KOMPAS.com - Gelandang timnas Perancis, Andrien Rabiot, memberi peringatan kepada Lamine Yamal jelang laga Spanyol vs Perancis.

Rabiot memastikan Perancis akan membuat Yamal tidak nyaman dalam pertemuan di semifinal Euro atau Piala Eropa 2024.

Pertandingan Spanyol dengan Perancis akan berlangsung di Munich Football Arena, Munich, pada Selasa (9/7/2024) atau Rabu (10/7/2024), pukul 02.00 WIB.

Les Bleus berhasil mengamankan satu tempat di empat besar setelah menyingkirkan Portugal lewat babak adu penalti.

Perancis menang 5-3 atas Portugal setelah bermain imbang 0-0 dalam waktu normal dan tambahan di Volksparkstadion, Hamburg.

Dalam pertandingan tersebut, Rabiot tidak bisa bermain sebab mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning yang didapatkannya saat menghadapi Polandia dan Belgia.

Ia digantikan oleh Eduardo Camavinga di laga perempat final menghadapi Portugal.

View this post on Instagram

A post shared by Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol)

Rabiot selalu menjadi pilihan utama bagi Didier Deschamps di area tengah sisi kiri. Gelandang Juventus itu memainkan empat dari lima pertandingan Perancis.

Gelandang berusia 29 tahun itu diperkirakan akan kembali diturunkan kala Perancis menghadapi Spanyol.

Rabiot akan menghadapi Yamal yang menjadi penyerang sayap kanan La Roja.

"Saya pikir ia telah menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang mampu mengatasi tekanan dan memiliki banyak kualitas. Ia telah menunjukkan bahwa ia dapat bermain, kami tahu seperti apa dirinya dan ia memiliki kepala yang dingin," ujar Rabiot, dikutip dari Mundo Deportivo.

"Tentu saja akan sedikit sulit untuk memainkan laga semifinal, tetapi hal tersebut akan bergantung pada kemampuan kami untuk memberikan tekanan kepadanya," ujar Rabiot.

"Kami ingin mengeluarkan Lamine Yamal dari zona nyamannya. Jika ia ingin bermain di partai final, ia harus melakukan lebih banyak hal daripada yang telah ia lakukan," katanya.

Lamine Yamal menjadi salah satu sorotan dalam hajatan Eropa kali ini. Ia digadang-gadang sebagai bintang masa depan timnas Spanyol.

Yamal masih berusia 16 tahun ketika bermain di Piala Eropa 2024. Penyerang Barcelona itu selalu dimainkan dalam laga-laga yang dimainkan Spanyol.

Dari lima laga yang telah dimainkan Yamal, ia belum berhasil mencetak gol, tetapi mampu memberikan kontribusi tiga assists.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru jika mau membuat penyidikan baru usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan gugatan Pegi Setiawan.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan, Polda Jabar semestinya melakukan evaluasi dahulu atas putusan yang membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016.

"Evaluasi dulu, evaluasi, disarankan untuk tidak terburu-buru apabila punya rencana membuat sprindik (surat penyidikan) baru," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Yusuf, evaluasi itu dapat dilakukan dengan meminta keterangan ulang dari ahli pidana.

"Apabila sudah dianaliasa dan dievaluasi apa yang mau dilakukan. Itu tadi, mintakan pendapat ahli hukum pidana yang tersohor yang itu sudah pernah kami sarankan yang itu punya pengalaman menang dalam prapeadilan," ucap Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka yang diajukan oleh Pegi.

Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka, menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah seharusnya memperbaiki dan dan menggalakkan program pendidikan kedokteran ketimbang melempar wacana mendatangkan dokter asing buat praktik di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes, sebaiknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menggenjot perbaikan program, akses, dan mutu pendidikan fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia buat memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Tanah Air.

“Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah,” tulis Fahmy dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Fahmy juga mengkritisi permintaan impor dokter asing oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, kebijakan membuka keran praktik bagi dokter asing di Tanah Air tentu menuai kontroversi sekaligus mengancam keberadaan dokter-dokter lulusan kampus dalam negeri.

Selain itu, kata Fahmy, usulan itu juga memperlihatkan pemerintah tidak yakin dengan dokter-dokter lulusan kampus di Tanah Air.

“Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri,” ujar Fahmy.

Fahmy juga menyoroti pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Budi Santoso, selepas dia mengkritik kebijakan Kemenkes soal impor dokter.

Menurut Fahmy, jika pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritik terhadap wacana impor dokter maka hal itu dianggap wujud represi pemerintah terhadap kebebasan menyuarakan pendapat di lingkup akademisi.

“Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ucap Fahmy.

"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” sambung Fahmy.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Budi Santoso resmi diberhentikan dari jabatannya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Budi dicopot dari jabatannya usai dirinya menyatakan penolakan terkait rencana Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Rektorat Unair telah memberikan informasi terkait pencopotan Budi sejak Rabu pukul 10.00 WIB, tetapi ia mengaku baru menerima SK pencopotan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Yudisial Siti Nurdjanah menanyakan soal kondisi Mahkamah Agung kepada calon hakim agung Khamim Tohari.

Hal itu ditanyakan Siti dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2024).

"Kalau lulus dilantik jadi Hakim Agung, saya tanya pendapat Pak Khamim, terkait MA saat ini, bagaimana sih kondisinya? Baik atau belum? kalau belum mananya yang belum, kalau sudah baik bagaimana?" kata Siti kepada Khamim.

Khamim kemudian menyebut, kondisi MA tidak sempurna dan masih ada kekurangan yang terjadi.

Misalnya terkait dengan putusan di tingkat akhir yang sering tidak didapat oleh pengadilan tingkat pertama.

"Ini bagian dari yang dikeluhkan masyarakat," katanya.

Kemudian Khamim menyinggung soal kasus dugaan gratifikasi dilakukan Hakim Agung Gazalba Saleh yang hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kemudian, ada juga yang juga kita ikuti selama ini yang kebetulan masih menjadi perhatian publik terkait pemeriksaan Bapak kita (Gazalba) di PN Jakarta Pusat. Ini juga sebagai renungan kami dengan kami ingin menjadi hakim agung," tuturnya.

Sebab itu, Khamim ingin menjadi seorang Hakim Agung agar kondisi MA bisa menjadi lebih baik.

"Tentunya dalam kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, kami ingin berusaha bisa masuk sebagai orang yang mencintai lembaga kita MA, untuk menyumbangkan diri dan tenaga kita," tuturnya.

Khamim Thohari adalah pria kelahiran Malang, 1967 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya Malang pada 1992, kemudian melanjutkan program Magister di Universitas Merdeka dengan tahun lulus 2006.

Khamim merupakan hakim di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ia Diusulkan sebagai Hakim Agung oleh Kepala Badan Pengawasan MA, Sugiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sunscreen menjadi salah satu produk skincare wajib yang bisa melindungi kulit dari bahaya paparan sinar matahari secara langsung.

Ternyata sunscreen juga menjadi produk skincare wajib yang diperlukan untuk anak-anak, loh. Namun memilih sunscreen untuk anak harus mengikuti pertimbangan tertentu.

Product Development Pielmoist dr. Yulia Lestari menyatakan bahwa para orangtua tidak boleh sembarangan dalam memilih sunscreen untuk anak.

Ia mengungkap penggunaan sunscreen anak dianjurkan ketika usianya sudah di atas 6 bulan.

Selain itu, kandungan SPF dalam sunscreen anak yang dianjurkan oleh dr. Yulia yaitu mulai dari SPF 30.

“Kadar SPF yang disarankan untuk sunscreen anak itu mulai dari SPF 30 dan jenisnya lebih baik yang physical sunscreen,” kata dr. Yulia kepada Kompas.com saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sunscreen sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Namun khusus untuk pemakaian anak, dr. Yulia merekomendasikan penggunaan physical sunscreen.

