Bisnis.com, JAKARTA - Untuk Anda yang saat ini sedang mengajukan KUR BRI atau BTN, simak cara berikut untuk cek status pengajuan KUR BRI dan BTN Anda secara mudah.

BRI memiliki program pinjaman yang disebut dengan KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Terdapat 3 jenis KUR BRI, yaitu KUR Mikro Bank BRI, KUR Kecil Bank BRI, dan KUR TKI Bank BRI.

Untuk petani, peternak, pekebun, nelayan dan UMKM, KUR jenis Mikro dan KUR Kecil seringkali menjadi pilihan.

Sementara KUR TKI biasanya dipilih oleh Tenaga Kerja Indonesia untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond hingga Rp25 juta.

Sementara itu, BTN juga memiliki program KUR yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kemampuan UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa kelebihan yang diberikan KUR BTN adalah pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000, jangka waktu hingga 5 tahun dan suku bunga mulai dari 6%.

Jika saat ini Anda sedang mengajukan pinjaman di BRI dan BTN, Anda bisa mengecek statusnya dengan cara berikut ini.

Cara Cek Status Pengajuan Pinjaman KUR BRI secara Mudah

• Kunjungi link https://pinjaman.bri.co.id/pengajuan/form/tracking
• Masukkan nomor referensi calon debitur.
• Nantinya, status pinjaman KUR BRI Anda akan tertera di layar.

Cara Cek Status Pinjaman KUR BTN secara mudah

Anda bisa cek status pengajuan pinjaman BTN lewat Customer Service di Kantor Cabang BTN Syariah terdekat atau dapat menghubungi BTN Call 150286 / 1500 286.

Itulah cara mengecek status pengajuan pinjaman KUR BRI dan BTN secara mudah. Semoga informasi ini bermanfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara cek sisa kredit KUR Bank Mandiri secara mudah. Dengan langkah ini, ada bisa mengetahui berapa sisa kredit Anda di KUR Mandiri Anda.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian hingga saat ini, belum diketahui apakah KUR Bank Mandiri termasuk yang akan dihapus oleh Prabowo atau tidak.

Namun buat Anda yang punya KUR Mandiri dan ingin cek sisa utang Anda, dengan cara menghubungi Call Center Mandiri di nomor 14000.

Setelah itu, Anda akan ditanya tentang keperluan Anda dan tanyakan bahwa Anda ingin tahu sisa utang KUR Bank Mandiri Anda, atau Anda bisa mengunjungi link https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara cek sisa kredit KUR Bank Mandiri secara mudah. Dengan langkah ini, ada bisa mengetahui berapa sisa kredit Anda di KUR Mandiri Anda.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian hingga saat ini, belum diketahui apakah KUR Bank Mandiri termasuk yang akan dihapus oleh Prabowo atau tidak.

Namun buat Anda yang punya KUR Mandiri dan ingin cek sisa utang Anda, dengan cara menghubungi Call Center Mandiri di nomor 14000.

Setelah itu, Anda akan ditanya tentang keperluan Anda dan tanyakan bahwa Anda ingin tahu sisa utang KUR Bank Mandiri Anda, atau Anda bisa mengunjungi link https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar utang KUR BRI Anda bisa dihapus atau dilunasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Meski demikian, tidak semua utang petani, pekebun, peternak dan UMKM akan dihapus oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman seperti dilansir dari Antaranews.

Maman mengatakan jika kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Penghapusan piutang macet tersebut, kata Maman, juga berlaku nominal pinjaman maksimal, yakni Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

Ketentuan berikutnya, kata Maman, penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Secara singkat, inilah syarat utang peternak, petani, pekebun dan UMKM yang akan dihapus Prabowo

• Berutang di BANK Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN).
• Nominal utang antara Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.
• Hanya untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.
• Hanya untuk nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Itulah syarat agar utang di KUR BRI Anda dihapus dan dilunasi oleh Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda yang saat ini memiliki kredit macet di KUR BRI dan BTN, coba cek apakah kredit Anda sudah dihapus Prabowo atau belum.

Sebagaimana diketahui, Prabowo baru saja meneken PP yang membuat sejumlah petani, pekebun, peternak, nelayan dan pemilik UMKM bisa bernapas lega.

Bagaimana tidak, Prabowo telah resmi meneken PP untuk menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM. Namun, tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Menurut Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Bank Himbara yang dimaksud adalah Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Nah, buat Anda yang ingim cek sisa utang di bank Himbara, berikut adalah caranya.

Nah buat Anda yang saat ini memiliki kredit di KUR BRI atau BTN, coba cek apakah utang Anda sudah dihapus Prabowo atau belum.

Cek utang KUR BRI dan BTN sudah dihapus Prabowo atau belum

• Cara cek sisa utang di BRI lewat ATM
• Kunjungi mesin ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM dan PIN.
• Klik menu "Pembayaran"
• Pilih opsi Kartu Kredit.
• Pilih bank BRI.
• Masukkan nomor kartu kredit atau nomor CIF kontrak pinjaman.
• Selesai. Akan muncul sisa angsuran pinjaman BRI pada layar ATM.

Cara cek sisa utang di BTN lewat Call Center

Anda bisa cek sisa utang di BTN lewat Customer Service di Kantor Cabang BTN Syariah terdekat atau dapat menghubungi BTN Call 150286 / 1500 286.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara mengecek apakah KUR Bank Mandiri Anda dilunasi Prabowo atau tidak. Caranya mudah, sebab Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Nah buat Anda kreditur KUR Bank Mandiri yang ingin cek apakah utang Anda dilunasi Prabowo atau tidak, berikut adalah caranya.

Cara cek sisa utang di Bank Mandiri lewat ATM

• Masukkan Kartu: Tempatkan kartu ATM Mandiri Anda di mesin.
• Masukkan PIN: Untuk memastikan keamanan, masukkan nomor PIN Anda.
• Pilih Menu Utama: Dari menu utama, pilih “Info Rekening”.
• Masukkan Nomor Kontrak: Ketik nomor kontrak MUF Anda.
• Pilih “Cek Angsuran”: Setelah memasukkan nomor kontrak, pilih opsi “cek angsuran mandiri utama finance” atau yang biasa disingkat “cek angsuran MUF”.
• Lihat Rincian: Muncul rincian tagihan pada laman aplikasi ATM yang menunjukkan detail tentang sisa angsuran, angsuran setiap bulannya, dan tagihan lainnya.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sejak 1976 hingga saat ini telah menyalurkan 5,5 juta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan non subsidi baik melalui konvensional maupun pembiayaan syariah.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan akad KPR pada perempuan sebanyak 32,5 persen.

“Kita lihat trennya angka KPR yang dilakukan perempuan makin hari makin meningkat. Di kami program sejuta rumah 32,5 persen akad dilakukan perempuan,” kata Nixon dalam acara diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Menurutnya, fenomena tersebut sebagai tren baru, di mana dulu perempuan biasanya membeli rumah dengan bergantung pada calon suami, namun sekarang mereka sudah bisa membeli rumah secara mandiri.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya, jadi kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang sudah beli sendiri,” imbuhnya.

Selain itu, Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan kredit KPR kepada pekerja sebesar 90,3% dari sektor formal dan sektor informal telah menyalurkan Rp18 triliun diantaranya tukang cukur di Garut (Asgar), tukang sablon hingga pengemudi ojek online.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan di Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Selanjutnya, ia mengatakan isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya peningkatan tren akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh perempuan.

BTN melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan bahwa tren akad KPR yang dilakukan perempuan makin meningkat.

"Di kami dengan sejuta rumah hari ini 32,5% akad KPR yang melakukan perempuan, kalau perempuan dulu tergantung calon suami, sekarang beli rumah sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Selain perempuan, kini makin banyak kaum milenial, hingga pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Tercatat, sebesar 76,7% kaum milenial telah membeli rumah pertama.

Selanjutnya, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3% dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” kata Nixon.

Menurutnya, jika tidak ada program rumah subsidi, pekerja sektor informal akan menghadapi kesulitan besar untuk membeli rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya program tersebut untuk membantu mereka memiliki tempat tinggal.

Selanjutnya, Nixon pun menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang semakin meningkat merupakan tren baru.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” katanya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.

Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.

Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.

Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.

Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni. Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni.

Dia menyampaikan sejumlah isu sektor perumahan yang menjadi kendala. Mulai dari belum adanya pendataan kebutuhan by name by address yang telah didiskusikan dengan Menteri Sosial, agar ke depan dapat disediakan database bagi bank dan para pengembang, lalu penyerapan program kepemilikan rumah belum rata kepada semua jenis pekerjaan, terutama guru, pekerja informal, hingga TNI/Polri terkhusus yang memiliki pangkat rendah.

Tantangan lainnya adalah anggaran pemerintah daerah (pemda) terkait perumahan terbatas pada bantuan mengenai bencana; pemukiman kumuh tak termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, belum optimalnya kebijakan antara nasional dan daerah, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemda berkaitan dengan isu pertanahan serta perizinan.

“Berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan program perumahan, perizinan menjadi salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian, mengingat jumlah unit yang akan dibangun semakin lama semakin besar yang memerlukan kepastian waktu proses pengurusan perizinan di seluruh daerah. Saat ini, kami mendengar bahwa pengurusan perizinan masih belum dan belum satu pintu, sehingga menghambat pengembang dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Dirut BTN itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) telah menjalankan diskusi dengan memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program 3 juta rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah melakukan kajian dan hasilnya menunjukkan isu utama perumahan di daerah dari sisi demand. Di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’,

Ditambah, adanya tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara jika melihat dari sisi supply, Nixon melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Maka itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.

“Karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 sub sektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya,” ujar Nixon, Jumat (8/11).

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Sebagai informasi, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Lebih lanjut, Nixon bilang semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni,” tambahnya.

Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas