Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait maraknya praktik penjualan paket wisata berbayar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dipastikan ilegal.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan kunjungan ke KIPP di IKN gratis. Pihaknya memastikan tidak mengadakan kerja sama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," kata Troy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Troy meminta kepada pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke KIPP di IKN agar menghentikan kegiatan tersebut.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tegas Troy yang juga merupakan Juru Bicara OIKN.

Troy menyebut saat ini masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan," tuturnya.

Masyarakat yang mau berkunjung ke IKN diimbau untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA. Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Dalam kaitan dengan kendaraan, masyarakat diminta tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum tanpa ijin tertulis maupun ijin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementrian PUPR.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengaku ditawarkan oleh pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang tidak berijin dan tanpa sepengetahuan Otorita IKN maupun lembaga pemerintah lain. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar berkunjung ke IKN.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin yang juga putra daerah asal dari Kalimantan Timur.

"Kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan, bersejarah dan menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus. Jangan dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan masyarakat dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300).

Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.

Johnson & Johnson (J&J) diminta membayar 15 juta dolar USD atau setara Rp 233 miliar kepada seorang pria bernama Evan Plotkin di Connecticut, AS. Pria tersebut mengaku terkena kanker langka mesothelioma akibat penggunaan bedak talk buatan perusahaan tersebut selama puluhan tahun.

Plotkin menggugat Johnson & Johnson pada tahun 2021 setelah ia mengidap kanker. Ia mengaku merasa sakit karena menghirup bedak bayi (J&J).

Juri di Pengadilan Tinggi Fairfield County, Connecticut, juga menemukan bahwa perusahaan harus membayar ganti rugi hukuman tambahan, yang akan ditentukan kemudian oleh hakim yang mengawasi kasus tersebut.

"Evan Plotkin dan tim persidangannya sangat gembira karena juri sekali lagi memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Johnson & Johnson atas pemasaran dan penjualan produk bedak bayi yang mereka ketahui mengandung asbes," kata Ben Braly, pengacara Plotkin, dalam email, dikutip Reuters.

Di sisi lain, Erik Haas, wakil presiden litigasi J&J di seluruh dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan akan mengajukan banding atas putusan hakim pengadilan yang menghalangi juri untuk mendengarkan fakta-fakta penting tentang kasus tersebut.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan evaluasi ilmiah independen selama puluhan tahun yang menegaskan bahwa talk aman, tidak mengandung asbes, dan tidak menyebabkan kanker," kata Haas.

Putusan pengadilan tersebut muncul saat J&J berupaya menyelesaikan klaim lebih dari 62.000 orang yang mengatakan bahwa mereka terkena kanker ovarium dan kanker ginekologi lainnya dari bedak talk melalui penyelesaian kebangkrutan yang menelan biaya hampir $9 miliar atau Rp 139 triliun.

Kesepakatan kebangkrutan, yang menghadapi tantangan hukum dari beberapa pengacara penggugat, telah menangguhkan tuntutan hukum atas kanker ginekologi, tetapi tidak memengaruhi jumlah klaim mesothelioma yang jauh lebih sedikit seperti milik Plotkin. Perusahaan tersebut sebelumnya telah menyelesaikan beberapa klaim tersebut tetapi belum mengusulkan penyelesaian secara nasional.

Penggugat dalam semua gugatan tersebut mengatakan bahwa produk talk J&J, seperti bedak bayi yang pernah menjadi ikon, tercemar asbes, suatu karsinogen yang diketahui menyebabkan mesothelioma dan kanker lainnya. J&J menarik produk bedak berbahan dasar talk dari pasar AS pada tahun 2020.

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker

Viral di media sosial truk TNI disebut hendak kabur usai menabrak mobil. Tampak di video tersebut, seorang perempuan terlihat tengah memarahi sopir truk TNI tersebut.

Terkait heboh itu, pihak TNI memberikan penjelasan. Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana membantah dan mengklarifikasi narasi dalam video tersebut. Dia menyebut, kejadian itu terjadi di Sukamakmur, Bogor, pada Sabtu (12/10).

