TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menemukan sejumlah pelanggaran selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Kota Tangsel 2024.

"Ada 17 temuan dan satu laporan terkait dugaan pelanggaran selama proses coklit," ujar anggota Bawaslu Tangsel bidang Koordinator divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Apria Roles Saputro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan, pelanggaran yang sering ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yaitu banyaknya panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang tidak turun langsung ke lapangan untuk melakukan proses coklit.

Bahkan, kata Apria, pihaknya juga menemukan adanya praktik joki coklit.

"Temuan Bawaslu Tangsel (soal praktik joki) itu cuma satu, kebanyakan mereka tidak mendatangi warga. Jadi coklit-coklit di bawah meja saja, tidak ketemu warga, kemudian tidak validasi data," katanya.

Apria juga mengungkap adanya warga yang belum dicoklit. Hal itu diketahui dari data-data hasil pengawasan yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Tangsel.

Padahal, sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel mengeklaim bahwa proses coklit terhadap masyarakat Tangsel sudah selesai 100 persen.

Namun, Apria menyebut, klaim tersebut hanya berdasar aplikasi coklit, bukan proses pencocokan dan penelitian langsung di lapangan.

"Saat aplikasi tersebut disandingkan dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang mereka punya, ya bisa dikatakan sudah 100 persen, tapi posisi 100 persen turun ke lapangan atau tidak? Menemui data pemilih atau tidak? menemui keluarga yang punya hak atau tidak? Nah itu yang kita temukan beberapa temuan bahwa mereka tidak dicoklit, bahwa mereka belum dicoklit," jelas Apria.

Berangkat dari temuan ini, Bawaslu memberikan saran perbaikan. KPU diminta untuk melakukan pengecekan ulang terkait data pemilih di beberapa wilayah yang sudah disarankan.

"Kita bisa menemukan di lapangan bahwa faktanya masih ada yang belum sempurnalah," imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Tangsel Divisi Perencanaan Data dan Informasi (rendatin), Widya Victoria, mengatakan, proses coklit di Kota Tangsel sudah 100 persen.

"Coklit sudah rampung 100 persen ke Tangsel, kemarin terakhir masa kerja Pantarlih datang menyampaikan laporan ke PPS," ujar Widya Victoria saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Dia mengatakan, setelah melewati tahapan coklit untuk Pilkada Tangsel 2024, akan ada rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

"Sesuai Keputusan KPU 799 Tahun 2024, selanjutnya akan ada pleno rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK," kata Widya.

Adapun data pemilih yang diterima oleh KPU selama proses coklit, yaitu 1.052.963 pemilih.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 ribu orang dari data Pemilu 2024 sebelumnya, yakni sebanyak 1.023.638 pemilih.

"Sejumlah data pemilih yang diterima totalnya 1.052.963, tentunya didata juga pemilih baru," kata dia.

Namun, kata Widya, pihaknya masih perlu melakukan pemutakhiran lagi karena diduga akan ada pengurangan data pemilih jelang hari pemungutan suara nanti.

"Belum tentu karena ada pemutakhiran. Dicermati dari hasil coklit, ada pengurangan karena meninggal, pindah domisili, anggota TNI/Polri, WNA," tutupnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah rampung 100 persen.

Berdasarkan dari Daftar penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterima, pihak KPU Tangerang telah mencatat ada 1.358.589 pemilih pada Pilkada Tangerang 2024 nanti.

"Dari DP4 yang kita terima ada 1.385.155 data, untuk hasil coklit oleh Pantarlih itu ada 1.358.589 data," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang, Mora Sona Marpaung saat dihubungi, Senin, 29 Juli 2024.

Jumlah tersebut mengalami penurunan lantaran selama proses coklit, pihak Pantarlih menemukan beberapa data pemilih yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Misalnya data pemilih yang sudah meninggal, masih di bawah umur, belum mempunyai KTP, hingga TNI, dan Polri.

"Lebih banyak kategorinya yang sudah meninggal, selebihnya masyarakat yang sudah tertera di KK namun belum punya KTP, lalu ada juga TNI Polri," kata dia.

Sedangkan untuk jumlah pemilih yang sudah tercatat, mengalami kenaikan sebanyak 12.803 orang dari pemilu 2024 lalu. Ini masuk dalam kategori data pemilih baru.

"Jumlah pemilih baru hasil coklit dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, ada 12.803 pemilih baru. Jumlahnya lebih banyak sedikit dari Pemilu 2024 kemarin," imbuhnya.

Namun, kata Mora, data yang sudah dicoklit akan disusun dan disinkronkan kembali melalui pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP).

Penyusunan dan sinkronisasi data tersebut sudah dilakukan sejak Kamis (25/7/2024) dan masih berlangsung hingga Minggu (11/8/2024) mendatang.

"Sekarang lagi proses penyusunan dan sinkronisasi. Untuk proses rampungnya itu sampai 11 Agustus 2024," tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 telah selesai 100%.

Tahapan Coklit yang dimulai pada 24 Juni dan berakhir pada 24 Juli 2024 ini dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) secara serentak di seluruh Indonesia.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Riau, Abdul Rahman, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota se-Riau, dan Bawaslu se-Riau, serta dukungan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam proses Coklit. Penyelesaian ini menunjukkan komitmen kita semua dalam mewujudkan data pemilih Pilbup, Pilwako, dan Pilgub Riau 2024 yang bersih, akurat, komprehensif, dan mutakhir," ujarnya Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, coklit bertujuan untuk memastikan data pemilih yang akurat dan valid, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

Proses ini melibatkan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, mencocokkan data dengan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen kependudukan lainnya.

"Kami berharap dengan data pemilih yang telah diperbarui dan difaktual, Pilgub Riau 2024 akan berjalan lancar, transparan, dan demokratis. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dan menjaga kondusifitas selama proses Pilgub berlangsung," ujarnya.

Tahap berikutnya adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian akan diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Proses ini diharapkan akan semakin memperkuat validitas data pemilih.

Dengan selesainya proses Coklit, KPU Riau optimis Pilgub Riau 2024 akan menjadi Pilgub yang inklusif dan mencerminkan aspirasi serta partisipasi seluruh masyarakat Riau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU hampir rampung.

"Jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempeli stiker mencapai 23.388.820 (99,88 persen)," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan metode sensus, yakni mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

Akan tetapi, menurut Lolly, ada 0,11-0,12 persen proses coklit yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

Pertama, ada kepala keluarga (KK) yang belum dicoklit tetapi justru ditempeli stiker coklit oleh pantarlih. Jumlahnya mencapai 9.794 (0,04 persen) KK.

"Hal ini terdapat di 27 provinsi. Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 100 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, DIY Yogyakarta," jelas Lolly.

Kedua, sebaliknya, ada KK yang sudah dicoklit oleh pantarlih, namun mereka tidak menerima/ditempeli stiker coklit.

Jumlahnya mencapai 17.050 (0,07 persen) KK yang tersebar di 29 provinsi.

"Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 1.000 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Tengah," jelas Lolly.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan melakukan sinkronisasi data hasil pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2024.

Komisioner KPU Tangsel Divisi Perencanaan Data dan Informasi (rendatin), Widya Victoria mengatakan, penyusunan akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP.

"Sesuai Keputusan KPU 799 Tahun 2024, selanjutnya akan ada rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK," ujar Widya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

KPU Tangsel memastikan proses coklit yang berlangsung sejak 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024 sudah selesai 100 persen.

"Coklit sudah rampung 100 persen ke Tangsel, kemarin terakhir masa kerja Pantarlih datang menyampaikan laporan ke PPS," kata dia.

Adapun data pemilih yang diterima oleh KPU selama proses coklit, yaitu 1.052.963 pemilih.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 30.000 orang dari data Pemilu 2024 sebelumnya, yakni sebanyak 1.023.638 pemilih.

"Sejumlah data pemilih yang diterima totalnya 1.052.963, tentunya didata juga pemilih baru," kata dia.

Namun, KPU Tanagsel masih perlu melakukan pemutakhiran lagi karena diduga akan ada pengurangan data pemilih jelang hari pemungutan suara nanti.

"Belum tentu karena ada pemutakhiran. Dicermati dari hasil coklit, ada pengurangan karena meninggal, pindah domisili, anggota TNI/Polri, WNA," imbuhnya.

Selama proses coklit, ada sejumlah kendala yang dialami oleh para Pantarlih di lapangan. Salah satunya, yaitu banyaknya masyarakat yang tinggal di perumahan.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, mengingat perumahan elit adalah tempat tinggal yang memiliki banyak aturan ketat bagi orang baru.

"Kalau untuk perkampungan-perkampungan cukup dimudahkan. Hanya khusus PR (tugas) di Tangsel itu karena banyaknya cluster-cluster bisa dibilang elit," kata dia.

Sabagi contoh di Kecamatan Pondok Aren, di sana ada dua kelurahan, yakni Pondok Karya dan Pondok Jaya, yang terdiri dari perumahan elit.

"Karena memang kendalanya di situ tantangannya, ada perumahan-perumahan elit yang sulit masuk karena berbagai alasan tapi sejauh ini on progres juga," jelasnya.

Namun, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk para Pantarlih. Apalagi TPS di dua kelurahan itu tidak banyak, seperti di Pondok Jaya yang hanya 16 TPS.

"Itu tantanganlah, sebenarnya bukan masalah, tapi tantangan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan proses coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU tak sesuai prosedur di hampir 27.000 keluarga.

Adapun proses coklit telah berakhir sejak 24 Juli lalu, setelah dilangsungkan selama sebulan.

Pertama, ada kepala keluarga (KK) yang belum dicoklit tetapi justru ditempeli stiker coklit oleh pantarlih. Jumlahnya mencapai 9.794 (0,04 persen) KK.

"Hal ini terdapat di 27 provinsi. Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 100 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).

"Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, DIY Yogyakarta," jelas dia.

Kedua, sebaliknya, ada KK yang sudah dicoklit oleh pantarlih, namun mereka tidak menerima/ditempeli stiker coklit.

Jumlahnya mencapai 17.050 (0,07 persen) KK yang tersebar di 29 provinsi.

"Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak (di atas 1.000 kejadian) ialah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat. Kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Kalimantan Tengah," ujar Lolly.

Namun demikian, secara umum, hampir semua keluarga sudah dicoklit untuk Pilkada 2024 dan menerima stiker coklit.

Jumlahnya, menurut hasil pengawasan Bawaslu RI, mencapai 23.388.820 (99,88 persen).

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan metode sensus, yakni mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengaku belum mendapatkan laporan Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jakarta terkait dugaan pelanggaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta.

"Sampai sekarang kami belum terima (aduan temuan KIPP). Mereka belum bersurat ke kami," ujar Fahmi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Salah satu temuan KIPP yakni ada warga Jakarta yang telah meninggal dunia tetapi tidak dicoret dari daftar pemilih. Fahmi menjelaskan, pencoretan data pemilih perlu bukti dokumen.

"Dalam mencoret data pemilih, harus ada dokumen pendukung. Jika warga sudah meninggal maka harus dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan kematian," kata dia.

"Jika tidak ada maka tidak bisa serta merta kami coret dalam daftar pemilih," tambah Fahmi.

Fahmi melanjutkan, prinsip KPU memutakhirkan data pemilih berdasarkan de jure atau dokumen yang ada.

Sebelumnya, Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid menyampaikan terkait dugaan adanya pelanggaran coklit pemilih Pilkada Jakarta yang dilakukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih).

Salah satu pelanggaran tersebut terjadi di rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada stiker coklit di rumah tersebut, tidak tertera tanggal pencoklitan.

"Di Menteng, Jakarta Pusat, kami juga menemukan stiker tanpa catatan data pemilih dan tanggal pencoklitan," ujar Faiz.

Selain itu, ditemukan juga di perumahan Kelapa Gading dan Menteng yang tidak diberikan stiker sebagai tanda sudah terdata coklit.

Ada pula temuan data orang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak dicoret dari daftar pemilih.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta selesai melakukan proses coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Rinciannya, sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 tempat pemungutan suara (TPS) se-Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jakarta menemukan dugaan pelanggaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta yang dilakukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih).

Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid membenarkan temuan tersebut yang terjadi pada 23-24 Juli 2024.

"Iya betul relawan kami menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan coklit," ujar Faiz saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi di rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada stiker coklit di rumah tersebut, tidak tertera tanggal pencoklitan.

"Di Menteng, Jakarta Pusat, kami juga menemukan stiker tanpa catatan data pemilih dan tanggal pencoklitan," ujar dia.

Selain itu, ditemukan juga di perumahan Kelapa Gading yang tidak diberikan stiker sebagai tanda sudah terdata coklit.

"Di Menteng, yang tidak mau ditempel stiker coklit alasannya karena (mementingkan) estetika rumah," tutur Faiz.

Selain itu, petugas juga menemukan data orang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak dicoret dari daftar pemilih.

"Ada di TPS 46, Kelurahan Semper Barat, TPS 19 Kelurahan Kelapa Gading Barat dengan alasan tidak ada surat kematian," sambung dia.

Faiz menilai, meski dengan alasan itu, sejatinya KPU DKI Jakarta tetap harus mencoret daftar nama orang yang telah tiada sebagai pemilih.

"Temuan nanti akan kami sampaikan ke KPU, sebagai laporan hasil pemantauan pertahapan," imbuh dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengaku belum mendapatkan laporan temuan dari KIPP.

Diketahui, KPU DKI Jakarta selesai melakukan proses coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Proses coklit di DKI Jakarta per hari ini pukul 16.00 WIB, sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 TPS (tempat pemungutan suara) se-Jakarta," ujar Fahmi dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Fahmi pun berterima kasih ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang telah melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga sejak 24 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data untuk Pilkada 2024 hingga Rabu (24/7/2024) pukul 12.00 WIB, sudah 99,89 persen.

Adapun hari ini merupakan hari terakhir proses coklit di masing-masing kecamatan level RT/RW sejak 24 Juni 2024 lalu.

"Per hari ini pukul 12.00 WIB berdasarkan data yang kami himpun dari Republik Indonesia yang diperoleh dari aplikasi e-coklit, sudah terdata 99,89 persen sudah selesai dicoklit," kata Betty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Di sisi lain Betty menuturkan, masih ada sejumlah daerah yang masih menggunakan coklit manual tanpa bantuan e-coklit.

E-coklit merupakan alat bantu yang akan menunjang kemudahan kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

"Data itu kita tunggu diinput oleh teman-teman ketika memiliki jaringan internet di seluruh indonesia. Jadi yang ingin saya katakan secara garis besar, coklit berjalan lancar, sangat lancar untuk kondisi di seluruh Indonesia. Ada dinamika yang terjadi, Insya Allah dapat diselesaikan," jelasnya.

Betty mengungkapkan, khusus untuk DKI Jakarta, jumlah yang sudah tercoklit mencapai 8.315.669. Dia bilang, data pemilih di DKI Jakarta sudah tercoklit 100 persen.

"Sudah semua tercoklit untuk DKI Jakarta. Tentu ada pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat yang kemudian di-update oleh teman-teman KPU DKI Jakarta. Kita tunggu sampai pukul 24.00 untuk seluruh Indonesia," ucap Betty.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengimbau warga Jakarta segera mengecek untuk memastikan namanya sudah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 atau belum.

Pengecekan bisa dilakukan melalui laman/website dptonline.kpu.go.id dengan meng-input Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Jika belum terdaftar, warga Jakarta bisa melaporkannya pada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di setiap kelurahan dan kecamatan.

"Segera menghubungi petugas kami di lapangan untuk mengecek namanya jika belum terdaftar daftar pemilih," imbau Wahyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, coklit ini dilakukan sesuai dengan alamat Presiden Jokowi di Jakarta.

"Masih di sini (Jakarta) dan memenuhi syarat, itu akan kami daftarkan sebagai pemilih sesuai dengan alamat Bapak yang ada di sini (Jakarta)," kata Betty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Sesuai yang ada di sini, salah satu di antaranya atau dua-duanya boleh," imbuh Betty.

Sebagai informasi, coklit ini akan diselenggarakan penyelenggara Pemilu selama satu bulan di masing-masing kecamatan level RT/RW mulai 24 Juni sampai 24 Juli 2024.

KPU sendiri sudah memulai simulasi e-coklit data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Juni 2024 lalu.

E-coklit merupakan alat bantu yang akan menunjang kemudahan kerja pantarlih.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kadiv Datin KPU Kota Tangerang Mora Sona Marpaung membenarkan adanya praktik joki oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

"Berkaitan dengan temuan yang diduga ada yang melakukan joki oleh Pantarlih, sudah kita telusuri dan sudah kita konfirmasi ke PPK," ujar Mora Sona Marpaung saat ditemui di Kantor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (22/7/2024).

Atas temuan tersebut, KPU Kota Tangerang langsung memberhentikan pantarlih tersebut, tepatnya pada 25 Juni 2024.

"Ternyata benar di tanggal 25 Juni itu ada pantarlih di salah satu kecamatan di Kota Tangerang menggunakan joki," kata dia.

"Setelah kita lihat fakta dan ternyata benar. Langsung kita lakukan pemutihan oleh PAW," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hingga mencapai 99,80 persen data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Sampai hari ini, 22 Juli 2024, tiga hari jelang berakhirnya coklit, kami sudah menyelesaikan sebanyak 99,80 persen dari keseluruhan data yang kami terima, sebanyak 8.315.669 pemilih," ucap Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat ditemui di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Fahmi mengatakan, tiga kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan 100 persen coklit pemilih ada di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

"KPU Kota Jakarta Timur sudah 100 persen, KPU Kepulauan Seribu juga sudah 100 persen," ucapnya.

Kini, tersisa Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara yang belum menyelesaikan keseluruhan coklit pemilih.

"Tinggal sedikit lagi untuk kemudian bisa menyelesaikan proses coklit sampai 24 Juli mendatang," ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menurunkan 29.315 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk mencoklit data pemilih Pilkada 2024.

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang berhak memberikan suara.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir.

Tugas Pantarlih Pilkada 2024 terdapat dalam Pasal 49 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, yang mencakup:

• Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.
• Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
• Setiap Pantarlih melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada PPS.