Akan tetapi salah satu tantangan saat menggunakan physical sunscreen yaitu menimbulkan whitecast atau lapisan putih pada kulit.

Sehingga para orangtua harus mengoleskannya perlahan hingga merata ke kulit si kecil.

“Physical sunscreen itu memang di kandungannya ada titanium oxide dan zinc oxide ya. Kedua kandungan itu umumnya setelah dipakaikan ke kulit akan menimbulkan whitecast,” jelas dr. Yulia.

“Efek whitecast itu yang membuat beberapa orangtua itu malas memakaikan anaknya sunscreen, karena dia cukup susah diratakan,” sambungnya.

Pada anak-anak dengan kulit yang sawo matang, sunscreen dengan efek whitecast bisa menimbulkan kesan yang abu-abu. Tapi tenang saja, dr. Yulia menyebutkan ketika sunscreen sudah menyerap, warnanya akan menyatu dengan kulit.

Hanya saja para orangtua sebaiknya lebih sabar dalam mengaplikasikan physical sunscreen ke kulit si kecil hingga merata dan menyerap dengan baik.

“Tapi bagaimanapun kulit anak-anak itu juga butuh perlindungan dari efek jahat sinar matahari. Jadi para orangtua harus bersabar saja demi kebaikan si kecil,” tutur dr. Yulia.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut situasi tak mudah sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Situasi ini muncul usai eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pekan lalu, akibat tindak asusila memanfaatkan fasilitas jabatan terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Kami berharap apa pun yang terjadi di KPU, saya pernah sampaikan ke Pak Afif (Mochammad Afiduddin) badai pasti berlalu, kapal KPU harus tetap berlayar siapapun nakhodanya," kata Bagja dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Afif sendiri langsung ditunjuk para komisioner KPU RI sebagai pelaksana tugas ketua menggantikan Hasyim sementara.

Afif disebut sudah bertandang ke Bawaslu RI setelah mengemban tugas baru itu. Ia juga bukan orang baru karena sebelumnya menjabat sebagai komisioner Bawaslu RI 2017-2022.

Bagja mengaku menghargai situasi internal di KPU RI hari ini.

Ia mengaku sebetulnya ingin datang ke KPU RI pasca-pemecatan Hasyim oleh DKPP. Namun, ia membatalkan rencana itu karena ingin menjaga perasaan para komisioner KPU RI lainnya dan menghindari hal-hal tidak penting yang justru berdampak negatif.

"Kami tidak berkomentar tentang apa pun putusan DKPP. Kami hanya siap akan laksanakan putusan DKPP dan awasi putusan DKPP," ujar Bagja.

Ia meyakini, KPU RI dapat tetap menjalankan tugas-tugasnya yang semakin krusial jelang Pilkada 2024 yang tahapannya kian intens.

Adapun Afif masih berstatus pelaksana tugas (plt) Ketua KPU RI hingga Presiden Joko Widodo meneken Keppres pemberhentian Hasyim dan melantik anggota KPU RI yang baru.

Pengganti Hasyim adalah Iffa Rosita, saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kalimantan Timur.

Pasal 37 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa "anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR".

Pada seleksi yang dilakukan Komisi II DPR untuk 7 keanggotaan KPU RI 2022-2027, Iffa sebetulnya menempati urutan kesembilan.

Urutan kedelapan dihuni oleh eks komisioner KPU RI, Viryan Aziz, yang telah tutup usia pada tahun lalu.

Karena meninggalnya Viryan pada 2022 silam, maka "peringkat berikutnya" otomatis jatuh ke tangan Iffa.

"Betul. Ada dua PAW (pergantian antarwaktu). Pertama untuk PAW Hasyim di KPU RI, lalu PAW Iffa di KPU Kalimantan Timur," kata pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini ketika dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

KLATEN, KOMPAS.com - Mobil perlu dirawat dengan baik agar tampilan mobil tetap enak dipandang dan bersih. Salah satu cara yang biasa dilakukan yakni mencucinya.

Namun, saat mencuci mobil konsumen perlu memperhatikan area yang sebenarnya tidak boleh kena air untuk menghindari kerusakan.

Aji Dwi Nugroho, Foreman Aha Motor Yogyakarta mengatakan area yang sebaiknya tidak terkena air secara langsung adalah ruang mesin karena banyak komponen elektronik yang berpotensi korsleting.

"Menjaga kebersihan ruang mesin tidak perlu dicuci, karena risikonya cukup tinggi, banyak komponen elektronik di dalamnya seperti kotak sekring, koil pengapian, electronic control unit (ECU), dan lain sebagainya," ucap Aji, belum lama ini.

Aji mengatakan, salah satu komponen yang rawan rusak karena air adalah koil pengapian. Koil bisa menjadi bocor karena air membuat arus listrik lebih mudah menembus selongsongnya.

Menurut Aji ujung koil akan terbakar karena ada kebocoran arus listrik yang dapat membuat performa mesin menurun, brebet, hingga boros bahan bakar.

SHUTTERSTOCK/NEJRON PHOTO Ilustrasi mencuci mobil, usaha cuci kendaraan.

Aji mengatakan kerusakan lain bisa menjadi lebih serius dan membutuhkan biaya perbaikan cukup tinggi bila sampai rangkaian elektriknya korsleting.

“Dampak terburuknya dapat membuat ECU rusak. Maka dari itu, Aji menganjurkan untuk menghindari mencuci ruang mesin mobil memakai air. Apabila terpaksa, lapisi beberapa bagian penting tadi dengan plastik atau bahan yang tahan air atau mencuci kering dengan lap basah,” ucap Aji.

Aji mengatakan pada setiap rangkaian kelistrikan mobil sebenarnya sudah ada seal anti air. Namun, kondisinya belum tentu selalu prima sehingga ketika ada kebocoran air akan langsung mengenai elemen vital.

Jadi, saat mencuci mobil konsumen tidak perlu mencuci ruang mesin dengan air secara langsung karena ada peluang air membuat komponen kelistrikan korsleting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Simon Lamakadu mengatakan, tower telekomunikasi yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan, Jakarta Utara, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu diketahui setelah dilakukan pengecekan, usai warga setempat melaporkan ketinggian tower yang melebihi bangunan masjid.

"Warga khawatir soal potensi roboh, kemudian mereka melapor ke dinas terkait dan dari situ diketahui bahwa tower itu tidak mempunyai IMB," kata Simon saat ditemui di gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Simon mengatakan, tower telekomunikasi itu dibangun pada 2023 lalu. Namun, hingga kini, tak ada bukti izin bangunan.

"Sampai sekarang perizinan yang harus mereka penuhi itu, belum dipenuhi," imbuhnya.

Selain tidak memiliki IMB, kata Simon, tower tersebut juga dibangun di luar zona menara.

"Mereka (pihak pengelola tower) tidak boleh membangun di zona itu kalau tidak dalam zonanya. Mana bisa tower itu melampaui masjid, menurut saya juga tidak pas juga dari sisi estetika," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, warga Pegangsaan mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk mengadukan ihwal tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh, karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," imbuh Wisnu.

Setelah pembangunan selesai, warga setempat tidak menyangka tower tersebut ternyata melebihi ketinggian menara masjid.

"Belum ada (yang menolak saat awal persetujuan), nah setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter baru ada penolakan," ucapnya.

Warga setempat, terutama yang rumahnya berdekatan dengan masjid, khawatir jika suatu saat tower telekomunikasi tersebut roboh dan memakan korban.

