerugian terhadap masyarakat yang terdampak itu. Dan saya juga tadi meminta supaya bagaimana masyarakat bisa beralih dari budaya naik kendaraan sendiri ke budaya naik kendaraan umum,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada energi di bawah kepemimpinannya. Komitmen itu dia tegaskan dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10/2024).
Bahkan, sebelum pelantikan, Prabowo sudah menyatakan komitmen untuk mencapai kedaulatan energi. Menurutnya, itu dapat diraih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia berlimpah.
Sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sejumlah energi alternatif, seperti kelapa sawit yang menjadi solar dan tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain menjadi bensin. Selain itu, Indonesia juga juga punya energi panas bumi, batu bara, energi tenaga air, angin, dan matahari.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai cita-cita sang Kepala Negara anyar itu akan menghadapi beragam tantangan, terutama soal teknologi.
"Masalahnya, Indonesia tidak memiliki teknologi untuk mengolah sumber daya energi tersebut menjadi EBT," kata Fahmy dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).
Fahmy mencontohkan, pengembangan biodiesel tersendat lantaran Eni, perusahaan energi asal Italia, batal bekerja sama dengan Pertamina. Kerja sama yang dimaksud adalah pengembangan green refinery atau kilang yang mampu mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak jenis gasoline atau green fuel di Kilang Dumai dan Plaju.

Selain itu, Fahmy juga menyoroti program EBT berbasis sawit juga berpotensi bertabrakan dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng.
Demikian juga dengan program gasifikasi yang mengolah batu bara menjadi gas. Mahmy mengatakan, upaya itu juga mengalami kegagalan setelah Air Product, partner usaha dari Amerika Serikat (AS) hengkang dari Indonesia.
"Alasannya, gasifikasi dinilai tidak mencapai keekonomian lantaran harga pasar batu bara berfluktuasi," imbuh Fahmy.
Dia berpendapat untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan dalam mencapai swasembada energi, ada dua upaya yang harus dilakukan pemerintah.
Pertama, menarik investor asing pemilik teknologi untuk bekerja sama dengan perusahaan energi dan BUMN dalam negeri. Kedua, mengembangkan riset (R&D) di dalam negeri dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan universitas-universitas Indonesia untuk menghasilkan teknologi yang dibutuhkan.
Fahmy mengingatkan bahwa upaya di atas membutuhkan komitmen jangka panjang karena R&D perlu waktu yang lama dan biaya yang besar. Selain itu, komitmen Prabowo untuk mencapai swasembada energi harus ditindak-lanjuti oleh menteri-menteri terkait Kabinet Merah Putih secara konsisten dan berkelanjutan.
"Tanpa upaya serius dan terus menerus, komitmen Prabowo yang disampaikan pada pidato perdana sebagai presiden untuk mencapai swasembada energi tak lebih hanya omon-omon saja," tutup Fahmy.

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)CPNS 2024 telah resmi dilaksanakan mulai Rabu, 16 Oktober 2024.

Hingga kini masih ada instansi yang baru melaksanakan tes SKD CPNS 2024. Namun ada juga yang sudah selesai menyelesaikan tes SKD.

Instansi yang sudah selesai melaksanakan SKD CPNS akan langsung memberikan pengumuman mengenai nilai ambang batas para peserta.

Setelah tes SKD CPNS 2024 selesai dilakukan, peserta akan menerima hasil pengumuman yang diberikan secara resmi oleh BKN.

Pengumuman tersebut dijadwalkan pada 17-19 November 2024. Sedangkan proses pengolahan nilai akan dilakukan mulai Rabu (23/10/2024).

Berikut ini jadwal lengkap seleksi CPNS 2024 yang bisa dijadikan patokan oleh peserta.

Jadwal CPNS 2024

• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS: 9-15 Oktober 2024
• Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober-14 November 2024
• Pengolahan nilai SKD CPNS: 23 Oktober-16 November 2024
• Pengumuman hasil SKD CPNS: 17-19 November 2024
• Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT: 20 November-17 Desember 2024
• Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT: 20-22 November 2024
• Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi: 23-25 November 2024
• Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
• Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
• Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024
• Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024-4 Januari 2025
• Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025
• Masa sanggah: 13-15 Januari 2025
• Jawab sanggah: 13-19 Januari 2025
• Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15-20 Januari 2025
• Pengumuman pascasanggah: 16-22 Januari 2025
• Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
• Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

Nilai ambang batas para peserta yang mengikuti SKD CPNS 2024 diumumkan secara live oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kanal Youtube resminya.

