IDXChannel- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029 Sultan B Najamudin menemui Dubes Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al Dhaheri.

Awalnya Sultan mengatakan, pertemuan yang diawali dengan makan malam itu, berlangsung hangat dan menggambarkan kedekatan antara Indonesia dengan UAE yang sudah terjalin lama.

"Kita bisa melihat sendiri bagaimana hubungan Indonesia dengan UEA selama paling enggak 5 tahun terakhir ini hubungannya sangat baik, di bawah Presiden Jokowi," kata Sultan usai jamuan makan malam Kerja Sama Sektoral UEA-ASEAN di kediaman Dubes UEA, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan UAE yang telah dijalan selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Investasi, kemudian dan hubungan bilateral juga sangat baik, dan itu yang harus dipertahankan, dengan kepemimpinan nasional yang baru, melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin bukan hanya dilanjutkan ya, tapi ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Abdulla Salem Al Dhaheri mengatakan, pihaknya menyambut baik peluang peningkatan kerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Terlebih, kerja sama dan investasi UEA di Indonesia dilakukan untuk peningkatan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap yang terbaik bagi Indonesia, dan UEA sangat berharap menjadi mitra strategis dalam hal investasi dan kerja sama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

"Semua hal yang kami lakukan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia dan ini yang selalu disampaikan Yang Mulia Sheikh Zayed Al Nahyan Presiden UEA, semua investasi yang dilakukan dengan Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi kami sangat menantikan kerja sama yang lebih baik, kami akan terus proaktif dengan pemerintahan yang baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Nama dan tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Mardi Barus diduga dicatut dan dipalsukan untuk mendongkel posisi Ketua DPD Perindo Kabupaten Karo yang kini dijabat Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Atas pencatutan dan pemalsuan tersebut, Mardi Barus didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Putra Simatupang & Partners, telah membuat laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024) kemarin. Laporan tersebut tercatat dalam nomor Laporan : STTLP / B / 1585 / XI / 2024 / SPKT/Polda Sumatra Utara.

Mardi Barus yang menjabat sebagai Anggota DPRD periode 2019-2024 itu mengungkapkan, kasus dugaan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini terungkap setelah munculnya surat DPP Partai Perindo yang salinannya mereka dapatkan pada 1 November 2024 lalu. Surat itu pada intinya meminta agar DPW Perindo Sumatra Utara melakukan proses evaluasi atas jabatan Putra Sinulingga sebagai Ketua Perindo Karo, dengan sejumlah alasan.



Setelah ditelusuri, surat DPP Partai Perindo itu terbit karena adanya surat permohonan evaluasi dari sejumlah nama yang mengaku pengurus dan kader Perindo Karo. Nama dan tanda tangan Mardi Barus terdapat pula sebagai pemohon dalam surat tertanggal 16 Oktober 2024 itu.

"Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Sehingga saya dirugikan dan bersama penasihat hukum saya sudah membuat laporan ke Polda Sumut," terang Mardi, Rabu (6/11/2024).

Mardi menyebutkan ia bersama beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat permohonan evaluasi itu, memang pernah duduk bersama di salah satu kafe di Kabupaten Karo pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun saat itu tidak ada pembicaraan terkait permohonan evaluasi atas jabatan Ketua Perindo Karo, seperti yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut.

"Saat itu saya diundang, saya datang dan hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja. Tidak ada pernyataan-pernyataan evaluasi itu. Makanya saya terkejut begitu tahu ada surat itu dan ada tanda tangan saya di dalamnya," terang Mardi.

Penasihat Hukum Mardi Barus, Putra Simatupang, meminta agar penyidik Kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang mereka laporkan ini.

Sehingga aktor intelektual dari peristiwa pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu bisa diungkap dan klien mereka tidak lagi terfitnah sebagai pengkhianat partai.

"Dampaknya terhadap klien kita, atas pencatutan ini, klien kita ini dianggap pengkhianat di tubuh partai. Oleh karena itu kita minta ini segera diusut tuntas," kata Putra Simatupang.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Karo, Putra Sinulingga, juga mendorong agar kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini segera diungkap. Karena kasus ini tak sebatas bisa memicu perpecahan di internal partai, tetapi juga menyangkut integritas pribadinya.

