Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Mengutip DJPPR, ST013 dibuka dengan masa penawaran dimulai pada 8 November 2024 pukul 09.00 WIB, sampai dengan 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Adapun, ST013 akan ditawarkan dalam dua seri, yaitu ST013T2 tenor 2 tahun dengan kupon 6,4% dan ST013T4 tenor 4 tahun memiliki kupon 6,5% per tahun.

Selanjutnya, ST013T2 akan jatuh tempo pada 10 November 2026, sedangkan ST013T4 jatuh tempo pada 10 November 2028.

Minimal pemesanan dari kedua seri sebesar Rp1 juta, sedangkan maksimum pemesanan ST013T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan ST013T4 senilai Rp10 miliar.

Sebagai informasi, tanggal setelmen ST013 akan jatuh pada 11 Desember 2024, sedangkan tanggal pembayaran imbalan pertama dilaksanakan pada 10 Januari 2025, dan pada tanggal 10 setiap bulannya.

ST013 bersifat tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) kepemilikan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption.

Kupon ST013 ditawarkan lebih tinggi dibandingan SBN ritel sebelumnya, ORI026. ORI026 ditawarkan dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor 6 tahun dengan kupon 6,4%.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana telah memproyeksikan kupon SBN ritel syariah ST013 akan lebih tinggi dari penawaran SBN sebelumnya, yakni untuk kupon ST013 tenor 2 tahun antara 6,4% - 6,5% dan tenor 4 tahun antara 6,6% - 6,7%.

"Diharapkan penjualannya masih akan tinggi hingga proyeksi penjualan ST013 bisa tembus Rp15-20 triliun," katanya saat ditanyai Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, SBN ritel syariah ST013 ditawarkan dalam 2 tenor yakni tenor 2 tahun atau ST013T2 dan tenor 4 tahun atau ST013T4. Kupon ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor), artinya imbal hasil ST013 bisa naik saat suku bunga BI naik, namun tidak bisa turun lebih rendah dari batas minimal (floor).

SBN ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 akan menjadi seri terakhir di tahun ini yang menawarkan imbal hasil tinggi di tengah tren penurunan suku bunga acuan.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menyerap dana sebanyak Rp 10 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlangsung pada Selasa (22/10).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa lelang SBSN ini memiliki tujuh seri yang ditawarkan.

Dari ketujuh seri tersebut, total penawaran yang masuk mencapai Rp 17,4 triliun.

"Sedangkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun," tulis DJPPR dalam situs reminya, Selasa (22/10).

Adapun dari ketujuh seri SBSN yang ditawarkan, PBS038 menjadi seri dengan penawaran masuk tertinggi yaitu sebanyak Rp 4,95 triliun. Sayangnya PBS038 tidak menjadi seri tertinggi yang diserap pemerintah.

Lebih lanjut, berikut rincian hasil lelang SBSN pada Selasa (22/10).

1. SPNS01042025 mencatat penawaran yang masuk mencapai Rp2,715 triliun dengan jumlah nominal dimenangkan Rp2,250 triliun. Ini menjadi seri dengan nominal tertinggi kedua yang diserap pemerintah. Adapun yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri SPNS01042025 sebesar 6,21%. Seri ini akan jatuh tempo pada 1 April 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

2. SPNS07072025 mencatat penawaran masuk hingga Rp3,397 triliun. Jumlah nominal yang diserap pemerintah sebanyak Rp3,050 triliun, menandai seri dengan nominal tertinggi yang dimenangkan oleh pemerintah. Sementara yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada seri ini adalah 6,25%. Seri ini akan jatuh tempo pada 7 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

3. Seri PBS032 catat penawaran masuk sebesar Rp1,71 triliun, dengan nominal yang dimenangkan pemerintah adalah Rp 0,700 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan PBS032 ini adalah 6,44%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2026 dengan tingkat imbalan 4,875%

4. Seri PBS030 mencatatkan penawaran masuk sejumlah Rp2,68 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,46%. PBS030 akan jatuh tempo pada 15 Juli 2028 dengan tingkat imbalan 5,875%

5. Seri PBS029 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp1,140 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,900 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,67%. PBS029 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034 dengan tingkat imbalan 6,375%

6. Seri PBS004 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp0,864 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,150 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,82%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan tingkat imbalan 6,1%.

7. Seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk Rp4,953 triliun, dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1,95 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri PBS038 sebesar 6,97%. PBS038 akan jatuh tempo pada 15 Desember 2049 dengan tingkat imbalan 6,875%

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumpulkan dana segar sebesar Rp 7,75 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan pada Selasa (8/10/2024).

Tujuh seri yang dilelang terdiri dari SPNS01042025 (pembukaan kembali), SPNS07072025 (penerbitan baru), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa total penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 14,85 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPNS07072025, yang dimenangkan sebesar Rp 2,80 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp 4,36 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang untuk seri ini adalah 6,21443 persen.

Serapan berikutnya adalah seri PBS032, yang berhasil dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dari total penawaran masuk Rp 2,00 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,39921 persen.

Pemerintah juga menyerap dana sebesar Rp 1,65 triliun dari seri PBS038, yang menerima penawaran masuk Rp 3,62 triliun.

Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri ini tercatat sebesar 7,04972 persen.

Dari seri PBS030, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 750 miliar dari penawaran masuk Rp 2,26 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,48958 persen.

Selanjutnya, pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp 600 miliar dari seri SPNS01042025, dengan penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 2,15 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,23000 persen.

Dari seri PBS004 dan PBS039, pemerintah masing-masing menyerap dana sebesar Rp 100 miliar.

Penawaran masuk untuk seri PBS004 tercatat sebesar Rp 260 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,79923 persen, sementara untuk seri PBS039, penawaran masuk yang tercatat sebesar Rp 171 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,89581 persen.

KOMPAS.com - Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi instrumen keuangan penting di Indonesia. Instrumen tersebut dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan.

SBSN dan SUN tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah, keduanya berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Instrumen SBSN dan SUN termasuk dalam Surat Berharga Negara (SBN), sehingga termasuk investasi yang aman karena dijamin oleh negara.

Lantas, apa perbedaan antara SBSN dan SUN?

Perbedaan SBSN dan SUN

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perbedaan antara SBSN dan SUN sebagai berikut:

• Surat Utang Negara (SUN)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.

Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai uang dan punya fungsi utama sebagai legitimisasi atas kepemilikan hak tertentu dan bisa digunakan untuk keperluan transaksi.

Berdasarkan jangka waktunya, terdapat dua jenis SUN yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi negara sebagai berikut:

- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan dalam denominasi rupiah dengan jangka waktu paling lama 12 bulan dan pembayaran kupon/bunga secara diskonto.

- Obligasi negara

Obligasi negara adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, baik dengan kupon/bunga atau tanpa kupon/bunga.

Obligasi negara terbagi menjadi dua jenis sesuai mata uang, yakni obligasi negara berdenominasi rupiah dan obligasi negara berdenominasi valas.

Berdasarkan tingkat bunganya, obligasi negara berdenominasi rupiah terbagi menjadi variable rate seperti VR Reguler dan Savings Bond Ritel (SBR) dan fixed rate seperti FR Reguler, zero coupon bonds, Obligasi Negara Ritel (ORI).

• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Untuk diketahui, SBSN terdiri dari dua jenis yaitu SBSN jangka panjang dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS).

- Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) adalah SBSN yang dikeluarkan dalam denominasi rupiah, berjangka waktu paling laman 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

- SBSN jangka panjang

SBSN jangka panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

SBSN jangka panjang terbagi lagi sesuai dengan mata uang yaitu obligasi negara berdenominasi rupiah dan obligasi negara berdenominasi valas.

Untuk SBSN jangka panjang berdenominasi rupiah terbagi berdasarkan tingkat bunganya yaitu variable rate (Sukuk Tabungan/ST) dan fixed rate (SDHI, Islamic Fixed Rate, Project Based Sukuk, Sukuk Wakaf, dan Sukuk Ritel).

Jenis SUN dan SBSN

Ada berbagai macam jenis investasi SUN dan SBN berdasarkan karakteristik produknya, yang terbagi menjadi kategori konvensional dan syariah.

Di kategori konvensional, ada Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), sedangkan kategori syariah ada Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Wakaf Ritel (Cash Waqf Linked Sukuk Ritel/CWLS Ritel).

Obligasi Negara Ritel (ORI) memiliki nilai kupon tetap dan bisa diperdagangkan antar investor domestik, sedangkan Saving Bonds Ritel (SBR) mempunyai tingkat kupon mengambang dan tak bisa diperdagangkan.

Sementara itu, Sukuk Ritel mempunyai tingkat imbalan tetap dan dibayarkan setiap bulan, yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

Investasi Sukuk Tabungan memiliki tingkat imbalan mengambang dan tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

Produk lainnya,Sukuk Wakaf Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Meski memiliki kategori berbeda, seluruh surat berharga negara (SBN) digunakan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pembangunan nasional.

Nah, itulah ulasan terkait perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Standarisasi berbagai komponen kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/EV) di dalam negeri, termasuk baterai dan pengisian daya merupakan salah satu aspek penting dalam akselerasi percepatannya sebagai alat transportasi.

Dikatakan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) Zakiyah, ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antar produsen serta mendukung adopsi mobilitas listrik secara luas.

"Pada akhirnya, hal ini akan membangun kepercayaan konsumen," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (27/9/2024).

“Dari perspektif BSN, menetapkan standar guna keseragaman komponen EV, termasuk baterai, sistem pengisian daya, serta protokol keselamatan, sangat penting untuk mengembangkan industri secara luas,” lanjutnya.

Apalagi, saat ini pasar EV tengah berkembang pesat. Sehingga diperlukan penyelarasan Standar Nasional Indonesia dengan Standar Internasional untuk memastikan kompatibilitas global dan kepatuhan atau compliance.

Pengembangan standar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah, industri, konsumen, hingga pakar di bidangnya.

Beberapa Komite Teknis Nasional terkait EV yang terlibat antara lain Komite Teknis 43-02 (Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik), Komite Teknis 29-06 (Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan), Komite Teknis 29-07 (Kabel dan Konduktor Listrik), serta Komite Teknis 29-08 (Lengkapan Listrik).

"Hingga Agustus 2024, dari 15.231 SNI yang telah ditetapkan BSN, 11.890 di antaranya masih aktif. Sebanyak 38 SNI berkaitan langsung dengan EV, sementara 13 SNI berkaitan dengan keselamatan dan kinerja komponen propulsi dan baterai," kata Zakiyah.

Beberapa di antaranya, meliputi SNI ISO/TR 8713:2017 Kendaraan berpenggerak listrik - Kosakata (ISO/TR 8713:2012, IDT); SNI ISO 6469-2:2018 Kendaraan Jalan yang Digerakkan Listrik – Spesifikasi Keselamatan – Bagian 2: Keselamatan Operasional Kendaraan.

Lalu SNI IEC 62660-1:2017 Sel litium-ion sekunder untuk penggerak kendaraan listrik Bagian 1: Pengujian Performa; serta SNI IEC 61851-1:2017 Sistem pengisian konduktif kendaraan Iistrik- Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 61851-1: 2017, IDT, Eng).

BSN juga telah menerbitkan Peraturan BSN No. 6 Tahun 2021 yang mengatur skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Elektroteknika, Telekomunikasi dan Produk Optik meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk berbagai produk EV dan sakelor kontrol jarak jauh elektromagnetik.

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan di madrasah. Program pembangunan infrastruktur madrasah dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan terus bergulir pada 2025.

“Anggaran SBSN Tahun 2025 sebesar Rp848.599.000.000. Kami masih menunggu daftar dan calon penerima manfaat program ini yang akan dirilis oleh Bappenas dan DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko),” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdiyanto dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 27 September 2024.

Sidik mengapresiasi kemajuan pembangunan gedung-gedung madrasah penerima SBSN 2024. Menurutnya, progres pembangunan sangat positif dengan target realisasi anggaran tercapai pada September 2024.
Dia meminta semua laporan pembangunan infrastruktur madrasah berbasis SBSN selesai sebelum akhir Oktober 2024. Sidik optimistis SBSN 2025 akan bertambah.

Saat ini, pemerintah merencanakan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pembangunan infrastruktur madrasah, namun masih dalam proses pendataan. "Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki data tersebut agar pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan lancar," tutur dia.

Sidik juga menyoroti program quick wins yang segera dilaksanakan Kementerian PUPR dan Bappenas. Program ini mensyaratkan madrasah yang akan menerima manfaat SBSN pada TA 2025 belum pernah mendapatkan alokasi pembangunan gedung SBSN pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat KSKK Madrasah Arif Rahman menyebut rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan proyek SBSN pada triwulan ketiga 2024 serta mempersiapkan SBSN 2025. Ia menyatakan Kementerian Agama masih menunggu penetapan dari DJPPR terkait madrasah penerima manfaat SBSN 2025.

"Penting bagi setiap pihak untuk menjaga ketertiban administrasi, terutama dalam pelaporan keuangan, guna menghindari potensi temuan atau masalah di masa mendatang," ujar Arif.

Arif menyebut Bappenas juga telah meminta long-list madrasah calon penerima SBSN untuk TA 2026. "Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dijaga bersama-sama," tutur dia.

Baca juga: Anggaran GTK Madrasah 2025 Capai Rp7,25 Triliun, Mayoritas untuk Tunjangan Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menyelenggarakan peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) dengan tema “Standardisasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan". Salah satu kegiatannya adalah SNI Expo 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 November mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi global dalam menangani perubahan iklim.

Presiden menyampaikan bahwa masalah tersebut tidak dapat terselesaikan apabila dunia masih menggunakan pendekatan ekonomi dan mementingkan egosentris. Menurutnya, ekonomi hijau tidak hanya mengenai perlindungan lingkungan, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Terkait itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah menyatakan bahwa kesadaran akan pentingnya standar memang perlu digaungkan salah satunya melalui upaya seperti promosi produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Olehnya itu, BSN akan menggelar SNI Expo 2024 dengan mengangkat tema "Standardisasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan".

"SNI Expo 2024 merupakan pameran produk ber-SNI terbesar di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 - 21 November 2024 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran akan diikuti oleh berbagai industri dan organisasi yang telah menerapkan SNI, meliputi produk barang, jasa, sistem, produksi, dan personel. Peserta pameran berasal dari berbagai skala usaha, termasuk industri besar, menengah, dan kecil, serta BUMN, UMKM binaan, lembaga pemerintah pembina UMKM dan mitra BSN," ujar Zakiyah.

Para stakeholder dan masyarakat dapat menemukan produk-produk berkualitas sesuai SNI, konsultasi dan berbagi pengalaman mengenai SNI, serta melakukan benchmark terhadap perusahaan yang telah sukses menerapkan SNI. Forum ini juga akan menjadi ajang business matching antara produsen dan calon buyer, sehingga bisa meningkatkan transaksi industri peserta pameran dan pengunjung.

"Kehadiran SNI Expo yang merupakan rangkaian kegiatan BMN 2024 membuktikan komitmen kuat BSN dalam menyediakan platform untuk mempromosikan produk ber-SNI secara nasional," jelas Zakiyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantongi Rp 8 triliun dana segar dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (13/8/2024).

Adapun ketujuh seri SBSN yang dilelang yakni SPNS02022025 (pembukaan kembali), SPNS29052025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nominal penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 17,97 triliun.

Pada lelang kali ini, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 800 miliar dari seri SPNS02022025 yang menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,26 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,45000 persen.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 550 miliar dari seri SPNS29052025 yang menerima penawaran masuk Rp 3,46 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,56000 persen.

Dari seri PBS032, pemerintah menyerap dana Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 5,01 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,66988 persen.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal Rp 2,65 triliun dari seri PBS030, menjadi serapan terbesar pada lelang kali ini. Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66757 persen.

Dari seri PBS004 diserap dana sebesar Rp 900 miliar dari penawaran masuk Rp 1,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,86622 persen.

Sedangkan dari seri PBS039, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp 150 miliar dari penawaran masuk Rp 160 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,91700 persen.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp 3,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03955 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantongi Rp 8 triliun dana segar dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (13/8/2024).

Adapun ketujuh seri SBSN yang dilelang yakni SPNS02022025 (pembukaan kembali), SPNS29052025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nominal penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 17,97 triliun.

Pada lelang kali ini, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 800 miliar dari seri SPNS02022025 yang menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,26 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,45000 persen.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 550 miliar dari seri SPNS29052025 yang menerima penawaran masuk Rp 3,46 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,56000 persen.

Dari seri PBS032, pemerintah menyerap dana Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 5,01 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,66988 persen.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal Rp 2,65 triliun dari seri PBS030, menjadi serapan terbesar pada lelang kali ini. Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp 2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,66757 persen.

Dari seri PBS004 diserap dana sebesar Rp 900 miliar dari penawaran masuk Rp 1,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,86622 persen.

Sedangkan dari seri PBS039, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp 150 miliar dari penawaran masuk Rp 160 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,91700 persen.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp 3,11 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03955 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraup dana segar Rp8 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah (SBSN) Negara melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pada Selasa (13/8/2024). Nilai yang dimenangkan itu 44% dari total penawaran yang masuk sebesar Rp17,97 triliun.

Adapun dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, ada tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang pada hari ini.

Ketujuh seri tersebut dalam status reopening. Secara rinci, tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara yang dilelang ialah seri SPNS02022025, SPNS29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039 dan PBS038.

Untuk seri SPNS02022025 mendapat penawaran sebesar Rp2,256 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,45%, dan yield tertinggi 6,65%, yang jatuh tempo pada 2 Februari 2025.

Seri SPNS29052025 mendapat penawaran sebesar Rp3,460 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,55%, dan yield tertinggi 6,7%, yang jatuh tempo pada 29 Mei 2025.

Lalu, seri PBS032 mendapat penawaran sebesar Rp5,014 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,57%, dan yield tertinggi 6,8%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026.

Selanjutnya, seri PBS030 mendapat penawaran sebesar Rp2,853 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,61%, dan yield tertinggi 7%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028.

Seri PBS004 mendapat penawaran sebesar Rp1,1127 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,79%, dan yield tertinggi 7,02%, yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037.

Lalu, seri PBS039 mendapat penawaran sebesar Rp0,160 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 6,83%, dan yield tertinggi 6,97%, yang jatuh tempo pada 15 Juli 2041.

Kemudian, PBS038 mendapat penawaran sebesar Rp3,1125 triliun. Adapun, kisaran yield terendah di level 7%, dan yield tertinggi 7,2%, yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

Adapun dalam lelang tersebut, pemerintah menetapkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp8 triliun.

Rincian nominal yang dimenangkan, untuk seri SPNS02022025 sebesar Rp0,800 triliun, seri SPNS29052025 sebesar Rp0,550 triliun, PBS032 sebesar Rp1,000 triliun, PBS030 sebesar Rp2,650 triliun, PBS004 sebesar Rp0,900 triliun, PBS039 sebesar Rp0,150 triliun, dan PBS038 sebesar Rp1,950 triliun.

Sementara itu, pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu mengumumkan hasil lelang pada hari yang sama.

Jakarta -

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Festival Infrastruktur Mutu Nasional (FIMN) 2024 di Jakarta Convention Center pada 12-13 Agustus 2024. Acara ini dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta, termasuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional), serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, profesional, dan konsumen.

Kepala BSN Kukuh S. Achmad mengungkapkan pentingnya standar dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu pada laporan Centre for Economics and Business Research (Cebr) yang dipublikasikan pada Juli 2023, Kukuh menjelaskan bahwa standardisasi berkontribusi terhadap 21,2% dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam jumlah standar yang diterapkan berhubungan dengan peningkatan 0,16% dalam produktivitas tenaga kerja.

"Mengutip laporan dari salah satu lembaga riset terkemuka Eropa, Centre for Economics and Business Research (Cebr), berjudul "The Economic Impact of Standards in Indonesia" yang dipublikasikan Juli 2023 untuk ISO, standardisasi ternyata berpengaruh terhadap 21,2% dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan 14,5% dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia," jelas Kepala BSN Kukuh S. Achmad saat membuka acara Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2024 di Jakarta Convention Center, ditulis Selasa (13/08/2024).

Festival ini juga berfokus pada kontribusi standar terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia, melalui BSN, mengadopsi standar ISO dalam upaya mencapai target net zero emission pada 2060 sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2021.

FIMN 2024 menampilkan tiga pilar utama infrastruktur mutu: standardisasi, akreditasi, dan metrologi. Kualitas infrastruktur mutu yang baik diyakini mampu meningkatkan akses pasar, diversifikasi produk, perlindungan konsumen dan lingkungan, serta daya saing industri. Berdasarkan Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2024, Indonesia menempati peringkat 27 dari 185 negara dan peringkat pertama di ASEAN.

Acara ini juga menghadirkan pakar dari Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Jerman dan State Administration of Market Regulation - China Quality Certification (SAMR-CQC) Cina, yang akan membagikan praktik terbaik dalam pengembangan infrastruktur mutu.

Rangkaian kegiatan selama festival meliputi Seminar Internasional, Pertemuan Teknis LPK, Pameran, Pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta berbagai lokakarya, talk show, dan expo. Selain itu, tersedia layanan konsultasi gratis untuk sertifikasi SNI, TKDN, POSTEL, Halal, Merek, dan E-Katalog LKPP.

(fdl/fdl)