Wahyu menjelaskan, sopir truk TNI itu bukan hendak kabur, melainkan berniat melanjutkan tugasnya mengantarkan pasukan. Wahyu menyebut, sopir telah memberikan contact person sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Bukan mau kabur, karena mereka membawa pasukan yang harus diantar di tempat tugasnya, makanya dia melanjutkan perjalanan,” ujarnya ketika dihubungi kumparan, Minggu (13/10).

“Cuma tidak betul bila ada narasi yang menyebutkan bahwa truk TNI-nya kabur tidak tanggung jawab, tidak. Mereka berhenti. Mereka berhenti dan sudah memberikan contact person kepada ibu ini,” jelas dia.

Menurut Wahyu, ibu tersebut dapat menghubungi nomor yang diberikan untuk meminta pertanggungjawaban. Sopir dan pimpinan yang saat itu berada di tempat, Danrem Bogor Brigjen Faisol Izudin, siap mengganti kerugian.

“Nanti siap untuk memberikan perbaikan, ganti rugi. Karena truk ini harus melanjutkan perjalanan membawa pasukannya. Harus segera melaksanakan tugas,” ujar Wahyu.

“Karena mereka tidak bisa menyelesaikan saat itu mereka harus mengantar pasukan ini sampai ke tempat tugasnya. Tetap ditinggalkan contact person-nya,” tegas Wahyu.

Dihubungi terpisah, Danrem Bogor Brigjen Faisol Izudin belum memberikan respons atas peristiwa itu.

Brigjen Wahyu memberi penjelasan terkait insiden kecelakaan ini. Menurutnya, sopir truk menganggap bahwa akan diberi prioritas jalan saat akan menanjak.

“Truk itu kan bawa pasukan mau bawa ke atas ya, nah yang ada di pemahamannya driver kita, truk itu, kalau kendaraan itu menanjak tentu itu akan diprioritaskan karena kan menanjak risikonya lebih besar,” jelasnya.

Sayangnya, mobil yang menjadi korban juga berpikir bahwa kendaraan yang akan turun ke bawah akan diberi prioritas. Mereka datang dari arah yang berlawanan.

“Nah, tapi menurut pemahaman ibu ini yang menggunakan mobil dari atas mau turun itu juga sama, pemahamannya dia turun jalan saja, tidak ada masalah,” jelas Wahyu.

Akibatnya, kedua kendaraan tetap melaju dan akhirnya bertabrakan.

“Dia (truk) jalan terus, ibu ini juga pemahamannya sama, ‘saya bisa jalan kok kenapa saya harus berhenti’, akhirnya benturan,” ungkap Wahyu.

Sebuah potongan video dengan narasi uang Rp 2.000 ditambah dengan angka 0 sehingga seolah-olah menjadi uang Rp 20.000 viral. Penambahan angka itu ditujukan untuk mengelabui pedagang.

Atas beredarnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) pun buka suara. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, mencoret dan/atau mengubah warna rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana.

Dia mengatakan, pelaku bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Mencoret uang dan/ atau mengubah warna uang rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana. Dalam Pasal 35 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," terangnya kepada detikcom, Minggu (13/10/2024).

Dia mengatakan, uang yang dicoret-coret tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi. Sebab, uang itu merupakan uang tidak layak edar (UTLE).

"Uang yang telah dirusak tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi karena merupakan uang tidak layak edar (UTLE)," ujarnya.

Seperti dilihat detikcom, dalam narasi video tersebut dijelaskan, uang Rp 2.000 ditambah angka 0 sehingga seolah-olah menjadi Rp 20.000. Tak hanya ditambah angka 0, warna uang Rp 2.000 itu pun dibuat mirip dengan uang Rp 20.000. Dijelaskan, yang merasakan dampak dari masalah ini adalah penjual.

Bisnis.com, JAKARTA - Di Twitter sedang viral layanan internet Indosat down dan tak menampilkan sinyal.

Terpantau layanan internet Indosat tak menampilkan sinyal sejak Kamis 3 Oktober pukul 21.00 malam WIB.

Di Twitter, sejumlah pengguna mengeluhkan tak ada layanan internet Indosat. Bahkan di antara mereka mengaku tak bisa hayar QRIS lantaran tak ada sinyal.

Pihak Indosat Care turut menanggapi keluhan penggunanya tersebut.

