BADUNG, iNews.id - Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri acara penyerahan seragam kepada Kelian Banjar Adat se-Kabupaten Badung yang berjumlah berjumlah 550 Banjar Adat. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (5/11/2024).

Turut hadir pada kesempatan ini, Bendesa Desa Adat Pecatu sekaligus anggota DPRD Kabupaten Badung I Made Sumerta, Kadis Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha, Bendesa adat Madya MDA Badung I Nyoman Sujapa beserta jajaran Pengurus MDA Badung, Ketua Panitia sekaligus Petajuh I (Wakil Ketua I) MDA Badung I Wayan Wartana, Bendesa Desa Adat se-Kabupaten Badung, dan Kelian Banjar adat se-Kabupaten Badung.

Plt Bupati Ketut Suiasa menyampaikan, bahwa pembagian seragam ini merupakan hasil koordinasi antara MDA Badung dan Pemkab Badung sebagai ucapan terima kasih dan bentuk apresiasi kepada para Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung karena telah melayani masyarakat. Selain itu juga bentuk kepedulian dan komitmen dari Pemkab Badung kepada Kelian Banjar Adat.

“Kelian Banjar Adat ini dalam aktivitas kegiatan keagamaan, kegiatan adat, dan kegiatan seni dan budaya selalu menggunakan busana adat. Setidak-tidaknya dalam menghargai dedikasi mereka kita berikan seperangkat busana adat lengkap ini. Semoga bisa mematik dan memotivasi mereka untuk terus bersemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya. 

Selain itu, lanjutnya, Pemkab Badung juga meningkatkan nafkah atau gaji para prajuru adat di mana Bendesa adat mendapat gaji sebesar Rp6 Juta dan Kelian Banjar adat Rp5 juta.

"Semoga bisa mengurangi beban material dari prajuru adat ini dalam melayani masyarakat. Karena jika pelayanan dari banjar adat sudah baik, sudah tentu pelayanan di Kabupaten juga bisa baik,” ujarnya

Dalam sambutannya, Bendesa adat Madya MDA Badung I Nyoman Sujapa menyampaikan, terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah membantu MDA Badung selama ini. Pembagian seragam kepada Kelian Banjar Adat dari 124 Desa Adat di Kabupaten Badung ini merupakan salah satu program kerja dari MDA Badung yang dananya bersumber dari Hibah APBD Badung 2024 sebesar Rp380 juta.

I Nyoman Sujapa menuturkan, MDA yang ada di provinsi, kabupaten maupun kecamatan merupakan sebuah Pasikian (Persatuan), bukannya atasan dari desa adat, sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

"Untuk itu, segala keputusan tertinggi dalam mengatur tata kehidupan krama adat atau masyarakat adat diputuskan oleh desa adat itu sendiri, bukan keputusannya dari MDA. Jika terjadi permasalah di desa adat, sebaiknya diselesaikan di desa adat itu sendiri, karena di dalam desa adat sudah ada kelembagaan yang lengkap dengan tugasnya masing-masing,” tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana

SORONG, iNews.id - Nasib malang menimpa guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Sorong, Papua Barat Daya. Dia didenda adat orang tua siswi berinisial ES sebesar Rp100 juta.

Kronologi kejadian bermula saat guru SA mendapati siswi ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Dia lalu merekam dan mengunggah video siswinya tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Video yang diunggah ini akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen. Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada SA secara adat sebab telah mengunggah video anak mereka ke media sosial tanpa izin.

Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA.

Awalnya keluarga siswi ES meminta denda adat sebesar Rp500 juta. Namun setelah negosiasi panjang, jumlahnya diturunkan menjadi Rp100 juta dengan batas pembayaran 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” ujar Herlin dikutip dari iNewsSorongraya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Diharapkan pihak keluarga anak murid tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Selain itu agar kasus ini segera terselesaikan dan  proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Terkait kejadian ini, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi untuk membantu guru SA sebagi bentuk solidaritas. Setiap guru di Kota Sorong diharapakan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan guru SA siap memberikan Rp20 juta.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Editor: Donald Karouw

SORONG, iNews.id - Seorang guru berinisial SA dijatuhi denda adat sebesar Rp100 juta di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Denda ini dituntut orang tua siswi SMP Negeri 3 Sorong dari awalnya sebesar Rp500 juta lalu menjadi Rp100 juta setelah negosiasi .

Informasi diperoleh iNews, kronologi kejadian bermula saat guru SA mengunggah video siswi SMP berinisial ES ke media sosial tanpa izin. Video tersebut viral dan dinilai keluarga siswi ES memberikan stigma negatif terhadap anaknya.

Ketua PGRI Kota Sorong Arif Abdullah Husain mengatakan tindakan guru SA memang dianggap keliru. Namun dia juga menyoroti denda adat seharusnya tidak langsung diterapkan pada guru tanpa adanya mediasi awal.

“Kami merasa prihatin dengan situasi ini. Idealnya, setiap permasalahan yang menyangkut guru dan murid dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan, tanpa langsung membawa permasalahan ini ke ranah hukum adat,” ujar Arif dikutip dari iNewsSorongraya, Rabu (6/11/2024).

Bermula saat SA mendapati ES menggambar alisnya dengan alat tulis saat proses belajar mengajar. Guru SA kemudian merekam dan mengunggah video tersebut ke akun media sosial pribadi yang akhirnya viral hingga memunculkan berbagai reaksi netizen.

Beberapa komentar dinilai keluarga ES sebagai bentuk stigma negatif terhadap anak mereka. Keluarga ES lalu menuntut ganti rugi kepada guru SMP ini secara adat.

Atas dasar hal ini, muncul gerakan solidaritas melibatkan 3.500 guru di Kota Sorong. Gerakan ini dimotori Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sorong yang berupaya meringankan beban SA yang dikenai sanksi adat oleh keluarga ES, siswi SMP Negeri 3 Sorong.

Sebagai bentuk solidaritas, PGRI Sorong memutuskan untuk menggalang donasi. Setiap guru di Kota Sorong akan berpartisipasi dengan menyumbang Rp30.000. Langkah ini juga diikuti pihak sekolah yang menyisihkan Rp10 juta dan SA siap memberikan Rp20 juta.

Arif menegaskan gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu SA secara finansial, tetapi juga untuk mengingatkan masalah yang melibatkan guru sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan musyawarah terlebih dahulu.

Dalam pernyataan resmi, PGRI Kota Sorong mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi guru di sekolah sebagai pendidik yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Arif berharap kejadian ini menjadi contoh agar setiap masalah antara guru dan murid bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana tanpa memojokkan salah satu pihak.

“Guru tidak bisa dipidana atas tindakan non-kekerasan di kelas. Kami berharap peristiwa ini jadi pelajaran bagi kita semua, sehingga di masa depan sanksi adat tidak serta-merta diterapkan kepada guru,” ucapnya.

Sementara Kepala SMP Negeri 3 Kota Sorong Herlin S Maniagasi mengatakan, pihaknya telah berusaha menengahi persoalan ini. Bahkan, telah dilakukan beberapa pertemuan untuk mediasi antara keluarga siswi ES dan guru SA. Awalnya keluarga siswi meminta denda sebesar Rp500 juta. Setelah negosiasi, jumlah tersebut diturunkan menjadi Rp100 juta dengan tenggat pembayaran pada 9 November 2024.

“Kami sudah berupaya mengajak keluarga ES untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga akhirnya disepakati untuk membayar denda Rp100 juta setelah negosiasi panjang,” kata Herlin.

Herlin berharap peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi guru untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan memanfaatkan media sosial. Dia juga mengimbau pihak orang tua dan siswa selalu mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang lebih damai.

Di sisi lain, dia mengharapkan pihak keluarga siswa juga tidak 'main hakim sendiri' dalam situasi yang serupa di masa mendatang. Melalui aksi solidaritas yang melibatkan ribuan guru ini, diharapkan denda adat senilai Rp100 juta bisa terkumpul, dan kasus ini segera terselesaikan agar proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong dapat berjalan normal kembali.

Editor: Donald Karouw

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan membeberkan rencana 100 hari kerja sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu di antaranya adalah menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Selain itu, keduanya juga akan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ada pun daftar program 100 hari kerja Nusron dan Ossy, sebagai berikut:

1. Menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian,
2. Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP kelapa sawit,
3. Menyelesaikan pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari,
4. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat,
5. Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,
6. Pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024,
7. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),
8. Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan
9. Pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 K/L yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Neged dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Militer Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) pada hari Kamis (31/10). Kali ini, Pyongyang menguji ICBM terbaru mereka, Hwasong-19.

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dalam pernyataannya hari Jumat (1/11) menyebut Hwasong-19 sebagai "rudal strategis terkuat di dunia."

"ICBM tipe baru ini membuktikan kepada dunia bahwa posisi hegemonik yang kita miliki dalam pengembangan dan pembuatan senjata nuklir telah terjamin," kata pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikutip KCNA.

Mengutip Reuters, Hwasong-19 melesat lebih tinggi daripada rudal Korea Utara sebelumnya. Korea Selatan dan Jepang melacak penerbangannya jauh ke luar angkasa sebelum jatuh di lautan antara Jepang dan Rusia.

Korea Utara menjamin peluncuran Hwasong-19 tidak memengaruhi keselamatan negara tetangga. KCNA juga menulis bahwa peluncuran ini merupakan langkah militer yang tepat dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh.

Peluncuran Hwasong-19 dilakukan hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tanggal 5 November mendatang. AS, bersama Korea Selatan dan Jepang, langsung melempar kecaman dan meminta PBB untuk bertindak.

Tonton:Ini Ancaman Amerika Jika Tentara Korea Utara Bergabung dalam Perang Rusia

Kemampuan Hwasong-19

Sesuai namanya, Hwasong-19 merupakan penerus dari Hwasong-18 yang pertama kali diluncurkan tahun lalu. Model terbaru ini masih hadir dengan menggunakan bahan bakar padat.

Menggunakan bahan bakar padat menjadi keunggulan tersendiri bagi Hwasong-19. Rudal berbahan bakar padat tidak perlu diisi bahan bakar segera sebelum peluncuran.

Dalam banyak kondisi, rudal dengan bahan bakar tipe ini lebih mudah dan aman untuk dioperasikan dan memerlukan lebih sedikit dukungan logistik. Bahan bakar padat juga membuat rudal lebih sulit dideteksi daripada senjata berbahan bakar cair.

Dalam foto yang dirilis KCNA, Hwasong-19 diperlihatkan meluncur dari tabung yang dibawa oleh kendaraan transporter-erector-launcher (TEL).

Hwasong-19 dilaporkan terbang sejauh 1.001,2 km selama 5.156 detik sebelum mendarat di laut lepas pantai timur semenanjung Korea.KCNAmengklaim ICBM Korea Utara ini mencapai ketinggian puncak maksimum di level 7.687,5 km.

PANGKEP, iNews.id - Suasana suka cita acara pernikahan di Kampung Malise, Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) berujung duka, Selasa (29/10/2024). Seorang pemuda meninggal di acara Adat Mangaru atau penyambutan mempelai karena tertusuk badik sendiri yang menembus jantung. P

Pemuda tersebut bernama Muhammad Fajar (18). Dia sedang menjalankan tradisi penyambutan dalam adat bugis. 

Penyambutan itu biasa dilakukan dan menjadi tradisi masyarakat Bugis dalam menyambut mempelai pria yang tiba di rumah mempelai perempuan.

Pria yang telah dipilih beraksi menggunakan senjata tajam jenis badik. Orang yang dipilih dalam acara adat itu pun bukan orang sembarangan dan harus piawai dalam menggunakan senjata tajam jenis badik. 

Namun kadang dalam praktiknya ada yang keliru atau salah dalam bertindak hingga membuat fatal dan mengancam jiwa bagi para pemerannya. 

Hal itulah yang menimpa Muhammad Fajar (18) nyawanya tidak tertolong usai terkena ujung badik sendiri di bagian dada pada saat acara adat Mangaru di Kampung Malise, Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Pangkep, Selasa (29/10/2024). 

"Kejadiannya Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita di rumah milik Dg Ngiling, di Kampung Malise, korban bernama Muhammad Fajar umur 18 tahun," ujar Kapolsek Labakkang Iptu Aidil Akbar dalam keterangan. 

Peristiwa tragis itu berawal saat korban melaksanakan tradisi adat (mangaru) dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada saat penjemputan  pengantin mempelai laki-laki pada acara pesta pernikahan di Kampung Malise Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang.

Menurutnya, pada saat acara adat Mangaru sementara berlangsung tiba-tiba ujung senjata tajam badik yang dipakai oleh korban menembus masuk ke bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. 

Peristiwa itu membuat panik warga dan kedua belah pihak yakni mempelai pria dan wanita serta berusaha memberikan pertolongan. 

"Korban langsung dibawa ke Puskesmas Pundata Baji untuk mendapatkan pertolongan medis namun dalam perjalanan korban meninggal dunia," ujarnya.

Peristiwa tragis itu juga disaksikan Hartono Dg Nyonri (50) yang juga orang tua korban, serta keluarga lainnya Dg Lallo, (70). Jenazah korban pun dievakuasi ke rumah duka dan dimakamkan sore harinya.

Editor: Donald Karouw

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut terancam pailit. Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjabarkan Presiden Prabowo Subianto ingin menyelematkan Sritex karena perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang menggunakan banyak sekali tenaga kerja.

Di sisi lain, Yassierli bilang pemerintah ingin di masa-masa awal kepemimpinan Prabowo tidak ada masalah yang membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional.

"Itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pemerintah, kata Yassierli, juga ingin memberikan sinyal positif kepada kalangan perusahaan bahwa pemerintah akan hadir bagi semua pihak, tak terkecuali kepada perusahaan yang kesusahan maupun pada tenaga kerjanya.

"Kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," ujar Yassierli.

TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke.

“Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal

Belum Memiliki Amdal

Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan hutan di Merauke ini belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai.

Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Proyek ini digadang-gadang akan menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.

Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.

Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.

Prabowo kemudian bekerja sama bersama Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.

Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, kawasan food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu penduduk asli yang berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah adat lalu menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal aparat keamanan dari polisi dan TNI. Tanda adat yang sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.

“Kami terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat adat terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang hadir padaConference of the Parties(COP)to the Convention on Biological Diversity(COP 16 CBD), menuntut delegasi Pemerintah yang sedang berunding dengan komunitas global untuk mendukung agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IP dan LC) dalam gelaran Conference of the Parties (COP) 16 di Cali, Kolombia.

“Pada COP 16 CBD, kami mendorong negara-negara yang hadir untuk memastikan pengakuan penuh atas kontribusi masyarakat adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati di dunia,” ujar Cindy Julianti, Program ManajerWorking Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia(WGII), dikutip dari siaran tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut mereka, penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menempati peran penting dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atauKunming-Montreal Global Biodiversity Framework(KM-GBF) yang disepakati dua tahun lalu.

Cindy mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembentukan badan permanen (Subsidiary Body) sebagai implementasi Article 8j PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Tujuan dari pendirian badan permanen itu adalah untuk memastikan perlindungan penuh dan efektif terhadap pengetahuan tradisional serta hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.Namun, perwakilan delegasi Indonesia menolak gagasan tersebut.

Cindy menyayangkan penolakan itu dengan menyebut bahwa penolakan ini sebagai langkah mundur. "Ini merupakan sebuah kemunduran. Sebab, pembicaraan terkait upaya mempermanenkanWorking Group on Article 8j telah dilakukan sejak 20 tahun lalu untuk memastikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional," kata dia.

Lebih lanjut, Cindy menyebut, adanya kerangka kerja dan pembentukanSubsidiary Bodydapat memastikan terukur dan terjaminnya dimensi keadilan dan sosial dari implementasi KM-GBF.

Saat ini wilayah adat di Indonesia yang telah terpetakan sudah mencapai 30,1 juta hektar. Namun, baru 16 persen dari wilayah tersebut yang telah diakui secara hukum. “Menjamin hak penguasaan tanah masyarakat adat adalah hal yang terpenting jika kita ingin melindungi keanekaragaman hayati yang masih tersisa,” kata Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Menjamin dan melindungi wilayah masyarakat adat dan kawasan konservasi akan membantu Indonesia mencapai target 30x30 (perlindungan 30 persen area keanekaragaman hayati di daratan dan lautan pada tahun 2030). Menurut data terbaru dari WGII, terdapat lebih dari 22 juta hektare lahan yang masyarakat Indonesia kelola dan lindungi dengan pengetahuan tradisional, yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan konservasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atau Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM GBF).

Butuh Aksi Segera untuk Hentikan Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Saat ini, keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh aktivitas industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, eksploitasi dan penebangan hutan, pertanian skala besar, dan berbagai proyek strategis nasional. Izin-izin ekstraktif di Indonesia telah menguasai lebih dari 100 juta hektare daratan dan lautan di Indonesia (55,5 juta hektare di daratan dan 45,4 juta hektare di lautan). Hadirnya industri-industri, yang juga didorong permintaan dan kebutuhan global seperti batu bara, minyak sawit, kayu, dan nikel, telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kerusakan habitat.

Pidato Presiden Prabowo dalam pelantikannya pada 20 Oktober lalu telah menargetkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun dengan mengandalkan food estate. Saat ini sedang berlangsung pengembangan program food estate di beberapa provinsi, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Papua Selatan dengan target luas lebih dari 2 juta hektare. Program food estate tersebut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem keanekaragaman hayati dan wilayah adat, budaya serta kearifan lokal masyarakat adat.

Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati harus ditunjukkan dengan aksi nyata mengurangi secara signifikan aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati di Indonesia seperti nikel, sawit, food estate, HPH, HTI, Pertambangan, dan lain sebagainya. “Saat ini, ada lebih dari 1 juta hektare industri ekstraktif di kawasan konservasi. Selain itu, ada juga 20,5 juta hektar industri ekstraktif berada dalam area ekosistem penting seperti koridor satwa, taman kehati, dan area biodiversitas penting,” tambah Ogy.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga perlu segera dilindungi. Saat ini, jutaan hektare wilayah laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir. Hal ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pencapaian (Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP), khususnya dalam upaya melindungi 30% area laut Indonesia.

“Dalam agenda Keanekaragaman Hayati Laut dan Pesisir serta Pulau-Pulau, Indonesia perlu mendukung teks yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia,” jelas Rayhan Dudayev dari Greenpeace.

“Selain itu, akan sangat strategis jika Indonesia mendukung Annex 2(g) untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengasaman laut dan tekanan lainnya terhadap ekosistem pulau, yang sangat relevan bagi negara kita sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia,” tambahnya.

Dukung Pendanaan Langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat Adat dipercaya sebagai salah satu kekuatan dunia yang berperan penting menahan perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati. Namun, mekanisme keuangan yang ada saat ini belum memadai sehingga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Oleh karenanya, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan dibentuknya mekanisme pendanaan langsung untuk menyalurkan dukungan kepada Masyarakat Adat, nelayan skala kecil, petani, dan masyarakat lokal, tanpa bergantung pada solusi berbasis pasar yang berisiko seperti kredit dan offset keanekaragaman hayati.

“Kita memerlukan sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel, yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat Adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi penting kami,” kata Eustobio Rero Renggi, juru bicara dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga hadir pada COP 16 CBD tersebut.

Sayangnya, delegasi pemerintah Indonesia dalam COP 16 CBD tidak menghendaki adanya pendanaan langsung yang dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pada COP 16 CBD waktu setempat, delegasi pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan yang mendukung pemerintah India terkait tidak diperlukannya “pendanaan langsung” bagi Masyarakat Adat.

Selain itu, delegasi pemerintah Indonesia juga bersepakat dengan pernyataan pemerintah Brazil, bahwa dukungan pendanaan langsung tersebut harus bisa masuk melalui otoritas nasional (pemerintah), sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan (kepentingan) nasional.

Eustobio menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pernyataan tersebut. “Kami atas nama Masyarakat Adat menyesalkan sikap dan pernyataan delegasi pemerintah Indonesia yang telah mengabaikan hak-hak konstitusional kami sebagai penyandang hak utama yang telah menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati secara turun temurun, jauh sebelum adanya negara,” kata Eustobio.

Lebih lanjut, Eustobio menyarankan kepada delegasi pemerintah Indonesia untuk menyepakati usulan dari mayoritas negara-negara yang menghendaki adanya pendanaan langsung tersebut.

“Mayoritas negara-negara seperti Meksiko, Namibia, Swiss, bahkan Uni Eropa, dan yang lain telah berkomitmen untuk mendukung adanya pendanaan langsung. Seharusnya, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh yang baik untuk mendukung komitmen kepada Masyarakat Adat seperti yang terjadi di negara-negara lain, apalagi 60 persen populasi Masyarakat Adat terbesar ada di Asia, dan salah satunya Indonesia,” Eustobio menegaskan.

TEMPO.CO, Banjarmasin - Masyarakat Dayak Batulasung menduduki lahan sengketa perkebunan sawit PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru pada Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi pendudukan kebun sawit ini diikuti ritual adat Dayak dengan memasang ancak pada dahan sawit.

“Ritual adatnya memanggil roh nenek moyang supaya menjaga, memelihara lahan atau tanah leluhur kami. Kemudian menjauhkan dari kemungkaran, keserakahan orang-orang yang telah merampok hak-hak adat Dayak,” kata Sartono Petrus, sesepuh Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan yang ikut aksi pendudukan kebun PT JAR, Kamis 24 Oktober 2024.

Melalui pendudukan lahan dan ritual adat, masyarakat mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma atas 5.801 hektar kebun sawit Sungai Kamboyan Estate (SKBE) dan Sungai Mantawakan Estate (SMKE) milik PT Jhonlin Agro Raya Tbk. Dasar luasan lahan yang diklaim masyarakat mengacu pada tiga Peraturan Bupati Kotabaru: Nomor 50 Tahun 2020, Nomor 32 Tahun 2017, dan Nomor 201 Tahun 2022.

Tiga perbup itu mengatur batas administrasi Desa Cantung Kiri Hilir. "Di dalam tiga perbup ini terdapat kebun PT JAR dengan luasan 5.801 hektar," kata Penjabat Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, Alekman.

Menurut Alekman, Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu dan Koramil menyambungkan aspirasi masyarakat ke manajemen PT JAR. Setelah menunggu tiga jam di lokasi pendudukan lahan, kata dia, pihak kepolisian mengabarkan bahwa PT JAR siap mediasi dengan mediator Pemkab Kotabaru.

“PT JAR siap mediasi dengan penengah Pemkab Kotabaru. Kami segera bersurat ke Bupati Kotabaru. Kami juga minta manajemen PT JAR bersurat ke Bupati Kotabaru,” kata Alekman.

Kepala Adat Dayak Batulasung, Riwinto, mengatakan masyarakat berharap pelaksanaan mediasi sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak. Menurut Riwinto, persoalan ini pernah mengemuka pada 2019 lalu, tapi belum ada solusinya.

“Ada ketidakpuasan masyarakat. Menurut kami 5.801 hektar itu hutan ulayat Dayak Batulasung, sehingga kami ada hak di situ,” kata Riwinto.

Riwinto turut mempersoalkan lahan sawit 96 hektar yang dikuasai oleh PT JAR dari pelepasan kawasan lewat program TORA tahun 2019. Sebab, kata dia, lahan itu seharusnya untuk pertanian masyarakat Desa Cantung Kiri Hilir. "Ternyata saat ini juga dijadikan kebun PT JAR," ucapnya.

Juru bicara dan legal PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Dedy Hari Suprianto, menyerahkan persoalan ini ke Kepala Polsek Kelumpang Hulu dan aparat yang hadir di lokasi. “Silakan langsung bertanya ke beliau, bagaimana kondisi lapangan,” kata Dedy.

Alekman ingin mengakomodir masyarakat yang merasa punya surat penguasaan fisik tanah, tapi belum menerima ganti kerugian. Padahal, kata dia, perolehan Hak Guna Usaha di atas penguasaan pihak lain, harus diberi ganti kerugian tanam tumbuh sesuai kesepakatan.

Ia menyatakan siap berunding menentukan skema terbaik ganti kerugian tanam tumbuh tanah masyarakat yang belum menerima pembayaran.

Selain itu, kata Alekman, masyarakat mempersoalkan kemitraan plasma sawit oleh emiten berkode JARR ini. Ia mengingatkan perusahaan harus menyisihkan 20 persen lahan untuk kebun plasma masyarakat dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Di Desa Cantung Kiri Hilir, setahu dia, PT JAR belum melaksanakan pola 80:20, yakni 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma.

“Tanah itu dikelola masyarakat secara adat sejak 1936. Tahun 2017 jadi lahan kebun sawit PT JAR, padahal belum pernah ditemukan berkas ganti rugi tanam tumbuh dan surat jual beli. Sosialisasi pun belum pernah,” ucap Alekman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong operator seluler untuk terus mengembangkan jaringan 5G khususnya di perkotaan dan wilayah dengan penduduk padat.

Berdasarkan catatan Bisnis, operator seluler yang sudah diizinkan pemerintah untuk menghadirkan layanan 5G secara komersial di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata.

Secara perlahan ketiganya terus menghadirkan 5G di beberapa wilayah.

Direktur Ekonomi Digital Komdigi Bonifasius W Pujianto mengatakan bahwa pemerintah memang tengah berfokus untuk menyelesaikan jaringan 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, Bonifasius menuturkan bahwa Komdigi juga akan mendorong operator seluler untuk terus mengembangkan jaringan 5G, salah satunya di kawasan perkotaan.

“5G untuk kawasan-kawasan high density, perkotaan dan lain sebagainya, operator kami push untuk terus mengembangkan 5G,” kata Bonifasius kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Bonifasius menyebut bahwa dorongan agar operator seluler mengembangkan jaringan 5G dikarenakan permintaan pasar yang sangat besar.

Terlebih, saat ini sudah banyak gawai atau telepon seluler yang mendukung jaringan 5G dan dibanderol dengan harga yang murah.

“Iya (mendorong operator seluler), itu (5G) market demand soalnya,” ujarnya.

Di sisi lain, jumlah pengguna internet fixed wireless access (FWA) 5G global diperkirakan naik 3 kali lipat menjadi 330 juta orang pada 2029, dengan potensi pendapatan tahunan perusahaan penyedia layanan US$75 miliar.

Laporan ConsumerLab Ericsson terbaru menyebutkan besarnya potensi FWA digandrungi sebagian besar pengguna internet didukung oleh beberapa faktor seperti fleksibilitas, penyesuaian, dan kemudahan instalasi dibandingkan dengan fiber optik.

Studi yang mencakup 19 negara, 370 juta rumah tangga, dan mewakili 1,2 miliar penduduk global itu menunjukkan adanya kepuasan lebih dari rumah tangga pengguna FWA 5G dibandingkan dengan pelanggan fiber optik dalam hal pengalaman layanan.

Pengalaman layanan yang dimaksud mulai dari waktu pengiriman, ketentuan kontrak, kualitas peralatan, sampai dengan level biaya.

Saat itu, kata Head of Fixed Wireless Access, Ericsson Networks John Yazlle, 7 dari 10 rumah tangga di dunia pengguna FWA 5G memilih teknologi ini sebagai pengganti tetap untuk konektivitas yang digunakan sebelumnya.

“Saat ini, FWA merupakan kasus penggunaan 5G terbesar setelah mobile broadband dengan koneksi di seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh hampir 3 kali lipat menjadi 330 juta pada akhir 2029,” kata Yazlle.

Dalam mendorong penetrasi 5G di Indonesia, Ericsson meluncurkan “Ericsson Hackathon 2024” yang bertujuan untuk memberdayakantransformasi digital di Indonesia dengan Generative Artificial Intelligence (Gen AI) dan teknologi 5G.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perindustrian, PIDI 4.0, Kementerian Komunikasi dan Digital, Innovation & Learning Centers, Swiss German University, dan KORIKA.

Fokus dari program Hackathon ini adalah pada Smart Manufacturing, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti IoT, analisis big data, robotics, dan AI untukmengoptimalkan proses manufaktur serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data.