Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan untuk menekan impor dan mencapai target swasembada energi. Misalnya dengan mengaktifkan kembali sumur-sumur yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

"Saya sudah minta kepada SKK Migas. Sumur-sumur yang tidak bisa lagi jalan, diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau dipegang oleh K3S oleh Pertamina, dan lainnya, kalau tidak jalan kita minta. Segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam maupun luar negeri," bebernya.

Menurut Bahlil, BUMN memang menjadi prioritas pemerintah. Namun jika lifting minyak yang dikerjakan oleh BUMN turun terus, Bahlil menyebut hal itu membuat negara tekor.

"Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara, ketika kita menggantungkan ke anak-anak kepada BUMN dan lifting kita turun, itu kita tekor terus," imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memangkas jumlah perizinan sektor migas dari sebelumnya 320 izin menjadi 140 izin. Bahlil menyebut jumlah itu akan dipangkas lagi demi menarik minat investor.

Selanjutnya adalah pengembangan BBM campur sawit, hingga pengoptimalan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Bahlil, Indonesia diuntungkan karena punya cadangan nikel terbesar dunia, yang merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik.

Produksi wood pellet asal Gorontalo berhasil menembus pasar Jepang. Melalui PT Biomassa Jaya Abadi (BJA), produksi wood pellet di kirim menggunakan kapal melalui Pelabuhan Gorontalo menuju Fushiki Jepang.

Kapal MW Lakas yang mengangkut wood pellet juga telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga diizinkan kembali melanjutkan pelayaran.

Bakamla RI memang sempat menahan Kapal MV Lakas pada 15 Agustus 2024. Saat itu, Bakamla mempersoalkan tiga dokumen yang tidak dibawa kapal MV Lakas, yaitu Certificate of Analysis, Certificate of Origin, serta Certificate of Shipper Declaration.

Juru Bicara PT Dalian Putra Maritim (Dalian Group/General Agent) selaku agen kapal MV Lakas, David memastikan, Kapal MV Lakas telah memiliki seluruh dokumen perizinan pengiriman barang, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 14 Agustus 2024. Wood pellet yang diangkut kapal MV Lakas juga telah mendapatkan izin berlayar lengkap dari berbagai lembaga berwenang.

Itu sebabnya, setelah seluruh dokumen ditunjukkan saat pemeriksaan lanjutan pada 16 Agustus 2024, Bakamla mengizinkan kapal MV Lakas untuk melanjutkan pelayaran pada 18 Agustus 2024.

"Betul, sudah diizinkan melanjutkan pelayaran. Dokumen dapat ditunjukkan," tegas Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Hukum Bakamla RI Letkol Bakamla Muhamad Azhari, di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa secara langsung telah meninjau operasional BJA Group dalam kunjungannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato pada Selasa (8/10). Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Suharsi mengatakan, operasional BJA bersama PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat.

"Ternyata mereka sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Legalitas perusahaan juga alhamdulillah sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Suharsi.

Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar sebelumnya telah menegaskan, tuduhan ekspor wood pellet ilegal gara-gara penahanan kapal MV Lakas selain merugikan eksportir juga akan berakibat fatal. Sebab, perusahaan pemilik kapal akan enggan mengangkut produk dari Gorontalo.

"Informasi soal penangkapan kapal itu akan mempengaruhi organisasi vessel internasional. Begitu ada perusahaan bilang kapalnya ditangkap di Gorontalo karena wood pellet dianggap ilegal, seluruh pelaku usaha vessel di seluruh dunia akan tahu. Sehingga, besok lagi tidak akan gampang mencari kapal untuk datang ke Gorontalo. Ini akan mengganggu iklim investasi di Gorontalo," ujar Dikki dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar APREBI September lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap dirinya sebagai Presiden pernah anjlok. Pemicunya kebijakan memangkas subsidi BBM, sehingga harga mau tidak mau naik.

Jokowi mengatakan approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sengaja dia ambil. Sebab sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran yang jadi longgar usai kebijakan itu, ini lah yang jadi modal Jokowi untuk membesut agenda pembangunan infrastruktur secara masif.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Lampung Geh, Tulang Bawang Barat - Seorang suami nekat menganiaya istrinya sendiri. Pelaku berinisial HS (33) warga Tiyuh Mulyo Sari, Batu Putih, Tulang Bawang Barat.

Kapolsek Gunung Agung Iptu Amir mengatakan pelaku diamankan lantaran melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan istrinya berinisial S (36).

Adapun penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi nomor : Nomor : LP/B/26/IX/2024/SPKT/Polsek Gunung Agung/Polres Tulang Bawang Barat/Polda Lampung/ tertanggal 3 September 2024.

"Pelaku HS diamankan pada Kamis, 5 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat berada di seputaran Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tubaba," katanya.

Amir menjelaskan kronologi kejadian itu terjadi pada Minggu (1/9) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu korban baru selesai memandikan anaknya.

Kemudian, korban meminta tolong kepada anak pertamanya untuk mengambilkan handphone di kamar. Korban pun terkejut melihat layar handphone miliknya pecah.

"Korban lalu menanyakan kepada pelaku HS, namun pelaku diam saja, korban kesal, handphone itu dilempar di samping pelaku yang sedang duduk," ucapnya.

"Pelaku mendatangi korban dan melakukan penganiayaan hingga mengalami memar di seputaran kepala," ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kepada pihak kepolsian Polsek Gunung Agung guna ditindaklanjuti.

"Berdasarkan bukti penyidikan, Polsek Gunung Polres Tulang Bawang Barat menetapkan HS sebagai tersangka," tuturnya.

Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Gunung Agung guna proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. (Yul/Put)