Para petani tembakau berharap Presiden Prabowo bisa melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita bapak Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air.

"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Samukrah juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu sejalan dengan poin pidato Presiden Prabowo yang mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-tanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.

"Untuk melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar Samukrah.

Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025. Saat ini terjadi fenomena pergeseran konsumen (downtrading) untuk membeli rokok dengan harga murah. Hal itu akibat tingginya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir ini. Sehingga, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak tercapai.

Ia juga berharap, Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasalnya, produk hukum itu menuai penolakan multi stakeholders nasional.

Menurutnya, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda (multiflier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.

"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional," katanya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dinilai berdampak positif dalam menggerakan ekonomi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pentingnya program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang direncanakan oleh Prabowo. Menurut Ibas, program ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, terutama bagi daerah.

Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2024-2029, menyatakan bahwa program ini tidak hanya akan menguntungkan sektor properti, tetapi juga berbagai sektor lainnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun, hingga 15 juta dalam lima tahun, dan 30 juta dalam sepuluh tahun, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di daerah, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait, dengan target 3 juta per tahun hingga 30 juta dalam sepuluh tahun, dapat memberikan multiplier effects kepada masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan," kata Ibas dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (24/10).

Ibas juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Khususnya di sektor dunia usaha, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lebih baik.

"Tentu diperlukan persatuan dari semua pengusaha, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah," ujarnya.

Ibas menambahkan bahwa pergerakan ekonomi akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia yakin hal ini selaras dengan harapan para pengusaha di Indonesia.

"Kami membutuhkan peluang, keadilan, dan perizinan yang lebih mudah. Perhatian pemerintah tidak hanya harus diberikan kepada pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha UMKM," tegas Ibas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkontribusi pada penerimaan negara dengan nilai yang cukup besar. Jokowi menyebut sumbangsih sektor ESDM selama 10 tahun telah mencapai Rp 1.800 triliun.

"Kita tahu, dari 2014 sampai hari ini, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp 1.800 triliun," kata dia dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menyebut kenaikan penerimaan negara dari sektor ESDM terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Angka penerimaan per tahunnya juga disebut sangat besar.

"Kalau melihat dua tahun lalu, 2022 itu Rp 348 triliun kemudian di 2023 Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali," ucapnya.

Hal tersebut menandakan sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi sangat besar.

"Sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional," ucap Jokowi.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menambah dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yaitu KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024.

Kedua KEK ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan inovasi serta berbagai multiplier effect lainnya.

“Setiap KEK memiliki fokus pengembangan yang spesifik dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (10/10/2024).

KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Kabupaten Tangerang bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital dan diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW), anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD). Kawasan dengan area sebesar 59,68 ha ini berlokasi di Kabupaten Tangerang. Dengan target realisasi investasi sebesar Rp 18,8 triliun saat beroperasi penuh, KEK diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. KEK ini akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University, sebagai salah satu universitas terbaik ke-37 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 start-up, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Sementara itu, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, yang diinisiasi oleh PT Karunia Praja Pesona menargetkan realisasi investasi hingga Rp 6,91 Triliun dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Apollo Hospital India selaku investor utama berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan layanan kesehatan berstandar internasional dan peningkatan medical-tourism, yang ditargetkan akan rampung dan beroperasi di tahun 2026. Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam negara, diharapkan akan terjadi penghematan devisa hingga Rp 500 Miliar.

Penetapan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten bertujuan mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selain berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, KEK ini juga dirancang untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.  PT Surya Inter Wisesa, sebagai pengusul, membawa jaringan praktisi kesehatan internasional yang berfokus pada estetika medis, sementara di bidang teknologi, kawasan ini akan menjadi pusat digital (digital hub) dan inkubator bagi perusahaan rintisan (start-up). Kehadiran perguruan tinggi luar negeri di kawasan ini juga akan memperkaya ekosistem pendidikan, menjadikan KEK ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan pendidikan berstandar internasional.

Dengan adanya KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaya saing tinggi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata medis. Kedua KEK ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia.

“Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pengembangan sektor-sektor strategis,” kata Edwin.

Hingga saat ini, terdapat 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang terdiri dari: 12  KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga; tujuh KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur (Pariwisata-Kesehatan); dua KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari; serta satu KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT). Dengan bertambahnya 2 KEK baru, total Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi 24 KEK. Sedangkan delapan KEK dalam proses penetapan.Secara kumulatif sejak berdirinya KEK hingga Juni tahun 2024, 22 KEK yang telah da berhasil mencatatkan investasi senilai Rp205,2 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh KEK mencapai 132.227 orang, dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di KEK.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Persentase calon pemilih akan terpengaruh dengan kandidat didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah (Pilkada Jateng) beda tipis, berdasarkan survei Litbang Kompas.

Menurut hasil survei Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Kamis (18/7/2024), persentase responden yang akan memilih pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Jateng yang didukung Prabowo mencapai 66,4 persen.

Sedangkan responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Jateng yang didukung oleh Jokowi mencapai 65,2 persen.

Survei Litbang Kompas juga mengukur tingkat elektabilitas sejumlah tokoh yang diperkirakan bakal diusung dalam Pilkada Jateng.

Elektabilitas anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menjelang Pilkada Jawa Tengah 2024 mencapai 7 persen.

Sedangkan elektabilitas Kapolda Jateng Ahmad Luthfi berada pada posisi kedua dengan 6,8 persen.

Luthfi juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Hubungan keduanya terbina pada 2011 ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo dan Luthfi berdinas sebagai Wakil Kapolres Solo.

Posisi di bawah Luthfi ditempati oleh mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (3,2 persen), artis Raffi Ahmad (2,8 persen), Bupati Kendal Dico Ganinduto (2,6 persen).

Taj Yasin adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan Raffi Achmad adalah salah satu pesohor yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Dico berlatar sebagai kader Partai Golkar yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas menyoroti soal dinamika pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut dia, para pemilih PDI-P di akar rumput Jateng kemungkinan tidak satu suara dalam Pilkada.

"Problem di 2024 ada faktor keterbelahan di pemilih PDI-P, antara yang pro Jokowi dan yang loyal dengan PDI-P," ujar Toto.

Penyebabnya adalah, kata Toto, hal itu terjadi karena para pendukung Jokowi melihat panutan mereka kerap diserang, bahkan dari kalangan PDI-P.

"Jadi Jokowi dilihat sebagai tokoh panutan, meski sering diserang-serang, ada jarak dengan orang-orang PDI-P. Akhirnya mereka memilih mendukung kandidat yang didukung. Akhirnya menjadi Jokowi Effect," ucap Toto.

Survei itu dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 20 sampai 25 Juni 2024.

Jumlah responden sebanyak 500 orang yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Tingkat kepercayaan survei itu mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 4,4 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei itu sepenuhnya dibiayai Harian Kompas.

Untuk artikel selengkapnya, baca di Kompas.id dengan judul: Pemilih Jateng dalam Tarikan Nilai Santri dan Abangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Efek politik yang dibawa Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sampai mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan turut menjadi pertimbangan responden dalam memilih calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Litbang Kompas yang berlangsung pada 15-20 Juni 2024.

Dari dunia hukum, langkah Polri yang mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau dikenal dengan "Vina Cirebon" menjadi perhatian masyarakat, setelah Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

1. Survei Litbang "Kompas" Pilkada Jakarta: Prabowo "Effect" 66,5 Persen, Ahok 65 Persen, Anies 63,5 Persen

Faktor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi pertimbangan bagi responden dalam memilih calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

Dikutip dari Kompas.id, total terdapat lima sosok yang menjadi pertimbangan responden dalam memilih calon pada Pilkada Jakarta.

Kelima sosok tersebut adalah Prabowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Pertimbangan responden dalam memilih kepala daerah juga dipengaruhi sosok-sosok kuat yang akan mendukung calon," tulis peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko, dikutip dari Kompas.id, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan temuan penelitian ini, 66,5 persen responden akan memilih calon yang didukung oleh Prabowo.

Hanya sekitar 23,3 persen yang tidak mempertimbangkan faktor Prabowo dan 10,2 persen responden menyatakan tidak tahu. Selanjutnya, 65 persen responden akan memilih calon yang didukung Ahok.

Sekitar 22,8 persen tidak mempertimbangkan faktor dukungan Ahok dan 12,2 persen tidak tahu. Kemudian, 63,5 persen responden akan menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan arah dukungan Anies.

Sebanyak 25 persen tak mempertimbangkan dan 11,5 persen responden menyatakan tidak tahu.

2. Kala Polri Evaluasi Kasus “Vina Cirebon” Setelah Pegi Bebas...

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan remaja, Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eki (16), yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), pada 2016.

Evaluasi ini dilakukan usai putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan serta mencabut status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki.

"Terkait kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/7/2024).

Wahyu tidak menjelaskan secara detail evaluasi seperti apa yang akan dilakukan, termasuk evaluasi kepada penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina.

Ia hanya menyebutkan bahwa proses evaluasi sedang dilakukan oleh Bareskrim, Divisi Profesi dan Pegamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Faktor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi pertimbangan bagi responden dalam memilih calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

Hal ini sebagaimana hasil survei Litbang Kompas yang berlangsung pada 15-20 Juni 2024. Survei dengan metode wawancara tatap muka ini melibatkan 400 responden.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 4,9 persen. Adapun survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Dikutip dari Kompas.id, total terdapat lima sosok yang menjadi pertimbangan responden dalam memilih calon pada Pilkada Jakarta.

Kelima sosok tersebut adalah Prabowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Pertimbangan responden dalam memilih kepala daerah juga dipengaruhi sosok-sosok kuat yang akan mendukung calon," tulis peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko, dikutip dari Kompas.id, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan temuan penelitian ini, 66,5 persen responden akan memilih calon yang didukung oleh Prabowo. Hanya sekitar 23,3 persen yang tidak mempertimbangkan faktor Prabowo dan 10,2 persen responden menyatakan tidak tahu.

Selanjutnya, 65 persen responden akan memilih calon yang didukung Ahok. Sekitar 22,8 persen tidak mempertimbangkan faktor dukungan Ahok dan 12,2 persen tidak tahu.

Kemudian, 63,5 persen responden akan menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan arah dukungan Anies. Sebanyak 25 persen tak mempertimbangkan dan 11,5 persen responden menyatakan tidak tahu.

Faktor Jokowi juga masih berlaku pada Pilkada Jakarta 2024. Sebanyak 61 persen responden akan memilih calon yang didukung Jokowi. Hanya 28,5 persen yang tidak mempertimbangkan faktor Jokowi dan 10,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Terakhir, pertimbangan faktor Megawati. Sekitar 43,5 persen responden akan memilih sosok yang didukung Megawati. Sebanyak 43,3 persen tak mempertimbangkan faktor dukungan Megawati dan 13,2 persen responden menyatakan tidak tahu.

Pertimbangan agama

Selain faktor kelima tokoh tersebut, pemilih juga akan menentukan pilihannya berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meliputi agama, suku, sedang menjabat, sosok pemimpin yang dikagumi, partai politik, dan bantuan uang atau barang.

Secara persentase, faktor sesama agama menjadi pertimbangan tertinggi. Sebanyak 75,3 persen responden akan memilih calon dengan mempertimbangkan sesama agama. Hanya 16,5 persen tak mempertimbangkan faktor tersebut dan 8,2 persen responden menjawab tidak tahu.

Kemudian pertimbangan satu suku dengan responden mencapai 66,3 persen. Terdapat 21 persen tak mempertimbangkan faktor kesukuan dan 12,7 persen responden menjawab tidak tahu.

Lalu ada pertimbangan saat ini sedang menjabat. Sebanyak 63,5 persen responden mempertimbangkan faktor tersebut. Sekitar 25 persen tidak mempertimbangkan dan 11,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berikutnya pertimbangan memiliki hubungan keakraban dengan sosok pemimpin yang dikagumi. Pertimbangan pada faktor tersebut mencapai 63 persen dan 26,5 persen tak mempertimbangkan faktor ini. Hanya 10,5 persen responden yang menjawab tidak tahu.

Selanjutnya, pertimbangan diusung partai politik pilihan. Sebanyak 74,8 persen responden akan memilih calon dengan mempertimbangkan faktor ini. Hanya 16,3 persen yang tak mempertimbangkan dan 8,9 persen menjawab tidak tahu.

Terakhir, pertimbangan pemberian bantuan berupa uang atau barang. Sebanyak 58,3 persen responden mempertimbangkan akan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Terdapat 30,5 persen yang tidak mempertimbangkan faktor itu dan 11,2 persen responden menajwab tidak tahu.

Baca selengkapnya artikel tersebut di Kompas.id dengan judul: "Survei Pilkada 2024: Pertimbangan Rasional Pemilih Jakarta (7)".

Berikut link berita Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/16/survei-pilkada-2024-pertimbangan-rasional-pemilih-jakarta?open_from=Riset_Page

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara tudingan mertua effect terhadap dukungan politik kepada menantunya, yang juga menjabat Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Seperti biasa, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan langsung ke partai politik. Namun demikian, menurutnya, hasil survei elektabilitas biasanya menjadi rujukan partai politik (parpol) untuk mendukung sosok calon kepala daerah.

“Tanyakan partai-partai, partai itu pintar-pintar, biasanya yang dilihat elektabilitas,” ujarnya di Lampung Selatan, Kamis pekan lalu.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menegaskan bahwa sosok yang dibidik parpol biasanya memiliki tingkat popularitas yang baik. Sehingga selalu ada pertimbangan dalam mengusung tokoh.

“Partai [biasanya] yang dilihat biasanya elektabilitas, jangan dipikir itu partai [tidak menimbang] partai itu pintar-pintar apalagi ketuanya,” tegas Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggalang dukungan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) memiliki kajian yang matang untuk mengusung seorang tokoh. Salah satunya, melalui pertimbangan hasil survei elektabilitas calon kepala daerah.

“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. bagaimana popularitas dan elektabilitas setiap calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa,” ujarnya kepada wartawan lewat pesan teks, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Grace mengatakan bahwa parpol pun mengkaji setiap hasil survei untuk melihat kecondongan pemilih.

Namun, dia menegaskan meskipun memilih salah satu tokoh tertentu, tetapi tak mengartikan parpol langsung merebut tiket kemenangan. Sebab, setiap kandidat harus dapat memenangkan suara masyarakat secara personal.
"Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan. Selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Tidak ada seorang pun kandidat yang bisa otomatis memenangkan kontestasi dan mendapatkan jabatan,” imbuhnya.

Alasan PKB Dukung Bobby

Seolah membantah klaim Jokowi, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengakui salah satu faktor penentu pihaknya usung Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024 karena statusnya sebagai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luluk tidak menampik pernyataan kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang meragukan dukungan partai politik ke Bobby murni karena kapasitasnya, bukan karena kedekatan Bobby dengan Jokowi.

"Kita anggap sama-sama tahu lah kita, tahu sama tahu," ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan.

Di samping itu, dia mengingatkan Bobby kini juga masih menjabat sebagai wali kota Medan. Oleh sebab itu, lanjutnya, modal politik Bobby juga besar.

Menurutnya, Bobby punya popularitas hingga koneksi jejaring sosial-ekonomi. Luluk pun menegaskan kenyataan tersebut tidak bisa dielakkan tercipta karena Bobby merupakan keluarga besar Jokowi.

"Bobby memiliki kekuatan di situ; dia wali kota, dia mantu presiden, presidennya juga masih berkuasa, sekarang kemudian adik iparnya terpilih sebagai wapres," jelasnya.

Dukungan ke Bobby

Adapun gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Sementara itu, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu PDIP 21 kursi, PKS (10 kursi), Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Dari semua partai non koalisi Bobby, yang memiliki kans untuk mengusung calon gubernur adalah PDIP. PDIP telah mengeluarkan pernyataan tidak akan membiarkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, melawan kotak kosong dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini masyarakat harus memiliki pilihan dalam demokrasi elektoral. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP kemungkinan besar tidak akan ikut mendukung Bobby Nasution yang kini sudah diusung mayoritas partai politik untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024.

"Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya [Bobby lawan] kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak kandidat calon gubernur-wakil gubernur Sumut 2024. Dia mencontoh; dari pihak eksternal ada Gubernur Sumut Petahana Edy Rahmayadi, sementara dari kader internal ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hingga tokoh Tionghoa Sofyan Tan.

Menurutnya, PDIP masih terus menggodok peluang seluruh kandidat sebelum memutuskan siapa yang akan diusung. PDIP, lanjutnya, masih menawarkan kandidat-kandidat tersebut ke partai politik lain.

"Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [ke koalisi pendukung Bobby]," ujar Djarot.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara tudingan mertua effect terhadap dukungan politik kepada menantunya, yang juga menjabat Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Seperti biasa, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan langsung ke partai politik. Namun demikian, menurutnya, hasil survei elektabilitas biasanya menjadi rujukan partai politik (parpol) untuk mendukung sosok calon kepala daerah.

“Tanyakan partai-partai, partai itu pintar-pintar, biasanya yang dilihat elektabilitas,” ujarnya di Lampung Selatan, Kamis pekan lalu.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menegaskan bahwa sosok yang dibidik parpol biasanya memiliki tingkat popularitas yang baik. Sehingga selalu ada pertimbangan dalam mengusung tokoh.

“Partai [biasanya] yang dilihat biasanya elektabilitas, jangan dipikir itu partai [tidak menimbang] partai itu pintar-pintar apalagi ketuanya,” tegas Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Grace Natalie membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggalang dukungan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution di pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024.

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) memiliki kajian yang matang untuk mengusung seorang tokoh. Salah satunya, melalui pertimbangan hasil survei elektabilitas calon kepala daerah.

“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. bagaimana popularitas dan elektabilitas setiap calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa,” ujarnya kepada wartawan lewat pesan teks, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Grace mengatakan bahwa parpol pun mengkaji setiap hasil survei untuk melihat kecondongan pemilih.

Namun, dia menegaskan meskipun memilih salah satu tokoh tertentu, tetapi tak mengartikan parpol langsung merebut tiket kemenangan. Sebab, setiap kandidat harus dapat memenangkan suara masyarakat secara personal.
"Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan. Selanjutnya para kandidat harus berjuang meyakinkan pemilih. Tidak ada seorang pun kandidat yang bisa otomatis memenangkan kontestasi dan mendapatkan jabatan,” imbuhnya.

Alasan PKB Dukung Bobby

Seolah membantah klaim Jokowi, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengakui salah satu faktor penentu pihaknya usung Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024 karena statusnya sebagai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luluk tidak menampik pernyataan kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang meragukan dukungan partai politik ke Bobby murni karena kapasitasnya, bukan karena kedekatan Bobby dengan Jokowi.

"Kita anggap sama-sama tahu lah kita, tahu sama tahu," ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan.

Di samping itu, dia mengingatkan Bobby kini juga masih menjabat sebagai wali kota Medan. Oleh sebab itu, lanjutnya, modal politik Bobby juga besar.

Menurutnya, Bobby punya popularitas hingga koneksi jejaring sosial-ekonomi. Luluk pun menegaskan kenyataan tersebut tidak bisa dielakkan tercipta karena Bobby merupakan keluarga besar Jokowi.

"Bobby memiliki kekuatan di situ; dia wali kota, dia mantu presiden, presidennya juga masih berkuasa, sekarang kemudian adik iparnya terpilih sebagai wapres," jelasnya.

Dukungan ke Bobby

Adapun gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Sementara itu, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu PDIP 21 kursi, PKS (10 kursi), Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Dari semua partai non koalisi Bobby, yang memiliki kans untuk mengusung calon gubernur adalah PDIP. PDIP telah mengeluarkan pernyataan tidak akan membiarkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, melawan kotak kosong dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini masyarakat harus memiliki pilihan dalam demokrasi elektoral. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP kemungkinan besar tidak akan ikut mendukung Bobby Nasution yang kini sudah diusung mayoritas partai politik untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024.

"Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya [Bobby lawan] kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak kandidat calon gubernur-wakil gubernur Sumut 2024. Dia mencontoh; dari pihak eksternal ada Gubernur Sumut Petahana Edy Rahmayadi, sementara dari kader internal ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hingga tokoh Tionghoa Sofyan Tan.

Menurutnya, PDIP masih terus menggodok peluang seluruh kandidat sebelum memutuskan siapa yang akan diusung. PDIP, lanjutnya, masih menawarkan kandidat-kandidat tersebut ke partai politik lain.

"Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [ke koalisi pendukung Bobby]," ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri menilai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpeluang menang di Pilkada Jawa Tengah dibanding Jakarta lantaran memiliki Jokowi Effect atau pengaruh Jokowi selaku ayah sekaligus Presiden RI dan mantan Wali Kota Solo.

"Efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaesang di sana, meski ia cenderung politisi muda yg masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya," kata Aisah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Aisah, modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat terhadap Kaesang di Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaesang tidak memiliki pesaing yang sepadan.

Kondisi tersebut, lanjut dia, akan berbeda jika Kaesang bertarung di Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana, Anies Baswedan.

"Tidak ada calon dengan nuansa petahana seperti Anies di Jakarta atau calon lain yang popularitasnya terlampau tinggi sehingga memberikan kesempatan lebih besar mendapatkan dukungan partai besar," kata dia.

Dengan masuknya Kaesang, dia yakin akan banyak partai besar yang menjadi koalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung PDIP di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI menyebutkan akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait nama bakal calon gubernur DKI untuk mengikuti Pilkada 2024.

"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta.

Elva menjelaskan pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah DKI Jakarta, seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Fraksi PSI dan NasDem sepakat bahwa hal ini harus menjadi perhatian khusus pemimpin Jakarta berikutnya terutama menjelang Pilgub DKI.

"Hari ini, kami melakukan kunjungan silaturahmi politik kedua ke NasDem, setelah sebelumnya bersilaturahmi dengan PKS," ujarnya.

Elva mengatakan pembahasan dalam kunjungan kali ini terkait upaya tingkat legislatif di DKI Jakarta mengingat NasDem juga berkesempatan memperoleh kursi pimpinan DPRD.

"Artinya harus ada sinergi dan kolaborasi yang lebih konkret lagi nanti di tingkat legislatif," ujarnya.