Setelah dilakukan peninjauan, DPRD DKI Jakarta memberikan waktu selama satu minggu kepada pihak pengelola untuk membongkar tower tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 akan disampaikan setelah rangakaian proses ibadah haji selesai pada 23 Juli 2024.

Menurutnya, saat ini proses haji belum selesai sehingga Kementerian Agama (Kemenag) belum bisa memberikan evaluasi.

"Belum kan. Ini operasional haji masih berlangsung sampe tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," tegasnya.

Namun, menurut Yaqut, pelaksanaan ibadah haji 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski ada sejumlah kekurangan, menurut Yaqut kondisi tersebut masih manusiawi.

"Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana-sini ya pasti ya kita ini manusia dan hidup di dunia," jelas Yaqut.

"Pasti ada kurang sana-sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama," tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah jumlah jemaah meninggal dunia pada 2024 yang lebih sedikit menjadi indikator baiknya pelaksanaan haji, Yaqut membantahnya.

Menurutnya, jemaah haji yang wafat tidak bisa ditakar dengan angka saja.

Sebab nyawa semua jemaah berharga. "Saya enggak pernah bersepakat dengan menyebut jemaah wafat itu dengan angka-angka. Karena apa pun itu nyawa itu, ya manusia yang harus dihargai," tutur Yaqut.

"Yang jelas kesehatan jauh lebih penting gitu kan. Terus yang wafat tidak banyak, enggak usah disebut angka-angkanya lah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yaqut juga memberikan tanggapan soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Yaqut, Kementerian Agama akan mengikuti proses yang ada.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," katanya.

Saat ditanya soal seperti apa persiapan Kemenag untuk menghadapi evaluasi dari pansus itu, Yaqut menyatakan belum tahu.

Namun, menurutnya proses pelaksanaan ibadah haji sejak persiapan hingga pelaksanaan akan disampaikan kepada pansus nantinya.

"Ya enggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya," tegasnya.

Diketahui, DPR RI pada Selasa ini menggelar rapat paripurna yang mengesahkan pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

DPR menilai pembentukan pansus penting karena ada sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Antara lain pelayanan yang buruh kepada jemaah haji saat berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina serta dugaan penyalahgunaan kuota tambahan untuk jemaah haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan remaja Vina Arsita (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016, mendapat tanggapan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi dugaan Pegi mengalami salah tangkap oleh penyidik Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, mereka masih mendalami seluruh proses penyidikan dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada," kata kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Djuhandhani memaparkan, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ujar Djuhandhani.

Djuhandhani memaparkan Bareskrim Polri tetap melakukan pendampingan atau asistensi terhadap Polda Jawa Barat yang menangani kasus itu.

Selain itu, kata Djuhandhani, Bareskrim Polri menghormati putusan hakim dalam proses praperadilan Pegi.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," ucap Djuhandhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa DPR tengah menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres.

"Namanya politik peluang selalu ada. Hari ini kita merevisi UU tentang Wantimpres," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus PPP itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan apa saja yang akan diubah melalui revisi UU Wantimpres.

Ia hanya menjelaskan bahwa DPR belum berencana merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk mau direvisi (UU MD3). Enggak tahu masa sidang yang akan datang," kata dia.

Berdasarkan agenda kegiatan DPR yang diterima Kompas.com, Baleg memiliki tiga agenda rapat pada siang ini.

Pertama, Baleg mengagendakan rapat panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Wantimpres siang ini pukul 13.00 WIB.

Lalu, pada pukul 15.00 WIB, Baleg dijadwalkan melanjutkan rapat dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Wantimpres.

Kemudian, pada pukul 16.00 WIB, Baleg akan menggelar rapat tim perumus (Timus) pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD terkait RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Pada Mei 2024 lalu, muncul wacana untuk mengembalikan Wantimpres seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang eksis pada masa sebelum Reformasi.

Isu ini pertama kali digulirkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrabnya menyebutkan bahwa DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk presidential club.

Nantinya, kata Bamsoet, DPA dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).