Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) memprediksi beberapa perusahaan teknologi bakal meraup keuntungan dari program Makan Siang Bergizi (MBG).

Peneliti INDEF sektor ekonomi bisnis, Izzudin Al Farras mengatakan bahwa terdapat empat sektor di perusahaan teknologi yang bakal mendapat buah manis dari MBG.

Perusahaan pertama adalah perusahaan teknologi yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan atau agritech dan aquatech.

“Perusahaan ini bisa terlibat untuk meningkatkan produksi pangan lokal dengan bekerja sama bersama para petani/nelayan sehingga hasil pangan tersebut bisa diproduksi lebih efisien menjadi bahan pangan MBG,” kata Farras kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Perusahaan kedua kata Farras adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kuliner, misalnya cloud kitchen.

Farras menilai perusahaan di bidang kuliner akan turut serta dalam program MBG karena memiliki peran dalam penyediaan makanan dan minuman kepada para penerima manfaat MBG.

Lebih lanjut, perusahaan ketiga adalah perusahaan teknologi pengemasan. Perusahaan ini, kata Farras juga dapat berkontribusi pada program MBG.

Sebab, makanan yang akan didistribusikan harus dikemas dengan baik sehingga makanan dapat terjaga kebersihan dan higienitasnya ketika hendak dimakan oleh penerima manfaat MBG.

“Perusahaan teknologi persampahan juga dapat ikut serta dalam program MBG karena sampah dan limbah hasil makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh penerima manfaat harus dapat didaur ulang sehingga tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar,” ujar Farras.

Adapun, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadirkan di 13 kota dan kabupaten.

Sebelum meluncurkan program ini, pada 20 Mei 2024 GOTO sempat melakukan uji coba. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO juga dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi.

JAKARTA,investor.id – Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Diketahui, kontribusi IHT terhadap PDB terus menurun. Pada 2010, kontribusi IHT terhadap PDB mencapai 0,98%, namun pada 2023 turun menjadi 0,71%. Meski demikian, IHT masih memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, mencapai Rp318 triliun pada 2023.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan, industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Kebijakan yang tertera pada PP 28/2024 atau UU Kesehatan berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT) domestik.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasny .dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Andry mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun. Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan. Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menyoroti perihal wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan itu dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?," katanya.

Lebih lanjut, sebut dia, ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

"Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," ucapnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," kata Hikmahanto.

Untuk diketahui, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi itu diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk 2024 ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri tersebut menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta perlindungan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pengetatan tembakau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Ketua Umum AMTI, I Ketut Budhyman Mudara mengatakan pihaknya berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan baru ini tidak mengancam mata pencaharian jutaan orang, karena seharusnya para petani didukung dalam hal peningkatan produksi.

Budhyman memohon agar regulasi yang menekan seperti pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP No 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dapat ditinjau ulang.

"Apapun peraturan atau kebijakan apapun yang mengelilingi ekosistem pertembakauan harusnya dapat mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Termasuk mengenai R-Permenkes yang turut memuat kewajiban standardisasi kemasan produk tembakau atau kemasan polos tanpa mereka yang banyak dipengaruhi oleh Framework Convention and Tobacco Control (FCTC)," kata dia dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai inisiator regulasi tersebut juga dapat melibatkan dan mengakomodir masukan dari elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

Mengingat bahwa pemerintahan Prabowo menargetkan zero poverty atau tingkat kemiskinan 0% pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Namun, jika pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang disusun terus menekan dan eksesif, target yang menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional ini akan sulit terwujud.

Menurutnya, untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang jitu, inklusif dan kerjasama seluruh pihak. Pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini, seperti di tingkat petani, tidak lepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

"Namun, jika petani tembakau dan petani cengkeh justru dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir, dampaknya akan turut memukul serapan petani di hulu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh hulu dan hilir ekosistem pertembakauan adalah pemberdayaan dan perlindungan," jelasnya.

Budhyman mengatakan para petani juga akan senantiasa mendukung program Asta Cita yang diilhami dengan nilai-nilai perjuangan rakyat semesta, terkhusus petani dan masyarakat perdesaan. Terlebih, Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung

"Termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat pertembakauan. Ada 6 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan, termasuk 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh," ujarnya.

Budhyman juga berharap lintas kementerian yang menaungi dan mengatur ekosistem pertembakauan dapat menerjemahkan visi misi Asta Cita Presiden Prabowo dengan mengedepankan sinergi yang harmonis tanpa menimbulkan polemik atas regulasi yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian jutaan orang.