Penayangan nilai ambang batas secara real time ini dilakukan BKN untuk menunjukkan bahwa proses seleksi CPNS berjalan dengan transparan.

Cara Cek Live Score SKD CPNS 2024

Peserta dapat melihat live score SKD CPNS 2024 melalui akun Youtube BKN @officialcatbkn. Setelah itu klik opsi "Live" di kanal YouTube CAT BKN.

Nantinya akan muncul instansi/daerah seleksi yang menanyangkan live score SKD CPNS.

Link Live Score SKD CPNS 2024

Berikut daftar lengkap link live score untuk cek hasil tes SKD CPNS 2024:

• Kanreg I BKN Yogyakarta: youtube.com/@kanreg1bkn.
• Kanreg II BKN Surabaya: youtube.com/@OfficialKanregIIBKN.
• Kanreg III BKN Bandung: youtube.com/@regional3bkn.
• Kanreg IV BKN Makassar: youtube.com/@BKNMakassarOfficial.
• Kanreg V BKN Jakarta: youtube.com/@kanregvbkn7662.
• Kanreg VI BKN Medan: youtube.com/@officialbkn6medan
• Kanreg VII BKN Palembang: youtube.com/@CATKANREGVIIBKNPALEMBANG.
• Kanreg VIII BKN Banjarmasin: youtube.com/@Kanreg8BKN.
• Kanreg IX BKN Jayapura: youtube.com/@bknixjayapura8321.
• Kanreg X BKN Denpasar: youtube.com/@KantorRegional10BKN.
• Kanreg XI BKN Manado: youtube.com/@kanreg11bkn.
• Kanreg XII BKN Pekanbaru: youtube.com/@kanreg12bkn.
• Kanreg XIII BKN Aceh: youtube.com/@bknaceh.
• Kanreg XIV BKN Manokwari: youtube.com/@bknkanreg14.
• UPT BKN Batam: youtube.com/@uptbknbatam8681.
• UPT BKN Padang: youtube.com/@uptbknpadang7849.
• UPT BKN Jambi: youtube.com/@uptbknjambi7350.
• UPT BKN Pangkalpinang: youtube.com/@uptbknpangkalpinangofficial.
• UPT BKN Bandarlampung: youtube.com/@UPTBKNLampung.
• UPT BKN Serang: youtube.com/@uptbknserang940.
• UPT BKN Semarang: youtube.com/@uptbknsemarang7179.
• UPT BKN Pontianak: youtube.com/@uptbknpontianak2141.
• UPT BKN Palangka Raya: youtube.com/@uptbknpalangkaraya.
• UPT BKN Balikpapan: youtube.com/@bknbalikpapan.
• UPT BKN Tarakan: youtube.com/@uptbkntarakan.
• UPT BKN Mataram: youtube.com/@uptbknmataram9885.
• UPT BKN Kupang: youtube.com/@uptbknkupang.
• UPT BKN Mamuju: youtube.com/@UPTBKNMAMUJU.
• UPT BKN Palu: youtube.com/@UPTBKNPALU.
• UPT BKN Gorontalo: youtube.com/@uptbkngorontalo.
• UPT BKN Kendari: youtube.com/@uptbknkendari515.
• UPT BKN Ternate: youtube.com/@uptbknternate.
• UPT BKN Ambon: youtube.com/@uptbknambon4.
• UPT BKN Sorong: youtube.com/@uptbknsorong.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suntana sebagai Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), mendampingi Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) di Kabinet Merah Putih.

Lantas, siapakah sosok Suntana? Suntana merupakan salah satu dari 56 wakil menteri di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Sebelum resmi menjadi Wamenhub, Suntana menjadi salah satu tokoh yang ikut dalam pembekalan tugas calon wakil menteri di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024).

Pria kelahiran 2 Juni 1966 memulai karier militernya sejak 1989 sebagai Letnan Dua dan mencapai posisi kapten pada 1996. Jenderal bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jakarta pada 2016 dan 2017.

Lalu pada 2018, dia dipindah tugaskan ke Lampung sebagai Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Baru tujuh bulan mengemban tugas di Lampung, Suntana ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Tugas tersebut diembannya hingga Oktober 2021.

