Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan susu sapi dari peternak lokal bisa diserap dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini merespons terkait aksi peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur dan Boyolali Jawa Tengah yang membuang susu karena tak mampu di serap industri.

"MBG memang dirancang menyerap berbagai produk lokal, termasuk susu. Saat ini program dalam proses persiapan," kata Dadan pada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Dadan menjelaskan saat program ini dijalankan, kebutuhan susu akan meningkat. Selain itu, peternak lokal juga tak perlu khawatir lantaran pengadaan susu nantinya akan mengutamakan hasil panen dari peternak tanah air.

Dia mencontohkan, di Jawa Timur nanti akan dibutuhkan sebanyak 2 juta liter per hari untuk kebutuhan calon penerima program. Sementara di Jawa Tengah membutuhkan 1,8 juta liter per hari untuk ini.

"Jadi, jika program Makan Bergizi Gratis jalan, pasti ada new emerging market. Kebutuhan akan susu pasti meningkat," jelasnya.

Menurutnya kasus aksi yang terjadi di dua provinsi itu terjadi lantaran peternak sapi perah masih belum masuk rantai pasok MBG. Pasar susu dari peternak ini juga masih bergantung pada industri tertentu.

Sehingga, saat industri tak bisa menyerap produksi susu peternak, maka ada peternak memang berpotensi merugi.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500.000 liter susu segar.

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Musuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya. Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan 8 perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Delapan BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), ID Survey, dan holding Pupuk Indonesia.

Erick memastikan 8 BUMN tersebut siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul sehat dan berdaya saing melalui implementasi program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun, program MBG turut mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi atau SP Gizi yang bakal memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

“Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Erick juga bertitah Telkom harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi, seperti Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan transparansi.

Selain itu, Ketua Umum PSSI ini juga meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa.

“Keempat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” pungkasnya.

Titah kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan standar dapur untuk SP Gizi, serta Pupuk Indonesia berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

“Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024,” tuturnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

BEIJING,investor.id – Presiden Xi Jinping menyatakan komitmen penuh Pemerintah China dalam mendukung Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diutarakan Xi Jinping dalam pertemuan bilateral di Balai Besar Rakyat Beijing, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai langkah nyata, disepakati pendanaan untuk program Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

“China percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang kuat, Indonesia akan terus berpegang pada jalur pembangunan mandiri," kata Xi Jinping, seperti dilaporkan Antara.

Xi Jinping juga menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan terus memimpin Indonesia menuju kemakmuran dan modernisasi nasional. Dia pun mengapresiasi transisi pemerintahan Indonesia yang berjalan lancar dan membuka babak baru dalam pembangunan negara.

Xi Jinping menganggap kunjungan kenegaraan pertama Prabowo ke China mencerminkan begitu pentingnya hubungan kedua negara. “Setelah pelantikan, Anda melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke China, memenuhi janji untuk datang ke Beijing," tutur Xi Jinping dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan China adalah dua negara berkembang utama dengan ekonomi besar yang saling mendukung dalam upaya memperjuangkan pembangunan nasional. “Kedua negara selalu memahami dan mendukung satu sama lain," ucapnya.

Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah Indonesia dan China, yang disaksikan langsung oleh kedua presiden. Selain pendanaan untuk program makan bergizi gratis, MoU tersebut mencakup tujuh area kerja sama lainnya.

Tujuh kerja sama itu adalah protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke China, pedoman kerja sama teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, kerja sama ekonomi biru, kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam mineral hijau dan sumber daya air, kerja sama penilaian kesesuaian untuk standar mutu, dan penguatan kerja sama keamanan maritim.

MoU ini ditandatangani oleh sejumlah menteri Indonesia, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Xi Jinping, kedua negara juga menyepakati Memorandum of Contract (MoC) mengenai keamanan maritim, yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan China dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.

Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).

"Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam," kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).

Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.

"Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar," kata dia.

Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.

Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan," katanya.

Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.

"Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami)," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.

Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.

"Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan," paparnya.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan delapan BUMN untuk mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedelapan BUMN yang dimaksud adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick, dilansir dari siaran pers Kementerian BUMN, Sabtu (9/11/2024).

"Pertama, BRI, BNI, dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," tegasnya.

Kedua, lanjut Erick, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Keempat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," lanjut Ketua Umum PSSI itu.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei, yaitu ID Survey, untuk mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi.

Keenam, Erick mendorong Pupuk Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker, guna memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024," tambah Erick.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Rencananya, program tersebut akan mulai dilakukan secara bertahap dimulai pada 2 Januari 2025. Total anggaran APBN yang dialokasikan tahap pertama mencapai Rp 71 triliun.

Menurut keterangan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahan di akun Instagram resminya @pco.ri, pemberian makan bergizi gratis disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak bisa mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Selain itu, program makan bergizi gratis disebut dapat mendorong peningkatan kualitas belajar siswa, sekaligus pemenuhan gizi bagi anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.

Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.

Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.

Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.

Bukan untuk kalangan mampu

Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.

Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi oleh Pemprov dan DPRD.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

Klasifikasi sekolah

Karena sasarannya anak-anak ekonomi kelas menengah ke bawah, klasifikasi sekolah swasta gratis juga perlu dipetakan di kawasan yang padat penduduk.

Pemprov dan DPRD akan memastikan di kawasan itu tidak banyak orangtua dari kalangan mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya. Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas," ucapnya.

Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah. Sekolah swasta "high class" dipastikan tak ikut kerja sama.

Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.

"Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.

Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.

Penerima dana BOS

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Purwosusilo mengatakan, target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3, bukan klaser 4 dan 5.

Sekolah swasta klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elite, tidak termasuk dalam program ini.

Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.

Kemudian, peserta didik memiliki NIK Jakarta dan jumlah peserta didik di sekolah tersebu minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS.

Selain itu, telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.

"Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12," kata Purwo.

Total anggaran

DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah Rp 2,3 triliun.

Jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.

"Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga," ujar Ima.

Ia mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.

Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.

"Jadi kami lebih memprioritaskan untuk keperluan sekolah," kata Ima.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Cara Membuat Sertifikat Halal-JAKARTA. Inilah cara membuat sertifikat halal gratis. Pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dijual di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, kewajiban pemberian sertifikat halal merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Pasal 4 tegas menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Ini tegas, tak bisa ditawar-tawar lagi," kata Haikal dalam keterangan resmi kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Jenis produk yang perlu sertifikat halal

Menurut Haikal, yang dimaksud dari produk wajib bersertifikat halal, sudah tercantum dalam Pasal 1 UU Jaminan Produk Halal. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dikutip dari laman Halal MUI, barang gunaan termasuk produk tekstil, kulit, dan alas kaki yang digunakan sebagai sandang, penutup kepala, atau aksesoris. Barang gunaan pun termasuk yang dipakai sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan muslim, dan kemasan produk.

Sementara itu, jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian dari suatu produk. Produk-produk itulah yang wajib diurus sertifikasi halalnya, jika masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia.

"Jadi keliru kalau kemudian ada yang bilang laptop dan semacamnya juga perlu disertifikasi halal. Itu penafsiran yang tidak benar," tegasnya.

Di sisi lain, kewajiban pengajuan sertifikat halal tidak berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non-halal, seperti hewan diharamkan. Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Haikal menyebut, produk-produk tersebut masih boleh beredar dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal. "Konsumsi produk itu pilihan. Yang halal boleh beredar dengan bersertifikat halal. Yang non halal juga boleh beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal," imbuhnya.

Tonton:Kinerja Naik, Bos Ini Malah Jual Salah satu Saham Andalan Lo Kheng Hong

Batas waktu dan sanksi jika tak ada sertifikat halal

Kepala BPJPH melanjutkan, kewajiban sertifikasi halal sebenarnya dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu berbeda tergantung pelaku usahanya. Pada Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, misalnya, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Artinya, terhitung 18 Oktober 2024, ketiga kelompok produk tersebut wajib dilengkapi dengan sertifikat halal. "Kalau tidak ya siap-siap bisa kena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran," tuturnya.

Berbeda, khusus pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2026.

Sertifikat halal bagi produk luar negeri

Sementara, kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat 17 Oktober 2026. Sertifikasi produk luar negeri tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Cara membuat sertifikat halalgratis

Cara membuat sertifikat halal melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Superapps atau laman ptsp.halal.go.id. Diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan layanan sertifikasi halal gratis sepanjang tahun 2023.

Cara membuat sertifikat halal, pelaku usaha dapat melakukannya secara online (daring) melalui aplikasi Pusaka Superapps Kementerian Agama. Pendaftaran sertifikasi halal gratis juga bisa dilakukan melalui sistem informasi halal (SIHALAL) di ptsp.halal.go.id.

Kuota yang tersedia di tahun ini adalah satu juta pengajuan sertifikasi halal. Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengetahui informasi terkait sertifikasi halal, BPJPH juga menyediakan berbagai kanal.

Berbagai tutorial cara pendaftaran sertifikasi halal dan serba serbinya, bisa mengakses akun Youtube @HalalIndonesia. BPJPH juga menyediakan layanan Whatsapp center di nomor 081110683146 dan layanan call center di nomor 146.

Tonton:Ini Prediksi BMKG Terkait Suhu Panas Di Pulau Jawa

Syarat membuat sertifikat halal gratis

Sesuai aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman.

Untuk mendukung hal tersebut, BPJPH Kemenag membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK).

Adapun syarat membuat sertifikat halal gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Cara membuat sertifikat halal gratis

Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id.
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Itulah cara membuat sertifikat halal gratis. Segera buat akun ptsp.halal.go.id untuk membuat sertifikat halal gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta tolong kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” ujarnya kembali menegaskan.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan bahwa program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah, terkait pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga semuanya akan terlibat dalam program ini,” katanya.

Selain itu, Gibran menyebut. program makan bergizi gratis tersebut mendapatkan respons positif berdasarkan kunjungannya memantau proses uji coba di beberapa daerah. Salah satunya di Palangkaraya.

“Kemarin terkahir saya (melihat) uji coba di Palangkaraya. Jadi, kita menguji coba di Palangkaraya dan saya kira tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali,” ujarnya

Oleh karena itu, sekali lagi Gibran meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan, program makan bergizi gratis akan resmi dimulai pada 2 Januari 2024.

Untuk tahun 2025, program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun dan berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karenanya, dia menyakini bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/20544071/uji-coba-makan-bergizi-gratis-di-100-titik-seluruh-indonesia-dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun
dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.