Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Situasi ini juga tercermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Di tahun 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar. Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE UB, Candra Fajri Ananda, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok. Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT," ujar Candra.

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi. "Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," jelas Candra.

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. "Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok," ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang semakin marak. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi rokok golongan I yang terkena cukai lebih tinggi di mana terjadi penurunan produksi sebesar 14%. Sebaliknya, rokok golongan II dan III, yang lebih terjangkau, mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6% dan 28,2%.

"Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah," imbuhnya.

Novat memperingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target.

Novat menegaskan bahwa pergeseran ini berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. "Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang," tutupnya.

Selain itu, Novat juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha. "Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing," tutupnya.

JAKARTA, investor.id – PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) mempertahankan harga rokok kretek mesin (SKM) pada Oktober. Namun, Sampoerna membuat langkah berani dengan menaikkan harga rokok putih mesin (SPM) paling mahalnya sebesar 2,1-3,8% mom.

“SPM Sampoerna (HMSP) dibanderol dengan harga Rp 2.145/batang untuk Marlboro Filter Black dan Rp 2.595/batang untuk Marlboro Red,” tulis analis RHB Sekuritas, Wendy Chandra dalam risetnya.

Di lain pihak, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) akhirnya menaikkan harga SKM merek Diplomat Evo sebesar 2,9% mom pada Oktober, setelah mempertahankan harganya sejak Januari. Sedangkan harga SKM lainnya di pasar tetap.

Dibatasi oleh volume penjualan maksimum 3 juta batang agar tetap berada di tier 2, penjualan SKM Wismilak (WIIM) sangat bergantung pada kenaikan harga. Namun, dengan tren peningkatan konsumsi rokok yang lebih murah, WIIM diuntungkan dari penjualan filter dan rokok kretek tangan (SKT). Produk SKT WIIM lebih murah (Rp 840-880/batang) dibandingkan produk SKT tier 1 (Rp 1.375/batang).

“Kami lebih menyukai HMSP dibandingkan WIIM,” sebut Wendy.

Sementara itu, berdasarkan survei RHB di lapangan untuk tingkat distributor, penjualan pada September lebih lemah dibandingkan Agustus. Merek-merek HMSP dan GGRM mengalami penurunan penjualan, sementara pertumbuhan permintaan untuk merek di bawah tier 2 tetap moderat.

“Untuk HMSP, merek yang mengalami penurunan terbesar adalah Marlboro karena harganya lebih mahal dibandingkan merek SKM lainnya,” ungkap dia.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Dengan berbagai pertimbangan, RHB lebih memilih HMSP karena yield dividen lebih tinggi. Adapun potensi kenaikan cukai nol persen atau moderat pada 2025 diperkirakan tidak cukup untuk mendorong volume penjualan produk tier 1, mengingat alternatif yang lebih murah (downtrading) masih menjadi pilihan konsumen dalam kondisi saat ini.

“Kami tetap menyukai HMSP karena rasio pembayaran dividen mendekati 100% dan eksposur yang tinggi pada produk SKT Sampoerna Kretek yang lebih murah sebesar Rp 1.375/batang,” jelas Wendy.

RHB menetapkan saham HM Sampoerna atau HMSP sebagai pilihan teratas di sektor tembakau. Rekomendasi untuk saham HMSP adalah buy dengan target harga Rp 970.

Broker efek itu juga merekomendasikan buy saham Wismilak (WIIM), meski bukan pilihan utama. Target harga saham WIIM dipatok Rp 1.380. Sedangkan rekomendasi untuk saham Gudang Garam (GGRM) adalah sell, dengan target harga Rp 13.700.

Secara keseluruhan, RHB mempertahankan rating netral untuk sektor tembakau. Risiko utamanya jika daya beli lebih lemah dari perkiraan, terjadi perdagangan rokok ilegal di kota tier 2, dan kenaikan harga tembakau.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dan sigaret kretek mesin (SKM) alias rokok kretek tercatat menjadi kontributor utama inflasi tahunan (year on year/YoY) pada September 2024.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti melaporkan pada dasarnya inflasi tersebut terjadi sejalan dengan peningkatan terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024.

Tercatat inflasi tahunan utamanya didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,57% dan andil 0,73% terhadap inflasi umum.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah beras dan sigaret kretek mesin, masing-masing andil 0,23% dan 0,13% [terhadap inflasi]," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia menjelaskan komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk, gula pasir, dan cabai rawit.

Sementara komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menyumbang inflasi adalah emas perhiasan dan juga nasi dengan lauk yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,3% dan 0,04%.

Menurut komponen secara tahunan, tekanan inflasi komponen inti secara tahunan meningkat, dari 2% pada September 2024 menjadi 2,09% pada September 2024.

Komoditas yang memberikan andil inflasi pada September 2024, adalah emas perhiasan, kopi bubuk, gula pasir, nasi dengan lauk, dan minyak goreng.

BPS mencatat adalah tekanan inflasi tahunan komponen harga diatur pemerintah atau administered price yang menurun, dari 1,99% pada periode yang sama tahun lalu, menjadi 1,4%. Utamanya, inflasi terdorong oleh komoditas SKM, sigaret kerek tangan (SKT), sigaret putih mesin (SPM), dan tarif angkutan udara.

Tekanan inflasi komponen bergejolak atau volatile food kompak mengalami penurunan dari 3,62% September 2023 menjadi 1,43%. Utamanya, beras, cabai rawit, dan bawang putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) dalam kajiannya menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi berisiko mendorong peredaran rokok ilegal.

Hasil kajian PPKE juga menunjukkan adanya hubungan elastisitas harga terhadap permintaan rokok.

Hal itu dikemukakan oleh direktur PPKE FEB UB Candra Fajri Ananda. Dia menjelaskan, rokok golongan 1 memiliki elastisitas harga yang negatif yang ternyata lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan konsumen rokok golongan 2 dan 3.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri hasil tembakau (IHT), dimana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan 1 sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT)," jelas Candra dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Dia mengatakan, ketika tarif cukai rokok naik dan harga rokok Golongan 1 (rokok mahal) menjadi semakin tinggi, konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin mulai berpindah ke rokok golongan 2 dan 3 atau golongan yang lebih murah, yang cukainya lebih rendah.

"Sehingga sebetulnya, jumlah total rokok yang dikonsumsi tidak berkurang, hanya pergeseran dari produk mahal ke yang lebih murah terjadi pada konsumen," terang dia.

Candra juga menyampaikan, terdapat korelasi negatif yang kuat antara volume produksi rokok golongan 2 dan 3 terhadap peredaran rokok ilegal. Hal itu menunjukkan bahwa ketika volume produksi rokok golongan 2 dan 3 meningkat, peredaran rokok ilegal cenderung menurun.

Artinya, peningkatan ketersediaan rokok golongan 2 dan 3 yang lebih terjangkau dapat menekan pasar rokok ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) dalam kajiannya menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi berisiko mendorong peredaran rokok ilegal.

Hasil kajian PPKE juga menunjukkan adanya hubungan elastisitas harga terhadap permintaan rokok.

Hal itu dikemukakan oleh direktur PPKE FEB UB Candra Fajri Ananda. Dia menjelaskan, rokok golongan 1 memiliki elastisitas harga yang negatif yang ternyata lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan konsumen rokok golongan 2 dan 3.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri hasil tembakau (IHT), dimana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan 1 sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT)," jelas Candra dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Dia mengatakan, ketika tarif cukai rokok naik dan harga rokok Golongan 1 (rokok mahal) menjadi semakin tinggi, konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin mulai berpindah ke rokok golongan 2 dan 3 atau golongan yang lebih murah, yang cukainya lebih rendah.

"Sehingga sebetulnya, jumlah total rokok yang dikonsumsi tidak berkurang, hanya pergeseran dari produk mahal ke yang lebih murah terjadi pada konsumen," terang dia.

Candra juga menyampaikan, terdapat korelasi negatif yang kuat antara volume produksi rokok golongan 2 dan 3 terhadap peredaran rokok ilegal. Hal itu menunjukkan bahwa ketika volume produksi rokok golongan 2 dan 3 meningkat, peredaran rokok ilegal cenderung menurun.

Artinya, peningkatan ketersediaan rokok golongan 2 dan 3 yang lebih terjangkau dapat menekan pasar rokok ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) dalam kajiannya menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi berisiko mendorong peredaran rokok ilegal.

Hasil kajian PPKE juga menunjukkan adanya hubungan elastisitas harga terhadap permintaan rokok.

Hal itu dikemukakan oleh direktur PPKE FEB UB Candra Fajri Ananda. Dia menjelaskan, rokok golongan 1 memiliki elastisitas harga yang negatif yang ternyata lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan konsumen rokok golongan 2 dan 3.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri hasil tembakau (IHT), dimana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan 1 sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT)," jelas Candra dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Dia mengatakan, ketika tarif cukai rokok naik dan harga rokok Golongan 1 (rokok mahal) menjadi semakin tinggi, konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin mulai berpindah ke rokok golongan 2 dan 3 atau golongan yang lebih murah, yang cukainya lebih rendah.

"Sehingga sebetulnya, jumlah total rokok yang dikonsumsi tidak berkurang, hanya pergeseran dari produk mahal ke yang lebih murah terjadi pada konsumen," terang dia.

Candra juga menyampaikan, terdapat korelasi negatif yang kuat antara volume produksi rokok golongan 2 dan 3 terhadap peredaran rokok ilegal. Hal itu menunjukkan bahwa ketika volume produksi rokok golongan 2 dan 3 meningkat, peredaran rokok ilegal cenderung menurun.

Artinya, peningkatan ketersediaan rokok golongan 2 dan 3 yang lebih terjangkau dapat menekan pasar rokok ilegal.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai tidak efektif menurunkan jumlah konsumsi rokok karena ketika tarif cukai dinaikkan, maka mendorong konsumen untuk beralih ke produk ilegal yang lebih terjangkau," ujarnya.

Hasil kajian juga menunjukkan, kebijakan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan tarif lebih lanjut tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah. Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," kata dia.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal di Indonesia telah meningkat seiring dengan kenaikan harga rokok akibat tarif cukai yang terus naik.

Meskipun pemerintah telah meningkatkan operasi penindakan terhadap rokok ilegal, data menunjukkan bahwa ketika harga rokok meningkat, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran turut mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, hasil penelitian PPKE FEB UB mengungkapkan, lebih dari 40 persen konsumen rokok pernah membeli rokok polos tanpa pita cukai. Selain itu, simulasi yang dilakukan oleh PPKE menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dari nol hingga 50 persen dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dari 6,8 persen menjadi 11,6 persen.

Hasil simulasi menunjukkan, potensi CHT yang hilang akibat peredaran rokok illegal seiring dengan kenaikan tarif cukai, dari 4,03 triliun rupiah ketika tidak ada kenaikan tarif cukai (nol persen), hingga mencapai 5,76 triliun rupiah ketika cukai dinaikkan sebesar 50 persen.

Angka tersebut diasumsikan bahwa pemerintah juga masih menjalankan upaya pengawasan dan penindakan rokok illegal sebagaimana yang dilakukan saat ini.

"Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," ujarnya.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

Dalam konteks ini, PPKE FEB UB merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah. Pertama, moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sambil tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Kedua, apabila tarif cukai rokok ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 sampai 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Pada tarif ini, penerimaan negara dari CHT cukup signifikan dan risiko peningkatan rokok ilegal lebih rendah," papar Candra.

Ketiga, mendorong pemerintah terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan menyesuaikan harga rokok sesuai daya beli masyarakat.

"Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tarif cukai dapat memberikan solusi yang seimbang bagi konsumen, produsen, dan penerimaan negara," katanya.

Menyikapi hasil kajian PPKE FEB UB, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Petrus Riwu mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok di atas 10 persen setiap tahun dapat menyebabkan masyarakat beralih ke rokok dengan harga lebih murah atau bahkan rokok ilegal, terutama pada golongan 2 dan 3.

"Gappri merekomendasikan moratorium kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) selama 2025-2027 serta tidak menaikkan PPN untuk menjaga keberlangsungan proses pemulihan industri dan daya beli masyarakat. Serta, lebih menggencarkan operasi penindakan rokok ilegal untuk menekan peredarannya," ujarnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) buka suara soal rencana kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025.

HJE adalah harga penyerahan hasil tembakau dari pedagang eceran kepada konsumen akhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai, sebagaimana yang tertera pada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan hasil tembakau.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M Aflah Farobi mengatakan pihaknya akan menyesuaikan harga eceran rokok dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kalau HJE itu kan seharusnya mendekati dengan fakta. Faktanya berapa. Yang sedang kita kaji adalah gapnya itu seberapa kalau gapnya sudah terlalu jauh harus kita dekatkan dengan harga jual eceran di masyarakat," katanya dalam media gathering Kemenkeu, Kamis (26/9).

Terkait apakah penyesuaian HJE dapat mempengaruhi penerimaan negara, Alfath belum bisa memastikan. Kemenkeu katanya masih mengkaji hal tersebut

"Apakah nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan ini yang sedang kita hitung. Tapi ketentuannya yang dijual ke masyarakat harus sesuai harga jual eceran," katanya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, batasan HEJ rokok per batang atau gram diatur sebagai berikut:

Golongan I: HJE paling rendah Rp2.260Golongan II: HJE paling rendah Rp1.380Golongan III: HJE paling rendah Rp2.380

Golongan I: HJE paling rendah Rp2.380Golongan II: HJE paling rendah Rp1.465

Golongan I: HJE paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980Golongan II: HJE paling rendah Rp865Golongan III: HJE paling rendah Rp725

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp2.260

Golongan I: HJE paling rendah Rp950Golongan II: HJE paling rendah Rp200

Tanpa golongan: HJE lebih rendah dari Rp180 sampai Rp275

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp290

Tanpa golongan: HJE paling rendah Rp495 sampai Rp5.500

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok pada 2025.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menuturkan pada dasarnya, tarif CHT menganut struktur tarif multi-tarif yang ditentukan dari golongan dan jenis rokok. Di mana tarif tersebut akan mempengaruhi Harga Jual Eceran (HJE) rokok di pasaran.

Fajry mendorong pemerintah untuk memperjelas rencana yang akan diambil dalam mengendalikan konsumsi rokok dari batalnya kenaikan tarif tersebut.

"Apakah, menaikan HJE untuk lapisan tarif yang lebih rendah saja? Atau menyamakan besaran HJE dengan lapisan lebih rendah? Jadi mirip simplifikasi tapi HJE saja yang disamakan?" ungkap Fajry, Selasa (24/9/2024).

Adapun, saat ini tarif cukai rokok tertinggi berada pada jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 1 yang senilai Rp1.231 per batang/gram.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah menerapkan tarif multiyears untuk 2023—2024. Rata-rata kenaikan tarif cukai per tahunnya untuk seluruh golongan sekitar 10%.

Sementara sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 5% per tahun mulai tahun depan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat keputusan tidak naiknya tarif cukai tersebut didasarkan dengan keinginan pemerintah untuk mengendalikan fenomena downtrading rokok.

Pasalnya, dalam dua tahun terakhir pemerintah mencatat adanya penurunan produksi rokok Golongan I. Sementara produksi Golongan II dan III justru melonjak.

Di mana cukai rokok menyumbang pendapatan negara senilai Rp132,8 triliun atau tumbuh 4,7% (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

"Fokus pemerintah ada pada fenomena downtrading rokok yang marak saat ini. Setelah ada penyesuaian tarif CHT di periode sebelumnya, terjadi peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah," jelasnya.

Tujuannya, Prianto melihat agar fenomena peralihan konsumsi tersebut tidak terjadi lagi. Alhasil, pemerintah perlu menelaah kembali kebijakan penggolongan rokok yang saat ini ada.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan meski tidak ada kenaikan tarif cukai, sejauh ini pemerintah baru merencanakan penyesuain harga jual di level industri.

"Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah," ungkapnya kepada Wartawan, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Berburu saham rokok WIIM, HMSP, hingga GGRM yang masih dibanderol dengan valuasi terdiskon setelah kabar pemerintah yang tidak mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025.

Pergerakan harga saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM), PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) kompak menguat dengan kisaran 5% pada perdagangan Selasa (24/9/2024) hingga pukul 14:00 WIB.

JAKARTA, investor.id – Beberapa perusahaan rokok, termasuk PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), telah menaikkan harga produknya pada September. Namun, kenaikan harga masih terbatas guna memulihkan volume penjualan. Lantas, bagaimana arahnya dan prospek saham HMSP?

Menurut RHB Sekuritas, HM Sampoerna menaikkan harga A Ultra Mild sebesar 2,8% mom pada September. Sebelumnya, pada Agustus, HM Sampoerna menaikkan harga A Mild dan Sampoerna Kretek sebesar 3,1-3,2% mom.

“Ke depan, kami perkirakan HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) bakal mempertahankan harga untuk memulihkan volume penjualan,” tulis RHB dalam risetnya.

Kenaikan harga meski terbatas diperkirakan dapat mendukung ekspansi margin kotor (gross profit margin/GPM) HMSP. Pada kuartal II-2024, GPM HMSP menjadi 13,7% akibat penerapan cukai yang lebih tinggi, sehingga GPM sepanjang semester I-2024 mencapai 15%.

“Kami memprediksi kenaikan harga pada Agustus dan September, serta potensi kenaikan harga lainnya pada kuartal IV-2024, akan mendukung pemulihan GPM HMSP menjadi 17%,” ungkap RHB.

Emiten rokok lainnya, Gudang Garam (GGRM) enggan menaikkan harga sejak Juli setelah performanya pada kuartal II-2024 kembali menunjukkan penurunan volume penjualan.

Tanpa kenaikan harga dari Juli hingga September, GPM GGRM pada kuartal III-2024 diperkirakan tetap sama seperti kuartal II-2024 sebesar 9,6%. Alhasil, GPM GGRM selama Januari-September 2024 ditaksir mencapai 9,9% atau terkikis 20 bps dari 10,1% pada semester I-2024.