"Kami sangat berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih bijaksana menangani aturan terkait ekosistem pertembakauan yang di tahun 2023 saja telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 213,48 triliun. Peraturan yang adil, berimbang, dan tidak menekan salah satu elemen, akan memberikan keseimbangan serta mendorong daya saing pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor manufaktur yang menyerap produksi petani tembakau dan cengkeh serta penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa rencana R-Permenkes tentang produk tembakau dan rokok elektronik dapat menimbulkan hambatan pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5%.

Menurut ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 308 triliun jika tiga poin kebijakan R-Permenkes dan pasal bermasalah pada PP 28/2024 diberlakukan, yaitu produk rokok kemasan polos, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain serta larangan iklan rokok.

Tauhid membeberkan, ada potensi kerugian hingga 7% atau sekitar Rp 160 triliun dari total penerimaan perpajakan nasional jika tiga kebijakan RPMK tersebut diterapkan. Dia juga menyebut, kerugian pajak 7% cukup besar jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10-11%.

Asal pemerintah konsisten, kalau sudah melarang jangan nanti lewat jalur belakang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meyakini dengan dilarangnya penjualan iPhone 16 di Indonesia, akan secara langsung menarik perusahaan raksasa Apple untuk membangun pabriknya di tanah air.

Esther dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu karena menurut dia Indonesia memiliki kekuatan demografi yang besar, serta merupakan negara dengan potensi pasar yang menjanjikan bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

"Asal pemerintah konsisten, kalau sudah melarang jangan nanti lewat jalur belakang," kata dia.

Menurut dia, apabila pemerintah konsisten menerapkan beleid ini sampai Apple membangun manufakturnya di Indonesia, maka hal tersebut bakal memberikan dampak positif berkelanjutan (multiplier effect) terhadap pemajuan industri dalam negeri.

Seperti halnya menarik minat investor lain di sektor pendukung elektronik, sehingga bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.

"Jadi kalau Apple itu bisa investasi di Indonesia, saya rasa industri pendukungnya juga akan ikut," kata dia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

Hal itu karena seri terbaru buatan perusahaan raksasa Apple tersebut belum bisa masuk ke pasar domestik, mengingat adanya komitmen investasi yang belum diselesaikan, sehingga belum mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat mutlak berjualan di Indonesia.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Apple harus melakukan investasi dengan tiga skema, yakni pembuatan pabrik manufaktur, inovasi, atau melalui skema pembuatan aplikasi.

Adapun sebelumnya pihak Apple sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di Indonesia dengan skema inovasi melalui pembangunan Apple Academy ke-empat di Indonesia, dengan nilai penanaman modal mencapai Rp1,71 triliun.

Dari komitmen itu, Kemenperin menyatakan Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun, sehingga masih kurang sekitar Rp240 miliar.

Seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai kinerja PT PLN (Persero) masih tetap terjaga di tengah tantangan tarif listrik.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, memberikan respons positif terhadap kinerja keuangan PLN di tengah tantangan ekonomi pada kuartal III/2024.

“Saat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dan indeks manufaktur merosot. Namun pendapatan PLN justru naik 12,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikannya bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi,” kata Abra dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024, PLN telah membukukan pendapatan usaha sebesar Rp402,56 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp358,07 triliun.

Abra menilai kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh penjualan tenaga listrik.

“Hal itu mencerminkan keberhasilan PLN dalam menjaga kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi listrik di Indonesia,” katanya.

Secara rinci, Abra memaparkan bahwa penjualan tenaga listrik menyumbang Rp261,58 triliun atau naik 6,91% dibandingkan dengan dengan tahun lalu yang hanya mencapai Rp244,66 triliun.

“Padahal, tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang periode ini,” ungkapnya.

Moncernya kinerja PLN pada kuartal ini melanjutkan capaian positif pendapatan dalam tiga tahun terakhir atau sejak masifnya transformasi proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, hingga pelayanan pelanggan secara menyeluruh.Save & Publish

Terdekat, pada periode buku 2023 total pendapatan usaha perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun atau meningkat Rp46,25 triliun pada 2022. Dalam periode itu, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun.

“Pada akhir 2024, pertumbuhan pendapatan tersebut bisa makin melesat jika PLN mampu mengoptimalkan strategi efektif dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan. Apalagi mengoptimalkan penjualan listrik hasil dari pembangkitnya sendiri,” katanya.

Selain pendapatan, papar Abra, PLN juga memiliki struktur aset yang kuat dengan total aset mencapai Rp1.699,06 triliun, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat aset-aset strategis untuk mendukung layanan kelistrikan nasional.

Likuiditas perusahaan juga dinilai cukup baik, dengan aset lancar sebesar Rp152,17 triliun dan kas serta setara kas mencapai Rp28,07 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa PLN memiliki fleksibilitas finansial yang memadai untuk kebutuhan operasional serta mendukung inisiatif strategis jangka pendek,” pungkas Abra.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang konsisten hingga triwulan III-2024 lalu.

Dari segi pendapatan usaha, misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mampu meraup hingga Rp402,56 triliun, melonjak dibanding realisasi pendapatan pada periode sama tahun sebelumnya, yang masih Rp358,07 triliun.

Capaian positif tersebut pun panen apresiasi, lantaran berhasil diraih PLN di tengah tantangan ekonomi yang terjadi, di mana terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut.

"Saat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dan indeks manufaktur merosot, namun pendapatan PLN justru naik 12,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikannya bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development (Indef), Abra Talattov, dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Menurut Abra, keberhasilan PLN dalam meraup kenaikan pendapatan kali ini terutama didorong oleh kinerja penjualan tenaga listrik. Hal tersebut dinilai Abra sebagai cerminan atas keberhasilan PLN dalam menjaga kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi listrik di Indonesia.

Secara rinci, Abra memaparkan bahwa penjualan tenaga listrik menyumbang Rp261,58 triliun atau naik 6,91 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp244,66 triliun.

"Padahal, tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang periode ini," ujar Abra.

Moncernya kinerja PLN pada triwulan ini, dikatakan Abra, melanjutkan capaian positif pendapatan dalam tiga tahun terakhir atau sejak masifnya transformasi proses bisnis, organisasi, Sumber Daya Manusia, hingga pelayanan pelanggan secara menyeluruh.

Terdekat, pada periode buku 2023 total pendapatan usaha perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun atau meningkat Rp46,25 triliun pada 2022. Dalam periode itu, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun.

"Pada akhir 2024, pertumbuhan pendapatan tersebut bisa makin melesat jika PLN mampu mengoptimalkan strategi efektif dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan. Apalagi mengoptimalkan penjualan listrik hasil dari pembangkitnya sendiri," ujar Abra.

Selain pendapatan, PLN juga memiliki struktur aset yang kuat dengan total aset mencapai Rp1.699,06 triliun, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat aset-aset strategis untuk mendukung layanan kelistrikan nasional.

Likuiditas perusahaan juga dinilai cukup baik, dengan aset lancar sebesar Rp152,17 triliun dan kas serta setara kas mencapai Rp28,07 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa PLN memiliki fleksibilitas finansial yang memadai untuk kebutuhan operasional serta mendukung inisiatif strategis jangka pendek," ujar Abra.

(taufan sukma)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan budget atau anggaran.

Persoalan budget ini sebelumnya telah diwanti-wanti ekonom senior, Faisal Basri, yang menyebut ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan IKN.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

Sebelumnya, Faisal Basri telah mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 466 triliun untuk IKN, dengan porsi 20 persen pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 80 persen dari non-APBN. "Minimal itu dua kali lipatnya. Bahkan, tiga kali karena hitungannya nggak benar," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menyampaikan, anggaran untuk IKN tidak bisa hanya dihitung dari rencana pembangunan infrastruktur. Ada anggaran lain yang mesti disiapkan, misalnya untuk mitigasi bencana. "Ingat, di sana itu banyak sumur gas dangkal. Jika suatu saat muncul api, bisa diselesaikan. Tapi teknologinya mahal," ujar Faisal. "Itu belum dihitung."

Sebelumnya, potensi gas dangkal di IKN memang ditemukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM periode saat itu, Rita Susilawati, mengatakan gas ditemukan saat tim mengecek kondisi bawah permukaan di IKN.

Tentang Faisal Basri

Faisal Basri lahir di Bandung, 6 November 1959, dia menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 1985. Kemudian, ia meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988.

Dinukil dari situs Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Faisal memulai karir sebagai akademisi dari pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi sejak 1981.

Selain itu, Faisal juga mengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1988.

Lebih lanjut, Faisal juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada rentang waktu 1995-1998. Ia juga merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta selama tahun 1999-2003. Faisal juga turut mendirikan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF).

Adapun dia juga pernah ambil peran di bidang pemerintahan, Faisal pernah menjadi anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN selama 1985-1987. Ia juga merupakan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada 2000.

Ekonom dan politikus senior dariUniversitas Indonesia,Faisal Basri, wafat pada pukul 3.50 WIB, Kamis, 5 September 2024 di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, sempat mengungkapkan beberapa faktor kejatuhan industri tekstil.

Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Adapun, kondisi Sritex pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, ditunjuk juga kurator dan hakim pengawas yang akan mengatur rapat dengan para debut.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan (Wawan) Kurniawan Lukminto, mengungkapkan alasan industri tekstil pailit atau sedang terpuruk, yaitu faktor internal (dampak pandemi dan daya beli masyarakat menurun) serta eksternal (peperangan, perlambatan ekonomi global, barang masuk dari Cina atau impor, dan regulasi pemerintah).

Sejalan dengan yang dikatakan Iwan, sebelum wafat, Faisal Basri, antara lain dikutip dari laman indotextiles.com, sempat mengungkapkan beberapa faktor penyebab utama yang membuat sektor ini terpuruk.

Kendala Pendanaan dan Teknologi

Pertama, Faisal Basri menyebut salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh industri tekstil adalah pendanaan. Terutama untuk pengadaan teknologi baru yang semakin mahal. Selain itu, restrukturisasi mesin-mesin tekstil juga memerlukan biaya yang tinggi dan terkena pajak, membuat banyak pengusaha enggan melakukannya.

"Kita harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus. Tapi tidak ada dana. Ditambah lagi, pasar Indonesia kebanjiran produk impor murah dari Cina. Misalnya, saya bikin dasi seharga Rp 100 ribu, sementara dasi impor hanya Rp 50 ribu. Ini membuat industri dalam negeri mati," kata Faisal di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Produk Impor Murah

Kemudian, banyaknya produk-produk tekstil impor murah, terutama dari Cina, telah menjadi tantangan besar bagi produsen lokal. Sebab harga yang ditawarkan jauh lebih rendah, yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasaran. Akibatnya, banyak perusahaan besar, terutama di Jawa Barat, enggan melakukan restrukturisasi mesin yang mahal dan harus membayar PPN serta bunga yang tinggi.

Investasi ke Sektor Lain

Selain itu, Faisal juga menyoroti bahwa banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain, seperti hotel dan properti. Hanya sedikit pengusaha yang masih bertahan di industri tekstil, itupun dengan mengandalkan skema maklon, di mana mereka hanya memproduksi barang atas permintaan pemilik merek tertentu dan mengandalkan pasar ekspor. "99% produknya ekspor, maklon saja. Mereka memesan bahan baku dari luar negeri dan menghasilkan produk dengan merek terkenal," tambahnya.

Kebijakan Pemerintah

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada pengusaha lokal yang sedang kesulitan. "Anda bisa pesan dengan gadget Anda, satu tangan, satu biji, impor baju seragam seharga Rp 50.000 untuk tiga setel. Kita punya lembaga anti dumping tapi diam saja. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukan membantu pengusaha lokal yang sedang kesulitan," pungkas Faisal.

Mundur lebih jauh, pada 2019, Faisal juga sempat menyinggung ihwal produk tekstil dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya Cina diduga melakukan underinvoicing dalam mengekspor produk tekstilnya.

Untuk diketahui, praktik underinvoicing merujuk pada praktik pengurangan harga suatu barang pada faktur dari harga yang sebenarnya dibayarkan. Underinvoicing dilakukan oleh pembeli atau penjual yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari semestinya dengan merekayasa laba.

Praktik yang dikenal dengan pengurangan faktur ini menyebabkan persaingan dagang tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak sehat. “Untuk kode HS 6111 (pakaian bayi dan aksesoris pakaian serta rajutan) misalnya, dari sisi Indonesia tercatat nilai impor dari Cina hanya 35,4 persen dari data produk serupa yang dicacat dari sisi Cina sebagai ekspor ke Indonesia,” ujar Faisal dalam diskusi online Indef, Selasa, 12 November 2019.

Pada 2018, industri TPT mengalami pertumbuhan hampir 10 persen. Kemudian melompat menjadi 20 persen pada 2019. Faisal menyebutkan, komponen yang mendongkrak pertumbuhan industri ini adalah tingginya perdagangan produk pakaian jadi. Industri pakaian jadi, kata dia, banyak menggunakan bahan baku impor dari Cina.

“Karena pemerintah membuka lebar-lebar keran impor dan berdirinya Pusat Logistik Berikat,” tuturnya.

Faisal Basri menyebut, pemerintah mesti segera mengambil sikap atas adanya indikasi praktik persaingan tidak sehat Cina sekaligus menekan impor bahan baku pakaian jadi. Pertama ialah memprioritaskan impor bahan dengan under value yang paling besar.

Kedua, ia meminta pemerintah mulai menertibkan praktik dagang di PLB. Ketiga, Faisal menilai intelijen dagang perlu mencermati proses impor barang tekstil dan produk tekstil, mulai pengapalan hingga barang masuk ke Bea Cukai. Keempat, ia menyarankan ada pembenahan sistem Bea Cukai.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR RACHEL FARAHDIBA |SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN