Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mencatat sampai 30 September perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 636,3 miliar. Angka itu naik 416% dari sebelumnya terjadi defisit Rp 19,5 triliun.

Dari sisi liabilitas tercatat sebesar 38% di kuartal III 2024 menjadi sebesar Rp 2,75 triliun dibanding periode sama di tahun 2023 yang sebesar Rp 4,44 triliun.

Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk., Anindya Novyan Bakrie mengatakan perusahan juga mengalami kenaikan ekuitas sebesar 62,7% di kuartal III 2024 menjadi sebesar Rp 4,32 triliun dibanding periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,66 triliun.

"Alhamdulillah, kami bersyukur karena dengan demikian Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang lebih ringan, dan arus kas yang lebih kuat," terang usai menerbitkan laporan keuangan kuartal III 2024, di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Selain itu, Perseroan juga menorehkan peningkatan net income secara signifikan pada kuartal III 2024 sebesar 416,8% dengan angka sebesar Rp 636,27 miliar dibanding periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 123,12 miliar.

Meskipun terjadi penurunan pendapatan sebesar 11,6% dibanding periode sama di tahun sebelumnya, gross profit Perseroan tetap meningkatkan sebesar 6,8% dan operating profit meningkat sebesar 1%.

"Adanya kenaikan EBITDA dibanding periode yang lalu menunjukkan kinerja positif Perseroan, dan juga kenaikan net income secara signifikan sebagai dampak dari adanya pelepasan salah satu asset Perseroan yang digunakan untuk penyelesaian utang," terang Anin.

Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan menambahkan, saat ini postur neraca Perseroan jauh lebih ramping dan sehat.

Setelah sekian tahun proses. restrukturisasi berlangsung, disusul dengan aksi korporasi kuasi reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu, dalam waktu dekat Perseroan juga akan menyelesaikan tahapan akhir aksi korporasi berupa private placement.

"Tentunya, untuk menjalankan private placement tersebut Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk meminta persetujuan para pemegang saham. Saat ini, private placement konversi utang ini adalah yang terakhir dalam agenda Perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue," kata Roy.

PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN Konstruksi dan Investasi di Indonesia melakukan peresmian pada Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir-Tempino.

Adapun proyek ini berlokasi di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Presiden RI 2019-2024 Joko Widodo meresmikan secara langsung dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Anggota Komisi V DPR RI Bakri, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pjs Bupati Asahan Basarin Yunus Tanjung, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Rachman Arief Dienaputra, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dan Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto.

Dalam peresmian ini, Jokowi meresmikan 2 Proyek Tol Trans Sumatera yang digarap oleh PTPP yaitu Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran Seksi II ruas Limapuluh-Kisaran. Kedua, Proyek

Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino yang di dalamnya terdapat Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 2, paket yang dikerjakan oleh PTPP.

Proyek Jalan Tol Indrapura-Kisaran ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai kontrak Rp 4,5 triliun, memiliki panjang ruas 47,75 km, dengan masa pelaksanaan dari Desember 2018-Januari 2024.

Selanjutnya, Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 2 yang termasuk dalam paket pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,18 triliun, dengan panjang ruas 11,004 km, dan memiliki masa pelaksanaan selama 415 hari dari Juni 2023-Agustus 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan jalan tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatera.

"Dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali," ungkap Jokowi, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2024).

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan dengan peresmian Proyek Jalan Tol Ruas Indrapura-Kisaran seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir-Tempino maka secara resmi PTPP telah menyelesaikan PSN pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

"Peresmian proyek Jalan Tol Ruas Indrapura-Kisaran Seksi 2 merupakan lanjutan dari Proyek Jalan Tol ruas Indrapura-Limapuluh yang sebelumnya telah diresmikan oleh Jokowi di awal tahun 2024. Dengan adanya peresmian pada hari ini, maka PTPP telah menyelesaikan amanahnya dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan infrastruktur Trans Sumatera yaitu pada Proyek Indrapura-Kisaran dan Proyek Bayung Lencir Tempino dengan kualitas baik, sesuai target, dan mengutamakan aspek keselamatan," tegas Novel.

Saat ini, PTPP terus berkomitmen dalam menyelesaikan PSN yang masih ongoing sesuai dengan target pelaksanaan.

"Untuk proyek infrastruktur PSN lainnya yang masih dikerjakan oleh PTPP yaitu seperti Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Japek Selatan Paket 2 Seksi 2A, Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1B, dan Proyek Serang-Panimbang Seksi 3, pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional," pungkasnya.

10 Tahun Presiden Joko Widodo: Wujudkan Mimpi Indonesia

10 Tahun Presiden Joko Widodo: Wujudkan Mimpi Indonesia

JAKARTA, investor.id – Anindya Bakrie menghadiri sejumlah acara penting tingkat ASEAN yang berkaitan dengen kegiatan bisnis dan investasi.

Pertama, sesi acara “The Australia’s Southeast Asia Economic Strategy Breakfast” atau disebut juga dengan “Australia – ASEAN CEO Breakfast”, di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024).

Anindya yang menjabat sebagai Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) Indonesia menjelaskan keinginan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk menguatkan investasi Australia di kawasan ASEAN.

Bagi Australia, berkolaborasi dengan ASEAN tak hanya dari sisi penguatan ekonomi, akan tetapi juga mengenai sisi keamanan regional. Untuk itu, Australia akan berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dalam hal memperbesar perdagangan dan investasi, dan juga untuk memelihara keamanan dan perdamaian kawasan.

Selain Anindya, acara tersebut juga dihadiri beberapa CEO dari negara-negara ASEAN dan Australia. Turut hadir Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan beberapa menteri dari negara ASEAN.

Usai menghadiri undangan PM Australia, Anindya yang juga menjabat sebagai Ketua Asia-Pasific Economic Coorporation (APEC) BAC Indonesia, turut hadir dalam sesi acara “ASEAN Outlook on Indo-Pasific” yang termasuk dalam rangkaian acara dari “ASEAN Business and Investment Summit (BIS) 2024”.

Dalam acara tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang hadir mewakili Presiden Jokowi, memberikan keynote address dengan memfokuskan beberapa poin penting. Di antaranya mengenai penguatan peran ASEAN sebagai pusat dan penggerak utama kerja sama, perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, serta mendorong ASEAN Outlook on Indo-Pasific yang pembentukannya diinisiasi Indonesia saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun lalu.

Ma’ruf Amin berharap agar ASEAN adaptif dalam merespons isu-isu terkini dan masa depan, termasuk isu transisi energi, digital ekonomi, dan kecerdasan buatan, dalam bingkai konektivitas dan resiliensi.

Anindya Bertemu Justin Trudeau

Turut menyampaikan keynote address dalam forum tersebut adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Usai menjadi pembicara, Justin kemudian mendatangi dan menyapa Anindya. Sebagai mitra kerja tujuh tahun terakhir di APEC, Justin menyampaikan komitmen Kanada untuk melanjutkan kerja sama bidang ekonomi dengan Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bersepakat untuk membahas kerja sama tersebut dalam forum APEC di Lima, Peru, yang akan diselenggarakan pada 10-16 November 2024.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 Bidang Perdagangan Internasional sekaligus sebagai ⁠ASEAN BAC Indonesia Alternate Chair Bernardino Moningka Vega hadir sebagai panelis diskusi, mewakili Indonesia.

Acara ASEAN Outlook on Indo-Pasific diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan dimoderatori Country Director of Tony Blair Institute for Global Change Shuhaela Fabya Haqim.                                                                                                                                                                                                           

Sebelumnya, Kamis (10/10/2024), Anindya Bakrie menjadi keynote speaker dalam ASEAN BIS 2024. Dalam paparannya, Anindya menekankan enam prioritas ASEAN dalam menghadapi multi-krisis global dengan target pertumbuhan ekonomi ASEAN, yaitu transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan layanan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan konektivitas antar-negara ASEAN.

Pagi harinya, Kamis (10/10/2024), Anindya terlebih dulu menghadiri undangan dalam sesi acara “Networking Breakfast Session with Prime Minister of Cambodia, Lao PDR, and Vietnam” di Hotel Latsavong Wanda Vista. Acara tersebut digawangi langsung Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính.

Turut hadir mendampingi Anindya yaitu ASEAN BAC Indonesia Alternate Chair sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional Kadin Indonesia 2024-2029 Bernardino Moningka Vega, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia 2024-2029, Erwin Aksa.

