Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025, yang di dalamnya diatur alokasi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Lalu, apa saja 10 K/L dengan anggaran paling jumbo pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ihwal anggaran K/L, disepakati alokasi belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Jika dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun maka terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun

2. Kepolisian RI (Polri): Rp126,62 triliun

3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun

4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun

5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun

6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun

7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun

8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun

9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun

Kementerian/Lembaga Baru

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang akan menambah jumlah K/L untuk mempermudah eksekusi janji-janji kampanye. Oleh sebab itu, kemungkinan ada perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L.

Berdasarkan wacana yang beredar, sejumlah K/L baru yang akan dibentuk merupakan pecahan dari K/L lama. Kementerian Penerimaan Negara misalnya, yang disebut akan menjadi pecahan dari Kemenkeu.

Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu pada tahun depan sebesar Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi dua.

Tak hanya itu, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo sudah mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Instansi anyar tersebut merupakan pecahan dari Kementerian PUPR yang anggarannya tahun depan sebesar Rp116,23 triliun.

Tak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Oleh sebab itu, keponakan Prabowo tersebut menyatakan wacana pembentukan K/L baru nantinya akan mengalami hambatan anggaran.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mendetailkan bahwa alokasi untuk K/L baru nantinya akan berasal dari anggaran dana cadangan.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian-lembaga (K/L) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Menurut Faisal, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, menurutnya pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Faisal menilai pembentukan Badan Gizi Nasional juga memotong anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) buat tahun depan.

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional termasuk dalam Rp 71 triliun yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan bahwa total Rp 71 triliun itu bakal digunakan untuk melaksanakan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor.

"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan tambahan anggaran Rp 598,9 triliun ke Kementerian Keuangan. Anggaran ini merupakan akumulasi dari permintaan Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan mitra Komisi I sampai Komisi XI DPR. Nantinya, anggaran tersebut akan dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Bapak Ibu (anggota Badan Anggaran) semua sudah setuju (Postur APBN 2025), nanti Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar) serahkan Rp 598,9 triliun belanja pusat dari Komisi I hingga XI. Usulannya Rp 598,9 triliun tanpa menambah defisit,” ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Kamis (4/7/2024).

APBN 2025 menjadi APBN transisi dan merupakan APBN baseline karena memberikan kesempatan terhadap pemerintah baru untuk merealisasikan program kerja. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja (panja) Banggar DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.

Sementara itu, pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengajuan tambahan anggaran ini berasal dari hasil rapat pagu indikatif K/L dengan seluruh komisi I sampai XI DPR. Nantinya permintaan anggaran ini akan diselaraskan dengan penyusunan RAPBN 2025. “Itu tadi dikumpulkan oleh Banggar (dari) seluruh pembicaraan komisi I-XI. itu angka angkanya yang dikumpulkan,” tutur Suahasil.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, penyusunan pengajuan anggaran ini dilakukan setelah ada diskusi antara komisi-komisi di DPR bersama K/L terkait. Dia bilang, pemerintah akan memutar otak agar bisa memasukan tambahan anggaran tersebut ke RAPBN 2025.

“K/L selalu ada komunikasi dengan komisi-komisi, mereka mau ada kegiatan, terus kalau komisinya setuju, mereka catat itu semua terus diserahkan ke Banggar untuk dipertimbangkan,” kata Isa.

Anggaran Beberapa K/L Dipangkas

Adapun terdapat beberapa K/L yang anggarannya dipangkas untuk tahun 2025 mendatang. Pertama, Kementerian Investasi/BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia dengan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun menjadi Rp 681 miliar.

Kedua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang saat ini ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kementerian ini mendapat pagu anggaran senilai Rp 1,65 triliun pada 2025 mendatang, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp 2 triliun.

Ketiga, ada Kementerian Pertanian (Kementan). Pos pemerintahan yang dipimpin oleh Amran Sulaiman ini anggarannya dikurangi Sri Mulyani dari Rp 14,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 8,06 triliun untuk tahun 2025.

Keempat, terkait Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang anggarannya dipangkas dari Rp 3,76 triliun menjadi Rp 2,51 triliun. Selanjutnya kelima, ada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Padahal sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini mencatat anggaran sebesar Rp 38,47 triliun.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) juga tercatat anggarannya dipangkas. Kementerian yang saat ini dipimpin Arifin Tasrif mendapat anggaran sebesar Rp 3,90 triliun pada 2025, dari sebelumnya Rp 6,77 triliun.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News