JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 10 nama calon dewan pengawas (dewas) KPK yang lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan.

Seleksi wawancara calon dewas berlangsung pada 19-20 September 2024.

Pada Selasa (1/10/2024) siang, Pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Sekitar pukul 12.30 tadi (kami) diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Ateh menambahkan, Presiden Jokowi meminta Pansel untuk menginformasikan kepada publik mengenai nama-nama calon yang lolos. "Sekaligus menyampaikan 10 calon pimpinan dan 10 calon dewas KPK melalui website seperti biasa," ucapnya.

Setelah penyerahan, 10 nama dewas tersebut akan dikonsultasikan kepada DPR RI.

Presiden Jokowi memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk melakukan konsultasi. "Dikonsultasikan aja ke DPR. Yang milih 5 Pak Presiden," jelas Ateh.

Kriteria Pemilihan Calon Dewan Pengawas

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengungkapkan, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas menjadi tiga kriteria utama dalam pemilihan 10 calon pimpinan dan 10 calon dewan pengawas yang lolos tes wawancara dan kesehatan.

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.

Arief juga menyebutkan bahwa para pebisnis diundang untuk memberikan pandangan sebagai bagian dari upaya Pansel dalam menampung aspirasi.

"Jadi reputasi dan kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," katanya.

Pansel KPK juga melakukan seleksi dan meneliti rekam jejak calon dewas dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menilai rekam jejak.

Nama-nama tersebut dilihat dari berbagai variabel komprehensif, tidak hanya satu hingga dua variabel maupun perspektif

"Dan juga banyak data-data yang tidak dibuka ke publik yang kami dapatkan, sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada Pak Presiden, dan Alhamdulillah Pak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut Ke DPR," jelas Arief.

Berikut ini 10 nama calon dewas KPK yang sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi

1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisea Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dilansir dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum Jokowi melalukan kunjungan kerja (kuker) ke beberapa daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) 2019-2024 Harjono kembali mendaftar untuk menjadi calon anggota Dewas KPK pada periode 2024-2029.

Harjono kembali mencalonkan diri karena ingin kembali berkontribusi untuk memperbaiki KPK.

"Selama saya masih bisa melakukan suatu perbaikan, maka saya lakukan. Untuk hasil tes seperti apa, enggak tahu, lolos atau tidak kan lebih urusan di situ (Pansel),” ujar Harjono seusai tes tertulis seleksi calon anggota Dewas KPK di kawasan Cilandak, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Harjono mengatakan, Dewas KPK semestinya terlibat aktif mencegah terjadinya pelanggaran etik di lingkungan KPK, caranya dengan menyosialisasikan kode etik yang telah dibuat.

Menurut dia, dengan cara seperti itu, Dewas KPK tidak hanya menjalankan tugasnya ketika menemukan adanya indikasi pelanggaran.

“Kita Dewas seharusnya juga punya andil di dalam kode etik itu, tidak hanya mencegat seperti polisi lalu lintas di perempatan. Tapi sosialisasi juga perlu,” kata dia.

Untuk diketahui, sebanyak 229 orang capim KPK dan 142 calon anggota Dewas KPK yang menjalani tes tertulis pada Rabu hari ini.

Terdapat 7 orang capim KPK dan 4 calon anggota Dewas KPK yang dinyatakan gugur karena tidak hadir pada tahapan tes tertulis pada Rabu hari ini.

Hasil tes tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

Jakarta: Kuasa hukum anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, Johanes Tobing, menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Penyidik Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

Johanes menilai Dewas KPK melakukan kekeliruan. Kubu PDIP menilai penggeledahan yang dilakukan oleh Rossa tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Faktanya tidak demikian. Ada satu hal bahwa kami tentu mengawal KPK ini dalam SOP yang diatur secara di KUHAP, bahwa yang namanya penyitaan dan penggeledahan itu harus izin ketua pengadilan setempat,” ucap Johanes.
Menurut Johanes, salah satu kesalahan Rossa ada pada surat tugasnya. Kubu Donny ngotot penggeledahan yang dilakukan tidak didasari asas profesionalitas.

“Nah jadi cukup jelas suratnya bahwa memang ini yang kita protes keras, jadi artinya tindakan yang tidak profesional itu yang dilakukan oleh saudara Rossa itu itu yang juga hari ini kita protes keras,” kata Johanes.

Donny merupakan salah satu pihak yang dicegah penyidik KPK ke luar negeri dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Sejumlah ponsel milikinya diambil penyidik saat melakukan penggeledahan, beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

Istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)

Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ikut mengomentari 382 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cawas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kurnia mengungkapkan bahwa panitia seleksi (pansel) harus melakukan proses seleksi secara adil, tidak memandang dari mana latar belakang pendaftar, entah itu masyarakat sipil atau aparat penegak hukum (APH).

"ICW melihat ada banyak aparat penegak hukum yang mendaftar, kami mengingatkan kepada pansel untuk tidak memberikan karpet merah, tidak memberikan perlakuan khusus kepada APH, pandanglah mereka sama dengan kandidat lain," kata Kurnia dalam tayangan Metro TV, Jumat, 26 Juli 2024.

Selain itu, pansel juga harus memperhatikan rekam jejak dari para penegak hukum yang mendaftar. Kurnia berharap agar kejadian pada 2019 tidak terulang kembali, yakni mantan ketua KPK, Firli Bahuri, yang sudah tersandung kasus etik tetapi terpilih dan bahkan menjadi ketua KPK.
“Pansel harus benar-benar memperhatikan rekam sejak dari mereka (APH), rekam jejak hukum, maupun etik, jangan sampai sama dengan praktik 2019 lalu, yang mana menghasilkan komisioner yang bermasalah, seperti mantan Ketua KPK, Firli Bahuri," papar Kurnia.

Ada 382 nama yang lolos tahap administrasi capim dan cawas KPK. Kurnia menyebut pansel juga harus transparan untuk menyampaikan kriteria mereka yang lolos dan tidak.

"Untuk memastikan kerja Pansel transparan dan akuntabel, Pansel harus menjelaskan bagaimana orang-orang yang juga dianggap kredibel, berintegritas, ternyata tidak lolos dalam proses seleksi administrasi," jelas dia.

(LDS)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ada empat jenderal polisi yang ikut seleksi calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mabes Polri memberikan sejumlah nama dalam hal ini melalui seleksi dan memenuhi persyaratan,” kata Trunoyudo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Nama-nama Capim dan Dewas KPK tersebut yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Komisaris Jenderal Setyo Budiyanto, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komisaris Jenderal Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Inspektur Jenderal Didik Agung Widjanarko. Lantas, berapa harta kekayaannya empat calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tersebut?

Setyo Budiyanto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), kekayaan Setyo mencapai Rp 9.611.000.000 per 1 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 7.600.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 946.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 360.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 705.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Setyo mengaku memiliki tiga bidang tanah dan bangunan seluas 135 hingga 2.219 meter persegi di Bogor, Tangerang Selatan, dan Makassar. Dia juga mempunyai empat unit kendaraan meliputi Sepeda RB (2020), motor Piaggio Vespa (2016), Trek RB (2012), dan mobil Toyota LX (2012).

Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

Sementara itu, total harta Ridwan per 30 April 2024 sebesar Rp 10.205.458.272. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 7.000.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 425.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 105.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 2.675.458.272.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Ridwan mempunyai dua bidang tanah dan bangunan dengan luas berkisar antara 250 hingga 254 meter persegi. Dua aset properti itu terletak di Tangerang Selatan dan Semarang. Dia juga mengisi garasi rumahnya dengan dua unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu Toyota Harrier (2010) dan Honda CRV (2014).

Djoko Poerwanto

Kemudian, jumlah harta Djoko berada di angka Rp 926.000.000 per 6 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 480.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 225.000.000.

- Harta bergerak lainnya: -

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 221.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Berdasarkan LHKPN periode terakhir yang dilaporkan kepada KPK, Djoko menyebut hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Tasikmalaya dengan luas 266 hingga 456 meter persegi. Dia juga mempunyai mobil Honda CRV (2016) dan Yamaha NMAX (2015).

Didik Agung Widjanarko

Adapun total kekayaan Didik mencapai Rp 3.280.100.000 pada 19 Januari 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 2.170.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 532.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 15.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 621.500.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: Rp 58.400.000.

Aset properti yang dimiliki Didik berada di Surabaya dan Pasuruan dengan luas 170 hingga 243 meter persegi. Dia juga mengoleksi tiga unit kendaraan bermotor, meliputi mobil Mitsubishi Pajero Sport (2021), motor Vespa (2022), dan Yamaha BU 9 (2017).

MELYNDA DWI PUSPITA

JAKARTA, investor.id – Pendaftaran seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan berakhir hari ini, Senin (15/7/2024). Berdasarkan catatan, sudah ada ratusan orang yang mendaftar seleksi kali ini.

“Registrasi 830 (orang). Pimpinan 253 (orang). Dewas 171 (orang). Pendaftar posisi sore ini (15/7) pukul 15.45,” kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Yusuf Ateh, Senin (15/7/2024).

Di antara nama-nama yang telah terdaftar tersebut, ada nama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron secara resmi sudah menyampaikan mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Dia menegaskan langkahnya ini sebagai bentuk komitmen dirinya untuk terus memberantas korupsi.

“Bahwa dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya turut serta mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Ini adalah bagian dari komitmen saya untuk terus memberantas korupsi,” kata Ghufron, Senin (15/7/2024).

Ghufron juga mendorong insan terbaik bangsa Indonesia untuk turut serta mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Dia meyakini semakin banyak peserta maka semakin banyak pilihan, sehingga akan terpilih nantinya sosok-sosok terbaik yang akan memimpin KPK untuk waktu mendatang.

“Sekali lagi kami mengundang kepada semuanya baik internal ataupun eksternal KPK, baik dari penegak hukum, akademisi, NGO, CSO, maupun masyarakat lain yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk turut serta menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK periode 2024-2029 ini,” ujar Ghufron.

Ghufron memandang pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui perkataan saja. Dia menekankan pentingnya perbuatan nyata dalam memberantas korupsi.

“Tak cukup memberantas korupsi dengan berkata-kata baik, dengan tulisan-tulisan baik. Seribu tulisan baik, seribu kata-kata baik masih kalah dengan satu perbuatan baik dalam pemberantasan korupsi,” ujar Ghufron.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News