Sebagai pimpinan ASEAN BAC Indonesia, Anindya juga mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan maupun delegasi ASEAN BAC Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, Filipina, dan ASEAN-UK BAC. Juga bertemu dengan pejabat pemerintahan dan pejabat internasional di antaranya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, President of the European Council Charles Michel, dan Executive Chairman of the World Economic Forum Klaus Schwab

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menggarap proyek jalan tol baru sepanjang 2.300 kilometer. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Terkait ini, Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk Roy Hendrajanto M. Sakti mengaku pihaknya tertarik ikut serta dalam proyek itu. Sebagai informasi, portofolio Bakrie & Brothers dalam proyek tol salah satunya di Tol Cimanggis-Cibitung.

"Ya, kita di jalan tol ini memang masih awal ya, dan kita akan belajar dulu dari sini, kita melihat kalau memang akan ada potensinya bagus, itu saja kita akan berpartisipasi," katanya di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Ia menyebut Bakrie & Brothers cukup terbuka untuk potensi ekspansi proyek tol. Dengan catatan hitungan bisnis pada proyek tersebut sesuai kebutuhan perusahaan.

Pihaknya juga terbuka untuk proyek greenfield maupun brownfield. Sebagai informasi, greenfield adalah proyek baru yang belum dibangun, sedangkan brownfield adalah kawasan yang sudah dibangun infrastrukturnya.

"Bisa dua-duanya ya, jadi kalau memang menarik, contohnya CCT ini memang dari awal dari Greenfield kita sudah masuk, jadi ke depan memang kalau ada Greenfield lagi yang menjanjikan, kenapa tidak. Memang kalau sudah jadi lebih enak kan melihatnya, sudah ada revenue dan lain-lain, tapi Greenfield pun tidak masalah," bebernya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tiga proyek yang akan dititipkan ke Prabowo antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), hingga Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang prioritas kemarin Trans Sumatera menuntaskan, terus Lintas Utara Jawa, terus Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi, terus sirip-siripnya di Sumatera, termasuk Tol IKN. Jadi tiga itu, Trans Jawa, Trans Sumatra, sama IKN," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," imbuhnya.

Simak Video: Video Jokowi soal Isu 44 Menteri Kabinet Prabowo: Prerogatif Presiden Terpilih

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta: Hubungan Indonesia-Rusia terjalin kuat sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini. Untuk lebih memperkuatnya, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyebutkan adanya tujuh prioritas kerja sama pertahanan.

“Pertama, memprioritaskan kerja sama kedirgantaraan sebagai pilar strategis hubungan Rusia-Indonesia. Kedua, transfer teknologi pertahanan untuk membangun kemitraan jangka panjang bagi Indonesia, dan inilah tujuan Indonesia untuk belajar dari Rusia terkait kemandirian,” ucap Connie, dalam seminar internasional Indonesia-Rusia, Selasa, 24 September 2024.

Ketiga, katanya, mengatasi tantangan terkait sanksi Barat dengan menawarkan solusi keuangan yang fleksibel.

“Keempat, mendukung kebijakan luar negeri alami Indonesia sambil mendapatkan pengaruh strategis. Kelima, memperluas kerja sama di luar militer tradisional,” lanjut Connie.

Ia juga berharap dapat mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kerja sama pertahanan di luar perangkat keras militer tradisional dengan berfokus pada keamanan siber, AI, teknologi antariksa, kesadaran domain maritim.

Dan yang terakhir, gunakan kerja sama maritim dan antariksa sebagai pintu gerbang menuju kolaborasi ekonomi.

“Saya kira dengan memperluas ke area baru untuk membangun kepentingan geografis dan strategis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan, Rusia dengan Indonesia dapat menjalin kemitraan yang tidak hanya melayani kepentingan pertahanan bersama tetapi juga memberikan kontribusi bagi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan tersebut,” terang Connie.

“Dengan ini, saya yakin Rusia-Indonesia dapat menjadi salah satu teknologi dan sains masa depan,” sambung dia.

Dengan demikian, kata Connie, baik Rusia maupun Indonesia, diharapkan dapat memengaruhi Indo-Pasifik, memastikan masa depan yang lebih aman dan stabil bagi kawasan.

Baca juga: Rusia Ingin Segera Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo

(WIL)

JAKARTA, investor.id – Sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah memaparkan alasan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar kubu Anindya Bakrie di Hotel St Regis belum lama ini cacat prosedur.

Ketua Umum Kadin Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan Munaslub tersebut bukan hanya dianggap cacat procedural namun juga menciderai etika organisasi. Atas dasar itu, sejumlah pengurus Kadinda menyerukan persatuan demi menyelamatkan organisasi. Ia berharap Kadin tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersatu menyelamatkan organisasi.

Menurut Irfansyah Munaslub tersebut tidak mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Munaslub karena itu dianggap sebagai tindakan permufakatan jahat.

Apalagi, berdasarkan informasi yang ia ketahui, pelaksanaan Munaslub tersebut tidak mencapai kuorum. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, total hanya ada 11 provinsi yang ikut dalam pelaksanaan Munaslub tersebut.

“Artinya mereka tidak kuorum, karena kuorum itu syaratnya adalah 50% plus 1. Artinya paling tidak ada 20 Kadin Provinsi yang tidak hadir, sedangkan itu hanya ada 11 provinsi,” kata Irfansyah kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ia menegaskan, soal Munaslub sudah jelas diatur dalam AD/ART Kadin dan juga ditetapkan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022. Kedua aturan itu menyebutkan, agenda Munaslub baru bisa digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam AD/ART tersebut.

“Itupun harus dengan syarat setelah adanya dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Irfansyah menilai kemungkinan adanya unsur kepentingan lain dalam Munaslub. Mengingat adanya kesan pelaksanaan Munaslub yang terlalu dipaksakan oleh beberapa pihak dan disertai tindakan vandalisme dengan menguasai kantor Kadin secara paksa.

Untuk itu Kadin Provinsi Bengkulu dengan tegas menolak pelaksanaan Munaslub tersebut, dan menyatakan bahwa apapun yang dihasilkan dalam Munaslub tidak sah.

“Kami berharap agar seluruh Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap solid dan dengan bijak mengambil sikap bersatu untuk kepentingan organisasi,” ujarnya.

Irfansyah menyayangkan atas tindakan konstitusional oleh sekelompok orang yang dengan sengaja dan tujuan tertentu mengobok-obok Kadin Indonesia. Sementara, keadaan ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

“Pada masa kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah mencoba dan berusaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% guna mecapai indonesia emas di tahun 2045,” cetusnya.

Karena itu, sambung Irfansyah, jangan pertaruhkan rakyat dan ekonomi bangsa demi kepentingan dan nafsu berkuasa sesaat. “Ayo kita bangun negeri dan bangsa ini secara gotong royong demi tercapai masyarakat adil, makmur, damai dan aman,” serunya.

Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam organisasi yang mengedepankan prinsip demokrasi serta musyawarah mufakat saat ambil keputusan.

“Sepanjang pengetahuan saya, kepemimpinan Ketum Arsjad sangatlah demokratis, dimana semua keputusan yang diambil selalu atas dasar koordinasi dengan Kadinda (Kadin Daerah) seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, yang menegaskan Munaslub Kadin tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan AD/ART Kadin, sehingga Arsyad Rasyid tetap menjabat Ketua Umum Kadin hingga 2026 mendatang.

“Munaslub itu secara aturan (AD/ART) prosesnya panjang, pertama tentunya harus dengan jelas diketahui ada kesalahan yang sangat mendasar, sementara itu dalam hal ini menurut kami pak Arsyad tidak punya kesalahan sama sekali,” ungkap Adik

Syarat kedua, harus ada yang kedua 50% dari Kadin Provinsi mengajukan surat usulan sekaligus peringatan kepada ketua Kadin Indonesia, begitu juga Anggota Luar biasa (ALB), dalam waktu 30 hari, jika dalam waktu 30 hari tidak ada perubahan, 50% Kadin Provinsi dan 50% ALB mengirim surat lagi ke Kadin Indonesia. Jika kedua proses tersebut ternyata ketua Kadin Indonesia tidak mengindahkan, baru bisa diproses pergantian melalui Munaslub.

“Dan setahu saya tidak pernah ada satu surat pun yang masuk ke Kadin Indonesia, jadi jelas Munaslub kemarin tidak memenuhi aturan yang ada,” tegas Adik.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dalam aktivitas hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Terpilih Anindya Bakrie, mengadakan rapat Ketua dan Tim Formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 sekaligus bersilaturami dengan para Ketua Umum Kadinda (Kadin Daerah) di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie sekaligus ketiganya mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim 21 ketum Kadinda menolak Munaslub.

“Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,” ungkap Thomas dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (17/9/2024).

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid kembali terkait hubungan baik dengan pemerintah terutama pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara, para ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 adalah sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan. Pihaknya selaku Steering Committee Munaslub juga sempat mengundang Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub, bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti Konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris.

