Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

Masih banyaknya kendaraan truk over load over dimension (ODOL) masih menjadi permasalah di jalan raya. Akibatnya jalan rusak dan marak terjadi kecelakaan.

"Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali," ujar Ade Surya, Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

"Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik," katanya.

Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

"Jadi, pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik," tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen.

"Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya," tukasnya.

Karenanya, untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif.

"Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

"Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebutkan penyebab utama kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kondisi yang sama juga terjadi pada tren sumbangsih industri pengolahan nonmigas atau manufaktur terhadap PDB yang susut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 25% pada 2014 menjadi 18,67% pada 2023.

"Kontribusi sektor TPT terhadap PDB juga turun dari 2,2% menjadi 1,1%, selama 10 tahun telah terjadi tren deindustrialisasi," kata Redma kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Padahal, dia mengakui bahwa program substitusi impor dari Kementerian Perindustrian semula berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mendorong industri hilir untuk memanfaatkan bahan baku tekstil yang ada dalam negeri.

Faktanya, kebijakan tersebut makin terasa percuma lantaran tidak ada dukungan dari Kementerian/Lembaga lain sehingga importasi produk ilegal terus mencuat di pasar domestik.

"Di sisi lain daya saing kita tidak bisa improve karena cost yang lebih tinggi dibanding negara pesaing terutama untuk cost energi dan logistik," jelasnya.

Produsen lokal sebelumnya telah meminta penurunan tarif listrik sebesar 30% bagi industri padat karya khususnya sektor tekstil. Namun, insentif tersebut tak bisa langsung dilakukan lantaran berkenaan dengan Kementerian lainnya.

Menurut Redma, hal yang paling penting untuk dibenahi pada pemerintahan mendatang yakni pengentasan impor barang ilegal yang menjegal pertumbuhan industri TPT.

"Jadi pembenahan harus dilakukan di Bea Cukai sebagai sumber masalah impor ilegal, serta energi cost terutama yang menggunakan gas," terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan isu susunan kabinet yang telah beredar jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Redma menyoroti beberapa pos kementerian, salah satunya Kementerian Keuangan.

"Sorotan kami ada di pos Menteri Keuangan yang selama ini kami anggap sebagai sumber terjadinya deindustrialisasi dan tidak peka terhadap terjadinya PHK dan penutupan pabrik," tuturnya.

Dia pun blak-blakan pesimis apabila Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Menteri Keuangan. Menurut dia, hal tersebut akan membuat sektor manufaktur sulit untuk pulih. Sementara itu, Redma menilai untuk posisi Menteri lainnya di bidang perekonomian masih sesuai dengan kapasitasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

Badai PHK massal melanda industri tekstil beberapa waktu ke belakang. Kondisi ini direspons Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang mengakui adanya penutupan sejumlah pabrik di Jawa Barat.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengatakan, ada sejumlah pabrik yang menutup usahanya di Jawa Barat. Tapi ada juga yang hanya memindahkan basis produksinya ke wilayah lain.

"Kemudian PHK massal, benar terjadi PHK di beberapa tempat di Jawa Barat. Ini ada dua, satu relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, ada juga yang memang pabriknya ditutup," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyebut ada dua penyebab utama yang membuat industri tekstil tertekan. Pertama menyangkut persoalan mesin tua dan kedua soal biaya keekonomian yang tinggi dibanding negara lain.

"Masalahnya ada dua, mesinnya tua, kedua biaya ekonominya tinggi dibanding negara lain. Ini terkait produktivitas kerja kita. Kita harus cari jalan tengah," sebut dia.

Di satu sisi, hak-hak buruh harus bisa terpenuhi dengan baik. Namun Bahlil berpesan kepada buruh untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Pasalnya jika pabrik sampai tutup maka kerugian akan dirasakan semua pihak.

"Hak-hak buruh harus diperhatikan. Buruh juga harus perhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalo tutup kan rugi semua," tuturnya.

Tutupnya lapangan kerja hingga tidak berjalannya aktivitas produksi juga berdampak pada penerimaan negara yang berkurang. Namun di tengah tutupnya sejumlah Pabrik, Bahlil menyebut ada juga pabrik-pabrik baru yang buka.

"Tapi jangan sedih, ada yang pergi ada yang datang. Contoh kemarin kita resmikan pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang, di Jawa Tengah. Itu menciptakan lapangan kerja 2 ribu lebih," ungkapnya.

Menurutnya untuk mendatangkan investor perlu beberapa upaya, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Pemerintah dapat memberikan sejumlah insentif perpajakan, sementara dari perbankan bisa mendorong pembiayaan untuk peremajaan mesin.

"Kedua harus ada kerja sama dengan saudara-saudara kita buruh, lapangan kerja mereka dengan upah layak. Tapi buruh harus mengerti kalau industri nggak jalan gimana pabrik mau survive," jelas dia.