Mereka menyarankan agar pengguna menonaktifkan kemudian mengaktifkan kembali ponsel.

Selain itu, pengguna Indosat juga diminta menonaktifkan kemudian mengaktifkan data untuk cek sinyal.

"Mohon maaf untuk kejadian yg di alami. Untuk langkah awal bisa di bantu untuk OFF/ONkan HPnya dan memastikan APNnya sudah sesuai yaitu indosatgprs. Jika masih sama, yuk infoin nomor IM3, detail lokasi, waktu kejadian, dan nomor alternatif di DM," bunyi jawaban Indosat Care di Twitter.

Sejauh ini, belum diketahui apa penyabab sinyal Indosat mendadak hilang pada Kamis malam WIB.

Meski demikian, ada tiga hal yang bisa dilakukan:

1. Menonaktifkan dan mengaktifkan kembali HP untuk uji sinyal Indosat.

2. Menonaktifkan dan mengaktifkan kembali data untuk uji sinyal Indosat.

3. Sabar menunggu

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang kelas BPJS Kesehatan yang akan segara dihapus mengemuka sejak akhir tahun 2023 lalu. Simak besaran iurannya sekarang.

Sebuah unggahan tentang BPJS Kesehatan viral di Twitter. Seorang yang dikenal sebagai pengamat penerbangan, Alvin Lie, membagikan tangkapan layar saat dirinya memgayar iuran BPJS Kesehatan.

Dalam unggahan tersebut, Alvin mengatakan dirinya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dua kali lebih mahal dari seharusnya.

"Barusan bayar iuran bulanan sbg Peserta Mandiri BPJS Kesehatan. Ternyata iuran sudah naik 100% jadi Rp.300ribu per peserta per bulan. Bulan lalu masih Rp150ribu," tulis Alvin.

Meski demikian, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran sejauh ini,

"Sampai dengan saat ini iuran tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Peraturan Presiden yang lama. Untuk kasus tersebut dapat dilaporkan melalui care center 165 untuk dicek kendala yang terjadi," kata Rizzky kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Isu kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus

Sejak akhir tahun 2023 lalu, isu tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan memang mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya masih menunggu draf Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penghapusan kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III mulai 30 Juni 2025 dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“[Terkait penghapusan iuran BPJS] tanya ke Pak menkes, ke pak Menkes. [Saat ini Permennya] masuk ke saya saja belum sudah ditanyakan, kalau sudah masuk langsung akan ditandatangan,” ujar Jokowi Mei 2024 lalu.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada alasan ini, maka iuran BPJS Kesehatan per bulan Oktober 2024 ini masih sama seperti sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, simak daftar iuran BPJS Kesehatan berikut ini...

Besaran Iuran BPJS Kesehatan per Oktober 2024

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Keributan terjadi di sebuah kantor yang berada di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari rekaman video yang beredar, terlihat ada seorang pria yang diduga pelamar kerja, mengamuk di kantor tersebut.

Pria di dalam video itu menyebut bahwa kantor tersebut melakukan penipuan pada pelamar kerja.

"Penipuan di sini pak, penipuan," kata pria dalam video sebagaimana dilihat pada Rabu (2/10).

Kanitreskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Ivo Amelia, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/10). Menurut dia, peristiwa bermula ketika ada 3 pencari kerja mendatangi kantor itu dan meminta agar uang administrasi dengan nominal Rp 200 ribu hingga Rp 450 ribu dikembalikan.

"Telah didatangi oleh 3 orang pelamar kerja untuk meminta dikembalikan uang administrasi yang sudah diserahkan," kata dia melalui pesan singkat.

Polisi pun sudah melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Hasilnya, kantor perekrut pekerja tersebut sudah mengembalikan uang yang diminta para pencari kerja.

Ivo memastikan situasi sudah kondusif. Namun tak dijelaskan kantor tersebut bergerak di bidang apa.

"Setelah biaya administrasi dikembalikan kepada pelamar kerja, masing-masing pelamar meninggalkan lokasi dengan tertib," ujar dia.

"Situasi di objek (keributan) aman dan kondusif," lanjut dia.

