JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kaburnya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak menjadi kasus Harun Masiku jilid 2.

"Jangan sampai kasus Paman Birin menjadi kasus Harun Masiku jilid 2. Hal tersebut mengingat adanya kemiripan antara kasus Harun Masiku dan Paman Birin di mana ada relasi dengan kekuasaan pada kedua kasus tersebut," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Praswad yakin KPK memiliki kemampuan teknis dalam penanganan kasus Sahbirin Noor. Namun, seperti kasus Harun Masiku, terkadang ada aspek politis yang lebih tinggi.

Ia mengatakan, Pimpinan KPK pada masa akhir jabatannya harus dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangkap Sahbirin Noor.

"Jangan sampai gagal untuk kesekian kalinya," ujarnya.

Terlebih, kata Praswad, aturan dari Mahkamah Agung (MA) menyebutkan adanya larangan bagi orang yang kabur untuk bisa mengajukan praperadilan, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.

"Untuk itu, jangan sampai publik dibohongi melalui akrobat politik dalam penanganan kasus ini. Harus clear posisi Mahkamah Agung maupun KPK dalam penanganan kasus ini," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

"Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

JAMBI, iNews.id - Polisi masih memburu dua perampok dan pembunuh Matnur (48) sopir travel asal Kabupaten Tanjab Barat yang ditemukan tewas mengenaskan di Musi Banyuasin (Muba) awal September lalu. Sementara satu pelaku berinisial H sudah ditangkap awal Oktober.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, pengejaran ini dilakukan tim gabungan.

"Masih ada dua lagi pelaku yang belum tertangkap, satu warga Jambi dan seorang lagi warga Bayung Lincir, Musi Banyuasin," ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, bila kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, akan segera dibuatkan daftar pencarian orang (DPO) untuk dua pelaku yang buron.

"Harapannya bisa dilihat oleh rekan-rekan kita, dilihat oleh masyarakat untuk memperkecil ruang gerak yang bersangkutan agar kedua DPO ini bisa segera diamankan," katanya.

Andri berharap, kedua pelaku bisa menyerahkan diri ke petugas terdekat karena identitasnya sudah diketahui.

Diketahui, korban Matnur sebelumnya ditemukan meninggal di Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumsel pada 9 September 2024. Sebelum penemuan mayat, Polres Tanjab Barat mendapatkan laporan orang hilang dari keluarga korban.

Belakangan baru diketahui mayat tersebut merupakan sopir travel yang selama ini hilang dicari keluarganya. Akhirnya melalui serangkaian penyelidikan, tim gabungan Polda Jambi, Polres Tanjab Barat dan Polres Musi Banyuasin berhasil menangkap seorang terduga pembunuh sopir travel bernama Matnur (48) awal September lalu.

Editor: Donald Karouw

KUPANG, iNews.id - Polisi menangkap seorang buronan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial AT (60). Pelaku ditangkap di rumahnya, Kecamatan Amanuban Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy mengatakan, penangkapan ini dilakukan berkat kerja sama antara Unit TPPO Polda NTT dan Polsek Amanuban Utara dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS).

Pelaku AT diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan korban berinisial MK. Perbuatannya melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Penangkapan tersangka AT merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang telah berjalan terhadap tersangka TM dan PB yang sudah divonis majelis hakim pengadilan dalam perkara pokok," ujar Ariasandy, Jumatr (4/10/2024).

Selanjutnya, penyidik akan merampungkan berkas perkara dan segera melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (7/10/2024) mendatang.

Meski demikian, tersangka AT tidak ditahan dengan alasan usia lanjut. Keluarga juga memberikan jaminan tersangka akan kooperatif dan tidak melarikan diri.

Dalam kasus ini, barang bukti yang diamankan berupa keterangan saksi dan satu buah paspor dengan nomor A 7487454 atas nama korban MK. Selain itu, penyidik juga terus memburu DPO lainnya berinisial LT yang diduga melarikan diri ke Kalimantan.

