Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja ekspor besi dan baja, sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa pada 2026. Pasalnya, sektor ini paling terdampak dengan adanya kebijakan CBAM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag adalah dengan memperkuat industri besi dan baja dalam negeri.

“Tentunya kita menyiapkan perangkat-perangkat ya, kita juga menguatkan industri [besi dan baja] dalam negeri,” kata Dyna di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar non tradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.

Dyna juga mengatakan, pemerintah akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen besi dan baja yang terdampak akibat adanya kebijakan ini.

“Jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

CBAM merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa. Pada tahap awal, CBAM akan diberlakukan terhadap impor barang tertentu dengan tingkat emisi tinggi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang paling signifikan yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag Kemendag, Ferry Samuel Jacob sebelumnya menyebut, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak jika CBAM diberlakukan. Pasalnya, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

"Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun dia meyakini, kinerja ekspor komoditas ini kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA) mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi akibat kelebihan kapasitas baja global. Kelebihan kapasitas global mencapai 632 juta ton pada 2022 dan diprediksi melonjak 158 juta ton pada 2026.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan kelebihan kapasitas itu menjadi ancaman banjirnya impor baja murah asal China. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian utama.

"Para pemimpin industri menyerukan perlunya kebijakan dan langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi industri baja domestik Indonesia dari lonjakan ini," tulis dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menekankan pentingnya penggunaan baja yang sesuai standar dalam proyek infrastruktur nasional, serta dukungan kementerian terhadap industri domestik.

"Produk yang tidak memenuhi standar seharusnya tidak digunakan dalam proyek yang menjamin keselamatan publik. Kami akan terus mempromosikan penggunaan baja dalam negeri di semua proyek konstruksi nasional," katanya.

Dalam forum, ditekankan bahwa kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan baja nasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, mengatasi tantangan masa depan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri baja Indonesia.

Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah asal China. Tanpa dukungan tersebut, industri baja domestik menghadapi risiko kerugian dan potensi kebangkrutan.

Kepala Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri (PPPPSI) Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing baja lokal.

Kemudian, Kim Jin-joo, Kepala Bidang Perdagangan POSCO, bicara dampak global dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta perlunya produsen lokal mengadopsi teknologi produksi baja yang berkelanjutan. Krakatau Posco juga memperkenalkan produk-produk inovatif seperti baja tahan gempa dan baja tarik tinggi, serta menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor murah untuk melindungi keselamatan publik dan mendukung produksi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak dengan adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kebijakan ini mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, mengatakan, berdasarkan sektor cakupan CBAM, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

“Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Pascadiberlakukannya CBAM pada 2026, pihaknya menyebut akan terjadi penurunan pada kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium. Ferry memperkirakan, penurunan ekspor kurang lebih terjadi dalam lima tahun pertama kebijakan itu diberlakukan.

“Dari hitungan yang telah kami lakukan, kurang lebih sekitar 5 tahun pertama itu pasti akan alami tekanan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ferry meyakini kinerja ekspor komoditas besi dan baja serta aluminium akan bergeliat kembali lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kemendag telah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi isu CBAM. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya inisiasi, assesment, dan koordinasi di intra dan inter kementerian sebagai langkah antisipasi.

Secara internal Kemendag misalnya, Ferry menyebut bahwa Biro Advokasi Perdagangan dapat melakukan penelahaan hukum tentang CBAM. Kemudian dari Direktorat Multilateral/Duta Besar WTO, dapat melakukan penggalangan secara multilateral, sedangkan Direktorat Bilateral melakukan penggalangan secara bilateral.

Lalu, Direktorat Pengamanan Perdagangan melakukan pengamanan ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)/Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat melakukan penyelidikan tindakan imbalan.

Untuk diketahui, CBAM merupakan pengenaan carbon tax terhadap impor Uni Eropa yang dipandang memiliki carbon footprint tinggi. CBAM ini bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dan menciptakan level playing field agar produk Uni Eropa tetap kompetitif.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, di mana pada fase pertama, jenis produk yang diberlakuka CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.

JAKARTA, Investor.id -Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengungkapkan adanya sejumlah tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri pada tahun ini.

Ketua Umum APKI Liana Bratasida mengatakan, untuk yang luar negeri ada sejumlah aturan yang berpontesi menghambat ekspor. Hal itu berupa UU Anti Deforestasi Uni Eropa  atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjument Mechanism (CBAM). Tak hanya itu, kondisi geopolitik global yang masih panas juga memengaruhi aktivitas industri nasional.