Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Jatim mengalami inflasi sebesar 0,15% pada bulan Oktober 2024 (month to month) dan 1,66% secara tahunan. Inflasi tertinggi pada bulan ini terjadi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Gresik.

"Dari 11 IHK (indeks harga konsumen), inflasi bulan Oktober 2024 secara month to month tertinggi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,36% dan terendah di Kabupaten Gresik 0,07%," ujar Kepala BPS Jatim Dr. Ir. Zulkipli dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Adapun rincian inflasi yang terjadi antarkota berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) secara m-to-m Oktober 2024 antara lain Kabupaten Gresik 0,07%, Kota Surabaya 0,11%, Kabupaten Jember 0,14%, dan Kota Kediri 0,16%.

Lalu Kota Malang, Probolinggo, dan Madiun masing-masing 0,20%, Kabupaten Bojonegoro 0,22%, Kabupaten Tulungagung 0,25%, Kabupaten Banyuwangi 0,26%, dan Kabupaten Sumenep 0,36%.

Sementara yang menjadi penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2024 di Jatim secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,12 persen.

"Komoditas yang menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan kopi bubuk. Sepanjang tahun 2024 ini terlihat mengalami kenaikan," jelas Zulkipli.

Selain itu komoditas lain seperti emas perhiasan dan beras juga tercatat memberikan andil inflasi yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024 di Jatim.

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta (30/10). Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar", ungkap Sunarso, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun. Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik. NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%.

Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin.

Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien. Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44%.

"BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76%.

"Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik," ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif.

"BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.

BYD tampaknya tidak hanya akan bermain di segmen mobil listrik berbasis baterai. Kemungkinan, BYD akan membawa mobil berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang disebut dengan teknologi DM-i.

Dua mobil PHEV BYD terdaftar di Indonesia. Paten desain kedua mobil PHEV BYD itu terdaftar dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri No. 56/DI/2024 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Design Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam dokumen itu, BYD COMPANY LIMITED mendaftarkan desain sebuah SUV yang diduga berteknologi PHEV atau DM-i. Desain yang didaftarkan tersebut identik dengan mobil PHEV BYD Song L DM-i yang belum lama ini meluncur di China.

BYD Song L DM-i di China Foto: Carnewschina

Di negara asalnya, Mobil itu menggunakan mesin 1.500 cc bertenaga maksimal 74 kW dengan torsi maksimal 126 Nm. Mesin bensin tersebut dikawinkan dengan motor listrik 160 kW dan torsi 260 Nm.

Dikutip Carnewschina, BYD Song L DM-i memiliki tiga pilihan paket baterai dengan daya 12,9 kWh, 18,3 kWh, dan 26,6 kWh. Masing-masing memiliki jarak tempuh listrik murni sejauh 75 km, 112 km, dan 160 km berdasarkan siklus CLTC. Dengan teknologi DM 5.0 itu, BYD mengklaim mobil tersebut bisa menjangkau jarak hingga 1.500 km dalam kondisi bensin dan baterai penuh.

Selain itu, BYD juga mendaftarkan mobil PHEV bergaya offroad. Mobil itu diduga BYD Fang Cheng Bao (FCB) Bao 8 yang juga telah diperkenalkan di China baru-baru ini.

BYD Fang Cheng Bao (FCB) Bao 8 Foto: Carnewschina

FCB Bao 8 dibangun di atas Platform Super Hybrid 2.0T Dual Mode Off-road (DMO) milik BYD dan dilengkapi dengan Sistem Kontrol Bodi Hidrolik Cerdas DiSus-P.

Tenaga berasal dari mesin 2.0T 200 kW (268 hp) dan dua motor listrik (depan: 200 kW, belakang: 300 kW), menghasilkan daya sistem gabungan sebesar 550 kW (738 hp) dan torsi puncak 760 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh hanya dalam 4,8 detik.

Baterai Blade LFP 36.864 kWh milik FCB Bao 8 menawarkan jangkauan listrik murni sejauh 125 km. Gabungan bensin dan baterainya jika terisi penuh bisa membuat mobil ini melaju hingga 1.200 km (dengan asumsi dalam kondisi CLTC).

Akankah kedua mobil PHEV BYD ini masuk Indonesia? Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan pada dasarnya BYD mendukung penuh segala jenis inisiatif transisi energi yang ditentukan pemerintah. Termasuk dengan mobil listrik murni berbasis baterai atau PHEV.

"Memang bila mengacu pada determinasi NEV (new energy vehicle/kendaraan energi baru) di global, juga termasuk PHEV. Dan juga pengalaman di beberapa negara PHEV dan EV sama-sama memainkan peran tinggi dalam transisi energi, khususnya pada area dengan kondisi geografi dan demografi tertentu," kata Luther kepada detikOto, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, secara lini produk, mobil berteknologi PHEV atau DM-i milik BYD bisa saja masuk Indonesia.

"Namun masih tetap diperlukan favorable policies (kebijakan yang menguntungkan) yang mendukung agar kompetitif , khususnya bila diharapkan mampu menyamai pricing level (tingkat harga) ICE car (mobil bermesin konvensional) guna percepatan transisi," sebutnya.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sejumlah program. Adapun hingga Agustus 2024, realisasi belanja produk dalam negeri menyentuh 56% dari target yang ditetapkan pada 2024.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba mengatakan salah satu program yang diandalkan pemerintah untuk mendorong penjualan produk lokal adalah Temu Bisnis P3DN Tahap VIII.

Dalam program ini diharapkan potensi kerja sama baru akan mendorong peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp186 Triliun, sehingga dapat membuat target ta

“Target belanja produk dalam negeri pada tahun 2024 mencapai Rp778,37 Triliun, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai Rp436,74 Triliun,” kata Mira, dikutip, Rabu (18/9/2024).

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Lewat Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII, lebih dari 1.500 peserta menampilkan 113 gerai pelaku usaha dalam negeri dan 15 kementerian dan lembaga serta 10 pemerintah provinsi.

Mira mengatakan Temu Bisnis menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri.

Menurutnya, jumlah peserta yang besar menjadi bukti antusiasme dan optimisme pelaku usaha terhadap kualitas dan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

“Dengan temu bisnis kali ini, kami berharap terwujudnya potensi kerja sama baru, terutama di antara 15 kementerian/lembaga dan 10 provinsi dengan anggaran terbesar, sehingga realisasi belanja produk dalam negeri bisa mencapai Rp186 triliun,” jelasnya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII menghadirkan sesi-sesi diskusi yang membahas topik strategis seperti Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk efisiensi belanja negara, penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, dan pemberdayaan pelaku usaha digital.

Ketua Teknis Penyelenggaraan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII yang juga Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menekankan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan memaksimalkan belanja produk lokal, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri nasional,”kata Raden Wijaya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII tidak hanya melibatkan sektor teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, pertekstilan, elektronika, serta makanan dan minuman. Semua sektor tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Penjabat (PJ) Gubernur Lampung melepas 365 atlet terbaik Lampung untuk bertanding di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Pelepasan itu dilakukan dengan ditandai penyerahan bendera kontigen Lampung yang dilaksanakan di Mahan Agung, Provinsi Lampung, Kamis (29/8).

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Lampung, Samsudin mengapresiasi kepada seluruh kontigen PON Provinsi Lampung yang telah bekerja keras untuk mengikuti kompetisi PON 2024. "Saya slalu mengingatkan bahwa kalian akan bertanding, akan berjuang menghadapi atlet atlet yang bukan atlet tingkat Kabupaten, Provinsi tetapi atlet atlet yang sudah berpengalaman di ajang ajang Pekan Olahraga Nasional," katanya.