"Penyidik terus melakukan upaya pengejaran terhadap satu DPO yang kini berada di Kalimantan," kata Ariasandy.

Menurutnya, penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Polda NTT dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah NTT yang menjadi daerah rentan.

Editor: Donald Karouw

JAMBI, iNews.id - Bos narkoba asal Sumatra Utara (Sumut) ditangkap anggota Satuan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di Bandara Sultan Thaha. Pelaku merupakan buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Labuhanbatu.

"Pelaku atas nama Khairul Arifin itu diamankan polisi di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Minggu kemarin usai keluar dari pesawat," ujar Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Senin (30/9/2024).

Terungkapnya kasus ini setelah petugas mendapat informasi pelaku yang diketahui sebagai Ketua DPC Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Labuhanbatu sedang melaksanakan perjalanan dari Jakarta menuju Jambi dengan pesawat komersial.

Setelah berkoodinasi dengan Avsec Bandara Sultan Thaha Jambi, pelaku yang tidak menyadari kehadiran petugas langsung diamankan.

"Usai keluar dari pesawat, pelaku langsung kami tangkap," katanya.

Kasatnarkoba Polres Labuhan Batu AKP Sopar Budiman menjelaskan, pelaku KA merupakan bos besar narkoba.

"Tersangka ini sejak Mei lalu telah diburu polisi. Bulan lalu sudah kami terbitkan sebagai DPO Polres Labuhanbatu," ucapnya.

Untuk kepentingan penyelidikan serta pengembangan lebih lanjut terkait jaringan narkoba, saat ini pelaku sudah diserahkan ke Polres Labuhanbatu.

Editor: Donald Karouw

Hi!Pontianak - Unit PPA Satreskrim Polres Sambas bersama Unit Reskrim Polsek Selakau berhasil menangkap seorang pria berinisial H (54) karena kasus pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. H menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 8 Juli 2024 lalu.

Kapolres Sambas, AKBP Sugiyatmo, melalui Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Rahmad Kartono, mengatakan H ditangkap pada Jumat malam, 27 September 2024. Ia diduga keras melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

"H ditangkap sekitar pukul 21.00 WIB di salah satu rumah di Desa Bentunai, Kecamatan Selakau," ujar Rahmad kepada wartawan, Sabtu, 28 September 2024.

Rahmad mengungkapkan, pelaku ditangkap di rumah istri pertamanya. Saat diinterogasi oleh petugas, H mengakui semua perbuatannya.

"Pelaku saat ini sudah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Pelaku disangkakan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," tutur Rahmad.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis 12 September 2024 malam.

Hasto menegaskan untuk mencari lokasi keberadaan tersangka Harun Masiku itu merupakan ranah KPK, bukan dirinya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka Harun Masiku.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Jadi terkait Harun Masiku, saya tidak tahu dia ada di mana. Itu ranah KPK, bukan saya ya," tuturnya.

Hasto juga mengaku heran terhadap tim penyidik KPK yang sampai saat ini masih memburu tersangka Harun Masiku.

Padahal, menurut Hasto, Harun Masiku merupakan korban dalam perkara yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Harun Masiku ini sebenarnya hanya korban karena dari keputusan Mahkamah Agung dia memiliki legalitas untuk dilantik," kata Hasto.

Namun sayangnya, putusan Mahkamah Agung tersebut, kata Hasto dikalahkan seseorang yang berkuasa pada masa itu.

"Jadi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan MA itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap disitu," ujarnya.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

MEDAN, iNews.id - Mantan Bupati Kabupaten Batu Bara Zahir menjadi buronan polisi usai dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik Polda Sumatra Utara. Zahir sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan nama Zahir telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Iya betul. Yang bersangkutan (Zahir) sudah masuk dalam DPO Polda Sumut," ujar Hadi, Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakan, Zahir ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara atas kasus tersebut pada 29 Juni 2024.

"Laporannya kami terima 29 Januari 2024. Kemudian gelar perkara pada 28 Juni 2024 dan penetapan tersangka tanggal 29 Juni 2024," kata Hadi.

Menurutnya, Zahir telah mengajukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Medan atas penetapan tersangka. Upaya hukum praperadilan itu terdaftar dengan nomor: 40/Pid.Pra/2024/PN Mdn tertanggal 17 Juli 2024. Dalam laporan pemohon ini, Kapolri, Kapolda Sumut dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut sebagai termohon.

Diketahui, besaran jumlah uang yang diterima dalam seleksi PPPK Kabupaten Batu Bara mencapai lebih dari Rp2 miliar. Uang tersebut telah dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) melalui Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Selain Zahir, dalam perkara tetrsebut polisi juga sudah menetapkan lima tersangka lain, termasuk adik kandung Zahir bernama Faisal. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batu Bara berinisial AH, Sekretaris Disdik DT, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik RZ dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia MD.

Kelima tersangka dan berkas erkaranya sudah dilimpahkan dari Polda Sumut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pada Selasa 23 Juli 2024. Mereka juga telah menjalani masa penahanan pertama hingga 11 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

Kelima tersangka itu, dijerat dengan Pasal 12 Huruf E Atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Editor: Donald Karouw

Polda Banten menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Mohammad Solichin bin Tumpang Sugian (37 tahun), Selasa (30/7). Bila anda sudah lupa atau tidak tahu siapa Solichin & Tumpang ini, kami ingatkan:

Pada Maret 2024, ada kejadian heboh tatkala 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW dipecat oleh Tumpang menjabat Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Tumpang memecat mereka karena anak Tumpang, tak lain tak bukan adalah Solichin, gagal menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang di Pemilu 2024.

Solichin maju Dapil Tangerang 4 yang meliputi tiga kecamatan yakni Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya. Partainya adalah PDIP.

Kembali ke DPO. Menurut pengumuman DPO yang dirilis Polda Banten, Solichin menjadi buronan terkait penyidikan kasus surat palsu.

"Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP," demikian keterangan Polda Banten seperti dilihat kumparan pada Selasa (30/7).

KOLAKA, iNews.id - Polisi menangkap buronankasus pencurian di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelaku berinisial F yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian 41 tabung gas elpiji 3 kg sejak tujuh bulan terakhir.

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif mengatakan, pelaku beraksi bersama rekannya berinisial AR Januari lalu di Jalan Repelita, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kolaka. Saat penangkapan, F kabur hingga diburu polisi.

"Sejak saat itu F menghilang dan kembali terdeteksi kemarin di Pomalaa oleh jajaran Satreskrim Polres Kolaka hingga langsung dilakukan penangkapan," ujarnya, Sabtu (20/7/2024).

Sementara AR alias A telah ditangkap bahkan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka. Dia juga merupakan seorang resedivis kasus pencurian yang selama ini meresahkan warga Kolaka.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 363 Ayat (2) KUHP Subs Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara.

"Saat ini pelaku F yang buron sudah diamankan di ruang sel tahanan," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

CIREBON, iNews.id- Setelah permohonan praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan, polisi semakin gencar memburu pelaku pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Terbaru, seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang cukur mengaku diinterogasi oleh oknum polisi. 

Pemuda bernama Prima Rayi Sona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat tersebut dianggap mengenal orang yang ciri-cirinya mirip dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dirilis oleh polisi.

Dia mengatakan, diinterogasi oknum polisi yang mengaku dari tim buser. Dia dimintai keterangan melalui telepon dan didatangi langsung.

Selain itu, kata dia juga ditanyakan identitas dan keberadaannya pada malam kejadian pembunuhan Vina dan Eky. Bahkan, lanjut dia oknum polisi tersebut juga menanyakan sejauh mana hubungan kedekatan antara Egi Gialola yang dianggap memiliki ciri-ciri mirip dengan DPO.

"Dia nanya-nanya Egi Gialola bagaimana, rumahnya di mana, kerjanya dari kapan kira-kira pulangnya kapan, orangnya kayak bagaimana terus ikut-ikutan geng atau tidak," ujar Prima di rumahnya, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eky dia telah berada di Malaysia, tepatnya sejak 2015. Dia baru tiba di Indonesia pada 2018. Pengakuannya itu disertai paspor yang dimiliki.

