Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Perum Bulog menargetkan sebanyak 340 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari 3,6 juta ton impor beras penugasan di tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam proses tender untuk bisa impor 340 ribu ton beras tersebut. Tender telah berlangsung sejak satu bulan lalu.

"Kami menargetkan selesai pertengahan Desember, harus selesai," kata Wahyu, ditemui di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini proses tender tersebut tengah memasuki tahap Aanwijzing, di mana calon peserta lelang mendapatkan penjelasan secara langsung tentang objek maupun pelaksanaan lelang.

"Aanwijzing itu penjelasan nanti kontraknya bunyinya kayak apa. Ada harga, ada termin penyerahan, pelabuhan mana, itu yang kita serahkan. Kita kan nanti tidak semuanya jatuh di Jakarta, ada yang langsung ke Cilacap, ada yang langsung ke Kupang, ada yang langsung ke pelabuhan dimana ada Perum Bulog," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut negara asal impor, Wahyu belum dapat memastikannya. Lingkupnya sendiri antara Thailand, India, ataupun Myanmar.

Sedangkan saat ditanya terkait rencana impor di tahun 2025 mendatang, Wahyu mengaku belum ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, ke depan Indonesia perlu berubah dan mengurangi impor beras.

"Tidak, belum ada. Kita harus berubah ya, penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita, semangat dalam negeri," ujar dia.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini Bulog sendiri mengelola setidaknya kebutuhan untuk bantuan makan setiap bulan sebanyak 220 ribu ton. Itu berarti kebutuhan beras Indonesia sekitar 2,64 juta ton per tahun.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Opsi pemerintah impor 1 juta ton beras ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Impor beras itu untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa kemarin.

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara di Asean. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.

Jokowi menjelaskan bahwa harga beras yang diimpor dengan skema Free On Board atau FOB sudah berada di kisaran US$530 sampai dengan US$600, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta dengan kurs jisdor BI Rp15.171 per dolar Amerika Serikat (AS) 26 September 2024.

Itu belum termasuk biaya logistik sebesar US$40 dalam bentuk biaya pengapalan atau freight cost. Biaya itu setara dengan lebih dari Rp600.000 per ton beras.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira US$530 - US$600 ditambah cost freight kira kira U$40, coba dihitung berapa," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Kepala Negara pun meminta agar perbandingan harga beras yang dilakukan seharusnya dilihat di tingkat konsumen. Dia lalu menyebut harga beras yang tinggi seharusnya juga sejalan dengan harga gabah petani yang tinggi.

"Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000. itu gabah ya bukan beras? Dari situ keliatan NTP [nilai tukar petani] juga dicek di lapangan," ujarnya.

Adapun, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa harga beras Indonesia merupakan yang termahal di Asia Tenggara (ASEAN), sementara pendapatan petani tetap rendah.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jokowi menekankan pentingnya membandingkan harga beras di level konsumen, bukan hanya di level produsen.

Jokowi menjelaskan bahwa semua pihak perlu mempertimbangkan harga beras yang diimpor melalui skema Free on Board (FOB).

Dalam skema ini, Indonesia sebagai importir beras harus menanggung biaya pengiriman dan asuransi.

Ia mengungkapkan, harga beras dengan skema FOB berkisar antara 530 hingga 600 dollar AS per ton, yang ekuivalen dengan Rp 7,9 juta hingga Rp 9 juta (berdasarkan kurs Rp 15.000 per dollar AS). Selain itu, ada biaya distribusi mencapai sekitar 40 dollar AS.

"Coba dilihat, coba dilihat, harga beras FOB itu berapa? Kira-kira 530 - 600 dollar AS ditambah cost freight kira-kira 40 dollar AS, coba dihitung berapa. Jadi kalau mau membandingkan itu mestinya itu di konsumen. Itu akan kelihatan," ujar Jokowi, seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024).

Presiden Jokowi juga menegaskan, harga beras yang baik seharusnya mencerminkan harga gabah yang baik, yang pada gilirannya harus meningkatkan harga jual di tingkat petani.

"Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan," tambahnya.

Ia meminta semua pihak untuk memeriksa kembali harga di lapangan.

Menurut Jokowi, harga gabah di tingkat petani sudah mengalami kenaikan, yang berdampak positif pada Nilai Tukar Petani (NTP).

"Di cek aja di lapangan, di cek di petani, ditanya aja ke petani harga gabah berapa. Dulu berapa? Dulu Rp 4.200 sekarang Rp 6.000. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ aja keliatan, NTP-nya juga dicek di lapangan," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan bahwa harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar global.

Saat ini, harga beras dalam negeri juga tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tingginya harga beras, termasuk kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi.

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” kata Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali, Jumat (20/9/2024).

Meskipun harga beras tinggi, Carolyn menyoroti bahwa pendapatan petani lokal tidak sebanding.

Berdasarkan Survei Pertanian Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dollar AS atau Rp 15.199 per hari, sementara pendapatan petani per tahun hanya mencapai 341 dollar AS atau Rp 5,2 juta.

Survei ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tanaman pangan, khususnya beras, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," jelas Carolyn.

Situasi perpanganan Indonesia disebut mengerikan. Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan kondisi itu karena sebagian besar pangan untuk Indonesia diimpor.

Dia menjelaskan komoditas pangan Indonesia kini dominan impor, seperti kacang hijau, kedelai, daging, gandum, hingga beras.

"Hampir tidak ada yang tidak impor pangan. Meskipun ya okelah bagi dunia internasional memang kita bebas tapi bayangkan, saya baru dapat punya data dari BPS kacang hijau aja impor, kacang tanah, apalagi kedelai 90%, daging, jagung impor, gandum apa lagi 12 juta ton, terus apa yang nggak impor?" kata dia ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9) kemarin.

Dia pun menyinggung impor beras yang dua sampai tiga tahun belakangan angka impornya naik. Untuk tahun ini sendiri kuota impor beras Indonesia mencapai 3,6 juta ton.

"Beras impor 2 tahun ini 6 jutaan (ton). Meskipun yang 2023 itu kan carry overnya 2022 makanya 2022 itu kecil. Tapi 2023 menjadi 3 juta ton tahun ini sekarang sudah masuk 2,4 (juta ton) nampaknya akan digenepin menjadi 3,6 (juta ton) ya. Kan ini kan sesuatu yang sebenarnya tanda petik mengerikan," tuturnya.

Menurut dia situasi pangan Indonesia yang kini banyak impor disebabkan dengan kondisi lahan pertanian yang menurun. Oleh karena itu harus ada langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Khususnya beras, Sutarto menyebut luas panen untuk komoditas itu terus mengalami penurunan sejak 2018. Hal itu yang menunjukan bahwa kondisi perberasan Indonesia dalam kondisi kritis.

"Kan kita tahu beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018, kita dari 2018 sajalah setelah data itu dikoreksi kan, itu kan tahu luas panen kita itu kan turun terus dari 10,7 (juta hektare) sekarang tinggal 10,1 (juta ha) kalau nggak salah, juta hektar itu. Artinya apa ini masalah lahan ini sangat kritis sebenarnya," ujar dia.

Masalah kedua, adanya masalah infrastruktur. Menurut dia banyak infrastruktur terutama irigasi pemeliharannya kurang. Hal itu yang berpengaruh kepada daerah yang curah hujannya rendah.

"Karena jaringan irigasinya lancar ada di apa itu di daerah daerah yang sumber airnya cukup. Tapi ada yang hanya dua kali, itu biasanya karena curah hujannya cukup tapi bahkan ada yang hanya satu kali karena dia memang betul-betul lahan kering gitu ya hanya pada saat musim penghujan," ucapnya.

Selain itu juga ada banyak lahan yang ditinggal, sehingga penurunan luas panen terjadi cukup signifikan. Menurutnya hal ini juga yang harus dilihat menjadi masalah ya serius.

"Ini kalau kita tidak serius melihat ke sana kemudian kita menyelesaikan ada yang hubungan utamanya dengan tadi itu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan lahan ini saya kira dalam keadaan gawat darurat untuk beras loh kita harus hati-hati," pungkasnya.

Simak Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

Harga beras Indonesia disebut konsisten menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk.

Menurut Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso salah satu alasan mengapa beras Indonesia mahal karena rantai pasok yang sangat panjang.

Panjangnya rantai pasok itu diperparah juga dengan kesulitan petani mendapatkan kebutuhan dari pupuk hingga bibit unggul. Hal ini diungkapkan Sutarto saat ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9) kemarin.

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata dia, dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain rantai pasok panjang di sisi produksi, saat pasca panen juga banyak tangan yang akan masuk. Dia mencontohkan banyak makelar yang bertingkat untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut.

"Makelar ini misalnya saya penggilingan padi misalnya di Ngawi gitu ya, atau di Jombang. Itu saya punya maklar di Lampung, gitu kan. Nah makelar ini mengkoordinir makelar-makelar yang ada di bawah. Yang di bawah nanti, ini sudah berapa? Ini kan yang menyebabkan kita itu mahal, salah satunya (beras Indonesia termahal di ASEAN)," ungkap dia.

Namun, Sutarto mengatakan harga beras Indonesia bukan menjadi yang tertinggi pertama di ASEAN. Menurut dia harga beras tertinggi di atas Indonesia ada Singapura.

"Kalau saingannya dengan ASEAN itu biasanya dengan Filipina, jangan dibandingkan dengan Singapura. Kalau Singapura itu harganya kan pasti tinggi. Mungkin dengan Filipina itu agak imbang, karena kita impor yang terbesar di ASEAN itu kan sekarang ini Indonesia dan Filipina," ucapnya.

Sutarto mengungkap selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga mulai meningkatkan impor berasnya seperti Malaysia dan Filipina.

"Meskipun Malaysia tahun ini juga impornya termasuk kayak, nggak tau, pokoknya juga karena takut juga. Tidak pernah 1,5 juta ton, sekarang 1,5 juta ton. Biasanya hanya sekitar 1 juta lebih. Filipina sekarang juga impornya 3 jutaan. Itu juga luar biasa gitu," tuturnya.

"Nah Indonesia, nampaknya tahun ini akan menjadi 3,7, akan hebat juga gitu kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Simak Video: Efek Perubahan Iklim Gagal Panen hingga Harga Beras Naik

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya harga beras menjadi ironi Indonesia sebagai negeri agraris. Bahkan, Bank Dunia (World Bank) mencatat harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, untuk mendapatkan beras masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.