“Kadin ini milik bersama, ini (hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ART. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya,” paparnya.

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah & Anggota Luar Biasa (ALB). Di mana Munaslub tersebut dihadiri oleh 28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi, dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik di saat transisi dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

“Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,” tambah Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Aceh.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing menambahkan Ketum Kadin Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, Anin sapaan akrabnya telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda.

“Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas,” ujar Kilit Laing.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mengumumkan bahwa proses Kuasi Reorganisasi telah selesai dilakukan. Dengan begitu perusahaa berhasil menghapus deficit ekuitas dan menyatakan siap bagi dividen.

Pemegang saham Perseroan telah menyatakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Jumat, 21 Juni 2024 lalu. Sampai berakhirnya jangka waktu pemberitahuan kepada kreditur Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2024, tidak terdapat kreditur Perseroan yang melakukan sanggahan atau menyatakan keberatan terhadap rencana Perseoran terkait Kuasi tersebut.

Pada tanggal 22 Agustus 2024, BNBR juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) terkait aksi korporasi ini. Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU0052501.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Persetujuan Menkumham"). Dengan diperolehnya Persetujuan Menkumham tersebut maka pengurangan modal Perseroan sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi Perseroan menjadi efektif.

"Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa seluruh prosedur akuntansi dan peraturan dari segi hukum untuk melakukan Kuasi telah tuntas. Kini kami dapat fokus untuk menjalankan bisnis dengan catatan buku yang bersih untuk melangkah lebih baik ke depannya. BNBR terus berkomitmen memberikan nilai tambah yang optimal kepada para investor kami," kata Direktur BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti dana keterangan resminya Senin (26/8/2024).

Roy menambahkan, proses Kuasi Reorganisasi yang dilakukan BNBR membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Sebab, untuk melakukan Kuasi, BNBR harus melakukan pekerjaan yang kompleks dan sangat rinci yang berujung pada penyehatan neraca Perseroan. Dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari investor dan para stakeholders, proses Kuasi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap suksesnya pelaksanaan Kuasi Reorganisasi BNBR ini," kata Roy.

Roy optimis, kinerja Perseroan di masa mendatang akan semakin membaik. "Dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para stakeholder-nya dengan membagikan dividen bagi pemegang saham Perseroan sebagai salah satu wujud nyata komitmen kami tersebut," kata Roy.

Melalui Kuasi ini, BNBR berhasil menghapus defisit senilai Rp 19,5 triliun. Defisit itu di antaranya berasal dari nilai akumulasi laba rugi (defisit) Perseroan pada periode 2011-2023.

Tujuan Kuasi Reorganisasi

Roy merinci, terdapat lima tujuan dari Kuasi Reorganisasi yang dilaksanakan oleh Perseroan. Pertama, dengan aksi korporasi ini Perseroan dapat memulai awal yang baru (fresh start) dengan neraca keuangan yang menunjukkan saldo laba tanpa dibebani defisit masa lampau.

Kedua, memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan komponen ekuitas lain seperti agio saham, selisih transaksi dengan pihak non pengendali dan penurunan modal saham.

Ketiga, dengan kondisi neraca keuangan yang menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani defisit masa lampau, Perseroan diharapkan akan lebih mudah memperoleh pendanaan, jika diperlukan, dalam rangka pengembangan usaha.

Keempat, dengan tidak adanya saldo defisit, maka akan dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena Perseroan dapat membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT).

"Kelima, meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk memiliki saham Perseroan, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan," terang Roy.

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mengumumkan bahwa proses Kuasi Reorganisasi telah selesai dilakukan. Dengan begitu perusahaa berhasil menghapus deficit ekuitas dan menyatakan siap bagi dividen.

Pemegang saham Perseroan telah menyatakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Jumat, 21 Juni 2024 lalu. Sampai berakhirnya jangka waktu pemberitahuan kepada kreditur Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2024, tidak terdapat kreditur Perseroan yang melakukan sanggahan atau menyatakan keberatan terhadap rencana Perseoran terkait Kuasi tersebut.

Pada tanggal 22 Agustus 2024, BNBR juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) terkait aksi korporasi ini. Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU0052501.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Persetujuan Menkumham"). Dengan diperolehnya Persetujuan Menkumham tersebut maka pengurangan modal Perseroan sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi Perseroan menjadi efektif.

"Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa seluruh prosedur akuntansi dan peraturan dari segi hukum untuk melakukan Kuasi telah tuntas. Kini kami dapat fokus untuk menjalankan bisnis dengan catatan buku yang bersih untuk melangkah lebih baik ke depannya. BNBR terus berkomitmen memberikan nilai tambah yang optimal kepada para investor kami," kata Direktur BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti dana keterangan resminya Senin (26/8/2024).

Roy menambahkan, proses Kuasi Reorganisasi yang dilakukan BNBR membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Sebab, untuk melakukan Kuasi, BNBR harus melakukan pekerjaan yang kompleks dan sangat rinci yang berujung pada penyehatan neraca Perseroan. Dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari investor dan para stakeholders, proses Kuasi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap suksesnya pelaksanaan Kuasi Reorganisasi BNBR ini," kata Roy.

Roy optimis, kinerja Perseroan di masa mendatang akan semakin membaik. "Dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para stakeholder-nya dengan membagikan dividen bagi pemegang saham Perseroan sebagai salah satu wujud nyata komitmen kami tersebut," kata Roy.

Melalui Kuasi ini, BNBR berhasil menghapus defisit senilai Rp 19,5 triliun. Defisit itu di antaranya berasal dari nilai akumulasi laba rugi (defisit) Perseroan pada periode 2011-2023.

Tujuan Kuasi Reorganisasi

Roy merinci, terdapat lima tujuan dari Kuasi Reorganisasi yang dilaksanakan oleh Perseroan. Pertama, dengan aksi korporasi ini Perseroan dapat memulai awal yang baru (fresh start) dengan neraca keuangan yang menunjukkan saldo laba tanpa dibebani defisit masa lampau.

Kedua, memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan komponen ekuitas lain seperti agio saham, selisih transaksi dengan pihak non pengendali dan penurunan modal saham.

Ketiga, dengan kondisi neraca keuangan yang menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani defisit masa lampau, Perseroan diharapkan akan lebih mudah memperoleh pendanaan, jika diperlukan, dalam rangka pengembangan usaha.

Keempat, dengan tidak adanya saldo defisit, maka akan dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena Perseroan dapat membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT).

"Kelima, meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk memiliki saham Perseroan, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan," terang Roy.

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melepas 10,63% saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) kepada PT Silvery Moon Investments Ltd dengan nilai transaksi sebesar Rp 465 miliar pada akhir bulan Juli lalu. Langkah ini menandai masuknya investor baru itu di dalam VKTR.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, terjadi transaksi penjualan saham VKTR oleh pemegang saham pengendalinya yakni BNBR sebesar 4,65 miliar lembar saham atau porsi 10,63% pada 31 Juli 2024.

"Jumlah saham setelah transaksi sebesar 4.650.000.000 saham dengan persentase kepemilikan sebesar 10,63%," tulis Manajemen VKTR di keterbukaan informasi, dikutip Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut juga disebutkan, harga transaksi mencapai Rp 100 per saham. Dengan demikian, melalui transaksi ini BNBR telah mengantongi dana senilai Rp 465 miliar.

Usai penjualan tersebut, kepemilikan saham BNBR di VKTR berkurang menjadi 30,41%, dibandingkan sebelumnya 41,04% saham. Perusahaan menyebut, langkah ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada pihak ketiga.

"Tujuan transaksi adalah untuk penyelesaian utang kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perseroan," tulis manajemen.

Sebagai tambahan informasi, dalam laporan keuangan semester I-2024 VKTR, secara konsolidasi perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 409 miliar dengan peningkatan aset mencapai Rp 1.717 miliar pada periode tersebut.

Meskipun terjadi kontraksi dalam penjualan terutama pada segmen kendaraan listrik (EV) dan manufaktur suku cadang, hal itu sejalan dengan tren penjualan kendaraan nasional yang tercatat menurun 19% YoY bahkan lebih dalam di segmen kendaraan komersial yang menurun 26% YoY menurut data Gaikindo.

Penurunan itu disebut karena pengaruh faktor eksternal seperti periode politik dan kondisi makro global tidak menentu yang sangat mempengaruhi kondisi finansial dan perbankan.

Pada sisi balance sheet, VKTR mencatat kenaikan total aset sebesar 3% menjadi Rp 1.717 miliar, menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Meskipun terjadi peningkatan liabilitas sebesar 8% menjadi Rp 563 miliar akibat kenaikan utang usaha, VKTR tetap fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan.