Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersyukur dipercaya menjadi Presiden dan bisa memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dengan amanah yang diberikan, Prabowo menyebut bisa memberikan arahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad kuatnya bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor hingga komputer.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara terbesar keempat terbesar di dunia yang dititipkan oleh Tuhan YME dengan segala kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau motor hingga komputer sendiri.

"Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa ke-empat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer, saya tidak terima," tegasnya.

(ily/hns)

Bogor -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(aid/acd)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

(aid/hns)

Jakarta -

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dirinya berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi saat menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Gibran di depan para pejabat daerah yang hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Gibran memaparkan sewaktu dirinya menjadi Wali Kota Solo pertumbuhan ekonomi melonjak dari awalnya minus 1,74% naik menjadi 6,25%.

"Bapak ibu perlu kerja keras semua. Dulu waktu saya dilantik menjadi wali kota, pada waktu COVID-19 pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Kita kerja keras, kerja sama dengan TPID, dari minus 1,74% lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi ini butuh kerja keras kita semua," ungkap Gibran dalam acara yang dihelat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan beberapa kepala daerah juga sudah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonominya. Misalnya saja, Provinsi Papua Barat, ekonominya melonjak karena pertumbuhan ekspor LNG.

Kemudian, ada juga Sulawesi Tengah yang berhasil mendongkrak ekonominya karena hilirisasi nikel. Ada juga Provinsi Maluku yang berhasil naik ekonominya karena menggenjot sektor pertanian sekaligus perdagangan.

Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu meminta agar semua pejabat daerah bekerja keras untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Dia menekankan Prabowo sudah meminta agar pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa dicapai secara nasional.

"Sekali lagi ini target dari Presiden Prabowo sudah jelas 8%" tegas Gibran.

(hal/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

(hal/fdl)

Bogor -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

"Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu," kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas," tutur AHY.

"Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. "Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

"Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar," bebernya.

Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

"Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,"katanya.

(acd/acd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(acd/acd)

Tel Aviv: Israel mengumumkan penolakan resminya terhadap yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) setelah jaksa pengadilan meminta surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Banding Kementerian Luar Negeri Israel menantang otoritas pengadilan dan legalitas surat perintah penangkapan.

“Negara Israel hari ini mengajukan tantangan resminya terhadap yurisdiksi ICC, serta legalitas permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein, seperti dikutip Anadolu, Sabtu 21 September 2024.
Kementerian tersebut menguraikan dua ringkasan hukum terpisah yang diajukan ke ICC. Yang pertama berfokus pada apa yang disebut Israel sebagai "kurangnya yurisdiksi ICC yang nyata" atas kasus yang melibatkan Israel. Yang kedua menuduh jaksa ICC melanggar undang-undang pengadilan itu sendiri dengan tidak mengizinkan Israel melakukan penyelidikannya sendiri sebelum melanjutkan dengan surat perintah penangkapan.

Menurut Marmorstein, Israel berpendapat bahwa jaksa penuntut umum melanggar prinsip saling melengkapi, yang memberi negara kesempatan untuk menangani proses hukum secara internal sebelum ICC campur tangan.

"Berbagai negara terkemuka (termasuk negara-negara pihak ICC), organisasi, dan pakar hukum dari seluruh dunia, berbagi posisi yang disajikan oleh Israel dalam masalah ini," klaim Marmorstein.

Sementara surat perintah penangkapan dari ICC dapat dilaksanakan di 124 negara

Jaksa ICC, Karim Khan, pada bulan Mei meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan Gallant atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Sejak saat itu, Khan telah meminta dua kali, terakhir pada bulan Agustus, agar pengadilan mempercepat penerbitan surat perintah tersebut.

Jika surat perintah tersebut dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak akan dapat melakukan perjalanan ke salah satu dari 124 negara anggota ICC, di mana putusannya mengikat, selama negara-negara yang dimaksud mematuhi putusan tersebut.

Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC. Pengadilan yang didirikan pada tahun 2002 tersebut menerima Palestina sebagai anggota pada tahun 2015.

ICC adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau badan global lainnya.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Selama hampir setahun, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 95.500 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah mengungsikan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut di tengah blokade yang terus berlanjut yang menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

Israel juga menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta (ANTARA) - Bank DKI meraih dua penghargaan dalam ajang penghargaan pusat kontak (contact center) nasional, "The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024" yang diadakan Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Kedua penghargaan yang diraih, yakni "The Best Reporting Team-Gold" dan "The Best Agent Inbound-Gold" yang diberikan atas upaya Bank DKI memberikan layanan terbaik kepada nasabah melalui pusat kontak Bank DKI.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank DKI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, utamanya inovasi dan kualitas layanan pada contact center Bank DKI," ujar Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan capaian ini menunjukkan inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh Bank DKI, khususnya di bidang pusat kontak berjalan sesuai harapan.

"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan standar layanan, sejalan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang," kata Arie.

Ajang "The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024" diadakan untuk mengembangkan industri "contact center" di Indonesia. Ajang ini diikuti oleh berbagai perusahaan multi-industri yang memiliki layanan "contact center" dengan skala nasional.

Pelaksanaan TBCCI 2024 melibatkan 68 perusahaan sebagai partisipan, dengan total 1.114 peserta untuk memperebutkan berbagai kategori lomba individu, kategori program inovasi dan kategori lomba kerja tim (team work).

Adapun pusat kontak Bank DKI terdiri atas "call center" pada nomor 1500-351 yang melayani nasabah 24 jam 7 hari seminggu dan WhatsApp bisnis Bank DKI pada nomor +6281901500351. Pusat kontak tersebut sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik dan memudahkan akses nasabah untuk menghubungi Bank DKI.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pada bulan Mei, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim A.A Khan KC, mengajukan permohonan atas surat perintah penangkapan terduga penjahat perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 11 bulan.

Jaksa Karim meminta surat perintah tersebut berdasarkan dugaan-dugaan kejahatan perang yang dilakukan Netanyahu, apa saja itu? Berikut daftarnya.

Daftar Kejahatan Perang Pemimpin Israel

Kantor Kejaksaan Karim menyatakan bahwa mereka memiliki dasar yang kuat untuk menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia yang dilakukan di wilayah Palestina dari 8 Oktober 2023, yakni:

1. Kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode peperangan sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(xxv) Statuta;
2. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan yang bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(iii), atau perlakuan kejam sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

3. Pembunuhan dengan sengaja yang bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(i), atau pembunuhan sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

4. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(i) atau 8(2)(e)(i);

5. Pembasmian dan/atau pembunuhan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(b) dan 7(1)(a), termasuk dalam konteks kematian yang disebabkan oleh kelaparan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;

6. Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(h);

7. Tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(k).

Jaksa Karim memberikan penjelasan panjang terhadap landasan penangkapannya, termasuk "1.1 juta rakyat di Gaza mengalami kelaparan malapetaka, angka tertinggi dalam catatan sejarah". Namun, landasan kuat tidak mesti memastikan penangkapan terduga.

Apa Mungkin Menangkap Netanyahu dan Gallant?

Kejaksaan Karim menggunakan kerangka Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC untuk mendakwa Netanyahu dan Gallant, negara yang meratifikasi kerangka Hukum Pidana Internasional memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional yang menegakkan hukum tersebut.

Namun, Israel tidak pernah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma, yang berarti mereka tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan menahan Netanyahu serta Gallant.

Meskipun begitu, ada kemungkinan dua pejabat tersebut ditahan. Jika secara hipotesis mereka mengunjungi negara yang meratifikasi Statuta Roma, negara tersebut memiliki kewajiban untuk menahan dua pejabat tersebut.

Tetapi, seperti pada kunjungan Putin ke Mongolia minggu lalu. Penahanan mereka tetap bergantung kepada persetujuan negara penerima, meski dengan tekanan dan "tanggung jawab" yang mereka miliki atas kerangka hukum yang mereka ratifikasi sendiri.

Pada akhirnya, semua tergantung keinginan negara dan lembaga internasional tidak memiliki kekuatan apapun.

Baca Juga:
Dianggap Kejahatan Perang, Amnesty International Desak ICC Selidiki Serangan Israel

(SUR)

Ulaanbaatar: Ukraina mengecam Mongolia yang membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung begitu saja Senin kemarin. Menurut Ukraina, Mongolia seharusnya menangkap Putin berdasarkan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang dikeluarkan tahun lalu.

Ukraina menyebut pembiaran oleh Mongolia ini sebagai pukulan telak terhadap sistem hukum internasional.

Vladimir Putin tiba di Mongolia untuk melakukan pembicaraan bilateral, kemungkinan besar terkait pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dengan Tiongkok.

Mongolia termasuk salah satu anggota ICC, dan seharusnya melakukan penangkapan terhadap Putin.

"Pukulan serius bagi Mahkamah Pidana Internasional dan sistem hukum pidana," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi.

“Mongolia telah membiarkan seorang terdakwa kriminal lolos dari keadilan, sehingga turut bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi,” tulisnya di aplikasi Telegram.

Tykhyi menegaskan bahwa Ukraina akan bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan Mongolia merasakan dampak dari keputusannya membiarkan Putin.

Ukraina telah meminta Mongolia untuk menangkap Putin sebelum kunjungan Senin kemarin. Namun, pihak Kremlin tampaknya tidak terlalu khawatir dengan permintaan tersebut.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Rusia memiliki "dialog hebat" dengan Mongolia dan semua aspek kunjungan ini telah dibahas sebelumnya.

Putin telah didakwa oleh ICC atas tuduhan deportasi ilegal terhadap anak-anak dari Ukraina, tuduhan yang telah dibantah Moskow sebagai sesuatu yang bermotivasi politik. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Putin Tiba di Mongolia, Meski Ada Surat Penangkapan dari ICC

(WIL)