Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran pinjamangadai meningkat seiring kondisi melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi daya beli masyarakat yang turun, juga dibarengi dengan badai PHK di industri padat karya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan ketika masyarakat kehilangan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan sementara kebutuhan yang tetap bahkan meningkat, maka masyarakat akan mencari pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Orang yang memiliki inklusi keuangan yang baik, mereka akan meminjam ke perbankan. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan perbankan? Mereka akan lari ke pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pergadaian," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Huda mengatakan pertumbuhan pembiayaan pergadaian juga tidak lepas dari faktor perusahaan gadai swasta yang menjamur. Data OJK mencatat per Agustus 2024 terdapat 177 perusahaan pergadaian, di mana 176 di antaranya merupakan perusahaan swasata.

"Ya pasti mereka lebih mudah untuk pinjam dari perusahaan gadai dibandingkan dari perbankan. Dan itu merupakan satu fenomena yang terjadi apabila ekonomi domestik kita sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK secara besar-besaran, adanya deflasi, cukup membuat masyarakat mencari pendanaan alternatif," pungkasnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan kinerja pergadaian yang signifikan sedikit banyak berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang kurang stabil saat ini.

"Dalam kondisi ekonomi yang lesu, di mana daya beli masyarakat menurun dan tren PHK meningkat, masyarakat seringkali membutuhkan akses cepat ke dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak," kata Yusuf.

Menurutnya, faktor paling signifikan adalah penurunan daya beli, yang terlihat dari deflasi lima bulan berturut-turut, serta tren PHK di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

"Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya belinya menurun, mereka lebih cenderung menggunakan layanan pergadaian sebagai sumber dana darurat," pungkasnya.

Tidak Efektif Dongkrak Daya Beli

Dengan situasi ekonomi yang lesu ini, Huda mengatakan dalam jangka pendek memang pendanaan dari gadai memiliki efek yang signifikan untuk mendongkrak daya beli.

"Namun dalam jangka menengah dan panjang tentu mereka harus berpenghasilan kembali atau mengalami peningkatan pendapatan. Maka saya rasa memang tugas pemerintah adalah memberikan stimulus dalam hal kenaikan pendapatan yang sesuai. Minimal dari pertumbuhan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi," tegas Huda.

Senada, Yusuf mengatakan dampak jangka panjang dari fenomena ini sebenarnya kurang mendukung pemulihan daya beli secara berkelanjutan. Ketergantungan pada pergadaian atau pinjaman berbasis jaminan ini menuruntya hanya memberikan solusi sementara untuk masalah likuiditas pribadi, tanpa memperbaiki solusi komprehensif pada kondisi ekonomi dasar masyarakat.

Meskipun pergadaian memberikan akses cepat ke dana, menurutnya masyarakat masih dihadapkan pada keharusan menebus barang yang digadaikan, sehingga dana yang diperoleh tidak berfungsi sebagai penguatan daya beli yang berkelanjutan.

"Selain itu, ketergantungan pada pinjaman berbasis jaminan berisiko menciptakan siklus utang. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terus mengandalkan pinjaman berbasis jaminan sulit berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi karena pendapatan mereka terserap dalam siklus pembiayaan darurat," kata Yusuf.

Dengan begitu, dia menilai solusi jangka panjang dari penurunan daya beli saat ini adalah mendorong perbaikan ekonomi yang mendasar dan menyediakan akses ke sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pandangannya terkait denganpenurunan daya beli masyarakat yang bisa berdampak ke industri asuransi umum.

IFG Progress mengungkap dampak penurunan daya beli lebih berimbas kepada industri asuransi umum ketimbang asuransi jiwa. Terlebih Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman melihat bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

Terkait hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya selalu memonitor pertumbuhan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Asuransi umum itu tumbuh double digit, artinya masih tumbuh. Asuransi jiwa karena terkoreksi oleh program-program yang berisiko, itu masih terkonsolidasi dan sudah pada positif," kata Ogi ditemui usai konferensi pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Dengan demikian, Ogi menegaskan bahwa saat ini dampaknya terhadap asuransi umum belum terlihat. Terlebih pertumbuhan premi asuransi umum masih baik.

"Kami tunggu saja nanti dampaknya," katanya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp57,91 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 18,4% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni Rp48,9 triliun pada semester I/2023.

Pendapatan premi industri asuransi umum ditopang oleh tiga lini bisnis yakni properti, kendaraan, dan kredit. Adapun asuransi properti pendapatan preminya mencapai sebanyak Rp16,66 triliun yang mana naik 32,8% (YoY) dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun.

Kemudian asuransi kredit yang preminya mencapai Rp10,58 triliun, yang mana naik 26% dari sebelumnya Rp8,4 triliun.Sementara asuransi kendaraan, preminya mencapai sebanyak Rp10,03 triliun yang mana naik 2% yoy apabila dibandingkan dengan Rp9,84 triliun pada semester I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA — IFG Progress, sebuah lembaga wadah pemikir yang didirikan oleh Indonesia Financial Group (IFG) mengkaji dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menjelaskan segmentasi masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi sumber utama bagi penggerak perekonomian.

Dia menghitung setiap penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah, berdampak negatif pada beragam variabel ekonomi di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas negatif pada lini bisnis asuransi.

"Jadi penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%—5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," kata Ibrahim di acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dari hitungannya, untuk penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 39%—49% penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang berimbas pada penurunan sekitar 5%—6% pada asuransi properti.

Penurunan daya beli juga berdampak sebesar 65%—81% penjualan kendaraan bermotor yang berimbas sebesar 6%—7% terhadap asuransi kendaraan bermotor. Dampak lainnya adalah sebesar 2%—3% bagi populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang membawa dampak sebesar 12%—15% asuransi kecelakaan pribadi.

Terakhir, penurunan daya beli masyarkat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

"Kenapa [berdampak ke asuransi umum] karena kelas menengah jadi penggerak dasar mediator variabelnya, karena kelas menengah sebagai mediator pembeli KPR, kendaraan bermotor. Jadi dampaknya lebih kelihatan di asuransi umum dari asurnasi jiwa," kata Ibrahim.

Dibandingkan dengan dampak yang dirasakan asuransi jiwa, Ibrahim memaparkan untuk penurunan daya beli masyarakat kelas menengah 4%—5% hanya berdampak negatif kepada konsumsi sebesar 0,99%—1,24%. Hal itu dapat membawa dampak negatif pada asuransi jiwa sebesar 0,33%—0,41%.

"Ternyata asuransi jiwa, itu memang sangat terklaster masyarakat dengan tier pendapatan tinggi karena preminya juga mahal. Jadi asuransi jiwa ini lebih terklaster ke segmen pendapatan atas, 20%—30% teratas," kata Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli masyarakat tercermin dalam pembiayaan multifinance untuk sektor usaha mikro dan kecil pada Agustus 2024 ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan.

Pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp64,03 triliun, turun 1% (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp64,68 triliun pada Agustus 2023. Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp51,08 triliun, juga turun 3,94% (YoY) dibanding Rp53,18 triliun pada Agustus 2023.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat pola dari penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil semakin melambat dibandingkan dengan tahun lalu.

"Terlebih usaha mikro yang sudah mengelami pertumbuhan penyaluran pembiayaan minus mulai dari Maret 2024. Paling parah di bulan Juni 2024 yang minus hingga 19,6%. Sedangkan usaha kecil saya rasa masih bisa dibilang oke karena baru Februari dan Agustus 2024 yang pertumbuhan pembiayaan minus," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Dengan situasi ekonomi seperti saat ini, Huda menilai perusahaan pembiayaan akan sangat selektif dalam mengucur dana ke segmen mikro kecil. Dengan kondisi daya beli lesu, menurutnya segmen usaha mikro punya risiko tinggi. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan akan berpikir dua kali ketika memberikan pembiayaan ke usaha mikro.

Benar saja, berdasarkan data pembiayaan kepada segmen usaha menengah justru melejit saat segmen mikro dan kecil kompak mengecil. Pembiayaan ke sektor usaha menengah mengalami penguatan secara tahunan, yakni per Agustus 2024 sebesar Rp67,01 triliun tumbuh 36,04% (YoY) dibanding Rp49,25 triliun Agustus 2023. Ini membuat pembiayaan usaha menengah merangsek ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan sektor usaha besar.

"Bagi usaha menengah yang memang tumbuh ekspansif, saya rasa ini sangat terkait dengan pola penyaluran perusahaan pembiayaan. Tahun 2023, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah tumbuh minimal. Namun, memasuki Desember 2023 hingga saat ini, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah cukup eksponensial," terang Huda.

Dengan faktor perusahaan pembiayaan makin ketat mendanai sektor usaha mikro kecil karena daya beli turun, plus kebutuhan pembiayaan yang terus naik, Huda menerawang tren pertumbuhan ke sektor usaha menengah akan terus naik.

"Saya melihat kebutuhan pendanaan kian tinggi menyusul memburukanya perekonomian. Mereka butuh mungkin bukan buat ekspansi, tetapi untuk bisa bertahan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka," kata dia.

"Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, deflasi selama lima bulan berturut-turut ini tidak serta-merta disimpulkan ada penurunan daya beli masyarakat.

Namun deflasi kali ini diiringi dengan meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2022 hingga Agustus 2024 dan penurunan rasio disposible income terhadap PDB nasional dalam 10 tahun terakhir sehingga memang ada penurunan daya beli masyarakat.

"Memang terdapat tren penurunan daya beli khususnya kelas menengah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini tidak normal.

Sebab dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, seharusnya Indonesia mencatatkan inflasi.

"Deflasi lima bulan berturut-turut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal itu tidak terjadi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

"Biasanya ya inflasi. Tapi yang terjadi malah bukan hanya inflasi yang rendah tapi malah deflasi dan lima bulan berturut-turut, ini menyerupai kondisi krisis," imbuhnya.

Menurutnya, deflasi ini merupakan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat dibanding sebelum pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, saat pandemi Covid-19 banyak pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaannya tapi sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan baru.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah, terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka," kata dia.

"Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, deflasi selama lima bulan berturut-turut ini tidak serta-merta disimpulkan ada penurunan daya beli masyarakat.

Namun deflasi kali ini diiringi dengan meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2022 hingga Agustus 2024 dan penurunan rasio disposible income terhadap PDB nasional dalam 10 tahun terakhir sehingga memang ada penurunan daya beli masyarakat.

"Memang terdapat tren penurunan daya beli khususnya kelas menengah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini tidak normal.

Sebab dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, seharusnya Indonesia mencatatkan inflasi.

"Deflasi lima bulan berturut-turut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal itu tidak terjadi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

"Biasanya ya inflasi. Tapi yang terjadi malah bukan hanya inflasi yang rendah tapi malah deflasi dan lima bulan berturut-turut, ini menyerupai kondisi krisis," imbuhnya.

Menurutnya, deflasi ini merupakan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat dibanding sebelum pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, saat pandemi Covid-19 banyak pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaannya tapi sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan baru.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah, terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara terkait adanya anggapan penurunan daya beli masyarakat seiring dengan kelanjutan tren deflasi Indonesia selama lima bulan beruntun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat masih ada dalam level yang stabil. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator seperti indeks keyakinan konsumen, kepercayaan konsumen, hingga dari sisi retail.

"Kita melihat dari beberapa indikator seperti keyakinan konsumen, kepercayaan [konsumen], ritel, atau Indeks purchasing mereka masih ada di level yang stabil dan tinggi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Mengutip data Bank Indonesia (BI), Indeks keyakinan konsumen (IKK) Agustus 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan perolehan 123,4 pada Juli 2024.

Dia melanjutkan, jika melihat persepsi penurunan daya beli dari kelas menengah (middle class), maka tren pada kelompok tersebut yang harus dikaji lebih lanjut.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini memang ada sebagian masyarakat kelas menengah yang turun ke kelompok rentan. Di sisi lain, dia juga menyebut ada sebagian masyarakat kelompok miskin yang naik kelas dan masuk ke kategori aspiring middle class.

Dia mengatakan, penurunan masyarakat kelas menengah umumnya dipicu oleh inflasi. Sri Mulyani memaparkan, inflasi yang tinggi akan turut menaikkan garis kemiskinan, sehingga kelompok tersebut bisa secara tiba-tiba jatuh dan termasuk dalam kategori miskin.

Ke depannya, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk mencari peluang serapan tenaga kerja pada sektor-sektor potensial.

Sri Mulyani menuturkan, dalam transformasi ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, aliran investasi asing atau foreign direct investment (FDI) kebanyakan masuk pada sektor-sektor hilirisasi. Sehingga, area lapangan kerja yang terbuka akan berbeda dengan sektor labor intensive seperti alas kaki, tekstil, garment, dan lainnya.

"Selain itu, saat ini juga muncul kesempatan kerja baru di sektor digital. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan juga memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 dinilai tetap rendah dan stabil seiring dengan masih berlangsungnya musim panen beberapa komoditas di sejumlah daerah sentra produksi.

Secara tahunan, inflasi pada September 2024 tercatat sebesar 1,84% (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan berbagai langkah yang diambil pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan.

Sejumlah upaya yang dilakukan diantaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah.

Sementara secara bulanan, deflasi pada September 2024 terjadi karena penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile food/VF) yang mengalami deflasi sebesar 1,34% (month to month/MtM) dan penurunan pada komponen harga diatur pemerintah, terutama penurunan harga BBM.

"Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat didorong oleh masih berlangsungnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi," kata Haryo melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Adapun, Haryo mengatakan, komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,16% (MtM) atau 2,09% (YoY).

Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi bubuk seiring meningkatnya harga kopi dunia dan biaya akademi atau perguruan tinggi karena masih berlangsungnya tahun ajaran baru.

Kenaikan inflasi inti juga, imbuhnya, sejalan dengan tren peningkatan belanja masyarakat sebagaimana laporan Perkembangan Belanja Masyarakat Terkini oleh Bank Mandiri pada September 2024.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat yang mendukung momentum pertumbuhan ekonomi," jelas Haryo.

Di sisi lain, komponen harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mengalami deflasi sebesar 0,04% (MtM) atau inflasi sebesar 1,40% (YoY), terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas bensin.

Namun demikian, inflasi AP masih tertahan karena komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dan angkutan udara.

Haryo menambahkan, pemerintah akan terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi dan pertanian.

"Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang saat ini menjadi sorotan.

Dia mengatakan perekonomian nasional selama satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan penguatan meski dibayangi ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik.

Penguatan tersebut terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 5% dan laju inflasi yang terkendali.

“Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem pada 2014 sekitar 6,18% menjadi sebesar 0,83% pada 2024,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan tersebut kata dia salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

"Insentif diberikan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah," jelasnya.

Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah adalah subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

Ke depan, dia mengatakan sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan Pemerintah mulai darihydropower, pengembangan lanjutan darigeothermal, hingga pengembangan solar panel.

"Digitalisasi juga menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga US$300 miliar," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Deretan emiten peritel seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) hingga PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) mencatatkan kinerja saham yang moncer pada September 2024. Meski begitu, emiten peritel dihadapkan pada situasi lesunya daya beli masyarakat.

Berdasarkan data RTI Business, harga saham MAPI melejit 10,63% pada perdagangan hari ini, Selasa (10/9/2024) ditutup di level Rp1.665 per lembar. Harga saham MAPI juga melejit 11% dalam sepekan dan 15,22% dalam sebulan perdagangan.

Anak usaha MAPI, yakni PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) pun mencatatkan peningkatan harga saham 7,51% ke level Rp930. Dalam sebulan perdagangan harga saham MAPA naik 11,38%.

PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) mencatatkan peningkatan harga saham 5,24% ke level Rp442. Harga saham pengelola rantai gerai Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 3,05% ke level Rp3.040.

Lalu, harga saham PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) naik 0,47% pada perdagangan hari ini. Sementara, saham PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) naik 0,31%.

Selain itu, harga saham ACES melejit 4% ke level Rp780 pada perdagangan hari ini. Harga saham ACES pun naik 8,33% dalam sepekan dan naik 5,41% dalam sebulan.

Meski saham emiten ritel melejit, terdapat kekhawatiran akan melemahnya daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data deflasi terjadi tiga bulan beruntun. Pada Juli 2024 deflasi -0,18%, Juni 2024 -0,08%, dan Mei 2024 deflasi -0,03%.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan meski daya beli lemah, namun ritel sales index masih stabil diiringi harapan pasar terhadap kinerja sektor ritel.

"Ritel sales index masih baik. Jadi masih optimistis akan prospek ritel di Tanah Air. Sektor ritel pun akan kuat dan resilien di tengah tantangan deflasi," ujarnya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Tim Riset Samuel Sekuritas memproyeksikan kinerja yang kuat dari emiten peritel pada paruh kedua tahun ini, didorong oleh permintaan yang kuat dari segmen menengah ke atas.

Selain itu, ada dorongan bantuan pemerintah pada semester II/2024 yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan dari segmen kelas bawah.

Namun, ada tantangan dari potensi pengenaan pajak impor sebesar 200% pada produk-produk China. Kondisi tersebut diperkirakan dapat merugikan para peritel dengan paparan tinggi terhadap inventaris China, termasuk ACES dan MAPI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.