JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menghadiri China Economic and Social Forum 2024 bersama Ketua Bidang Hubungan Internasional GP Ansor , Dianta Sebayang, yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta, serta Wasekjen Bidang Hubungan Internasional, Budy Sugandi, alumni doktoral dari Southwest University, China.

Forum ini diselenggarakan oleh China Economic and Social Council (CESC) di Shanghai, Tiongkok, dengan tema besar ?Building a Community with a Shared Future for Mankind, Working Together to Make a Modern World?. Forum yang memasuki tahun ke-19 ini bertujuan mendorong sinergitas global dalam pembangunan sosial dan ekonomi inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama.

CESC berperan sebagai think tank tingkat tinggi di bawah naungan Chinese People?s Political Consultative Conference (CPPCC). Sejak pertama kali digelar pada 2006, forum ini telah menjadi platform dialog strategis bagi pemimpin dunia, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas berbagai isu global. Fokus utamanya adalah menciptakan kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Tahun ini, forum terbagi dalam dua sesi paralel. Sesi pertama, ?Promoting Equal, Orderly Multi-polarization, and Inclusive Economic Globalization?, membahas langkah-langkah menuju sistem ekonomi global yang lebih adil dan terstruktur. Sesi kedua, ?Working for a Modernized World of Peaceful Development, Mutually Beneficial Cooperation, and Common Prosperity?, menyoroti kolaborasi internasional untuk menciptakan dunia yang damai dan makmur.

Dalam forum ini, Gus Addin menyampaikan bahwa GP Ansor, sebagai organisasi besar, harus terus membangun jejaring internasional. Hal ini penting untuk memperkuat supply chain management (SCM) sumber daya kader, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

"Kita ingin memahami dan belajar langsung bagaimana transformasi masyarakat bukan sekadar mimpi, melainkan menjadi kenyataan, seperti yang terjadi di Shanghai," ujar Gus Addin dalam keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Shanghai, kota terbesar di China, menurut Gus Addin, memiliki kekuatan luar biasa karena keinginannya untuk terus berinovasi, khususnya dalam teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan energi terbarukan. "Kekuatan Shanghai ada pada keinginan yang kuat dari kota ini untuk terus berinovasi," tegasnya.

Dia berharap GP Ansor tidak terlena dengan sumber daya besar yang dimilikinya. Dengan inovasi dan visi global, Ansor diharapkan bisa terus berkembang, seperti gedung tertinggi kedua di dunia yang berada di Shanghai.

China Economic and Social Forum 2024 juga menegaskan komitmen China dalam membangun komunitas global berbasis perdamaian dan kemakmuran bersama. "Forum ini menjadi jembatan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan global, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin mengatakan Indonesia bisa jadi lumbung pangan dunia asalkan kebijakan-kebijakan pemerintah melibatkan secara aktif dan pasrtisipatif masyarakat.

Hal ini dia sampaikan di sela kegiatan penandatangan Nota Kesapahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Usaha Mendukung Ketahanan Pangan Nasional antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, baru-baru ini.

?Indonesia adalah negara kaya, sumber daya alamnya melimpah. Kita bisa jadi lumbung pangan dunia asalkan masyarakat bisa dilibatkan secara aktif dalam setiap kebijakan berkaitan pangan,? kata Addin dalam siaran pers, Minggu (27/10/2024).

Sayangnya, kekayaan sumber daya alam berbanding terbalik dengan fakta ketahanan pangan nasional yang masih rendah. Addin menyebut Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara terkait ketahanan pangan. ?Ini fakta yang harus kita terima, tahun 2022 kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina,? ujarnya.

Dikutip dari Global Foot Security Index (GFSI) Indonesia mendapatkan skor 59,2. Sementara skor Singapura 77,4; Malaysia 70,1; Thailand 64,5; Vietnam 61,1; dan Filipina 60,1. Secara global, ndonesia berada di peringkat ke-69 dari 113 negara.

?Ke depan saya rasa perlu memperkuat kolaborasi, utamanya pelibatan masyarakat secara lebih aktif agar kebijakan terkait pengembangan pangan ini tepat sasaran,? ujarnya.

?Salah satu tujuan dari kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan, lebih-lebih bisa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia seperti yang disampaikan Pak Prabowo kemarin,? imbuhnya.

