Bisnis.com, JAKARTA — PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) dijadwalkan melakukan pencatatan atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/11/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Daaz Bara Lestari menjalankan beberapa kegiatan usaha. Salah satunya bisnis nikel yang juga digeluti oleh emiten lainnya seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM).

Kendati demikian, Daaz mengungkap perseroan juga memiliki segmen bisnis lain yang seperti batu bara hingga jasa pertambangan.

“Sejalan dengan perkembangan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, perseroan dan perusahaan anak memiliki fokus untuk memaksimalkan hasil kegiatan usaha dalam segmen perdagangan komoditas bijih nikel, batu bara, dan bahan bakar solar, segmen jasa angkutan laut, serta segmen jasa pertambangan,” tulis Manajemen Daaz Bara Lestari dalam prospektusnya.

Daaz mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp880 per saham sehingga berpotensi meraup dana Rp264 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Daaz Bara Lestari menawarkan sejumlah 300 juta saham yang dibanderol Rp835—Rp900 per saham dalam bookbuilding. Merujuk e-IPO.co.id, harga pelaksanaan IPO Daaz Bara Lestari ditetapkan sebesar Rp880 per saham dalam penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung 1 November—7 November 2024.

Dalam prospektusnya, Manajemen Daaz menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya akan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja.

Secara terperinci, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja. Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha.

Adapun, sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) mendapat kontrak kerja sama dengan Vinacomin, Northern Coal Trading Joint Stock Company untuk memasok batu bara ke Vietnam.

Volume kontrak kali ini sebanyak 300.000 ton dengan durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan hingga 31 Januari 2025.

“Dengan adanya kontrak ini, akan berdampak baik bagi peningkatan kinerja perseroan,” kata President Director SGER Welly Thomas seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Minggu (10/11/2024).

Adapun, kontrak anyar ini memiliki nilai US$32,6 juta atau sekitar Rp499 miliar.

“Durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan kontrak hingga 31 Januari 2025,” kata Welly.

Sebelumnya, SGER juga telah melaporkan telah meraih kontrak baru penjualan batu bara untuk menyuplai listrik di Vietnam. SGER menandatangani kontrak kerja sama dengan Vosco Maritime Service Joint Stock Company (VOMASER).

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Utama SGER Welly Thomas dan Direktur VOMASER Vuong Manh Linh pada 9 Agustus 2023. Dengan kontrak tersebut SGER berpotensi meraup pendapatan hingga US$60,63 juta atau sekitar Rp920,68 miliar (asumsi kurs Rp15.185 per dolar AS).

Direktur Utama SGER Welly Thomas mengatakan, diraihnya kontrak perjanjian batubara dengan VOMASER menjadi bukti SGER mampu memperluas jaringan penjualannya ke negara lain. Hal ini juga sekaligus menandai ambisi SGER untuk menjadi perusahaan batu bara terdepan di Indonesia.

"Ke depan kami akan terus berupaya mencari kontrak dengan pelanggan baru. Selain Vietnam, Sumber Global Energy juga berpartisipasi untuk mengikuti tender-tender di Sri Lanka, Bangladesh, dan Filipina. Di samping itu, kami juga masih rutin melakukan supply ke China dan India," kata Welly dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/8/2023).

Dalam perjanjian tersebut, SGER sepakat untuk menjual 840.000 metrik ton batu bara kepada VOMASER, dengan spesifikasi batubara yang dijual yakni memiliki nilai net calorific value 4,500 kcal/kg, total kandungan air kurang dari 30 persen As Received Basis (ARB), dan total kandungan sulfur kurang dari 0,85 persen Air Dried Basis (ADB).

Seiring dengan adanya kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam tersebut, belum lama ini beredar surat dari Kementerian Perdagangan & Industri (MOIT) Vietnam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ihwal dugaan kecurangan pasokan batu bara dari pemasok Indonesia, SGER.

Lewat surat dengan nomor 2056/CH-AP bertarikh 27 September 2024, MOIT meminta penyelesaian sengketa dagang batu bara dua negara tersebut, termasuk di dalamnya persoalan pasokan SGER ke importir Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).

MOIT membeberkan Danka, importir batu bara asal Vietnam melaporkan adanya sengketa dagang bersama dengan SGER.

Danka menandatangani kontrak jual beli dengan nomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan SGER pada 21 Juni 2024 lalu. Nilai konsinyasi terbatat sebesar US$4 juta untuk 600.000 ton batu bara Indonesia dengan spesifikasi NAR 4.500 Kkal per kilogram.

Danka telah membayar keseluruhan kontrak dengan SGER, berdasarkan pada sertifikat inspeksi yang diterbitkan PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveoyr & Laboratory (Anindya), berlokasi di Kalimantan Timur.

Hanya saja, berdasar pada penyelidikan lebih lanjut atas kualitas batu bara tersebut dari Vinh Tan 4 Thermal Power Plant (VT4) yang dikerjakan Vietnam Energy Inspection Corporation, kalori batu bara aktual yang dikirim hanya 3.744 Kcal per kilogram atau lebih rendah 17,2% dari kesepakatan kontrak bersama dengan SGER.

“Menurut informasi Danka, perbedaan nilai kalori ini tidak hanya berdampak pada pinalti yang diterima Danka mencapai US$2,84 juta yang diterapkan VT4 tetapi juga berisiko pada reputasi Danka dan kesempatan bisnis dengan perusahaan pembangkit tersebut,” tulis surat MOIT seperti dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain itu, Danka berpendapat insiden ini sebagai tindakan penipuan yang disengaja oleh SGER dan Anindya untuk memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari pasokan batu bara ke VT4.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Harga batu bara membara pada Jumat (8/11/2024). Hal itu berkat banjir sentimen positif, yaitu kenaikan harga gas dan menguatnya data impor batu bara China.

Harga batu bara Newcastle untuk November 2024 naik US$ 1,15 menjadi US$ 143,35 per ton. Sedangkan Desember 2024 meningkat US$ 1,15 menjadi US$ 144,25 per ton. Sementara itu, Januari 2025 menguat US$ 1,05 menjadi US$ 145,15 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk November 2024 terkerek US$ 0,95 menjadi US$ 119,7. Sedangkan, Desember 2024 melejit US$ 1,7 menjadi US$ 120,3. Sedangkan pada Januari 2025 naik US$ 1,75 menjadi US$ 120,65.

Harga batu bara menguat seiring dengan kenaikan harga gas. Harga kontrak berjangka gas alam TTF Dutch untuk Desember, yang menjadi acuan perdagangan gas di Eropa, naik 1,8% menjadi 42,05 euro per megawatt-jam (Mwh).

Sementara itu, MySteel melaporkan, impor batu bara China melonjak 28,5% dibandingkan tahun lalu, mencapai 46,25 juta ton pada Oktober 2024, dibandingkan dengan 35,99 juta ton pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Data ini berdasarkan laporan yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai China (GACC) pada 7 November.

Meski ada penurunan sebesar 2,8% dibandingkan dengan angka tertinggi historis sebesar 47,49 juta ton pada September 2024. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh liburan Hari Nasional China yang berlangsung dari 1 hingga 7 Oktober, di mana bea cukai China beroperasi dengan jumlah hari yang lebih sedikit.

Impor Batu Bara

Secara kumulatif, impor batu bara China pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencatatkan kenaikan sebesar 13,5% year on year (y-o-y), mencapai total 435,37 juta ton. Dari segi nilai, impor batu bara China pada Oktober 2024 tercatat senilai $4,11 miliar, yang juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, harga batu bara selama sepekan harga batu bara bergerak melemah sebesar 1,18%. Sepanjang bulan November hingga penutupan pekan kedua, harga batu bara terpantau turun 1,22%. “Dilihat secara ytd, harga batu bara terpantau mencatatkan penguatan sebesar 7,81%,” paparnya.

Meski demikian, Yoga memprediksi permintaan dari China berpotensi menurun pasca data terbaru menunjukkan produksi batu bara domestic China naik 4,4% dari tahun sebelumnya pada bulan September, karena berakhirnya inspeksi keselamatan di tambang-tambang besar memungkinkan produsen untuk meningkatkan kapasitas.

“Permintaan India juga berpotensi menurun setelah laporan dari Kementerian Batubara India menunjukkan produksi batu bara domestik naik 7,48% pada bulan Oktober,” tutup Yoga.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Ada sejumlah merek air minum dalam kemasan ternama di Indonesia, salah satunya Pristine yang menawarkan pH tinggi mencapai 8,6. Air minum ini populer karena diyakini dapat menetralkan makanan dan minuman yang cenderung asam.

Pristine merupakan produk dari PT Super Wahana Tehno. Meski merek ini populer, tahukah detikers siapa pemilik Pristine? Simak artikel ini untuk mengetahui siapa pemegang saham Pristine, sosok pendiri Pristine, serta sejarahnya.

Siapa Pemilik Pristine?

Pristine adalah milik PT Super Wahana Tehno yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Nihon Trim dan perusahaan raksasa Indonesia Sinar Mas. Sahamnya saat ini dimiliki oleh dua perusahaan tersebut yang sama-sama memiliki 50% saham.

Nihon Trim Co, Ltd adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak dalam teknologi elektrolisasi air yang dapat mengubah pH-nya menjadi basa. Pristine 8.6+ diproduksi dengan sistem air antioksidan Nihon Trim.

Sedangkan Sinar Mas adalah perusahaan yang didirikan mendiang Eka Tjipta Widjaja. Sinar Mas yang kini dikelola keluarga Widjaja telah mengembangkan sayap di berbagai bidang, mulai dari properti, makanan, minuman, pertanian, hingga keuangan.

Dalam perusahaan produsen Pristine ini, Sinar Mas mengakuisisi kepemilikan lewat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang bergerak di bidang pertanian. Selain Pristine, beberapa produknya seperti minyak goreng Kunci Mas, Filma, dan sejumlah minuman ringan.

Sosok di Balik Pristine

Sebelum beralih ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, saham PT Super Wahana Tehno dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA). Bersama Nihon Trim, kedua perusahaan ini mulai meluncurkan Pristine pada 2006.

Salah satu nama yang ada di balik Pristine adalah Fuganto Widjaja. Berdasarkan biografi singkatnya di situs Sinarmas Multiartha, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Super Wahana Tehno selama 2005-2006.

Fuganto adalah cucu dari Eka Tjipta Widjaja. Ayahnya adalah Indra Widjaja yang menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan di Sinar Mas Group, seperti PT Sinar Mas Multifinance, PT Sinartama Gunita, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Asuransi Sinarmas.

Sebelumnya dia berpengalaman sebagai Investment Analyst UBS Bank Singapura (2003), kemudian dia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Borneo Indobara (2006-2011), dan Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (2016-2022). Fuganto juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Multiartha periode 2021-2024.

Sejarah Pemilik Pristine

Seperti dijelaskan di atas, Pristine adalah produk dari PT Super Wahana Tehno. Berdasarkan artikel SMILE Magazine milik Sinar Mas (terbit 6 Agustus 2016), Pristine diperkenalkan ke publik sejak 22 November 2006. Sebelumnya, perusahaan ini terlebih dahulu memperkenalkan mesin ionisasi air Simbio TI-9000.

Saat itu, saham perusahaan masih dimiliki oleh Nihon Trim sebesar 50% dan PT Sinarmas Multiartha sebesar 35,19%. Pada Juni 2013, saham PT Sinarmas Multiartha dilepas, kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk mengakuisisi saham perusahaan sebesar 50%.

Di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, terdapat beberapa nama keluarga Widjaja, yakni Franky Oesman Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Muktar Widjaja sebagai Wakil Komisaris Utama.

Nah, itulah tadi informasi mengenai pemilik Pristine. Produsen air minum kemasan ini dimiliki oleh perusahaan Nihon Trim asal Jepang dan Sinar Mas Group yang dimiliki oleh keluarga konglomerat Eka Tjipta Widjaja.

Pilu Warga Gaza Berebut Air Minum: Satu Liter Dibagi untuk 16 Orang

Pilu Warga Gaza Berebut Air Minum: Satu Liter Dibagi untuk 16 Orang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) memenangkan kesepakatan dengan Vinacomin Northern Coal, sebuah konsorsium tambang asal Vietnam. Kedua pihak resmi menandatangani perjanjian di Hanoi pada 7 November 2024.

Berdasarkan kontrak ini, SGER akan menyuplai sebanyak 300.000 metrik ton batu bara hingga akhir Januari 2025. Batu bara yang akan diekspor berasal dari Laos, dipilih karena daya saing yang tinggi dan harga yang kompetitif, dua faktor kunci yang menjadikan batu bara Laos populer, terutama di pasar negara berkembang seperti Vietnam.

Kontrak kali ini disebut-sebut bernilai besar. Direktur Utama SGER Welly Thomas mengungkapkan bahwa potensi nilai kontrak tersebut mencapai USD 32,6 juta atau sekitar Rp 500 miliar.

“Nilai kontrak kali ini tergolong jumbo. Kami sangat optimistis ini akan meningkatkan performa SGER secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Welly dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Terus Jajaki Peluang

Welly juga menyampaikan, Vietnam bukan satu-satunya fokus pasar SGER di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan ini akan terus menjajaki berbagai peluang pengiriman batu bara di kawasan tersebut, di mana permintaan energi dan bahan bakar terus meningkat.

“Kami berkomitmen menyediakan batu bara terbaik bagi pelanggan kami, terutama di wilayah Asia Tenggara yang kebutuhan batu baranya masih tinggi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Vinacomin Northern Coal adalah perusahaan besar asal Vietnam yang berfokus pada pertambangan batu bara dan mineral. Perusahaan ini bermarkas di Hạ Long, Provinsi Quảng Ninh, dan dikenal memiliki cakupan bisnis yang luas di sektor tambang Vietnam.

Kontrak terbaru ini menambah daftar panjang kesuksesan SGER dalam ekspor batu bara ke Vietnam.

Sebelumnya, pada Agustus 2023, SGER telah menjalin kerja sama besar dengan Vietnam Oil and Gas Group, badan usaha milik negara Vietnam. Melalui perjanjian tersebut, SGER mengirimkan 2,5 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Song Hau 1 dengan nilai kontrak mencapai US$ 187,64 juta.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan turut serta dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada Jumat (8/11).

Bahlil mengungkapkan, ada sejumlah isu penting di bidang energi yang akan dibahas dalam lawatan ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ada beberapa investasi ya. Salah satu di antara yang akan saya bicarakan itu (hilirisasi batubara) dengan beberapa perusahaan China, (kemudian) terkait dengan Petrochina dan beberapa pembicaraan tentang energi baru terbarukan serta Carbon Capture & Storage (CCS)," kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Kamis (7/11).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan, hilirisasi batubara tetap menjadi kewajiban khususnya bagi perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Adapun, kegiatan hilirisasi batubara oleh pelaku usaha tidak terbatas pada konversi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi dari pada batubara. Itu diupayakan terus. Kalau hilirisasi wajib. Wajib hilirisasi, tapi tidak mesti DME," tegas Bahlil.

Di sisi lain, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kini tengah memulai pilot proyek konversi batubara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Niko Chandra mengatakan, PTBA bersama Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kajian tahap awal untuk peningkatan nilai tambah batubara.

"Berdasarkan kajian tersebut, proyek ini dapat memenuhi kelayakan dan potensi pasar. Karena itu, kami melakukan peluncuran perdana (soft launching) pilot project di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024," ujar Niko kepada Kontan, Kamis (7/11).

Niko menjelaskan, PTBA berkomitmen mendukung hilirisasi batubara dan menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menambahkan, estimasi investasi untuk proyek ini masih dalam tahap kajian. Yang terang, persiapan pilot proyek diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2026.

"Pengembangan Artificial Graphite dan Anode Sheet ini masuk ke dalam rencana jangka panjang perusahaan," jelas Niko.

Sementara itu, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih menanti kepastian mitra untuk proyek hilirisasi dua anak usahanya.

Asal tahu saja, BUMI melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia berencana menggarap proyek hilirisasi batubara.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, proyek hilirisasi masih menghadapi beberapa tantangan.

"Perlu diberikan insentif untuk memungkinkan penyelesaian mitra dan membangun daya tarik mereka," ungkap Dileep kepada Kontan, Kamis (7/11).

Dileep memastikan, jika telah mendapatkan kepastian soal mitra maka pihaknya akan mengumumkan lebih detail mengenai proyek hilirisasi yang akan digarap.

Dileep menegaskan, pihaknya memiliki sejumlah opsi meski demikian, BUMI tetap mendorong peningkatan daya tarik proyek untuk dapat menjaring mitra-mitra yang potensial.

Di sisi lain, tantangan yang masih menghambat pengembangan proyek hilirisasi yakni dari sisi keekonomian.

"Ya keekonomian masih jadi tantangan," jelas Dileep.

Dalam pemberitaan Kontan, sebelumnya direncanakan dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi ini menjadi coal to ammonia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.