"Ada unsur fitnah yang menyangkut nama baik saya dalam kasus ini. Sehingga saya mendorong kasus ini dituntaskan," katanya.

Putra mengaku selama ini kepengurusannya cukup solid dan kerja-kerja kepartaian di Kabupaten Karo berjalan baik. Ia pun langsung melakukan rapat konsolidasi bersama para pengurusnya sehari setelah mendapatkan salinan surat DPP Perindo ke DPW Perindo Sumut itu.

"Tanggal 2 kemarin kita langsung rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPD Perindo Karo. Kita kemudian sudah mengirimkan bantahan ke DPP Perindo atas surat permohonan yang diduga dipalsukan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang kita punya. Bantahan itu ditandatangani seluruh pengurus lengkap. Jadi ini harus segera dituntaskan dan semua yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin merespons soal Alfiansyah Komeng, yang mengaku tak memahami isu seputar bidang pertanian.

Sultan mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan hal yang biasa. Meskipun demikian, ia juga mengaku memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi.

"Oh, nggak, itu biasa, mas Komeng baru belajar, tapi dia sangat paham, saya punya kewajiban moral untuk memberikan edukasi politik dan memastikan bahwa anggota senator yang baru cepat belajar," tutur Sultan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kemudian, karena menjadi sesuatu hal yang baru, ia memaklumi jika anggota-anggota yang baru masuk dalam parlemen membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

"Karena wajar teman-teman yang mungkin belum pernah masuk di parlemen, tiba-tiba masuk di parlemen, ya tentu butuh waktu untuk adjustment nya, untuk menyesuaikan," ucap Sultan.

Kendati demikian, Sultan mengaku tak ambil pusing soal penyesuaian tersebut.

"Tapi gak ada masalah. Sekarang sudah mulai jalan," ujarnya.

Pasalnya, Komeng sebelumnya menuturkan keinginan untuk memajukan seni-budaya. Namun, ia terkejut lantaran ditempatkan di Komite II bidang pertanian.

"Nah saya ini sebenernya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutinjadi saya masuk ke Komite II yang saya tidak memahami, tadi soal pertanian," Ujar dalam rapat paripurna DPD RI pada Rabu (9/10/2024).

Komeng kemudian bertanya, lantaran sang Pimpinan mengatakan harus mempelajari dengan cepat, lantas ia bertanya kepada Pimpinan untuk meminta arahan kemana ia harus belajar.

"Nah tadi kan Pimpinan bilang itu harus mempelajari cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Nah itu. Terima kasih, Pimpinan," tutur Komeng.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,1%. Kemudian pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 5,2%.

"Dengan perkembangan yang kita pantau. Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan APBN diperkirakan pertumbuhan 5,2% masih tetap terjaga," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan didukung bertumbuhnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi di dalam rangka hilirisasi yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Sementara perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 diprediksi tumbuh di atas 5%. Hal itu didukung dengan konsumsi rumah tangga dan masuknya investasi yang diklaim cukup positif.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari prediksi yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 sebesar 5,2%.

Hal ini sebelumnya diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers dalam laman Sekretariat Presiden.

(ada/ara)

Senator dr. Ratu Tenny Leriva menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes). Hal itu diutarakannya di dalam rapat bersama Komite III DPD RI, Senin 14 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan agenda strategis, termasuk kompilasi hasil kerja Komite III Tahun Sidang 2023-2024, pemaparan usulan RUU inisiatif terkait Perubahan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta pengesahan jadwal masa sidang dan pembagian tim kerja untuk Tahun Sidang 2024-2025. Dalam rapat tersebut, dr. Ratu menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan nakes harus menjadi prioritas, terutama untuk memaksimalkan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. “Kita selalu berharap para nakes bersedia mengabdi di daerah terpencil, tetapi hak-hak mereka tidak selalu sebanding dengan pengorbanan yang diberikan. Banyak yang berasumsi bahwa tenaga kesehatan sudah sejahtera karena biaya pendidikan yang mahal, namun kenyataannya, banyak di lapangan masih jauh dari kata sejahtera,” ujar dr. Ratu. Ia juga menyoroti bahwa honor bagi dokter yang mengikuti program internship, seperti Bantuan Biaya Hidup (BBH), sering kali dirapel dan terlambat. "Padahal, honor tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup selama mereka mengabdi di daerah. Ini masalah serius yang memerlukan perhatian dari para pemangku kebijakan," lanjutnya. Selain itu, dr. Ratu turut membahas polemik antara dokter dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, banyak dokter merasa seolah diadu dengan masyarakat karena kebijakan layanan yang dibatasi oleh BPJS. “Para dokter ingin memberikan layanan yang merata dan sesuai dengan standar keilmuannya, namun sering dibatasi oleh aturan dari BPJS. Ini menjadi tantangan bagi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya. Senator asal Sumsel ini berharap stakeholder terkait segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Kesejahteraan nakes adalah kunci agar layanan kesehatan di Indonesia bisa maksimal dan berkesinambungan,” tutup dr. Ratu. Melalui Komite III DPD RI, dr. Ratu bersama para anggota lainnya berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan demi masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Najamudin menjadi salah satu tokoh yang datang ke sana saat Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang diproyeksikan jadi calon menteri.

Najamudin tiba dengan mengenakan setelah jas. Ia hanya memberikan jempol saat disapa papra wartawan.

Tidak ada yan disampaikannya terkait kedatangannya ke Kertanegara dan bertemu Prabowo.

Belum diketahui apakah Najamudin merupakan salah satu sosok yang akan menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Sejumlah tokoh yang sudah datang ke Kertanegara di antaranya Sekjen PBNU yang juga menjabat Mensos Syaifullah Yusuf (Gus Ipul); Waketum PAN Yandri Susanto; Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); hingga Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dengan beberapa tokoh hingga elite partai politik sore ini memang membahas kabinet.

Dasco menyebut pertemuan ini untuk memfinalisasi kabinet. Adapun para tokoh yang hadir sebelumnya sudah menandatangani ketersediaan untuk membantu Prabowo-Gibran di dalam kabinet.

“Ya rencananya seperti itu akan diundang para calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu tapi finalisasinya adalah hari ini,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Anggota DPD Alfiansyah Komeng jadi perhatian karena posisinya kini berada di Komite II DPD. Komisi ini membidangi pertanian, bukan seni-budaya yang selama ini dia tuju.

Komeng lalu memberikan penjelasan soal itu. Komeng mengatakan, masih bisa pindah ke Komite III bidang seni-budaya. Terlebih, DPD memberikan kebebasan kepada seluruh anggotanya.

"DPD itu komite itu kolektif kolegial, tahun ini komite II, tahun depan komite III, semua harus merasakan di sini. Tapi buat pemilih enggak usah khawatir, saya bisa hari ini pindah ke komite III," kata Komeng dikutip dari akun instagramnya, @komeng.original, Senin (14/10).

Senator dari Dapil Jabar itu mengatakan, dari hasil rapat dengan seluruh anggota DPD, disepakati anggota dari Dapil Jabar akan mengisi posisi di Komite II. Komeng menyadari betul pertanian bukan bidangnya.

Dia maju DPD untuk memajukan seni-budaya. Salah satunya mewujudkan hari komedi yang selama ini belum ada.

Komeng menegaskan, tidak ada paksaan atau saling mengunci yang menyebabkan dirinya masih berada di Komite II.

"DPD atau dari Pak Sultan sebagai Ketua DPD mengunci saya enggak juga, saya diberi kebebasan. Saya boleh di III seni budaya, II boleh di I, di mana aja ya itu memang bidangnya. Kemaren waktu di sidang kan Pak Sultan nawarin, terus tiba-tiba teman-teman yang sudah susun program, 'bang Komeng jangan pindah dong'," jelas dia.

Sebelumnya, Komeng sempat jadi sorotan karena komentarnya yang nyeleneh. Komedian yang ingin memajukan seni-budaya lewat DPD itu kaget ditempatkan di Komite II bidang pertanian.

"Sebenernya komitenya seni budaya, tapi saya dijenggutin masuk Komite II yang saya tidak memahami, ada soal pertanian kan," kata Komeng dalam tayangan Youtube DPD RI, Kamis (10/10).

"Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajari cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Nah itu. Terima kasih pimpinan," ujar Komeng.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alfiansyah Bustami Komeng saat Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang I 2024-2025, menyampaikan keberatannya ditempatkan di Komite II yang membidangi isi pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi.

Kepada pimpinan sidang Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Komen meminta agar dirinya dirinya dipindahkan ke komite yang membidangi budaya atau Komite III.

"Sebenernya komitenya seni budaya, tapi saya dijenggutin masuk Komite II yang saya tidak memahami, ada soal pertanian kan," kata Komeng dalam tayangan Youtube DPD RI, Kamis (10/10).

Meski begitu, Komeng menyatakan akan belajar di Komite II tersebut. Dia lalu meminta saran ke Ketua DPD RI untuk belajar ke siapa.

"Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajari cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Nah itu. Terima kasih pimpinan," ujar Komeng.

Merespons hal itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan penjelasan mengenai penempatan Komeng di Komite II.

"Pak Komeng, teman-teman di Komite II tuh ingin Bapak di Komite II biar banyak hiburan gitu loh," ujar Sultan. Dia lalu menyarankan agar tahun depan Komeng dapat pindah Komite.

Berikut Alat Kelengkapan DPD RI 2024-2029:

Komite I

Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)

Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)

Waka II: Bahar Buasan (Babel)

Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

Komite II

Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)

Waka I: Angelius Wake Kako (NTT)

Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)

Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

Komite III

Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)

⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)

⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)

⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

Komite IV

Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)

Waka I: Novita Anakotta (Maluku)

Waka II: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

Waka III: Arif Eka Saputra (Riau)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI

Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)

Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)

Waka II: Abdul Hamid (Riau)

Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI

Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)

Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)

Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)

Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI

Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)

Waka I: Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara)

Waka II: Sewitri (Riau)

Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI

Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)

Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)

Waka II: Mirah Midadan Hamid (Nusa Tenggara Barat)

Waka III: Lis Tabuni (Papua Tengah)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI

Ketua: Abdul Hakim (Lampung)

Waka I: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)

Waka II: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Waka III: Nelson Wenda (Papua Pegunungan)

Badan Kehormatan (BK) DPD RI

Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)

Wakil 1 : Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat)

Wakil 2 : Siti Aseanti (Kalimantan Tengah)

Wakil 3 : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

JAKARTA, KOMPAS.com -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menetapkan susunan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) mulai dari komite hingga badan-badan.

Susunan AKD ini disahkan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam rapat paripurna DPD RI digelar Rabu (9/10/2024) kemarin.

DPD RI periode 2024-2029 memiliki empat komite, dua panitia, dan empat badan.

Komite I DPD RI membidangi tugas terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Komite II DPD RI membidangi tugas terkait pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Komite III DPD RI membidangi lingkup tugas terkait kesejahteraan rakyat (kesra) seperti isu pendidikan dan agama.

Komite IV DPD RI membidangi tugas terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; keuangan pusat dan daerah; membuat pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK, pajak, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berikut susunan pimpinan AKD di DPD RI:

Pimpinan DPD RI

Ketua: Sultan B Najamudin (Bengkulu)

Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wakil Ketua: Yorrys Raweyai (Papua Tengah)

Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan)

Komite I

Ketua: Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)

Wakil Ketua II: Bahar Buasan (Babel)

Wakil Ketua III: Muhdi (Jawa Tengah)

Komite II

Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)

Wakil Ketua I: Angelius Wake Kako (NTT)

Wakil Ketua II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)

Wakil Ketua III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

Komite III

Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat)

Wakil Ketua I: Dailami Firdaus (Daerah Khusus Jakarta)

Wakil Ketua II: Jelita Donal (Sumatera Barat)

Wakil Ketua III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

Komite IV

Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)

Wakil Ketua I: Novita Anakotta (Maluku)

Wakil Ketua II: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua III: Arif Eka Saputra (Riau)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI

Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)

Wakil Ketua I: Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara)

Wakil Ketua II: Sewitri (Riau)

Wakil Ketua III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI

Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)

Wakil Ketua I: Elisa Ermasari (Bengkulu)

Wakil Ketua II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI

Ketua: Abdul Hakim (Lampung)

Wakil Ketua I: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua II: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wakil Ketua III: Nelson Wenda (Papua Pegunungan)

Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI

Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)

Wakil Ketua I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)

Wakil Ketua II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua III: Lis Tabuni (Papua Tengah)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI

Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)

Wakil Ketua I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)

Wakil Ketua II: Abdul Hamid (Riau)

Wakil Ketua III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

Badan Kehormatan (BK) DPD RI

Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)

Wakil Ketua I: Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua II: Siti Aseanti (Kalimantan Tengah)

Wakil Ketua III: Hasby Yusuf (Maluku Utara)

Sebagai warga Indonesia yang baru saja menyaksikan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 pada (1/10), tentu masyarakat berharap agar para anggota terpilih yang dilantik akan dapat memegang sumpah/janji yang telah mereka ucapkan.