Sementara bagi Ansor, langkah ini akan menjadi pijakan awal untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan. Addin mengatakan sektor perkebunan dan pertanian adalah bagian sehari-hari bagi kader Ansor.

?Mereka bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, menjadi nelayan. Ini kekuatan Ansor. Ditambah lagi dengan badan usaha yang sekarang sudah eksis di tubuh Ansor. Ini sangat memudahkan bagi kami untuk terlibat dalam pembuatan ekosistem pangan yang kuat untuk Indonesia,? katanya.

Belum lagi, lanjut Addin, dengan perangkat organisasi yang sampai ke desa-desa akan memudahkan keterjangkauan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan atau produk yang beragam, memiliki nutrisi juga bergizi.

Ketua GP Ansor DIY Abdul Muiz mengungkap peredaran miras di Yogyakarta makin marak dan tak terkendali.

"Dampaknya kan sudah kita rasakan terkait penusukan santri itu kan dampak dari peredaran miras," kata Muiz melalui sambungan telepon, Sabtu (26/10).

Lanjutnya minuman keras di Yogyakarta sangat mudah didapatkan.

"Jadi peredarannya sangat liar ya, dari pihak mana pun bisa mengkonsumsi semudah itu dan di ruang publik juga gampang," katanya.

Pada hari ini, GP Ansor DIY juga akan mendeklarasikan perang terhadap miras.

"Bagaimana mengawal kepolisian penegak hukum untuk kembali melihat Perda nomor 12 (tentang miras) itu kira-kira bagaimana cara pandang pemerintah gitu," katanya.

Bahkan miras sekarang bisa diantar ke pembeli. "Bisa diantar jemput itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY Gelar aksi tolak miras di Kota Yogyakarta. Mereka menyampaikan keresahannya akan peredaran miras ke kantor Gubernur dan DPRD DIY, Jumat (25/10).

Mereka mengantarkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang keresahan akan maraknya minuman keras.

"Silaturahmi dan mau matur. Bahasa sederhananya mau mengadu kepada Sultan terkait persoalan yang makin meresahkan ini terkait minuman keras dan efek-efek yang ditimbulkan dari minuman keras," kata Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin.

Terlebih baru-baru ini ada kejadian pembacokan di Prawirotaman Yogya yang dipicu dari konsumsi minuman keras.

"Menunjukkan pada kita efek negatif minuman keras kemarin santri Krapyak yang ditikam berawal dari minuman keras," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan FUI DIY menitipkan surat untuk Sultan terkait keprihatinan akan merebaknya peredaran minuman keres. Surat ini untuk permohonan audiensi.

"Akan segera kami sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu," kata Tri Saktiyana.

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai, slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

“GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I-nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya, saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII GP Ansor bertema “Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global” yang diselenggarkan di  Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024) malam.

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8 persen, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung progam-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

“Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik,” ujar Anindya.

“Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting keluarahan/desa, semua itu adalah aset yang “mahal” yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka,  Secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8 persen,” jelas Addin Jauharudin, Ketua Umum GP Ansor masa khidmat 2024-2029.

Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8 persen akan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin

Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

“Yuk kita semangat! Kita musti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita musti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita musti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketumnya sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor,” pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai bahwa slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

"GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I- nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya Bakrie di Bogor, Jumat (19/10/2024)

Hal itu disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertema 'Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global.'

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8 persen, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

"Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya Bakrie.

"Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting kelurahan/desa, semua itu adalah aset yang mahal yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka, secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8 persen," tambahnya

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin. Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo– Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8 persenakan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

"Yuk kita semangat! Kita mesti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita mesti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita mesti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketum-nya (Addin) sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.
(Ferdi Christian)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjajaki penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Kadin melihat slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

GP Ansor mempunyai slogan BISA. B-nya berfokus pada bisnis dan ekonomi. I-nya berarti inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda.

"Saya melihat bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 19 Oktober 2024.
Anindya menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII GP Ansor bertema Optimisme Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global. Acara diselenggarkan di Hotel Harris, kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Oktober 2024 malam.

Anindya mengatakan Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama. Pertama Kadin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta kedua asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Anindya berharap GP Ansor ikut berperan mendukung progam-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai 8 juta.

"Kita cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya.

Punya jejaring besar

Ketua Umum GP Ansor masa khidmat 2024-2029, Addin Jauharudin, mengatakan Ansor/Banser punya jejaring yang luar biasa. Baik itu di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting keluarahan/desa. Jejaring itu diyakini bisa menjadi aset besar untuk menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Semoga bisa ikut menumbuhkan ekonomi 8 persen,” kata Addin.

Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut, yakni,

1. Indonesia sebagai negara nonblok,
2. Indonesia sebagai negara adidaya iklim, dan
3. Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8 persen akan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan ketahanan infrastruktur.

"Kita harus percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). Dan kita harus percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," kata Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor. Hal ini ditandai dengan penyematan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

BOGOR - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai bahwa slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

"GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I- nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya Bakrie.

Hal itu disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertema "Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global" yang diselenggarkan di Hotel Harris, kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/10) malam.

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8%, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung progam-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo ? Gibran. Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

"Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya Bakrie.

"Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting keluarahan/desa, semua itu adalah aset yang mahal yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka, secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8%," jelas Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin.

Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo? Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8% akan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

"Yuk kita semangat! Kita musti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita musti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita musti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketum-nya (Addin) sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, menilai penambahan jumlah kabinet Presiden dan Wapres terpilih, sebanyak 44 kementerian dan lembaga, dapat dianggap relevan, jika memang disiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.

"Penambahan jumlah kabinet bukan hanya soal jumlah, tapi lebih kepada bagaimana kabinet ini diisi oleh sosok-sosok yang kompeten dan memiliki visi yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai tantangan ekonomi yang ada," ujar Addin Jauharudin di Jakarta, Senin 30 September 2024.

Addin melanjutkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan besar dalam sektor ekonomi, di antaranya: Pertama, tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi. Menurut data Bank Indonesia, inflasi pada tahun 2023 mencapai 5,51 persen, lebih tinggi dari target pemerintah.

Kedua, Pengangguran, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 masih berada di kisaran 5,45 persen. Kondisi ini membutuhkan intervensi yang cepat dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan khusus.

Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi yang melambat. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, untuk mencapai target ambisius pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan Prabowo Subianto, diperlukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.

Keempat, Utang Luar Negeri. Menurut laporan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir 2023 tercatat mencapai USD 408,6 miliar. Meskipun masih dalam batas aman, peningkatan efisiensi pengelolaan utang dan peningkatan pendapatan negara perlu menjadi prioritas pemerintah.

Addin Jauharudin menekankan bahwa penambahan kabinet merupakan langkah logis untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan tantangan yang semakin kompleks, penambahan portofolio kementerian akan memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk lebih fokus dalam menjalankan program-program ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Penambahan jumlah kabinet di era yang penuh tantangan ini harus berorientasi pada penyelesaian masalah mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan mengatasi krisis energi," jelas Addin.

Addin melanjutkan GP Ansor memiliki program empat pilar bernama BISA ( Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak muda) Keempat program tersebut merupakan visi GP Ansor selama lima tahun ke depan.

"Visi Ansor selama lima tahun ke depan ini tentu saja, salah satunya bertujuan bergotong royong bersama pemerintah dalam mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”

Menurutnya, dengan adanya kabinet yang lebih kuat dan efektif, pemerintah akan mampu merespons tantangan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2018, ketika pemerintah Indonesia berencana untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima berbagai informasi yang mengkhawatirkan terkait ancaman terhadap stabilitas negara dan posisinya sebagai kepala negara.

Saat itu, isu yang beredar menyebutkan bahwa akuisisi tersebut bisa memicu perlawanan yang signifikan, bahkan hingga adanya upaya untuk menggulingkan presiden dan kemungkinan Papua memisahkan diri dari Indonesia.

Situasi tersebut disinggung Jokowi dalam acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang diadakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 19 September 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi menjelaskan betapa sensitifnya proses hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam konteks Freeport, dan bagaimana berbagai pihak mengingatkannya tentang potensi risiko yang dapat terjadi jika langkah tersebut diambil.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan PT Freeport Indonesia sudah menjadi milik Indonesia. Ia menyebut PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) sudah menguasai 51 persen saham Freeport, dari yang sebelumnya hanya 9 persen.

"Hati-hati kalau kita bicara, Freeport sekarang bukan milik Amerika," kata Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis, 19 September 2024, dipantau Tempo melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.

Setelah Mind ID berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham hingga 61 persen dalam waktu dekat. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut dan akan terus meningkatkan penguasaan atas perusahaan tambang raksasa tersebut.

Namun, Jokowi juga mengakui bahwa proses pengambilalihan Freeport bukanlah tugas yang mudah. Selama proses tersebut, ia sering mendapat peringatan dari berbagai pihak yang memperingatkan akan adanya risiko besar yang mungkin muncul. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa jika pemerintah melanjutkan rencana ini, Papua mungkin akan terlepas dari Indonesia atau bahkan ada upaya untuk menggulingkan dirinya dari jabatan presiden. Meskipun demikian, Jokowi tetap melanjutkan langkah strategis tersebut, dengan tekad bahwa penguasaan tambang ini adalah bagian penting dari kepentingan nasional.

Rencana penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport hingga 61 persen telah beberapa kali disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah saat ia berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda atau GP Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, pada 27 Mei 2024. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa penambahan kepemilikan saham tersebut akan terealisasi dalam waktu dekat, dan dampaknya akan sangat signifikan bagi negara.

Jokowi menjelaskan bahwa dengan penguasaan saham mayoritas, 70 hingga 80 persen dari keuntungan Freeport akan masuk ke kas negara. Keuntungan ini akan disalurkan melalui berbagai mekanisme, termasuk royalti, pajak penghasilan badan (PPh badan), pajak penghasilan karyawan (PPh karyawan), bea ekspor, hingga bea keluar.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa proses pengambilalihan sebagian saham Freeport dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara diam-diam. Ia menjelaskan bahwa proses ini memakan waktu sekitar 3,5 tahun untuk bisa mencapai kesepakatan, dan seluruh proses tersebut dijalankan dengan pendekatan bisnis yang matang. Pengambilalihan ini dilakukan melalui negosiasi panjang dan perhitungan yang cermat, sehingga pemerintah dapat memperoleh kendali lebih besar atas perusahaan tambang penting tersebut.

"Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi, dikutip dari Antara.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

IDXChannel - Pemerintah diminta menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025. Kebijakan ini dinilai akan membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun masyarakat.

Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor, Muhammad Arif Rohman mengatakan, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan selaku produsen. Ini tentu akan berdampak terhadap kenaikan harga dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat selaku konsumen.

Selain itu, beberapa indikator ekonomi juga menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Deflasi sudah terjadi dalam empat bulan terakhir, gelombang PHK semakin meluas, kondisi sektor manufaktur yang terpuruk, nilai tukar yang melemah, inflasi pangan relatif tinggi, serta persentase kelas menengah yang semakin menyusut.

Di sisi lain, GP Ansor memahami bahwa pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, namun menaikkan tarif PPN bukanlah solusi yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

"Kami mendesak pemerintah untuk menunda kebijakan ini sampai perekonomian relatif stabil dan mencari alternatif lain yang lebih ramah terhadap dunia usaha dan masyarakat," kata Arif dalam keterangannya, ditulis Rabu (18/9).

"Misalkan dengan memberlakukan pajak karbon yang seharusnya sesuai UU HPP mulai berlaku di April 2022, serta memajaki produk turunan nikel yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya transisi kepemimpinan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, GP Ansor meminta agar kenaikan PPN menjadi 12 persen dapat ditunda pemberlakuannya.

“Karena bagaimanapun transisi kepemimpinan pasti ada unsur ketidakpastiannya,” tutur Arif.

Diketahui, pemerintah akan menaikan PPN 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 7.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) terus berkembang, memicu perdebatan di kalangan warga Nahdliyin.

Di tengah kisruh ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser mengambil sikap terkait kemungkinan pelaksanaan MLB yang diusulkan oleh beberapa pihak.

Sebagai organisasi yang selama ini dikenal dekat dengan Pengurus Besar NU (PBNU), Ansor dan Banser dinilai perlu menjaga stabilitas dan persatuan di dalam tubuh NU.

Sekretaris Steering Committee MLB PBNU Abdussalam Shohib, merespons ancaman yang dilontarkan oleh GP Ansor mengenai rencana pembubaran MLB. Menurutnya, langkah Ansor tidak tepat, mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat.

“Apa yang dilakukan kiai tidak bisa dibubarkan karena dilindungi konstitusi. Kebebasan berserikat dan berpendapat diatur oleh undang-undang,” kata lelaki akrab disapa Gus Salam saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Gus Salam juga mengajak pihak yang tidak setuju dengan MLB untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.

Dalam keterangannya, Gus Salam mengajak semua pihak yang terlibat, termasuk yang tidak setuju, untuk berdialog secara terbuka.

“Jika ada yang datang ke acara MLB, baik yang setuju atau tidak, bahkan dengan niat membubarkan, kami ajak ngopi dan berdiskusi,” tambahnya.

Gus Salam menekankan pentingnya menjaga sikap ilmiah dan berakhlak dalam setiap langkah yang diambil demi kepentingan organisasi dan umat.

Peran GP Ansor, Banser, serta Pagar Nusa (PN) selama ini memang difokuskan pada menjaga keamanan ulama dan pesantren. Gus Salam berharap organisasi-organisasi tersebut dapat bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi situasi ini.

"Ansor, Banser, dan PN harus tetap berlandaskan hati nurani, keilmuan, dan akhlaqul karimah sesuai prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Salam.

Ia menegaskan, tugas utama mereka adalah menjaga ulama tanpa membeda-bedakan ijtihad organisasi.

Gus Salam menyatakan Ansor, Banser, dan PN selalu berada di tengah-tengah masyarakat, menjaga semua kiai NU.

“Alhamdulillah Ansor, Banser, dan PN selalu berada di tengah masyarakat, menjaga kiai struktural maupun kultural,” ucap Gus Salam.

Ia berharap semua pihak tetap istikamah dalam menjaga keutuhan organisasi.

Ketegangan terkait rencana MLB PBNU memicu diskusi mengenai peran Ansor dan Banser dalam menjaga stabilitas NU.

Meski Gus Salam menegaskan langkah MLB didasarkan pada konstitusi, sebagian besar warga Nahdliyin berharap organisasi-organisasi ini tetap berada di jalur yang sama dalam menjaga persatuan NU di tengah situasi yang memanas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Steering Committee Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam merespons Gerakan Pemuda Ansor (GP) yang mengancam akan membubarkan MLB NU.

Gus Salam menegaskan, apa yang dilakukan kiai tidak bisa dibubarkan karena mereka dilindungi oleh konstitusi.

Dia mengingatkan bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat diatur oleh undang-undang (UU).

Pengasuh Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini lantas mengajak semua pihak yang tidak setuju dengan MLB NU untuk ngopi dan ngaji bareng.

"Kalau ada, siapa pun datang ke acara MLB, baik yang setuju atau tidak setuju, bahkan memiliki niat membubarkan, akan kami ajak ngopi, diskusi, dan ngaji," ujar Gus Salam dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Gus Salam menjelaskan, MLB NU yang akan digelar berbasis ilmiah dan akhlak sehingga tidak memerlukan penjagaan.

Dia memastikan tidak akan berhenti berjuang demi kebaikan NU, Nahdliyin, dan masyarakat Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti berjuang demi kebaikan NU, Nahdliyin, dan masyarakat Indonesia," ucapnya.

"Menumbangkan Orde Baru penuh dengan perjuangan. Segala ancaman, intimidasi, kekerasan tidak pernah dibalas dengan hal sama. Tapi kita respons dengan kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Kami berharap Ansor, Banser, Pagar Nusa (PN) bersikap lebih dewasa, bijaksana, dan proporsional," sambung Gus Salam.

Lalu, Gus Salam mengingatkan, tugas Ansor, Banser, dan PN adalah menjaga ulama dan para pengasuh pesantren tanpa membeda-bedakan ijtihad dalam berorganisasi.

"Saya yakin sahabat-sahabat Ansor, Bansor, PN akan selalu bersikap berlandaskan hati nurani, keilmuan, akhlaqul karimah sebagai aktualisasi dari prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama," jelasnya.

"Alhamdulillah Ansor, Banser, PN selalu berada di tengah-tengah dan menjaga semua kiai baik struktural maupun kultural. Saya yakin, sahabat-sahabat akan tetap istiqomah dalam jalan yang sama," imbuh Gus Salam.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada memastikan bahwa tidak ada pengurus tingkat cabang dan wilayah yang terlibat dalam wacana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU.

Latopada mengatakan, MLB NU itu merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan PBNU.

“Saya pastikan tidak ada (pengurus) cabang ataupun wilayah yang ikut. Itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada kepada wartawan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (15/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Dia lantas menekankan bahwa struktur kepengurusan PBNU solid dan kokoh hingga ke bawah.