JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji menyatakan jajarannya berhasil menyita aset senilai Rp13,8 miliar terkait situs judionline Sl****78 pada Jumat (8/11/2024).

"Langkah penyitaan aset ini diharapkan dapat menekan perkembangan situs judi di Indonesia serta memutus rantai kejahatan siber yang kerap memanfaatkan teknologi untuk aktivitas ilegal," ujar Himawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Tak berhenti sampai di situ, Himawan mengatakan, penyidik siber Bareskrim Polri akan melacak berbagai aset lain yang masih tersebar di berbagai akun dan penyedia jasa pembayaran yang terhubung dengan sl****78.

Dia pun menjelaskan bahwa penyitaan aset tersebut merupakan tindak lanjut pengungkapan perjudian daring terhadap laman slot yang telah dilakukan pengungkapan beberapa waktu lalu dengan tersangka RA, AF, RH, RAP, HJ, FH, FQ (warga negara asing), HAJ, CAS, dan EL, serta menyita aset sejumlah Rp70,1 miliar.

Menurut Himawan, penyitaan dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh penyidik terhadap aliran dana dari aktivitas perjudian daring dari laman Sl****78, yang dikenal sebagai salah satu situs judi online jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara China.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik siber Bareskrim Polri menemukan keterlibatan beberapa pihak, termasuk penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi operasional situs itu.

Kemudian, aset Rp13,8 miliar yang disita dari tersangka FH dan AF yang merupakan bagian dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk memfasilitasi operasional laman judi online Sl****78.

"Kedua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” kata Himawan.

Lebih lanjut, Himawan menegaskan bahwa Bareskrim akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap judi online sebagai bentuk respons cepat dari komitmen Polri untuk melaksanakan program kerja Astacita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakat terkait pemberantasan perjudian.

Misi Astacita itu berbunyi, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih fokus mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko.

Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan, hal itu menjadi alasan pihaknya belum menahan Luhur meski Luhur sudah diumumkan sebagai tersangka.

“Belum ditahan. Penyidik masih akan fokus pada pencarian dan pengumpulan bukti2 terkait perkara," kata Arief kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Arief juga mengatakan bahwa Luhur Budi Djatmiko cukup koperatif dan tidak diharuskan melakukan wajib lapor.

“Tidak ada wajib lapor,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Luhur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Arief mengatakan, tanah tersebut dibeli dari PT SP dan PT BSU dengan luas sekitar 4,8 hektar yang terdiri dari 23 bidang tanah.

Kasus ini bermula dari penyusunan anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina pada 2013, yang bertujuan membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut berkaitan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," ujar dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen," kata Arief.

"Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara," ujar dia.

Atas perbuatannya, Luhur disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan mantan Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka korupsi dugaan pembelian tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi sorotan pembaca.

Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Masih dari dunia hukum, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai bentuk kriminalisasi politik.

1. Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Umum Pertamina Tersangka Pembelian Tanah Rasuna Epicentrum

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian 4,8 hektare tanah yang terdiri atas 23 bidang, di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (5/11/2024) kemarin, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut.

"Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan," kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/1/2024).

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim.

Saat itu dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang tujuannya untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Akan tetapi, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Nilai kerugian negara ini berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," tegas dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

2. Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Thomas Lembong ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016 yang merugikan negara sebesar Rp400 miliar.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.

Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.

"Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja," tambah dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.

"Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat," ucap mantan Ketua MK ini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hingga kini belum menahan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko yang kini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

"Belum," kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa singkat kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

"Baru ditetapkan (sebagai tersangka)," ujar dia menambahkan.

Arief pun belum memastikan kapan dan di mana Luhur akan ditahan kelak.

Diberitakan sebelumnya, Luhur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Arief mengatakan, tanah tersebut dibeli dari PT SP dan PT BSU dengan luas sekitar 4,8 hektar yang terdiri dari 23 bidang tanah.

Kasus ini bermula dari penyusunan anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina pada 2013, yang bertujuan membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut berkaitan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," ujar dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen," kata Arief.

"Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara," ujar dia.

Aras perbuatannya, Luhur disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk menetapkan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, sebagai tersangka kasus korupsi.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Luhur sudah diselidiki sejak 18 Mei 2017 dan naik ke tingkat penyidikan pada Januari 2018.

"Selanjutnya dilakukan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan kepada penyidikan pada tanggal 17 Januari 2018,” kata Arief Adiharsa kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Luhur baru diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembelian 4,8 hektar tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Arief menjelaskan, dalam penyidikan dari penanganan perkara a quo pada 2017 hingga saat ini, penyidik telah melakukan serangkaian langkah komprehensif.

Beberapa di antaranya adalah pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk seorang notaris serta lima ahli.

Kemudian, mengumpulkan 612 dokumen, melakukan empat kali penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengukur dan survei lapangan atas aset DKI Jakarta yang menjadi obyek transaksi.

Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, dinas terkait, Pertamina, Kantor Pertanahan BPN Jaksel, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan..

“Langkah-langkah lainnya termasuk penelusuran informasi aset dan transaksi di PPATK RI, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta OJK RI,” kata Arief.

Penilaian juga dilakukan terhadap laporan KJPP Penilai P2PK Kemenkeu RI yang menghasilkan temuan pelanggaran berat, dan terhadap obyek tanah untuk tujuan litigasi dengan menunjuk DP Mappi-KJPP untuk obyek transaksi 2013.

Selain itu, penyidik menelusuri korespondensi digital di e-office beberapa staf PT Pertamina selama 2011-2015 dengan bantuan tim forensik digital BPK RI.

“Penyidik juga mengirimkan SP2HP ke Kejagung RI, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pembelian Tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum dari BPK RI, serta melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” ujar Arief.

Adapun kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 348,6 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

“Laporan hasil pemeriksaan investigatif terkait Kerugian Keuangan Negara tersebut diserahkan oleh auditor BPK RI kepada Dittipidkor Bareskrim Polri. Hasil perhitungan dari BPK RI menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 348,6 miliar,” kata dia.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri.

“Pertamina berharap proses hukum dapat berjalan sesuai aturan berlaku dengan tetap mengedepankan azas hukum praduga tak bersalah,” ujar Fadjar.

Pertamina menyatakan, senantiasa berkomitmen untuk mengelola bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance (GCG).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bareskrim Polri menetapkan eks Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko (LBD) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jakarta Selatan.

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan tanah yang dibeli itu milik PT SP dan PT BSU seluas 48.279 m2 pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

"Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan saudara LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina tahun 2012-2014 sebagai tersangka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Arief menjelaskan, kasus ini bermula saat penyusunan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

RKAP itu disusun untuk untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) sebagai perkantoran PT Pertamina serta seluruh anak perusahaannya.

Pembelian tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan itu dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun Juni 2013 - Februari 2014.

Harga tanah seluas Rp48.279 m3 itu ditaksir mencapai Rp35.000.000 per m2 diluar pajak. Sementara untuk membayar jasa Notaris-PPAT Rp1,6 miliar.

Hanya saja, penyidik Bareskrim menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam praktik pembelian tanah ini.

"Bahwa dalam proses pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Pertamina, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum," tambahnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri dan BPK RI telah berkoordinasi bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan dugaan korupsi itu mencapai Rp348 miliar.

Kerugian negara itu didasari oleh pemahalan harga dan pembayaran yang tidak seharusnya berupa jalan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seluas 2.553 m2.

"Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang diterbitkan oleh BPK RI adalah berjumlah Rp. 348.691.016.976," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berhasil mengungkap 300 kasus judi online dalam kurun waktu lima bulan terakhir, mulai dari 15 Juni hingga 1 November 2024.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menyampaikan bahwa dari pengungkapan tersebut, sebanyak 370 tersangka berhasil ditangkap, dan sejumlah barang bukti juga disita.

“Perlu kami sampaikan kepada media selian, adapun sejak perode 15 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024, Polri telah berhasil mengungkap kasus penjualan online sejumlah 300 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 370 tersangka,” kata Asep di Bareskrim Polri, Sabtu (2/11/2024).

Asep merinci dalam 5 bulan terakhir, barang bukti yang diamankan, antara lain 357 unit handphone, 572 unit laptop, 278 rekening, serta 34 akun judi daring.

Pihaknya juga mengamankan dua unit kendaraan roda empat, satu unit kendaraan roda dua, 740 kartu ATM, serta uang tunai dan rekening yang diblokir dengan total nilai Rp 78,19 miliar.

Sebagai bentuk komitmen dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7, kepolisian memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan, pemberantasan korupsi, perjudian, dan narkoba.

Pengembangan penanganan kasus judi online juga terus dilakukan. Terbaru, kasus judi online yang dikendalikan oleh Warga Negara China melalui situs Slot8278 turut diungkap.

Kasus ini berawal dari penetapan 7 orang tersangka pada Oktober 2024 yang terdiri dari satu orang warga negara asing dan enam orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah.

Dari pengembangan kasus yang dilakukan, polisi menetapkan tiga tersangka baru berinisial CAS, EL, dan IJ.

CAS atau Kristian merupakan Direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, EL atau Elen adalah Direktur Utama perusahaan tersebut, sementara IJ adalah manajer di PT QBiz Digital Technologies yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dalam pengungkapan kali ini, kami berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dengan total nilai mencapai Rp 70,1 miliar,” ujar Asep.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online.

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan pemeriksaan oknum pegawai tersebut. Dia hanya mengemukakan bahwa saat ini penyidik masih menggali keterangan untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini. Apalagi kasus judi online telah menyedot atensi publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri," pungkasnya.

Adapun, jenderal Polisi bintang satu ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online di Tanah Air.

Hal tersebut sejalan dengan instruksi presiden dalam mendukung program pemerintahan atau Asta Cita Prabowo Subianto.

"Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri akan tergabung ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) bersama beberapa satuan lainnnya.

Sandi mengatakan, proses penggabungan itu sudah berjalan setelah pertaturan presiden yang mengatur pembentukan Kortas Tipikor diundangkan pada pekan lalu.

“Maka dari itu setelah Perpresnya muncul, Dirtipidkor dan satuan lainnya akan digabung menjadi satu untuk membentuk Kortas Tipikor," kata Sandi di Jakarta, Selasa (23/10:2024).

"Prosesnya sudah berjalan dan segera bisa ditindaklanjuti di kewilayahan,” ujar dia menambahkan.

Sandi mengatakan, Polri akan membuat Peraturan Polri (Perpol) untuk mengharmonisasi aturan dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, proses penunjukkan pimpinan dan struktur organisasi Kortas Tipikor akan berjalan bersamaan dengan harmonisasi aturan.

“Secara struktural ini sudah bisa dieksekusi dan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan adanya Kortas Tipikor, kita bisa membawa manfaat besar untuk pencegahan korupsi dan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi,” ujar Sandi.

Ia menyebutkan, pembentukan Kortas Tipikor merupakan inisiatif Kapolri dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan mengoptimalkan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Sandi menjelaskan bahwa lembaga baru ini akan berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pembentukan Kortas Tipikor bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pencegahan dan penanganan korupsi yang selama ini telah dilakukan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata dia.

Kortas Tipikor dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (15/10/2024).

Kortas Tipikor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Korps ini juga akan melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mabes Polri bakal meleburkan Dittipidkor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Korps Pemberantasan Korupsi (Kortastipidkor).

Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan bahwa nantinya tugas pokok dan fungsi dari Dittipidkor bakal dialihkan ke Kortastipidkor.

"Betul. Dittipidkor akan dilikuidasi dari Bareskrim dan tugas-tugasnya dilebur ke dalam satker Kortastipidkor," ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/10/2024).

Dengan demikian, kata Arief, nantinya korps teranyar Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi itu bakal langsung berkoordinasi dengan Kapolri

"Kortastipidkor ini nanti langsung bertanggung jawab kepada Kapolri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan menekankan korps teranyar ini nantinya bakal berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Kortastipidkor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Listyo di Monas, Jumat (18/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (dalam likuidasi) Christian berkeluh kesah terkait lambannya penanganan kasus yang menimpa dirinya dan ribuan korban lainnya.

Wanaartha Life, yang terjerat skandal manipulasi laporan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp12 triliun, telah menyisakan banyak korban yang hingga kini masih berjuang mendapatkan hak mereka.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan membuat LP [laporan polis]. Bahkan ada salah satu anggota aliansi korban, ada yang pergi ke Beverly Hills untuk mencari keadilan, tapi kan engga bisa masuk. Dia juga komunikasi dengan Komjen segala macam. Terakhir komunikasi dikatakan ya butuh dari government to government,” kata Christian kepada Bisnis, pada Kamis (17/10/2024).

Nasabah Wanaartha kini menunggu hasil dari tim likuidasi yang dibentuk untuk mengejar aset perusahaan. Namun, Christian mengaku kecewa karena tim likuidasi terkesan lepas tangan.

“Kami datang ke tim likuidasi untuk berkoordinasi. Mereka yang semestinya mengejar aset yang bermasalah, tetapi mereka mengatakan urusan yang seharusnya mudah pun sulit dilakukan,” katanya.

Tidak hanya sampai disitu, Christian juga merasa tidak mendapat dukungan dari OJK. Menurutnya regulator terkesan lepas tangan, karena kasusnya ditangani oleh Bareskim.

Dia menilai bahwa OJK seharusnya bisa lebih proaktif dalam kasus tersebut, terlebih kepada mereka sebagai pemegang polis.

Christian juga menyinggung sikap pasif OJK yang hanya menyodorkan data dan tidak melakukan inisiatif untuk mendorong penyelesaian kasus ini.

“Kami berharap OJK bisa bicara dengan presiden atau DPR untuk menyampaikan kendala ini, tapi mereka hanya bilang bola sudah ada di Bareskrim,” katanya.

Ketidakpastian nasib ini membuat Christian bertanya-tanya apakah harus mencari keadilan di institusi lain. “Saya sampai bilang ke OJK, kalau begini caranya, korban bisa marah dan mungkin akan banyak demo. Mereka hanya menjawab, itu hak kalian. Saya merasa bingung, seolah-olah mereka sudah lepas tangan.”

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono tidak menampik pertemuan antara pihak regulator dengan korban Wanaartha Life.

Namun demikian, dia tidak berkomentar lebih terkait dengan pertemuan tersebut. Dia hanya menyinggung terkait dengan peluang perpanjangan masa tim likuidasi hingga tahun depan.

“Aturannya bisa diperpanjang,” kata Ogi ditemui usai Konferensi Pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa total perputaran uang dalam jaringan narkoba Jambi mencapai hampir Rp 1 triliun selama empat tahun terakhir.

Sestama PPATK, Alberd Teddy Benhard Sianipar, menyatakan bahwa transaksi tersebut terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika.

"Total perputaran keuangannya itu hampir Rp 1,1 triliun, di sepanjang tahun 2010-2014," ujar Alberd Teddy di Bareskrim Polri, Rabu (16/10/2024).

Alberd menjelaskan, sejak 2011, PPATK sudah mengidentifikasi bahwa tindak pidana narkotika sangat berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU.

Modus operasi yang digunakan jaringan narkoba ini sebagian besar masih serupa, tetapi kerap dimodifikasi agar lebih sulit dideteksi.

“Pelaku menggunakan akun bank atas nama orang lain, tetapi ATM, internet banking, dan buku tabungannya semua dikuasai oleh mereka," ujar dia.

"Mereka juga melakukan transaksi tunai dengan frekuensi tinggi, sehingga saldo di rekening tampak kecil,” tambah Alberd.

Meskipun saldo di rekening terlihat kecil, PPATK mencatat bahwa total perputaran uang yang melibatkan jaringan ini menunjukkan tingginya volume transaksi yang disembunyikan melalui modus operandi yang canggih.

"Kami terus bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mendukung penanganan kasus TPPU ini, khususnya dalam menelusuri aset-aset hasil kejahatan narkotika yang masih disembunyikan oleh para pelaku," tegas dia.