Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Siapa yang tidak tahu Aqua? Produk air minum dalam kemasan (AMDK) ini sangat akrab di telinga masyarakat kita. Bahkan terkadang jika ingin membeli air minum kemasan apapun, maka kita akan menyebut ingin membeli 'Aqua' meskipun air minum yang dijual bukan merek Aqua.

Aqua merupakan merek dagang yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississipi. Perusahaan ini tercatat menjadi produsen air mineral minum kemasan terbesar dan tertua di Indonesia dari sisi pangsa pasar.

Siapa pendiri Aqua?

Dalam catatan detikcom yang melansir laman resmi Aqua, pendirinya adalah Tirto Utomo. Pria kelahiran Wonosobo, 8 Maret 1930 ini awalnya mendirikan perusahaan bernama PT Golden Mississipi sebagai pelopor perusahaan AMDK pertama di Indonesia. Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi.

Tirto sempat kuliah di Universitas Gadjah Mada yang berada di Surabaya sambil bekerja sebagai wartawan di Jawa Pos. Namun, karena kuliah tidak menentu akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Di sana, ia kuliah sambil bekerja sebagai Pimpinan Redaksi harian Sin Po dan majalah Pantja Warna. Namun, pada tahun 1959 Tirto diberhentikan sebagai pimpinan redaksi harian Sin Po. Akibatnya, sumber penghasilannya jadi tak menentu. Meski demikian, ia bertekad untuk menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia.

Pada 1960, Tirto berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan melamar kerja di Permina (Perusahaan Minyak Nasional) yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditempatkan di Pangkalan Brandan. Berkat ketekunannya, Tirto berhasil menjalankan kariernya hingga menjadi Deputy Head Legal dan Foreign Marketing.

Dalam buku 50 Great Bussines Ideas form Indonesia yang ditulis oleh M. Ma'ruf, disebutkan bahwa pada tahun 1971, Tirto Utomo sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing Pertamina melakukan negosiasi kontrak kerja sama dengan perusahaan dari Amerika Serikat.

Namun negosiasi itu berantakan, karena istri delegasi dari Amerika Serikat mendadak terkena diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih yang disediakan. Tirto kemudian mengetahui bahwa orang bule tidak biasa mengkonsumsi air sumur yang direbus, namun air mineral yang steril.

Tirto berpikir bagaimana agar bisa menyediakan air mineral yang dikemas dengan steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelahnya, ia kemudian mengirim adiknya yang bernama Slamet Utomo magang ke Thailand di Perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk beluk bagaimana air mineral dapat dikemas.

Setelah adiknya kembali ke Indonesia, dengan modal sebesar Rp 150 juta bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT. Golden Mississippi dengan merek produk awalnya bernama Puritas, itulah asal muasal Aqua. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina.

Eulindra Lim, Konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan agar menggunakan nama Aqua sebagai merek dagang. Selain bermakna air, Aqua juga mudah diucapkan. Tirto Utomo sendiri sering memakai nama samaran 'A Kwa' yang bunyinya mirip dengan 'Aqua' semasa masih menjadi pemimpin redaksi harian Sin Po dan majalah Pantja Warna di akhir tahun 1950. Nama A Kwa sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Kwa Sien Biauw.

Produk pertama Aqua pertama kali diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 950 ml dengan harga Rp 75 per botolnya. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Cola Cola, Sprite, 7 Up, dan Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa, bisa dianggap sebagai gagasan gila.

Meski idenya sempat dicibir atau bahkan dianggap gila, ia tetap berhasil menjalankan bisnisnya. Setelah 10 tahun berselang, Tirto kembali mendirikan pabrik Aqua. Pabrik kedua Aqua itu didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Lokasi itu dipilih agar bisa lebih mendekatkan produk Aqua pada konsumen yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Pada 1985, akhirnya Aqua mengembangkan bentuk kemasan baru yaitu berbentuk PET (botol plastik) ukuran 220 ml. Transformasi bentuk kemasan ini dianggap lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi.

Pada 1990, Aqua melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di bursa saham. Di tahun 1993, Aqua grup menyelenggarakan program Aqua Peduli dengan melakukan daur ulang botol plastik kemasan menjadi materi yang dapat digunakan kembali. Dua tahun berikutnya, Aqua Grup menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi in line di pabrik Mekarsari.

Produksi in line maksudnya sebuah sistem pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Sistem ini memungkinkan botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di akhir atau di ujung proses produksi sehingga proses produksi menjadi lebih higienis karena minim campur tangan manusia.

Barulah di tahun 1998, terbentuk aliansi strategis antara PT Tirta Investama dengan Danone melalui Danone Asia Holding Pte. Ltd sebagai minority shareholder. Maksudnya, mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Prancis, Danone melalui Danone Asia Holding Pte.

Meski begitu, Tirto Utomo sebagai pendiri Aqua masih memegang saham di Aqua lewat PT Tirta Investama. Selanjutnya, PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo sepakat untuk bersinergi sebagai Grup Aqua.

Diketahui Tirto Utomo si pendiri Aqua itu meninggal pada tahun 1994. Meski demikian, kejayaan Aqua masih tetap bertahan hingga saat ini.

Seorang penumpang memukuli penumpang lain yang dalam kondisi bisu dan tuli, saat dia sedang terlelap di tengah penerbangan. Dia memukulinya sampai berdarah-darah.

Diberitakan New York Post, Jumat (1/1/2024) pria tak waras ini dengan kejam memukuli penumpang bisu ini di tengah penerbangan United Airlines dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin lalu. Padahal, mereka berdua tidak saling kenal dan belum pernah berjumpa.

Menurut pengaduan pidana, kejadian ini bermula ketika penyerang, Everett Chad Nelson, 44, bangun untuk menggunakan kamar mandi. Saat kembali ke tempat duduknya, Nelson berhenti di kursi 12F dan tanpa pemberitahuan, mulai menyerang seorang penumpang laki-laki yang sedang tidur dengan memukulnya berulang kali di wajah dan kepala hingga berdarah.

"Hal berikutnya yang saya tahu, saya hanya mendengar jeritan yang mengerikan. Dia sangat kasar dan agresif memukuli pria yang duduk di kursi dekat jendela di depan saya dan itu sangat kejam," kata Sandhya Gupta, yang duduk di belakang korban kepada ABC 7 News.

Nelson menghujani pria yang tak berdaya itu dengan pukulan selama satu menit penuh, kata petugas. Akhirnya, seorang Samaria yang baik hati melompat masuk dan melepaskannya dari korban.

Nelson mematahkan hidung pria itu, menyebabkan darah berceceran di seluruh kursinya, dinding kabin, jendela, dan lengan jaket hijau Nelson. Korban juga mengalami lebam di matanya.

Setelah keduanya dipisahkan, seorang dokter yang kebetulan berada di dalam pesawat langsung merawat pria itu untuk luka-lukanya. Di momenm itulah, penumpang dan awak pesawat menemukan bahwa pria itu tidak dapat mendengar atau berbicara.

"Ketika dia mencoba berkomunikasi dengan kami dalam bahasa isyarat, saat itulah kami menyadari bahwa dia tuli dan tidak dapat berbicara," katanya.

Dia dapat berkomunikasi dengan awak United melalui pesan telepon.

Lalu, pramugari memindahkan Nelson ke kursi paling depan dan menempatkan orang Samaria yang melerai tadi untuk bertugas mengawasinya hingga pesawat mendarat.

Pengaduan tersebut tidak menjelaskan motif dan tidak mengatakan apakah kedua pria itu memiliki hubungan sebelumnya sebelum serangan, yang tampaknya terjadi begitu saja.

Gupta mengatakan bahwa selama pertukaran pesan dengan korban, seorang pramugari menulis bahwa tersangka mengklaim korban menyerangnya di jalan sebelumnya. Tetapi korban menjawab bahwa ia belum pernah melihat pria itu.

Menurut Administrasi Penerbangan Federal, TSA menghubungi FBI di tengah penerbangan dan dan mengindikasikan ada gangguan 'Tingkat 2' di dalam pesawat, yang merupakan 'perilaku kekerasan fisik'.

"Berkat tindakan cepat kru dan pelanggan kami, seorang penumpang berhasil ditahan setelah bersikap agresif secara fisik terhadap pelanggan lain dalam penerbangan dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin," kata juru bicara United dalam sebuah pernyataan.

"Penerbangan mendarat dengan selamat dan disambut oleh paramedis dan penegak hukum setempat," tambahnya.

Nelson didakwa dengan satu tuduhan penyerangan dengan memukul, memukul, dan melukai di yurisdiksi pesawat khusus Amerika Serikat. Dia terancam hukuman penjara hingga satu tahun jika terbukti bersalah.

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

Sikap KPK yang tak lagi fokus terhadap operasi tangkap tangan (OTT) tetapi case building menuai kritik. KPK menilai pembuktian OTT lebih mudah dan juga nilai kerugian negara yang diselamatkan tak sebesar dari penyelidikan terbuka.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta KPK tak menganggap OTT sebagai suatu hal yang mudah. Menurutnya, OTT masih menjadi senjata KPK dalam mengungkap kasus korupsi.

"Saya pikir ke depannya KPK harus evaluasi diri bahwa OTT juga masih merupakan senjata yang paling ampuh dalam memberantas korupsi," ujar Yudi kepada wartawan, Sabtu (26/10).

"Kemudian, ketika dikatakan OTT mudah, saya pikir tidak mudah, ya. Seharusnya juru bicara KPK sebagai penyidik sudah paham ya mengenai OTT tersebut," lanjut dia.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat bertugas sebagai penyidik KPK dan melakukan OTT. Menurutnya, hal itu justru membutuhkan berbagai aspek yang tak bisa dipandang remeh.

"Itu butuh konsistensi, butuh persisten, butuh presisi, butuh kemampuan intelektualitas, kompetensi, kemudian ketepatan dalam bergerak, memutuskan, dan kemudian juga kesigapan," tutur Yudi.

"Jadi, saya pikir tidak ada yang mudah ketika melakukan OTT, yang mudah memang hanya berbicara," jelasnya.

Ia turut menyinggung OTT yang baru-baru ini dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam OTT yang digelar pada Rabu (24/10), Kejagung melakukan penangkapan terhadap 3 orang hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan, Ronald Tannur.

Tak hanya itu, Kejagung juga menangkap pengacara Tannur bernama Lisa Rachmat. Teranyar, mantan pejabat MA Zarof Ricar, ikut terjaring dalam pengembangan OTT Kejagung. Ia diduga terlibat dalam upaya dugaan suap terhadap hakim dalam mengatur vonis bebas untuk Ronald Tannur.

Bahkan, saat menangkap Zarof, Kejagung juga berhasil menyita uang sebesar Rp 920 miliar dan 51 Kg emas.

"Dalam kesempatan ini kita juga mengapresiasi Kejaksaan yang telah menunjukkan kinerjanya dan bahkan mereka berani melakukan operasi tangkap tangan dan hasilnya juga kita lihat sangat signifikan," ucap Yudi.

"Bahkan, terbaru berhasil menyita uang hampir Rp 1 triliun. Tentu ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dari Kejaksaan," sambungnya.

Terpisah, Ketua IM57+ Institute –wadah eks pegawai KPK–, Praswad Nugraha, menyatakan hal serupa. Ia meminta KPK tak menganggap remeh OTT, yang merupakan cara ampuh menindak koruptor.

"Semakin KPK menyatakan tidak perlu OTT, semakin nyata bahwa memang KPK sudah tidak independen lagi. Karena hanya OTT satu-satunya metode pemberantasan korupsi yang tidak bisa diintervensi di level mana pun," kata Praswad saat dikonfirmasi, Sabtu (26/10).

Eks penyidik KPK itu menilai, jika ada pihak yang menyatakan anti terhadap OTT yang dilakukan KPK, maka mereka tak ingin mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Sudahlah berhenti beretorika, kondisi kita sudah darurat korupsi," tutup dia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pembuktian OTT cenderung lebih mudah dilakukan. Lembaga antirasuah sempat 'puasa' selama lebih 8 bulan hingga akhirnya melakukan OTT lagi di Kalimantan Selatan pada 6 Oktober 2024 lalu.

Tessa menyebut, KPK memang dulu terkenal dengan tangkap tangan. Namun, kini KPK berfokus untuk penyelamatan aset yang lebih besar, dengan membangun kasus.

"Karena pada saat KPK berdiri itu kita selain hanya tangkap tangan yang mudah, karena tangkap tangan itu cenderung mudah ya, ada informasi, ada pemberi, ada penerima, ada barang bukti, langsung ditangkap, selesai," kata Tessa dalam program Tanya Jubir KPK di siaran langsung Instagram KPK, Jumat (25/10) kemarin.

"Nah, tetapi dalam jangka panjangnya tentunya, kita menginginkan adanya penyelamatan aset yang lebih besar," lanjut dia.

Ia menyebut, penyelamatan aset itu biasanya berada di ranah pengadaan yang menghasilkan kerugian negara mencapai triliunan. Pembuktiannya lebih kompleks.

"Untuk penyelamatan aset ini ada di ranah proses-proses pengadaan biasanya. Proses pengadaan yang sifatnya atau yang jumlahnya tentunya sampai triliunan, dan ini tidak bisa atau penanganannya bukan lagi tangkap tangan," jelas Tessa.

"Walaupun mungkin tangkap tangan tidak menjadi fokus, tetapi masih tetap bisa dilakukan," imbuh dia.

Hal yang sama sempat disampaikan oleh Tessa pada Rabu (25/9). Saat itu ia diminta respons atas 8 bulan KPK tak kunjung melakukan OTT, sebelum akhirnya melakukannya kembali dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan.

"Saat ini KPK mulai berfokus untuk penindakan berbasis case building (membangun sebuah kasus), yang mana tujuan akhirnya adalah dalam rangka penyelamatan aset negara yang lebih besar," ungkap Tessa saat itu.