Mengingat harga GGRM lebih tinggi dibandingkan pesaing di segmen sigaret kretek mesin full flavour (SKM FF) dan menjadi pilihan kedua setelah A Mild HMSP di segmen low tar low nicotine (LTLN), GGRM diprediksi bakal mempertahankan harga pada kuartal IV-2024 untuk mengurangi penurunan volume penjualan lebih lanjut. GPM GGRM tahun ini diestimasi sebesar 9,8%, di bawah perkiraan RHB yang mencapai 12,6%.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

RHB lebih menyukai HMSP karena eksposur yang lebih besar pada segmen sigaret kretek tangan (SKT) dan yield dividen lebih tinggi. “Kami melihat HMSP masih merupakan pilihan yang lebih baik saat ini, mengingat eksposurnya yang lebih besar pada segmen SKT sekitar 30% terhadap total pendapatannya dibandingkan GGRM yang kurang dari 10%,” jelas broker efek tersebut.

Selain itu, HMSP secara konsisten membayar dividen yang stabil, sedangkan GGRM absen memberikan dividen untuk tahun 2023, meskipun pendapatan bersih lebih tinggi dari tahun 2022.

RHB merekomendasikan buy saham HMSP dengan target harga Rp 970. Sebaliknya, rekomendasi sell untuk saham GGRM dengan target harga Rp 13.700. Adapun rating untuk sektor tembakau dipertahankan netral.

Risiko utamanya jika daya beli lebih lemah dari perkiraan, perdagangan rokok ilegal di kota tier 2 marak, dan terjadi kenaikan harga tembakau.

Sementara itu, pada perdagangan Jumat (20/9/2024), saham HMSP anjlok 10% ke level Rp 670. Sedangkan saham GGRM tergerus 2,5% ke level Rp 15.500.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) minimal sebesar 5% pada tahun depan. Hal itu disampaikan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam simpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). "Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Selasa (10/9).

Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

"Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Meskipun begitu, Kementerian Keuangan dalam kesempatan tersebut tidak ada memberikan pernyataan. Dalam rapat kerja tersebut, BAKN DPR hanya menyampaikan sejumlah usulan saja kepada Kementerian Keuangan.

Usulan kenaikan cukai tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata kenaikan tarif pada 2023 dan 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022, tarif CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu untuk jenis SKT, tarif cukainya naik maksimal 5% per tahun.

Penyesuaian tarif cukai rokok sebelumnya juga tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat multiyears, moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Berikut daftar harga rokok jika cukai naik 5% pada 2025:

• Marlboro Merah dan Lights dari Rp 50 ribu menjadi Rp 52.500

• Djarum Super dari Rp 35.100 menjadi Rp 36.855

• Sampoerna A Mild dari Ro 35 ribu menjadi Rp 36.750

• Sampoerna Mild Menthol Burst dari Rp 36 ribu menjadi Rp 38.325

• Sampoerna Avolution Menthol dari Rp 43 ribu menjadi Ro 45.675

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati usulan awal tarif cukai hasill tembakau (CHT) atau cukai rokok untuk naik minimal 5% pada 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, menegaskan tarif minimal 5% masih berupa rekomendasi DPR. Pemerintah selanjutya yang dipimpin Prabowo-Gibran, akan menetapkan tarif tersebut untuk periode 2025.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan di kompleks Parlemen beberapa hari lalu.

Kenaikan tarif ini pada dasarnya telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar perumusan RAPBN 2025.

Dalam dua tahun terakhir, kenaikan tarif telah dilakukan secara multiyears atau tahun jamak. Di mana tarif untuk 2023 dan 2024 ditentukan tarifnya sejak 2022.

Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah dapat menaikkan tarif cukairokok minimal 5% setiap tahunnya pada 2025 dan 2026.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus lalu, tarif CHT akan sangat mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui tarif multiyears yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau.

Untuk diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara barang kena cukai (BKC) mencakup barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, BKC meliputi etil alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA), serta hasiil tembakau. Tahun depan, rencananya cukai diperluas untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Bisnis melakukan simulasi perhitungan kenaikan harga rokok 5% dari harga saat ini, dengan asumsi tarif cukai rokok 2025 adalah 5%.

Perlu diingat, harga dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan, lokasi penjualan, keputusan tarif cukai, maupun kondisi lainnya.

Kisaran Daftar Beberapa Harga Rokok 2025 di Bawah Rp30.000, usai Cukai Tembakau Naik 5%

*Harga berdasarkan pantaun Bisnis di aplikasi Klik Indomaret, Jumat (13/9/2024).

**Perkiraan harga 2025 mengacu rencana tarif naik 5%