Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto mengaku merupakan wewenang penuh bagi presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto untuk kembali menunjuknya mengisi kursi di pemerintahan.

Termasuk menjadi bagian dari Watimpres, kata Wiranto, hal tersebut merupakan hak prerogatif penuh dari Menteri Pertahanan (Menhan) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Itu gabisa dijawab, lebih baik bertanya ke pak Prabowo,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, Wiranto bersama sejumlah perwakilan Watimpres menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (14/10/2024).

Dia mengaku selain melakukan sesi foto bersama menjelang berakhirnya masa tugas Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Negara.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada anggota wantimpres yang sudah 5 tahun mengabdi pada negeri yang kita cintai ini, dengan berbagai upaya yang sudah disampaikan beliau [Jokowi],” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Wiranto melanjutkan bahwa lembaganya juga menyerahkan buku kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut terkait dengan kiprah dan kinerjanya selama memimpin Negara di periode keduanya.

Dalam buku itu, kata Wiranto, berisikan berbagai rangkuman nasehat dewan pertimbangan presiden dan harapan yang disampaikan kepada Jokowi setelah memasuki masa purnabakti mendatang.

“Kami juga mengharapkan beliau walaupun sudah lepas dari jabatan presiden dikarunai kesehatan dan kembali ke solo dengan selamat serta tetap bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini, ya intinya silaturahim sebagai orang timur kita sudah menyelesaikan berbagai visi misi yang diemban oleh kami,” pungkas Wiranto.

MENJELANG 20 Oktober 2024, DPR begitu produktif mengubah undang-undang. UU Kementerian Negara direvisi. UU TNI direvisi. UU Polri direvisi. Dan, terakhir UU Dewan Pertimbangan Presiden juga akan direvisi.

Wantimpres kabarnya akan diubah menjadi semacam Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pada masa Orde Baru.

Perubahan itu terkesan mendadak, termasuk revisi UU Wantimpres yang tidak ada dalam program legislasi nasional.

Dikutip BBC pada Selasa (9/7/2024), Badan Legislatif DPR memutuskan membawa rancangan undang-undang (RUU) Perubahan UU Wantimpres tersebut ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR setelah disepakati sembilan fraksi di rapat pleno. Penyusunan RUU dilakukan dalam waktu satu hari saja.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas seperti dikutip BBC mengatakan, revisi UU Wantimpres paling tidak memuat tiga perubahan.

Nomenklatur diubah dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Tidak ada batasan jumlah anggota DPA dan anggota DPA adalah pejabat negara.

Tidak diketahui apa latar belakang gagasan mengembalikan Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung pada era Orde Baru.

Tidak juga diketahui apakah ada naskah akademis mengapa UU Wantimpres harus diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan yang amat cepat memang memunculkan kekagetan publik.

Namun, jika ditelisik lebih dalam dari setiap revisi UU, ada satu subtansi yang sama. Misal, dalam UU Kementerian Negara. Jumlah menteri yang dibatasi 34 orang akan diserahkan kepada presiden. Tidak ada batasnya.

Dalam revisi UU TNI, jumlah perwira TNI yang bisa dikaryakan di jabatan sipil yang dalam UU TNI dibatasi, akan dilebarkan. TNI dikabarkan boleh berbisnis.

Dan, dalam revisi UU Wantimpres jumlah anggota yang ditulis sembilan menjadi tidak dibatasi. Dari tiga revisi UU itu ada pesan yang sama: menambah pos untuk pejabat negara.

Secara konstitusional, DPR memang berhak mengajukan hak inisiatif mengubah undang-undang. Namun, pertanyaan mendasarnya apa semangat kebatinan perubahan UU kalau bukan hanya untuk membuka pos-pos penting bagi pejabat negara.

Menambah pejabat negara adalah menambah beban anggaran negara. Belum lagi nanti jika UU MD3 diubah dan menambahkan pos wakil ketua DPR di mana setiap fraksi punya wakil di DPR.

Hukum tiada lagi kecuali kepentingan mereka yang berkuasa. Sedang bagi mereka yang lemah, hukum tidak berdaya membela mereka.

