Peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak dan juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka di zona hijau. IHSG menguat ke level 7.243 jelang akhir pekan.

Mengutip data RTI, Jumat (8/11/2024), IHSG pada pukul 09.18 berada di level 7.301, atau menguat 58 poin (0,81%). IHSG berada di level tertingginya pada 7.322 dan terendahnya 7.265. Sebanyak 255 saham menguat, 154 melemah, dan 191 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya memperkirakan IHSG rebound dalam kisaran 7.200-7.300. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali terkoreksi dalam.

Jika diakumulasi secara wtd penurunan IHSG mencapai -3,48%. Pelaku pasar wait and see terhadap keputusan suku bunga The Fed. Hasil penurunan suku bunga 25 bps dalam FOMC dini hari berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah, di mana rupiah spot terapresiasi ke level Rp 15.551 per dolar AS (8/11).

"Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan Cadangan Devisa (Cadev) pada Oktober 2024 sebesar 151,2. Perolehan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi Cadev pada Oktober 2024 ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan utang luar negeri pemerintah," tulisnya.

Dari mancanegara, indeks utama Wall Street mengalami kenaikan setelah The Fed kembali memangkas suku bunga pada November 2024 sebesar 25 bps menjadi 4,5%-4,75%, sebelumnya pada pertemuan September pemangkasan dilakukan sebesar 50 bps. Senada dengan The Fed, Bank Sentral Inggris (BoE) juga kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada November 2024. Pemangkasan suku bunga tersebut menjadi yang kedua dalam 4 tahun terakhir.

Belum genap satu bulan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan, polemik terkait regulasi telah muncul ke permukaan. Hal ini bersumber dari wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaksakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Rencana kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena dipandang berbagai pihak mengabaikan kontribusi signifikan sektor industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian selama ini. Kajian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

Terlebih, rencana kebijakan ini ditengarai merupakan upaya Kemenkes mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menyikapi ini, dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru" yang dilaksanakan pada Selasa (5/11), Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana melayangkan kritik keras kepada Kemenkes.

"Harus dipahami, penjajahan saat ini tidak hanya berbentuk kolonialisasi. Melainkan juga melalui penyelundupan kebijakan-kebijakan sarat kepentingan lembaga asing ke dalam regulasi nasional," seru Hikmahanto.

Ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia sampai saat ini tidak meratifikasi FCTC sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalamnya. "Hal ini akan berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif. Sudarto juga menyebut bahwa pihaknya telah mencoba melalui berbagai cara untuk dapat memberikan masukan kepada Kemenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," katanya.

"Ketika itu, seorang direktur Kemenkes mengatakan bahwa pengaturan kemasan rokok tanpa identitas merek masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," lanjutnya.

Sikap Kemenkes yang tidak transparan dan konsisten ini semakin memperbesar polemik terkait rencana penyeragaman kemasan tanpa identitas merek. Dengan sumbangsih besar IHT bagi perekonomian negara melalui kontribusi cukai dan penyediaan lapangan kerja, tentu diperlukan keterbukaan dalam perumusan kebijakan yang terkait.

Banyak pihak juga berharap agar kebijakan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek ini dapat ditinjau kembali. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencapai target kesehatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sektor tembakau dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mendorong anak muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk Indonesia, untuk sedini mungkin menjadi investor bagi SBN yang pemerintah sediakan.

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai alas investasi menjadi pililhan bagi anak muda untuk ikut serta membangun negeri dan membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa saat ini investasi sudah semakin mudah dengan bantuan teknologi digital, termasuk dalam pembelian instrumen investasi milik negara.

“Sekarang beli SBN bisa dari gadget, nilai pembelian minimal pun bisa Rp1 juta. Dengan membelli SBN Retail, telah berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Sua menuturkan hingga saat ini, SBN Ritel pemerintah telah menjangkau 875.000 investor dan didominasi oleh anak muda.

SBN pun juga cukup bersaing dengan bunga yang kompetitif dan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito. Misalnya, jika saat ini deposito perbankan menawarkan bunga antara 3-4% pertahun, SBN ritel selama tahun 2024 ini menawarkan imbal hasil diatas 6% per tahun.

Terdapat pilihan SBN ritel yang konvensional seperti ORI (Obligasi Negara Ritel) dan SBR (Savings Bond Ritel), serta SBN ritel dengan format syariah seperti SR (Sukuk Ritel) dan ST (Sukuk Tabungan).

Terbaru, Kementerian Keuangan baru saja merampungkan penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024. Penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

Lebih lanjut Sua juga mengingatkan bahwa kelebihan SBN Ritel yakni aman dan minim risiko karena pembayaran pokok dan kupon (imbal hasil) dijamin oleh pemerintah.

“Ini alat investasi yang diterbitkan oleh negara, yang risikonya minim, bahkan saya bilang risikonya nol. Dan ini memberi kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan negara ini menjadi salah satu cara anak muda menunjukkan jiwa patriotisme terhadap Tanah Air.

Tidak seperti pahlawan pada zaman dahulu yang harus mengangkat senjata untuk mempertahankan Indonesia, Destry menyampaikan saat ini anak muda dapat berkontribusi terhadap pembangunan melalui investasi.

“ini [November] jadi hari investasi bagi anak muda, kalian nggak harus sekarang panggul senjata, tapi kalian cukup menyisihkan uang dari saku kalian, bisa Rp50.000, Rp100.000 atau Rp1 juta untuk investasi di ORI,” tuturnya.

Meski demikian, instrumen investasi tidak sebatas dari surat utang yang diterbitkan oleh negara. Untuk itu, Destry mengimbau masyarakat untuk cerdas dan cermat dalam memilih instrumen investasi agar tidak tertipu investasi bodong.

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

INKOMPASS Innovation Challenge telah berhasil menarik perhatian mahasiswa di seluruh Indonesia, dari semester 5 hingga lulusan baru dengan pengalaman kerja maksimal dua tahun. Kompetisi ini mencari ide bisnis disruptif yang dapat mendukung Sampoerna Retail Community (SRC) dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan nilai ekonomi.

Lebih dari sekadar berkompetisi, peserta INKOMPASS mendapatkan pengalaman dunia kerja nyata, berjejaring dengan pemimpin industri, serta mengasah keterampilan problem-solving dan komunikasi. Mereka juga memiliki peluang karier melalui magang di PT HM Sampoerna Tbk.

Setelah melewati tahap pengumpulan proposal dan penilaian ketat, 50 finalis terbaik telah terpilih dan diundang ke sesi bootcamp selama tiga hari. Di sini, mereka akan bekerja dalam tim untuk mengembangkan proposal lebih lanjut dan mempresentasikan rekomendasi kepada panel juri yang terdiri dari para pemimpin senior PT HM Sampoerna Tbk.

Dari 50 finalis tersebut, panel juri akan memilih tim dan individu terbaik yang berhak atas berbagai penghargaan, termasuk perjalanan ke afiliasi Philip Morris International (PMI) di luar negeri, hadiah senilai total Rp30.000.000, kesempatan magang, program mentoring, serta sertifikat penghargaan.

Nantikan hasil pemenang INKOMPASS Innovation Challenge dan ide-ide inovatif dari para peserta dalam waktu dekat! Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @sampoernacareers dan di LinkedIn PT HM Sampoerna Tbk.

Gebyar 24 Tahun Shop & Drive

Gebyar 24 Tahun Shop & Drive

secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III seringkali menunjukkan penurunan dari capaian pada triwulan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III (Q3) 2024, yang mencapai 4,95 persen year-on-year (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kekuatan ekonomi dunia lainnya.

Ia mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III seringkali menunjukkan penurunan dari capaian pada triwulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada triwulan II.

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan tidak terdapatnya kegiatan besar nasional, seperti perayaan hari besar keagamaan atau liburan sekolah yang dapat menjadi pendorong pergerakan mesin-mesin ekonomi domestik sepanjang triwulan III.

“Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga (pertumbuhan ekonominya) relatif rendah di 4,1 persen, Arab Saudi sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat sebesar 2,8 persen, dan Meksiko sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga Hartarto.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan tersebut dicapai Indonesia dengan inflasi yang rendah sebesar 1,7 persen yoy pada Oktober 2024 serta rasio utang yang terkendali pada level 39,4 persen di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, belum pastinya hasil pemilu Amerika Serikat, serta pelemahan daya beli kelas menengah.

Terkait kebijakan untuk mengantisipasi dampak hasil pemilu Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengumuman resmi pemenang pesta demokrasi tersebut.

“Ya lihat saja siapa yang menang kan. Kemudian Presiden (Prabowo Subianto) juga akan berangkat ke sana. Nah, tentu kami akan melihat dari pembicaraan Bapak Presiden di kunjungan ke Amerika Serikat itu,” ujarnya.

Selain Amerika Serikat, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga akan mengunjungi China serta menghadiri KTT G20 dan APEC dalam waktu dekat untuk menjajaki potensi kerja sama internasional yang lebih luas, terutama di bidang investasi.

“Terkait dengan BRICS, sudah disampaikan keinginan Indonesia untuk masuk BRICS dan saya mendapat feedback (tanggapan) dari berbagai kedutaan besar anggota BRICS bahwa pada prinsipnya mereka sangat welcome (menyambut) terhadap keanggotaan Indonesia di dalam BRICS,” imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen yoy, menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan II sebesar 5,05 persen yoy. Meskipun begitu, perekonomian Indonesia tumbuh secara kumulatif sebesar 5,03 persen sepanjang Januari hingga September 2024.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menimbulkan kekhawatiran bagi industri. Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurut Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), aturan tersebut bisa menurunkan daya saing produk. Aturan baru soal kemasan rokok juga berpotensi menekan angka ekspor hasil tembakau hingga 35%.

"Dengan packaging seperti ini, ekspor hasil tembakau itu akan turun 35%. Di negara-negara (tujuan ekspor akan bertanya) ini apa, ini produk apa, karena itu sangat penting," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Biaya produksi juga bisa bengkak hingga 18-25% jika aturan tersebut terealisasi. Oleh karena itu perlu kajian komprehensif yang tetap memperhatikan kelangsungan industri dan juga kesehatan.

"Yang jelas buat industri rokok, ini peningkatan biaya produksi. Hitungan saya meningkatnya seberapa persen sih? 18-25%, beban lagi. Ini ya makanya perlu perlulah kajian yang komprehensif untuk terkait industri-industri yang sangat strategis untuk ekonomi apalagi kesehatan juga perlu diperhatikan," ujar Adik.

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur punya peran yang cukup krusial. Industri tersebut menyumbang hingga Rp 19,6 triliun dari sisi pajak bukan cukai.

Kemudian ada peran industri hasil tembakau dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan solusi permasalahan pengangguran. Adik menilai industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga level lulusan SD dan SMP.

"Di Jawa Timur ini tingkat penganggurannya di usia SD sampai SMP itu tinggi banget, jawabannya adalah di industri rokok. Karena di industri rokok tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi, ini jawaban dari tingkat pengangguran dengan lulusan yang seperti itu, itu satu," jelas Adik.

"Kedua, banyak industri rokok di Jawa Timur, industri hasil tembakau di Jawa Timur, ada peraturan pemerintah industri harus menyerap tenaga difabel itu 1%. di Jawa Timur rata-rata industri hasil tembakau sudah menyerap difabel itu 4%," tutupnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menyikapi hasil Pilpres Amerika Serikat (AS). Rapat akan digelar sore ini.

"Ya ada (arahan Prabowo) nanti. Nanti sorelah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Luhut menjawab pertanyaan apakah ada arahan Prabowo terkait antisipasi hasil Pilpres AS.

Luhut menegaskan kembali pihaknya akan menggelar rapat. Belum diketahui di mana rapat akan berlangsung.

"Ya (ada rapat)," singkatnya.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya sudah menganalisis soal Pilpres AS. Analisis tersebut sebagai langkah antisipasi hasil Pilpres AS untuk Indonesia.

"Kita mungkin belum saatnya memberikan pendapat tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke presiden, dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya. Kan kita belum tahu hasilnya," tambah Mari.

Diketahui, Pilpres AS berlangsung hari ini. Ada dua capres AS, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Para petani menyebut aturan itu berpotensi menurunkan serapan dan harga tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menjelaskan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani. Hal tersebut dinilai akan membuat semakin maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, dikutip lagi Minggu (3/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Dia menyebut pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Dengan berdampak rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Simak Video: Pemerintah Larang Warga Jual Rokok Ketengan!

[Gambas:Video 20detik]