Anggota DPR RI terpilih, Jamaludin Malik, datang ke pelantikan Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/10), mengenakan kostum Ultraman.

Jamaludin yang berasal dari Fraksi Golkar itu pun bertingkah dengan berpose selayaknya sang Ultraman mengeluarkan jurus "sinar".

Kenapa Jamaludin memakai kostum Ultraman?

"Karena waktu nyaleg, kita (saya) pakai kostum Ultraman. Jadi, enggak ninggalin ciri khas," kata Jamaludin menjawab pertanyaan wartawan.

Lantaran pelantikan adalah agenda formal, bersediakah bila Jamaludin diminta melepaskan kostumnya? "Ya, dicopot," katanya.

Jamaludin berseloroh, Ultraman itu sengaja ia pilih di antara superhero lain seperti Batman.

"Ultramen itu membasmi kejahatan," kata Jamaludin.

Jamaludin menjelaskan, ia merupakan Anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. "Jepara, Kudus, Demak," ujarnya.

Jamaludin pun pasrah soal komisi berapa yang ia targetkan. "Mengikuti saja," katanya.

25 etalase lapak dagangan di Jalan Kebonjati, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dirusak. Kaca-kacanya dipecahkan.

Salah satu pedagang, Ursula (bukan nama sebenarnya), mengaku sedih saat datang ke lapak dagangannya sudah berantakan pada Rabu pagi (18/9).

Dia biasa berjualan pukul 08.00 WIB saban hari, mengatakan kaca lapaknya telah jebol saat tiba di lokasi. Pecahan kaca itu berceceran. Dan dia mengaku sempat kaget lantaran pemandangan tak mengenakan itu didapatinya secara mendadak.

“Sedih atuh, dari rumah datang ke sini istilahnya mau nyari nafkahlah, datang ke sini sudah ancur. Apalagi saya bawa anak,” katanya saat ditemui Jumat (20/9).

Salah satu pedagang, terlihat tengah sibuk merenovasi lapaknya. Sementara yang lain memutuskan tetap berjualan dengan kondisi lapak cukup memprihatinkan, termasuk Ursula.

“Kalau saya langsung beresin keadaan bolong saya beresin, biarlah sementara gitu dulu. Tukang bakso balik lagi, bukan jualan malah jadi belanja kaca,” kata dia.

Mengenai kronologi perusakan, Ursula mengaku tak mengetahui persisnya. Tapi dia menuturkan jika perusakan terjadi pada Rabu dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.

“Rabu sekitar jam 1 lebih. Pas nya enggak tahu,” katanya.

Dia mengatakan bahwa perusakan diduga dilakukan oleh oknum yang juga memang sehari-hari berkegiatan di sekitar lokasi, yang dekat, dengan sebuah mal besar di Bandung. Tapi, Ursula menyebut bahwa duduk perkara semulanya tak ada hubungan dengan pedagang.

“Alasannya masalah pribadi. Lebih kepada meluapkan kesal ja. Enggak ada sangkut paut sama pedagang,” aku dia.

YouTuber IShowSpeed atau yang biasa dikenal Speed menarik perhatian masyarakat ketika berkunjung ke sejumlah wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, Jakarta Utara, hingga Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/9).

Kunjungannya ke Jakarta disiarkan melalui kanal YouTube IShowSpeed dengan durasi lebih dari 3 jam dan ditonton oleh jutaan pengguna YouTube.

Di Halte Pasar Baru, pemilik nama asli Darren Jason Watkins Jr ini terlihat datang menyapa masyarakat Indonesia menggunakan batik. Beberapa masyarakat terlihat mengabadikan momen kedatangan Speed.

Bahkan ada masyarakat yang meminta tanda tangan. Speed pun berulang kali terlihat mengulurkan tangannya.

Menanggapi kegiatan Speed di Halte Pasar Baru, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengimbau agar kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian sebaiknya diinformasikan ke polisi.

Ia juga meminta agar masyarakat yang mengikuti kegiatan Speed selama di Jakarta untuk tertib.

"Semua kegiatan yang mengumpulkan massa, membuat kerawanan dan kemacetan lalin agar memberitahukan kepada pihak kepolisian," kata dia melalui pesan singkat, Kamis (19/9).