Sebab, bagaimanapun juga yang namanya sumpah/janji tersebut tentu jelas menuntut adanya tanggung jawab dari mereka terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Namun di sinilah muncul lintasan pikiran dan pertanyaan, apakah mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Sebab, sebagian besar mereka yang terpilih telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR dan DPD RI.

Oleh karena itu, tentu tidak mustahil ada di antara mereka yang berpikir tentang bagaimana mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka habiskan untuk kepentingan kampanye dulu? Jika itu yang mereka pikirkan, sulit rasanya untuk bisa terpenuhi melalui gaji dan pendapatan yang sah dan didapat selama berada di lembaga legislatif.

Tentu tidak mustahil jika ada peluang maka mereka akan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama. Bila itu yang terjadi, tentu mereka tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Akibatnya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utama mereka--tentu tidak lagi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, semuanya nyaris sudah diwarnai oleh berbagai transaksi dan kepentingan yang tidak sepatutnya.

Untuk itu, sangat berharap dan mengimbau kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI yang baru saja dilantik--agar menjadikan jabatan yang mereka emban sebagai lahan untuk mengabdi dan berbuat kebajikan.

Jangan menjadikan jabatan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan jabatan.

Sebab, selain terlarang dalam ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan semangat dan amanat dari reformasi--dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.

Ketua DPD RI Sultan Najamudin bersama pimpinan DPD lainnya menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Selasa (8/10).

Dalam audiensi tersebut, Sultan menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk menyampaikan aspirasi para hakim.

“Tadi saya diskusi, pagi-pagi sengaja saya temui Ibu Menkeu dalam sebuah acara, beliau menyampaikan dari yang saya tangkap tadi, memang diplomatis ya. Karena tidak ada rapat khusus, tapi beliau sampaikan, kita sedang mencarikan formulanya,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Senayan.

“Kami akan sampaikan juga langsung dalam waktu dekat bahwa aspirasi ini memang menjadi sangat penting,” sambungnya.

Sultan menyebut, konstituen kewenangan DPD yang bisa dilakukan untuk aspirasi tersebut adalah mendorong pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti.

“Negara harus melihat, oh ternyata memang ini nyata, bahwa kesejahteraan hakim itu harus ditingkatkan,” tuturnya.

Sebelum audiensi dengan DPD, SHI melakukan audiensi bersama pimpinan DPR.

Koordinator SHI, Aji Prakoso, mengatakan setelah beraudiensi, pihaknya akan menunggu kelanjutan dari aspirasi mereka. Sementara, cuti “mogok” bersama dilakukan pada 7-11 Oktober.

“Apakah akan ada aksi lanjutan, kami akan konsolidasi, tapi seandainya tuntutan para hakim tidak dilaksanakan, mungkin bisa ada langkahan gitu,” ujar Aji.

Aji optimis aspirasi mereka akan terealisasi lantaran presiden terpilih Prabowo Subianto langsung berbicara pada saat audiensi bersama DPR. Saat itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menelpon Prabowo pada saat audiensi.

“Kalaupun harus direalisasikan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kami berharap pak presiden terpilih nanti Pak Prabowo menjalankan dalam program tempo yang secepatnya,” tutup dia.

Komedian Alfiansyah alias Komeng resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komeng dan dan 151 orang lainnya diambil sumpahnya dalam sidang paripurna untuk masa jabatan lima tahun ke depan pada Selasa lalu (1/10).

Sebagai anggota DPD RI,Komeng akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Gaji anggota DPD sama dengan anggota DPR. 

Gaji pokoknya Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta, tetapi ini belum mencakup beragam tunjangan mulai dari uang rapat hingga bantuan listrik dan telepon.