Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

(aid/das)

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berduet di auditorium Kementerian PUPR. Dua menteri di kabinet Presiden Jokowi ini membawakan lagu yang dipopulerkan Krisdayanti, ‘Menghitung hari’.

Momen itu terjadi di akhir acara serah terima Barang Milik Negara (BMN), Kamis, 10 Oktober 2024. Sebelumnya Sri Mulyani membacakan sambutannya pada agenda tersebut. Usai pemaparannya, Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan itu untuk bernyanyi.

Tawaran dari Basuki Hadimuljono disambut oleh Sri Mulyani. Para peserta yang hadir dalam seremonial tersebut kemudian riuh bertepuk tangan. “Menghitung hari detik demi detik, kan katanya menghitung hari, itu saja Pak Bas,” ujar bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Senandung Sri Mulyani diiringi oleh Menteri PUPR yang menabuh drum. Ada dua lagu yang dinyanyikan keduanya, lagu terakhir adalah Cat Size dari Suzi Quatro. Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono mengakhiri penampilan dengan dua lagu sebelum Bendahara Negara itu beranjak dari lokasi, karena harus memenuhi panggilan Presiden di Istana Negara.

Dalam acara di Kementerian PUPR hari ini, Sri Mulyani beberapa kali melempar candaan tentang Basuki Hadimuljono yang dianggap sebagai sahabatnya. Bendahara Negara ini menyebut Basuki Hadimuljono seperti sinterklas karena menghibahkan BMN hingga Rp 374 triliun selama satu dekade kepemimpinannya.

“Kalau saya sama Pak Bas, mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun. Itu tidak selalu begitu, tidak selalu karena semuanya tahu beliau selalu meminta tambahan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Basuki Hadimuljono atas persahabatan yang sudah terjalin antar kementerian selama ini. “Terima kasih kepada Pak Bas atas leadership kepemimpinannya, atas friendship yang sangat baik dengan kami Kementerian Keuangan selama ini,” ujar Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 10 tahun terakhir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 374 triliun. Pada hari ini, serah terima BMN kembali dilakukan dengan nilai total Rp 19,26 triliun.

Agenda kali ini juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidatonya, bendahara negara itu memuji kiprah Basuki Hadimuljono selama satu dekade. “Menteri PUPR ini, tadi saya sampaikan, seperti Sinterklas, bagi-bagi barang milik negara,” ujar Sri Mulyani dalam seremonial serah terima BMN di auditorium kantor Kementerian PUPR, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani juga sempat berkelakar bahwa angka triliunan terlihat kecil bagi Kementerian PUPR. Tadi kan disampaikan hari ini hibah BMN hanya Rp 19,26 triliun. Hanya Rp19,26 triliun, kayanya triliun itu kecil kalau buat Pak Bas,” kata Sri Mulyani lagi.

Dari total BMN yang dibagi hari ini, sebesar Rp 5,8 triliun yang diserahkan kepada kementerian dan lembaga, dan Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah yayasan, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah, memaparkan barang milik negara yang diserahkan hari ini terdiri dari bangun dan dan infrastruktur, seperti BMN bidang sumber daya air berupa pembangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya dan bangunan gedung kantor dengan total nilai sebesar Rp 113,99 miliar.

Selanjutnya, infrastruktur bidang Bina Marga berupa downgrade jalan nasional, hasil pelaksanaan instruksi presiden tentang jalan daerah dan jembatan gantung dengan nilai sebesar Rp 2,79 miliar. Untuk Cipta Karya berupa jaringan air minum, ada pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara, dan peningkatan kualitas pemukiman umum dengan nilai total sebesar Rp 9,53 triliun.

Sedangkan untuk bidang perumahan, Kementerian PUPR menyerahkan rumah susun, PSU jalan, dan lain-lain dengan total nilai Rp 6,82 triliun. Dari seluruh BMN yang dihibahkan hari ini, Fatah mengatakan, 84 persennya mencakup bidang Cipta Karya dan Perumahan.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai Rp19,26 triliun pada 2024. Serah terima tersebut disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan BMN yang diserahkan tersebut merupakan hasil pembangunan menggunakan APBN yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sepanjang 2024.

Aset-aset tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, yayasan, perguruan tinggi, serta Kementerian/Lembaga.

"Ini cara kita menjelaskan kepada publik, uang yang kita kumpulkan lewat pajak, itu digunakan dan manfaatnya bisa dinikmati masyarakat, ada bentuk subsidi, belanja kesehatan, hingga bangunan," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Sri menyatakan, dari jumlah Rp19,26 triliun, sebanyak Rp13,36 triliun merupakan barang yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari hasil DIPA PUPR.

"Jadi sekarang dihibahkan kepada pihak-pihak dan Rp5,89 triliun dialihstatuskan kepada kementerian lembaga. Ini adalah sebuah contoh pengelolaan keuangan negara yang transparan akuntabel," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah merinci BMN yang diserahkan, terdiri dari bidang Sumber Daya Air, berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor dengan total nilai sebesar Rp113,99 miliar.

Kemudian bidang Bina Marga, berupa downgrade jalan nasional kolektor, arteri, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) dan jembatan gantung, dengan nilai total sebesar Rp2,79 triliun.

Cipta Karya, berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dengan nilai total sebesar Rp9,53 triliun.

Terakhir ada di sektor perumahan, berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair, dengan total nilai sebesar Rp6,82 triliun.

"Dengan demikian dari seluruh BMN yang diserahkan lebih dari 84 persen mencakup bidang Cipta Karya dan perumahan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti sinterklas karena suka bagi-bagi 'hadiah'. Dalam hal ini hadiah yang dimaksud berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dihibahkan Kementerian PUPR kepada berbagai pihak mencapai Rp 374,66 triliun dalam 10 tahun terakhir.

"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR inai seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya. Pak Bas selama 10 tahun terakhir ini membagi Rp 374,66 triliun barang milik negara," kata Sri Mulyani dalam acara Serah Terima BMN Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani menyebut BMN dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Barang itu kemudian diserahfungsikan kepada berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga (K/L), lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan desa.

"Jadi ini cara kita untuk menjelaskan ke publik bahwa uang yang kita kumpulkan dalam APBN melalui pajak, bea cukai maupun PNBP itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.

Khusus hari ini, Kementerian PUPR melakukan serah terima BMN mencapai Rp 19,26 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 5,8 triliun diserahkan kepada K/L dan sisanya Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, desa, dan lain-lain.

BMN yang diserahkan terdiri dari BMN di bidang sumber daya air (SDA) berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, serta bangunan gedung kantor dengan total nilai Rp 113,99 miliar. Kemudian infrastruktur bidang Bina Marga berupa downgrade jalan nasional, kolektor, arteri hasil pelaksanaan instruksi presiden tentang jalan daerah dan jembatan gantung dengan nilai sebesar Rp 2,79 triliun.

Untuk Cipta Karya, berupa jaringan air minum pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh dengan nilai Rp 9,53 triliun. Totalnya mencapai 49% dari total yang diserahkan.

Ada juga untuk bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana utilitas (PSU) jalan dengan total nilai Rp 6,82 triliun atau setara dengan 35,4%. Dengan demikian dari seluruh BMN yang diserahkan, lebih dari 84% mencakup Cipta Karya dan Perumahan.

(aid/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp 4,78 miliar.

Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, Selasa (23/7/2024).

“Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang ke enam kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp 4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi, tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu,” ungkap Suyus dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (24/7/2024).

Suyus pun menginstruksikan jajarannya agar dapat mengelola aset BMN secara transparan.

Selain itu, dia ingin aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

“Bapak dan Ibu, saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi, saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat," tambahnya.

Dia mengungkapkan kepada jajarannya agar tidak sampai ada misused (disalahgunakan) penggunaan aset yang sudah diberikan, baik dari KPK maupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Suyus, penandatanganan ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya mengembalikan aset negara yang diperoleh dari penanganan kasus korupsi.

Barang-barang hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara Mungkin meneragkan betapa pentingnya peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aset yang diserahterimakan hari ini merupakan aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan dengan total nilai Rp 4,78 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Acara penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto pada Selasa (23/07/2024).

Menurut Suyus, ini merupakan penyerahan BMN pertama kali. Total saat ini sudah enam kali dilakukan.

“Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu,” ungkap Suyus dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Kepada jajarannya, Suyus Windayana menginstruksikan untuk mengelola aset BMN yang diberikan secara transparan.

Selain itu, ia ingin aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

“Bapak dan Ibu, saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat,” Papar Suyus.

Ia berharap, jangan sampai ada missused penggunaan aset yang sudah diberikan, baik yang diberikan oleh KPK maupun BLBI.

Penandatanganan ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya mengembalikan aset negara yang diperoleh dari penanganan kasus korupsi.

Barang-barang hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menekankan pentingnya peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan,” papar Mungki.

Ditambahkan, aset yang diserahterimakan hari ini merupakan aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan,..
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Satuan Tugas Eksekusi IV KPK dan jajaran.