Sebuah pohon jati di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengeluarkan api dari dalam batang pohonnya.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam (10/9/2024), dan sempat direkam oleh Asep Bayu, warga yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang usai nobar pertandingan sepak bola.

Dalam video yang direkam Asep, kobaran api membakar bagian dalam batang pohon dari pangkal hingga ujung pohon setinggi tujuh meter itu.

Keanehan ini membuat warga sekitar heran karena di sekeliling pohon tersebut tidak ada tanda-tanda kebakaran lainnya.

“Kami awalnya melihat cahaya dari kejauhan, takutnya ada kebakaran. Tapi setelah kami mendekat, ternyata cahaya itu berasal dari pohon jati yang terbakar. Anehnya, hanya batangnya saja yang terbakar, padahal di sekitarnya tidak ada bekas api,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Jumat (13/9).

Menurut Asep, saat kejadian, hujan sempat turun, sehingga tidak ada warga yang mencoba memadamkan api.

“Karena hujan, kami pikir apinya akan padam sendiri, dan memang benar keesokan harinya api tidak muncul lagi,” tambahnya.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran misterius tersebut belum dapat dipastikan. Warga setempat masih memperbincangkan fenomena tersebut, mengingat kejadian serupa belum pernah terjadi di wilayah mereka.

Fenomena langka ini menjadi perbincangan hangat, bahkan beberapa warga mengaitkannya dengan hal mistis, meskipun belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut.

Beberapa jam yang lalu, gempa berkekuatan cukup kuat mengguncang wilayah Gunung Kidul dan dirasakan oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita akan ancaman nyata yang dihadapi wilayah Indonesia, terutama terkait potensi gempa megathrust yang dapat terjadi kapan saja. Kejadian ini menyoroti betapa pentingnya memiliki kesiapsiagaan yang baik dan sistem komunikasi risiko yang efektif.

Kehebohan terkait potensi gempa megathrust bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 2020, publik sempat dihebohkan dengan peringatan tentang potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa, serta ancaman badai dahsyat yang mengancam Jabodetabek pada tahun 2022. Meskipun peringatan ini didasarkan pada analisis ilmiah, penyampaian informasi yang tidak diimbangi dengan panduan mitigasi risiko yang jelas dan tindakan pencegahan, telah berulang kali menyebabkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan masyarakat.

Masalah ini menyoroti kelemahan mendasar dalam cara komunikasi risiko bencana dilakukan di Indonesia, terutama oleh BMKG. Informasi mengenai potensi bencana sering kali disampaikan dengan cara yang menakutkan, tanpa diikuti dengan penjelasan yang memadai tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melindungi diri mereka. Alih-alih meningkatkan kesiapsiagaan, komunikasi yang kurang efektif ini justru menciptakan ketakutan massal yang berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kepanikan yang dipicu oleh informasi bencana yang disampaikan secara kurang tepat memiliki berbagai dampak negatif, termasuk:

1. Kepanikan Massal

Ketika masyarakat mendengar potensi bencana besar tanpa panduan yang jelas, mereka cenderung bereaksi secara tidak rasional. Dalam suasana panik, berita palsu atau informasi yang salah juga mudah menyebar, terutama melalui media sosial. Hal ini memperburuk situasi, dengan masyarakat yang semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya mereka lakukan.

2. Efek Cry Wolf: Berkurangnya Kepercayaan Publik terhadap Pihak Berwenang

Jika komunikasi risiko terus-menerus menimbulkan ketakutan tanpa disertai dengan kejadian nyata atau tanpa dampak yang dirasakan, masyarakat mungkin mulai melihat peringatan sebagai hal yang berlebihan atau tidak relevan. Ini dikenal sebagai efek "cry wolf", di mana peringatan yang sering kali tidak disertai kejadian nyata akhirnya diabaikan. Ketika ancaman yang sebenarnya terjadi, masyarakat mungkin tidak merespons dengan serius karena mereka telah terbiasa mengabaikan peringatan sebelumnya.

3. Dampak Ekonomi

Kehebohan terkait ancaman bencana dapat menyebabkan gangguan dalam kegiatan bisnis, seperti turunnya minat untuk berwisata, pengurangan aktivitas ekonomi, penurunan kepercayaan investor, atau bahkan penundaan proyek, yang berdampak negatif pada ekonomi lokal.

4. Kesehatan Mental

Informasi yang disampaikan tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan di masyarakat. Bagi mereka yang pernah mengalami bencana sebelumnya, informasi yang menakutkan tanpa solusi praktis dapat memicu kembali trauma lama. Ketika banyak orang merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketakutan ini dapat menyebar dalam komunitas, menciptakan apa yang disebut sebagai "ketakutan kolektif."

Terdapat beberapa kelemahan utama dalam komunikasi risiko yang dilakukan oleh BMKG dan instansi terkait:

1. Penekanan pada Ancaman tanpa Panduan Tindakan

Informasi yang disampaikan terlalu fokus pada potensi ancaman tanpa memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil masyarakat. Hal ini menciptakan rasa takut yang tidak diimbangi dengan rasa aman dari pengetahuan dan kesiapsiagaan.

2. Bahasa yang Terlalu Teknis

Informasi ilmiah sering kali disampaikan dalam bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan yang sederhana menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan.

3. Kurangnya Koordinasi dengan Media dan Pihak Lain

Komunikasi risiko sering kali dilakukan secara terpisah dari kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat. Jika informasi disampaikan tanpa adanya koordinasi yang baik dengan media dan pihak berwenang lainnya, ada risiko informasi tersebut dipotong-potong, disalahartikan, atau disebarkan tanpa konteks yang tepat. Ini bisa memperburuk kekhawatiran di kalangan masyarakat.

4. Respons Lambat terhadap Kepanikan

Ketika kepanikan mulai menyebar, sering kali tidak ada respons cepat dari BMKG atau otoritas terkait untuk memberikan klarifikasi atau menenangkan masyarakat. Ini menyebabkan kepanikan berlanjut dan sulit dikendalikan.

Untuk mengatasi masalah komunikasi risiko ini, beberapa langkah penting perlu diambil:

1. Perubahan Pendekatan Komunikasi

BMKG perlu beralih dari sekadar menjadi pemberi informasi ancaman menjadi mitra aktif dalam upaya mitigasi bencana. Informasi tentang potensi ancaman harus selalu diiringi dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti oleh masyarakat.

2. Kolaborasi dengan Media dan Pihak-pihak Lainnya

BMKG harus berhenti menjadi "Badan Membuat Kecemasan berGerombolan" dan mulai merangkul serta berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat. Ini termasuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan kontekstual.

3. Penyederhanaan Bahasa dan Pesan

Informasi yang disampaikan harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penggunaan infografis, video, dan media interaktif lainnya dapat membantu menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dimengerti.

4. Pelatihan dan Edukasi

BMKG dan instansi terkait perlu memperluas program edukasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di komunitas-komunitas. Melalui simulasi dan latihan tanggap darurat yang rutin, masyarakat dapat merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menerima informasi tentang potensi bencana.

5. Respons Cepat dan Proaktif

Ketika muncul kepanikan di masyarakat, BMKG dan otoritas terkait harus segera memberikan klarifikasi dan informasi tambahan yang dapat menenangkan situasi. Ini bisa berupa konferensi pers, pernyataan resmi di media sosial, atau bahkan menggandeng para kepala daerah, LSM, dan tokoh masyarakat untuk melakukan klarifikasi.

Masyarakat Indonesia hidup di wilayah yang rawan bencana, dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Penting untuk diingat bahwa salah satu alasan Indonesia berhasil meredam pandemi COVID-19 adalah karena adanya komunikasi risiko yang efektif, di mana seluruh pihak terkait bekerja sama dalam mengedukasi warga. Pendekatan ini perlu diterapkan juga dalam komunikasi risiko terkait ancaman bencana lainnya.

BMKG memiliki peran krusial dalam menyediakan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa, tetapi informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang tidak hanya memberi tahu tentang ancaman, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk bertindak dengan tepat. Dengan pendekatan komunikasi risiko yang lebih efektif dan kolaboratif, BMKG, bersama dengan kementerian, lembaga, dan masyarakat, dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan tangguh terhadap bencana.