Samsudin menyakini, para atlet Kontigen Lampung memiliki semangat tinggi untuk mengalahkan atlet-atlet lain serta dapat membawa medali emas untuk Lampung. "Saya yakin dengan semangat berangkat dari Provinsi Lampung bukan berangkat dengan tidak membawa apa-apa, tetapi kalian berangkat dengan niat akan meraih, mengambil, merebut medali emas untuk kebanggaan Provinsi Lampung," ucapnya.

Samsudin pun berpesan kepada seluruh atlet untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. "Kesempatan tidak pernah datang 2 kali untuk mendapatkan emas di PON 2024 dan itu tidak akan terulang kedua kalinya, lakukan dengan sebaik baiknya berjuang dengan sebaik baiknya raih medali emas untuk kebangsaan Provinsi Lampung," pungkasnya. (Yul)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraup dana segar Rp8 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah (SBSN) Negara melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pada Selasa (13/8/2024). Nilai yang dimenangkan itu 44% dari total penawaran yang masuk sebesar Rp17,97 triliun.

Adapun dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, ada tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang pada hari ini.

Ketujuh seri tersebut dalam status reopening. Secara rinci, tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang ialah seri SPNS02022025, SPNS29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039 dan PBS038.

Untuk seri SPNS02022025 mendapat penawaran sebesar Rp2,256 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,45%, dan yield tertinggi 6,65%, yang jatuh tempo pada 2 Februari 2025.

Seri SPNS29052025 mendapat penawaran sebesar Rp3,460 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,55%, dan yield tertinggi 6,7%, yang jatuh tempo pada 29 Mei 2025.

Lalu, seri PBS032 mendapat penawaran sebesar Rp5,014 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,57%, dan yield tertinggi 6,8%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026.

Selanjutnya, seri PBS030 mendapat penawaran sebesar Rp2,853 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,61%, dan yield tertinggi 7%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028.

Seri PBS004 mendapat penawaran sebesar Rp1,1127 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,79%, dan yield tertinggi 7,02%, yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037.

Lalu, seri PBS039 mendapat penawaran sebesar Rp0,160 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,83%, dan yield tertinggi 6,97%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2041.

Kemudian, PBS038 mendapat penawaran sebesar Rp3,1125 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 7%, dan yield tertinggi 7,2%, yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

Adapun dalam lelang tersebut, pemerintah menetapkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp8 triliun.

Rincian nominal yang dimenangkan, untuk seri SPNS02022025 sebesar Rp0,800 triliun, seri SPNS29052025 sebesar Rp0,550 triliun, PBS032 sebesar Rp1,000 triliun, PBS030 sebesar Rp2,650 triliun, PBS004 sebesar Rp0,900 triliun, PBS039 sebesar Rp0,150 triliun, dan PBS038 sebesar Rp1,950 triliun.

Sementara itu, pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu mengumumkan hasil lelang pada hari yang sama.

KOMPAS.com - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach, di Prancis.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Erick Thohir melalui akun Instagramnya, @ericthohir, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu pihaknya menjelaskan potensi Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara olahraga level internasional.

"Kami menjelaskan tentang potensi Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah event olahraga level internasional termasuk Olimpiade di masa depan," tulis Erick Thohir, Minggu (28/7/2024).

Menurut Erick, Indonesia layak mendapat kepercayaan tersebut mengingat kesuksesan perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U-17 2023, Kejuaraan Dunia Bola Basket 2023, dan Asian Games 2018 di Tanah Air.

"Kecintaan Pak Prabowo terhadap olahraga membuat beliau ingin melihat Indonesia kembali menjadi panggung untuk event (olahraga) level dunia," kata Erick Thohir.

"Kalau ada niat, pasti ada jalan. Bismillah," imbuhnya.

Usai bertemu pihak IOC, Prabowo bersama rombongan bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, di Paris, Prancis.

Dalam pertemuan ini, Erick menyampaikan, Prabowo mengapresiasi Gianni yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA.

"Alhamdulillah, dengan transformasi ini, Timnas Indonesia bisa mencatat sejumlah sejarah termasuk menembus semifinal Piala Asia U-23 2024, 16 besar Piala Asia 2023, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026," ujar Erick.

Dengan kolaborasi dan dukungan dari FIFA, lanjut Erick, pihaknya yakin sepak bola Indonesia bisa semakin berprestasi dan acara-acara FIFA bisa diselenggarakan di Tanah Air.

"Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Revisi peraturan Permendag No. 36/2023 yang selayaknya berlaku sejak Maret, masih menuai polemik. Beleid revisi Permendag No. 8/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Sejatinya, Permendag No. 36 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

Dasar pengetatan itu, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, regulasi ini merupakan pengamanan untuk industri lokal.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalannya, belum lagi ketentuan Permendag No. 36 diterapkan, pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Tercatat, sejak Maret hingga Mei lalu, terdapat tiga kali revisi.

Teranyar, Permendag No. 8/2024, malah banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek serta ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa hanya 1 HS.

Bahkan, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor API-U tak lagi melewati prosedur pengawasan. Lebih dari itu, seiring penerapan Permendag No. 8, akhirnya pemerintah merilis sekitar 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.

Selepas pelonggaran kebijakan impor, imbas terbesar dirasakan industri tekstil, serta menambah beban bagi industri lainnya seperti petrokimia. Dari sisi tekstil, pelonggaran kebijakan tersebut dinilai melecut banjir produk impor.

Hal ini pun tergambarkan dari melejitnya data impor yang melesat pada Mei, terutama untuk sektor industri non migas.

Seperti disinggung Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Menurutnya, terdapat indikasi korelasi pelonggaran kebijakan dengan kenaikan impor Nonmigas pada Mei.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Nonmigas pada Mei mencapai US$16,65 miliar, naik 19,7% dibandingkan US$13,91 miliar pada bulan sebelumnya. Plastik dan barang plastik yang merupakan turunan Petrokimia mengalami lonjakan 37,52% secara bulanan, sama halnya dengan produk tekstil dan aksesorisnya.

ANCAM INVESTASI PETROKIMIA

Di sisi lain, pelonggaran impor produk lewat Permendag No.8//2024 dianggap mengancam rencana investasi industri petrokimia. Industri ini sangat bergantung penyerapan pasar industri plastik maupun tekstil.

Untuk tekstil, turunan produk Petrokimia yakni Polyester umumnya digunakan sebagai bahan baku benang. “Saat ini saja, utilisasi produksi Polyester di Indonesia hanya mencapai 63%, dari sebelum-sebelumnya di atas 80%,” ungkap Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono.

Dia menjelaskan banjir produk impor dari sisi hilir seperti tekstil dan plastik, menambah beban industri petrokimia yang dikepung persoalan hulu. Saat ini, industri petrokimia nasional masih sangat bergantung bahan baku berupa Nafta.

“Dari sisi harga mengalami kenaikan, terlebih lagi untuk pengiriman sangat terhambat karena Timur-Tengah memanas. Sedangkan dari bahan baku gas alam, di sini hanya ada metana, untuk mejadi olefin, itu butuh proses lagi,” ungkap Fajar.

Seiring kesulitan tersebut, dia menilai posisi industri petrokimia juga terjepit seiring peningkatan impor dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Mereka juga mengimpor produk petrokimia ke sini, 40% impor berasal dari negara-negara Asean, sisanya Timur-Tengah, dan China,” ungkapnya.

Lebih jauh, kondisi hulu dan hilir yang semrawut tengah mengancam rencana investasi jumbo sektor Petrokimia.

Hal ini berkaitan dengan rencana besar swasembada petrokimia pada 2030. Dari pipeline yang ada, total investasi jumbo itu mencapai US$31,4 miliar, berasal dari komitmen PT Chandra Asri Perkasa (Chndra Asri Group/TPIA) sebesar RP63,1 triliun, Lotte Chemical Indonesia, Pertamina Group, hingga Rosnefit.

“Investasi ini terancam mundur atau bahkan batal, hanya beberapa yang tetap jalan. Mereka melihat situasi dulu,” jawab Fajar.