Itulah pandangan filsuf Thrasymachus, politik perundang-undang akan ditentukan oleh kekuatan politik.

Itulah yang menjelaskan mengapa RUU Perampasan Aset, yang lebih merupakan kehendak publik untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibiarkan mangkrak di meja pimpinan DPR. Elite politik tak menghendaki hadirnya RUU Perampasan Aset.

Dewan Pertimbangan Agung punya dasar hukum konstitusional. DPA sudah hadir sejak tahun 1945. Pertama kali dibentuk 25 September 1945.

Ketua DPA pertama adalah Margono Djojohadikusumo dengan anggota sebelas orang. Jumlah anggota DPA berubah-ubah. Pernah sebanyak 29 orang. Pernah pula 45 orang.

Dasar konstitusional DPA adalah pasal 16 UUD 1945 sebelum diubah. Dalam pasal 16 ayat 2 dinyatakan (1) Susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang. Lalu (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Sedang dalam bagian penjelasan disebut, Dewan ini sebuah Council of State yang berkewajiban memberi pertimbangan kepada pemerintah.

Perjalanan panjang DPA diakhiri saat reformasi tiba. Dalam pasal 16 perubahan keempat UUD 1945 ditulis, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

Sedang dalam Bab IV soal Dewan Pertimbangan Agung, ditulis “dihapus”. Perubahan konstitusi dengan keterangan dihapus itu membingungkan.

Selanjutnya dibuat UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Ada beberapa poin penting dalam UU Wantimpres.

Pertama, dewan di bawah presiden. Kedua, bertugas memberi pertimbangan, baik diminta maupun tak diminta kepada presiden.

Ketiga, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, tak diboleh menyebarkan isi pertimbangan kepada publik dan keempat berjumlah sembilan orang.

Akibat pasal soal ketertutupan pertimbangan inilah, Wantimpers menjadi tidak jelas peran dan fungsinya di mata publik. Kerjanya menjadi tidak kelihatan.

Publik rasanya penasaran apa pertimbangan Wantimpres saat presiden memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara?

Kini, Wantimpres diketuai Jenderal (Purn) Wiranto. Wiranto adalah Panglima ABRI saat jatuhnya Orde Baru pada 1998. Wiranto tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, sejak Orde Baru, reformasi dan sampai sekarang.

Jumlah sembilan orang ditetapkan undang-undang. Ada politisi, ada ulama, ada pengusaha. Apa itu cukup representatif di tengah kemajemukan Indonesia?

Jadi, boleh saja, desain Wantimpres diubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tak dibatasi. Itu hak politik DPR.

Namun pertanyaannya, apa urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat selain membebani anggaran?

Apakah sekadar ingin membagi kue kekuasaan atau kepentingan apa di balik itu semua, termasuk menormalsasi situasi politik ke arah Orde Baru?

Pertanyaan lainnya adalah mau ditambah jadi berapa orang anggota Dewan Pertimbangan Agung baru?

Dan, bagaimana akuntabilitas dari Dewan Pertimbangan Agung tersebut, agar eksistensi lembaga dan pejabat itu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?

Selayaknya, publik didengar. Bukankah Mahkamah Konstitusi pernah mentitahkan adanya meaningfull participation (partisipasi bermakna) bagi publik dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang.

Jangan sampai publik hanya dibutuhkan saat pemilu dan setelah itu dilupakan.

Oleh: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.

AKHIR-akhir ini muncul gagasan pembentukan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Gagasan ini berawal dari wacana pembentukan Presidensial Club, wadah berkumpulnya para mantan presiden dan wakil presiden, yang fungsinya memberi pertimbangan atau masukan kepada presiden.

Gagasan Presidensial Club disambut baik oleh banyak pihak, termasuk presiden dan wakil presiden terpilih, wakil presiden definitif, hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Bahkan Ketua MPR menggagas untuk memformalkan wadah tersebut dengan membentuk kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diisi oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden.

Gagasan pembentukan DPA terus berkembang. Seorang ahli Hukum Tata Negara menyambut baik pembentukan DPA untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurutnya, tidak ada larangan dalam konstitusi untuk menggunakan kembali penamaan DPA. Gagasan membentuk kembali DPA makin direalisasikan dengan upaya mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Melalui Rapat Paripurna DPR, RUU tersebut telah disetujui menjadi RUU Usul inisiatif DPR. Salah satu aspek yang diatur di dalamnya adalah perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Gagasan perubahan lembaga Wantimpres menjadi DPA masih menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Ahli Hukum Tata Negara lain berpendapat pembentukan DPA baru bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Pembentukan kembali DPA juga dipertanyakan urgensi dan efektivitasnya, mengingat sebelumnya lembaga DPA telah ada, namun dihapus (ditiadakan) dalam sistem ketatanegaraan sejak amandemen UUD 1945 tahun 2002. Secara resmi penghapusan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 tanggal 31 Juli 2003.

Karena itu, kita perlu melihat beberapa pertimbangan atas gagasan pembentukan kembali DPA dalam sisten ketatanegaraan Indonesia.

Pertimbangan historis

Sejak UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, DPA telah diatur di dalam Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16 sebagai lembaga tinggi negara.

Tugasnya adalah wajib memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 16 menegaskan fungsi DPA sebagai Council of State yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah, sebuah penasehat belaka.

Kemudian UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut susunan DPA kepada lagislator untuk ditetapkan dengan UU.

Pada mulanya DPA dibentuk pada 25 September 1945, berdasarkan pengumuman pemerintah, yang beranggotakan sebelas orang.

Kemudian lembaga DPA diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Sepanjang sejarah, kebedaan dan peran DPA pengalami pasang surut, bahkan pernah dianggap tidak mempunyai arti.

Karena itu, pertimbangan perubahan UU DPA bertujuan mencapai daya guna dan hasil guna DPA sebesar-besarnya.

Ketika terjadi perubahan suasana pemerintahan dari pemerintahan era Orde Baru menjadi pemerintahan era Reformasi, gerakan kedaulatan rakyat mengevaluasi kembali sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem kelembagaan negara dan kekuasaannya.

Salah satu lembaga negara yang dievaluasi adalah DPA. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam UUD 1945 perubahan. Salah satu perubahannya adalah aturan DPA dihapus dari ketentuan UUD 1945, yang berarti DPA dihapus dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penghapusan ini dilakukan secara resmi pada 31 Juli 2003, dengan Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2003.

Menurut Kompas.com, pada 12 Februari 2020, penghapusan DPA dari kelembagaan negara Indonesia disebabkan beberapa faktor, salah satunya DPA dianggap tidak efisien.

Catatan sejarah di atas mempertimbangkan DPA tidak diperlukan oleh pemerintahan era reformasi. Keberadaan DPA dianggap tidak mendukung pola efisiensi penyelenggaraan negara di reformasi.

Karena itu, faktor historis ini perlu menjadi pertimbangan pembentukan kembali DPA agar tidak terjadi lagi inefisiensi pada penyelenggaraan Negara.

Perbedaan pola penyelenggaraan pemerintahan

Pada era reformasi telah terjadi perubahan pola penyelenggaraan negara. Beberapa aspek penting perubahannya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, perubahaan kedudukan lembaga negara, dan perubahan pola penugasan kepada presiden.

Ketika Orde Baru dengan UUD 1945 yang belum diamandemen, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara karena merupakan organ penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).

MPR diberi kekuasaan membentuk UUD dan garis-garis besar haluan negara (GBHN). MPR yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

MPR mengangkat presiden, presiden menjadi mandataris MPR, presiden wajib menjalankan putusan-putusan MPR, dan presiden bertanggungjawab kepada MPR.

Atas dasar pola kekuasaan tersebut, MPR menetapkan GBHN, kemudian memerintahkan kepada presiden (sebagai mandataris) untuk menjalankan GBHN dan putusan-putsan MPR, dan pada akhirnya presiden harus mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada MPR.

Untuk mendukung pola penugasan kepada presiden tersebut, Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 16 UUD 1945 mewajibkan DPR untuk mengawasi presiden dan mewajibkan DPA memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden agar mampu menjalankan tugas yang dimandatkan oleh MPR.

Pola di atas berubah sejak amandemen UUD 1945 (era reformasi). MPR tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yang berdampak pada perubahan kedudukannya menjadi lembaga negara yang sejajar dengan presiden dan lembaga negara lainnya.

MPR tidak berwenang lagi menetapkan haluan negara yang harus dilaksanakan oleh presiden, tidak berwenang lagi mengangkat presiden, tidak lagi menjadikan presiden sebagai mandatarisnya, dan tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada MPR.

Presiden diberi wewenang untuk menyusun sendiri tugasnya bersama DPR yang dituangkan ke dalam bentuk UU, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang.

Selanjutnya Pasal 20A UUD 1945 memberi wewenang kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap presiden.

Mengingat hal demikian dan tidak ada lagi tugas yang dimandatkan oleh MPR ke presiden, maka keberadaan lembaga DPA tidak diperlukan lagi.

Apabila presiden memerlukan lembaga yang memberikan pertimbangan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 (setelah amandemen) presiden dapat membentuk Wantimpres.

Hal ini telah diimplementasikan oleh presiden dengan diusulkannya RUU tetang Dewan Pertimbangan Presiden kepada DPR, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa presiden memerlukan nasihat dan pertimbangan, yang kemudian dibentuklah Wantimpres.

Perbedaan pola penyelenggaraan pemerintahan di atas memperlihatkan perlu atau tidaknya lembaga DPA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah diamandemen) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, maka Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk Wantimpres dengan tugas memberi nasihat dan pertimbangan terhadap tugas dan kebijakannya.

Dengan demikian, kebutuhan adanya lembaga yang memberi pertimbangan dan nasihat kepada presiden telah dipenuhi oleh Wantimpres.

Pertimbangan konstitusional

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Indonesia telah menetapkan berbagai jenis hukum tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD 1945 adalah jenis peraturan tertinggi negara, yang disebut hukum dasar negara atau konstitusi negara.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadikan UUD atau konstitusi sebagai dasar pelaksanakan kedaulatan rakyat.

Karena itu jika rakyat (kedaulatan) berkehendak untuk membentuk kembali lembaga DPA, maka perlu mempertimbangkan ketentuan konstitusi.

Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan Wantimpres pada Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Menurut Pasal 4 (1) UUD 1945 kekuasaan pemerintahan negara ada pada presiden, sehingga presiden disebut sebagai Kepala Pemerintahan Negara.

Selanjutnya Pasal 16 Konstitusi memberikan wewenang kepada presiden untuk membentuk Wantimpres apabila diperlukan.

Ini berarti Konstitusi menempatkan Wantimpres sebagai lembaga pemerintah, kedudukannya berada di bawah presiden, keanggotaannya diangkat oleh presiden, dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden.

UUD 1945 tidak mengatur dan menempatkan kedudukan Wantimpres sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Pemikiran yang ingin membentuk kembali DPA dengan kedudukan sejajar dengan presiden adalah pemikiran inkonstitusional, karena melanggar Pasal 16 UUD 1945.

Presiden adalah lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif.

Presiden diberi wewenang membentuk lembaga yang dapat memberi pertimbangan dan nasihatnya, yang disebut Wantimpres, guna mensuksesnya tugas-tugas eksekutifnya.

Karena itu, UUD 1945 menempatkan keberadaan Wantimpres sebagai bagian dari lembaga eksekutif (pemerintah) yang berfungsi ikut mensukseskan tugas eksekutif.

Dalam hal ada pemikiran perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA, maka seharusnya nomenklatur DPA dimaksud tetap sebagai bagian dari lembaga eksekutif, yang kedudukannya berada di bawah presiden, dan bertanggungjawab kepada presiden.

Agar tidak inkonstitusioal, perubahan Wantimpres menjadi DPA dapat dilakukan melalui pemikiran Logemann. Menurut Logemann, pembentukan lembaga negara diatur di dalam Hukum Tata Negara.

Dalam konsteks Indonesia jenis Hukum Tata Negara yang tertinggi adalah UUD 1945, yang berfungsi, antara lain, mengatur pembentukan negara, kekuasaan negara, dan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara.

Karena itu, apabila menginginkan perubahan Wantimpres menjadi DPA yang kedudukannya sejajar dengan presiden, harus diatur dahulu di dalam UUD 1945.

UUD 1945 harus mengatur ketentuan DPA di dalamnya sebagai lembaga negara beserta tugasnya. Konsekuensinya adalah Indonesia harus mengubah UUD 1945 kembali, dengan memasukan ketentuan DPA di dalamnya.

Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pengaturan DPA baru yang kedudukannya sejajar dengan presiden dan lembaga negara lainnya adalah inkonstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebaiknya gagasan perubahan Wantimpres menjadi DPA baru perlu mempertimbangkan beberapa pertimbangan di atas. Hal ini agar pola penyelenggaraan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tertib hukum.

Rakyat dan negara memerlukan pola penyelenggaraan negara seperti itu, mengingat rakyat sangat membutuhkan kinerja negara untuk mewujudkan cita-citanya, yang salah satunya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat.

*Ahli Hukum Tata Negara Universitas Tarumanagara Jakarta

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengaku tidak mempersoalkan adanya perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). JK juga tak melihat adanya upaya menghidupkan orde baru (orba).

"Ah saya kira tidak ada urusan orde baru orde lama, itu tergantung konstitusi," ujar JK ditemui di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

JK menjelaskan perubahan nama ini harus diatur melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Ia pun meminta baik pemerintah dan DPR dapat menaati konstitusi.
"Kita ikut konstitusi. Konstitusi mesti diubah dulu. Konstitusi itu diaturnya UU Wantimpres," ungkapnya.

Baca juga: Bamsoet Ngacir Ditanya DPA Dianggap Menggembalikan Orba

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Wantimpres mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan tetapi tugas pokok dan fungsinya harus jelas.

"Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Secara institusional, kata Agung, perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA wajar karena sebelumnya pernah tercetus dan marak dibahas ketika wacana Presidential Club mengemuka.

Menurut Agung, yang terpenting adalah rencana revisi UU Wantimpres sebaiknya mengutamakan penegasan peran lembaga dan tidak hanya terkesan sebagai ikhtiar bagi-bagi jabatan bagi koalisi pendukung pemerintah.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan supaya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibuat tanpa batasan dinilai buat mengakomodir koalisi pendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu salah satu yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan usulan penambahan jumlah anggota Wantimpres dalam revisi beleid itu harus dilihat dari pandangan politik.

"Koalisi pendukung pemerintah akan sangat besar, setelah Nasdem dan PKB masuk. Presiden baru butuh space untuk menampung mereka," kata Jannus saat dihubungi pada Sabtu (13/7/2024).

Jannus menilai cara memperbesar jumlah anggota Wantimpres sama saja dengan menambah jumlah kementerian buat mengakomodasi jatah bagi koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang bertambah.

"Sementara membuat kabinet menjadi 40 lebih membutuhkan revisi UU. Maka salah satu jalan adalah memperbesar kapasitas kursi lembaga seperti Wantimpres," ucap Jannus.

Akan tetapi, lanjut Jannus, pengaruh Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo mendatang dinilai tak terlampau besar meski jumlah anggotanya ditambah.

"Logikanya, mau dipasang 100 orang pun di dalamnya, posisinya tetap sebagai pemberi pertimbangan, tak lebih, karena wewenang Wantimpres atau DPA (Dewan Pertimbangan Agung) melekat ke institusinya sebagai Wantimpres atau DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan," papar Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ide menempatkan tokoh-tokoh bangsa seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan mendatang dinilai penting sebagai penyeimbang internal pemerintahan mendatang.

Selain itu, usulan itu juga dianggap tepat supaya SBY bisa menyampaikan saran kepada pemerintahan mendatang tetap berada dalam koridor demokrasi.

Wacana itu muncul jauh-jauh hari sebelum rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, saat SBY memerintah dalam 2 periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014, dia mencoba menjadi pemimpin yang demokratis.

Maka dari itu dia menilai tokoh seperti SBY patut dimasukkan sebagai anggota Wantimpres pada pemerintahan mendatang, buat mengingatkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan negara.

"Menurut saya, publik harus mendukung orang seperti SBY untuk duduk di lembaga tersebut, untuk menjadi pemberi 'counternarrative' kepada presiden baru, agar tidak bertindak dan bersikap terlalu jauh di luar rambu-rambu demokrasi yang ada, sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak pihak," kata Jannus saat dihubungi pada Sabtu (13/7/2024).

Jannus mengatakan, masa pemerintahan SBY selama 2 periode membuktikan dia memberi ruang kepada oposisi buat menyampaikan pendapat dan kritik secara konstruktif.

"Pengalaman SBY sepuluh tahun menjalankan pemerintahan secara cukup demokratis akan sangat berarti bagi publik karena berkemungkinan besar akan dijadikan bahan pertimbangan oleh SBY kepada presiden baru nanti," ujar Jannus.

Jannus mengatakan, usul perubahan nama Wantimpres menjadi DPA memperlihatkan Prabowo membutuhkan simbol dukungan politik dari mantan-mantan presiden yang terlembagakan secara legal dalam pemerintahannya mendatang.

Menurut dia, Prabowo sangat membutuhkan dukungan politik secara simbolis buat mengesankan pemerintahannya mendatang kuat secara politik.

Simbol kekuatan itu, kata Jannus, karena pemerintahan terlihat didukung oleh koalisi besar di satu sisi dan mendapat sokongan secara personal oleh mantan-mantan presiden negeri.

"Secara teknis, Prabowo membutuhkan 'dukungan keroyokan' dari SBY dan Jokowi untuk menghadapi kemungkinan resistensi keras dari oposisi, yakni PDIP," ucap Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Jakarta: Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono merespon Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Khususnya dalam perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Mardiono menilai tak ada masalah dalam perubahan tersebut. Karena, disesuikan dengen kebutuhan politik dari pemerintah ke depan.

"Kalau menurut pandangan saya itu sah-sah saja kalau itu menjadi kebutuhan politik nanti dalam mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran," ujar Mardino di Gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat, 12 Juli 2024.
Mardiono menjelaskan perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, tidak bisa dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam suatu kepemimpinan itu tentu memiliki suatu strategi yang berbeda-beda," jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) PPP itu tak sepakat perubahan nama Wantimpres menjadi DPA seperti saat orde baru. Mardiono menegaskan RUU Wantimpres ini menjadi kewenangan penuh pemerintahan ke depan.

"Memang (setiap kepimpinan ada) masanya," kata dia.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Wantimpres mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyoroti perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), jelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Feri menduga ada tujuan terselubung dari Jokowi.

"Kuat dugaan, Presiden Jokowi menghendaki (menjadi) Ketua Dewan Pertimbangan Agung," ujar Feri kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2024.

Feri menegaskan perubahan nomenklatur Wantimpres ini tidak sepatutnya dilakukan. Sebab, akan berdampak buruk pada pemerintahan selanjutnya.
"Untuk presiden terpilih ini juga bahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasanya, dan DPA potensial (memberi) masukan yang lebih mirip pengarahan kepada presiden terpilih," jelasnya.

Selain itu, Feri menyebut perubahan nomenklatur dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) inkonstitusional. Karena, bertabrakan dengan Undang-Undang 1945.

"Ini menyalahi konsep konstitusi kita, di dalam Bab IV UUD 1945 hasil perubahan disebutkan DPA dihapuskan," tandasnya.

Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu revisi yang tertuang tentang perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan wacana perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak bisa dianggap sebagai bagi-bagi jabatan.

"Kalau yang saya dengar dari wacananya ini ubahan dari satu lembaga yang namanya Wantimpres, setahu saya. Ubahan dari Lembaga Wantimpres yang saya pikir enggak bisa juga divonis sebagai satu upaya untuk bagi-bagi jabatan," kata Bendahara Projo Panel Barus di DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Panel mengatakan, revisi UU Wantimpres ini baru sampai pada tahap persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Artinya, proses revisi masih panjang.

Ia pun belum mengetahui lebih lanjut seperti apa fungsi DPA ke depan seusai UU Wantimpres direvisi.

"Kita juga belum melihat seperti apa fungsi DPA ke depan, harus ada yang diubah juga secara UU-nya. Itu kan masih berproses di legislatif. Jadi tidak bisa buru-buru kita vonis bahwa ini a, b, dan z," tuturnya.

Kendati demikian, ia menekankan akan mendukung langkah Presiden Joko Widodo ke depan setelah pensiun, termasuk jika memilih untuk duduk di Dewan Pertimbangan Agung.

Di sisi lain, Projo juga mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin partai politik.

"Kalau kemudian langkah politik yang dipilih Pak Jokowi ke depan pada akhirnya dia akan ada di satu lembaga yang namanya DPA, Projo akan mendukung semua langkah-langkah politik Pak Jokowi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi UU Wantimpres jangan sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pasalnya, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.

“Tapi jangan sampai ada kesan bahwa DPA ini justru ingin mengakomodasi kelompok politik yang jauh lebih besar. Kan itu yang mestinya harus dihindari,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Adi juga mempersoalkan salah satu poin revisi yakni perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

Padahal, DPA sudah dihapus lewat amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Wajar kalau publik melihat sebenarnya belakangan ini perubahan Wantimpres ke DPA ini bagian dari untuk memperbesar koalisi dengan cara merangkum pikiran-pikiran yang dinilai kontributif untuk pemerintahan yang akan datang, tetapi itu tadi kesan bagi-bagi kekuasaan itu harus bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan," ujar Adi.

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Revisi UU Wantimpres) dikhawatirkan akan melanggar ketentuan konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzahm enyebut bahwa gagasan perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak memiliki landasan hukum yang memadai.

Pasalnya, DPA tak lagi tercantum dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara RI (UUD) 1945, sehingga ditempatkan dalam cabang kekuasaan pemerintahan.

“Tentu itu akan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok kekuasaan yang sekarang,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Dia berargumen bahwa DPA akan menjadi sarana bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruh terhadap pemerintahan ketika lengser pada Oktober nanti.

Selain itu, DPA disebutnya juga merupakan pengejawantahan dari gagasan Presidential Cub yang sempat diutarakan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Prabowo kala itu ingin menampung masukan mantan presiden untuk menjalankan pemerintahannya kelak.

“Jadi mereka atau kelompoknya Jokowi ini masih punya ruang melalui DPA untuk mengendalikan, secara bersama mengendalikan pemerintahan ke depan,” jelas Castro.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengkritik revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disetujui oleh DPR.

Castro, sapaan akrabnya, menilai bahwa beleid tersebut hanya bertujuan untuk mengakomodasi koalisi Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Hal ini tercermin dengan kembali munculnya istilah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

“Jadi ini upaya untuk memberikan porsi-porsi kekuasaan kepada orang-orang sekeliling Prabowo, termasuk sebenarnya untuk menggaet [mantan presiden] Megawati dan SBY yang dulu pernah digagas dalam ide presidential club,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Castro menyebut bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung tersebut tak punya landasan cukup dari segi hukum.

Pasalnya, DPA yang identik dengan zaman Orde Baru itu bukan lagi lembaga yang diadopsi di dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara RI (UUD) 1945, sehingga ditempatkan dalam cabang kekuasaan pemerintahan.

“Jadi sebenarnya DPA, yang sekarang namanya Wantimpres adalah lembaga yang berada di bawah kekuasaan presiden,” sambung peneliti Pusat Studi Antikorupsi FH Unmul itu.

Itu sebabnya, dia tidak melihat adanya urgensi dalam penggagasan ulang Dewan Pertimbangan Agung. Castro justru menilai bahwa lembaga tersebut berpotensi tumpang tindih dengan keberadaan presiden.

“Yang ada adalah itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali Orde Baru ddengan konsep Dewan Pertimbangan Agung untuk mengawasi dan mengontrol presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.