Suntana juga sempat bertugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sekitar dua tahun lebih Suntana dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebelum akhirnya dipindah tugaskan sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Baru sebentar menempati posisi sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Suntana dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Tepatnya, sejak Juni 2023 hingga 28 Juni 2024. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri menjadi jabatan terakhir Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) itu.

Mengenai riwayat pendidikan, Sutana merupakan lulusan Akademi Polisi pada 1989. Selama berkarier di Korps Bhayangkara, pria asal Garut, Jawa Barat ini kerap berkecimpung di bidang reserse intelijen.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Agus bersama sejumlah menteri lainnya hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sudah, sudah [mundur dari institusi Polri]," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," tambah Agus.

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Agus ditunjuk sebagai Wakapolri melalui Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (24/6/2023).

Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Agus sempat menduduki sejumlah posisi strategis di badan kepolisian RI.

Salah satunya, saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Februari 2021. Salah satu kasus yang ditanganinya yakni terkait perkara yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana segera mengembangkan industri hilir sektor perikanan di wilayahnya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Fokus utamanya adalah mendorong berdirinya pabrik pengolahan rumput laut dan teripang pasir.

Komoditas tersebut dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak perekonomian daerah, utamanya rumput laut. Pasalnya, Sulsel konsisten menjadi salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia untuk rumput laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Muhammad Ilyas mengatakan produksi rumput laut di wilayahnya bisa mencapai rata-rata 3,66 juta ton per tahun, atau lebih dari sepertiga dari total pasokan rumput laut nasional.

Data terakhir sepanjang 2023 bahkan produksinya menyentuh 3,85 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,79 juta ton. Penyebarannya pun cukup luas, namun lebih banyak terkonsentrasi di sepanjang garis pantai tenggara dan barat Sulsel.

Sementara untuk teripang laut, Ilyas menambahkan jika komoditas ini tengah digemari oleh pasar global. Sehingga memungkinkan pengembangannya bisa menjadi pendongkrak nilai ekspor wilayah ini.

"Akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri," ujarnya ketika dihubungi, Senin (21/10/2024).

Ilyas menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut, pihaknya pun membutuhkan sinergi dari unsur 3P atau public, private, dan partnership, serta akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai pemerintah kabupaten/kota, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.

"Ke depannya kami akan lakukan koordinasi secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan ini," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani merespon soal anggaran menimbang jumlah kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin bertambah.

Puan mengungkapkan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu dari kabinet yang akan datang. Lantaran pengumuman baru saja dilakukan, maka pihaknya juga belum melakukan langkah apapun.

“Kita lihat apa yang menjadi kemudian visi dan misi dari pemerintahan yang akan datang. Kita dukung dulu bagaimana,” tutur Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (21/10/2024).

Kala ditanyakan apakah DPR nantinya akan melakukan penyesuaian anggaran, Puan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu.

“Kita lihat dulu bagaimana nantinya, karena kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini,” tutur Puan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang berada dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin pagi (21/10/2024).

Didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo telah mengumumkan 53 menteri dan kepala badan serta 56 wamen untuk mengisi kabinet Merah Putih.

Setelah selesai mengumumkan jajaran kabinetnya, Prabowo mengatakan dirinya akan melantik para menteri, wamen, dan kepala badan/lembaga pada hari ini Senin pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, pelantikan para wakil menteri Kabinet Merah Putih berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Berikut ini daftar menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diumumkan Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri HAM

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

49. ST Burhanudin, Jaksa Agung

50. Herindra, Kepala BIN

51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Berikut ini daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran:

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk F Paulus

2. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: bambang eko suharyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Andriantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Rika Haloek

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Armanata Kristiyawan Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Hafas Ogroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Ermawanto

11. Wakil Menteri Agama: Muhamamd Syafei

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

13. Wakil Menteri hak asasi manusia: Mugianto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan: Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimnayu

18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan: Atib Atikul Hayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi: Fauzan

21. Wakil Menteri pendidikan Tinggi Sains dan Pendidikan Tinggi: Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebnezer

26. Wakil Menteri Perlindunhan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Zulfikar Ahmad Tawalla

28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro

30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa PDTT: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan: Sultana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komuniaksi dan Digital: Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Gerdyawan

41. Wakil Menteri ATR/BPN : Ossya Darmawan

42. Wakil Menteri PPN/Bappenas: Februan Alfianto

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/RB: Purwadi Aryanto

44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN: Aminudiin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi: Todo Tua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi: Feri Joko Juliantono

51. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM: Elfy muriza

52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ermawati

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan: Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menghadirkan inovasi digital melalui fitur super app Livin’ by Mandiri. Lewat kehadiran berbagai pilihan sumber dana atau Multi Source of Fund (SoF) dan Solusi Valuta Asing (Valas), nasabah kini dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas transaksi sehari-hari, serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih seamless.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyatakan, sejak kuartal pertama 2024, Livin' by Mandiri telah memperkenalkan ratusan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari menabung hingga investasi.

"Livin' by Mandiri tidak hanya menawarkan pengalaman perbankan modern yang lebih canggih, tetapi juga berperan sebagai mitra setia dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah. Dengan fitur-fitur terbaru yang memudahkan akses finansial yang dipersonalisasi, kami berkomitmen untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih cepat dan efisien," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Senin (21/10).

Fitur Multi SoF merupakan salah satu inovasi terbaru yang memperlihatkan komitmen Livin' by Mandiri untuk memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan. Dengan fitur ini, nasabah dapat dengan mudah bayar ke lebih dari 1800 biller dan dapat memilih tiga sumber dana berbeda untuk pembayaran tagihan menggunakan fitur Bayar/ VA, yakni Tabungan, Kartu Kredit, dan Paylater.

“Nasabah dapat mengatur keuangan sendiri dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, nasabah dapat memilih untuk membayar tagihan menggunakan Kartu Kredit jika saldo tabungan tidak mencukupi, atau menggunakan Livin’ Paylater untuk kemudahan pembayaran di kemudian hari. Hadirnya opsi ini menjadikan Livin' by Mandiri sebagai aplikasi perbankan pertama di Indonesia yang menawarkan fleksibilitas pembayaran tagihan seperti ini”, paparnya.

Selain itu, Livin' by Mandiri juga memperkenalkan layanan Solusi Pasti Valuta Asing yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa batas di dalam maupun luar negeri. Dengan layanan ini, nasabah dapat membuka Tabungan Multicurrency dalam berbagai mata uang asing, termasuk USD, EUR, SGD, AUD, GBP, CAD, THB, INR, CNY, HKD, PHP, AED, CHF dan valuta lainnya yang akan ditambahkan sesuai kebutuhan nasabah dalam pengelolaan dana maupun transfer valuta asing secara efisien.

“Bagi nasabah yang ingin transfer uang ke luar negeri dan antar Bank Mandiri dengan cepat bisa memanfaatkan fitur Transfer Valas di Livin’ by Mandiri. Tanpa biaya konversi kurs dan uang akan diterima utuh secara real-time*. Fitur ini juga mendukung pengiriman uang tanpa batasan jam operasional dalam 13 mata uang asing untuk transfer valas luar negeri dan 12 mata uang asing untuk transfer sesama Mandiri,” tambah Darmawan.

Sejak diluncurkan pada kuartal I 2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri terus mengalami peningkatan. Hingga akhir kuartal II 2024, volume penjualan transaksi valas di Livin' by Mandiri melesat dengan kenaikan luar biasa sebesar 196,5% secara year on year (YoY) dengan tren yang semakin positif. Tak hanya itu, rata-rata harian volume penjualan dari transfer valas remittance pada kuartal II 2024 mencapai Rp8,3 miliar, meningkat 11% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal I 2024 yang sebesar Rp7,5 miliar.

Selain itu, adanya fitur Tap to Pay memberikan kemudahan dalam bertransaksi cepat dan praktis di mana saja. Nasabah dapat dengan mudah melakukan pembayaran hanya dengan melakukan tap dari smartphone Android ke mesin pembayaran, berkat dukungan jaringan Visa dan Mastercard yang tersedia di seluruh dunia. Fitur ini dapat digunakan baik untuk pembayaran domestik maupun internasional, menawarkan pengalaman pembayaran yang cepat, mudah, dan aman.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, Bank Mandiri terus berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Harapannya, inovasi yang telah dihadirkan tidak hanya mempermudah transaksi harian, tetapi juga memperkaya lifestyle nasabah, menjadikan Livin' by Mandiri sebagai beyond super app yang andal.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Agustus 2024, angka pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 27 juta pengguna, naik 33% secara year on year (YoY) dengan total transaksi Rp2.589 triliun dan 2,4 miliar volume transaksi year to date (ytd).