Selain intimidasi, dia juga mengaku mendapatkan ancaman dan teror dari orang tak dikenal (OTK) sejak kasus Vina dan Eky mencuat kembali. 

Dia berharap agar kasus Vina dan Eky segera terungkap, sehingga orang yang tidak terlibat tidak terseret dalam pusaran kasus tersebut.

"Cuma kan karena posisi saya juga tidak tahu dia berada di mana karena saya juga lagi merantau 2015 lalu pulang 2018 jadi tidak tahu posisi si Egi ini ada di mana sudah tidak terlalu dekat kayak dulu lagi," ucapnya. 

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengaku tengah memburu empat warga Indonesia yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus penipuan online jaringan internasional berkedok lowongan kerja (loker) paruh waktu. Ke-4 buron merupakan koordinator operator sindikat penipuan tersebut.

"DPO yang kita terbitkan itu adalah yang sebagai koordinator di atasnya operator-operator Indonesia," kata Himawan kepada wartawan Rabu, 17 Juli 2024.

Upaya penangkapan keempat buron yang telah berstatus tersangka itu tidak dilakukan sendiri oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Himawan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Interpol dan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.
"Sampai saat ini penyidik masih melakukan koordinasi secara intens dengan Hubinter dan Interpol untuk melalukan pencarian pelaku tersebut," ungkap jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Korban Penipuan Kerja Paruh Waktu dari 4 Negara, Pelaku Raup Untung Rp1,5 Triliun

Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan online jaringan internasional berkedok loker paruh waktu. Korbannya tersebar di empat negara seperti Indonesia, Tiongkok, India, Thailand.

Total keuntungan yang diraup oleh para pelaku dari jaringan internasional ini mencapai Rp1,5 triliun. Hasil itu berdasarkan bisnis penipuan dari empat negara yakni, Indonesia Rp59 miliar, India Rp1,077 triliun, Tiongkok Rp91 miliar, dan Thailand Rp288 miliar.

Total ada empat tersangka ditangkap dalam kasus ini. Satu di antaranya adalah warga negara Tiongkok berinisial ZS yang merupakan otak dari sindikat tersebut.

Sementara, tersangka lainnya adalah dua WNI yakni M selaku penyalur pekerja dan H sebagai operator penipuan. Selain itu ada juga WNI berinisial N.S.S yang telah ditangkap lebih dulu pada 2013 dan telah vonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

(ABK)

YOGYAKARTA, iNews.id- Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangkap terpidana Noor Anwar (59 tahun). Noor Anwar selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman dalam kasus penipuan sertifikat tanah. 

Noor Anwar ditangkap saat akan memberikan ceramah di acara bakti sosial kawasan Salatiga, Jawa Tengah (Jateng). 

Kasi Penkum Kejati DIY, Herwatan mengatakan, Noor Anwar ditangkap pada Sabtu (13/7/2024) pukul 13.30 WIB di Wisma Tamu UKSW Jalan Laksda Adisucipto Salatiga. 

Penangkapan oleh tim Tabur Kejati DIY dipimpin Kasi E pada bidang Intelijen Kejati Yogyakarta, Vendrio Arthaleza. Noor Anwar diketahui berdomisili dengan alamat lama, yaitu Bangunharjo Sewon Bantul.

"Terpidana Noor Anwar Bin Sudiarso ditangkap, saat akan memberikan ceramah pada acara Donasi Kacamata Gratis di Kota Salatiga," ujar Vendrio, Senin (15/7/2024) 

Saat penangkapan, kata dia Noor Anwar bersikap koorporatif. Usai dilakukan pemeriksaan kesehatan, Noor Anwar kemudian dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman.

"Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa I Mohammad Jai bin H. Kastin dan Terdakwa II Noor Anwar bin Soediaso Pertomo dinyatakan bersalah.  Keduanya dipidana penjara 2 tahun 6 bulan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi