Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BALI.Industri sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik secara secara nasional maupun global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyebutkan, tantangan tersebut dari mulai ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR).

"Untuk mengahadapi tantangan tersebut, GAPKI berharap pemerintah membantu mengatasinya melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit yang merupakan komoditas unggulan Indonesia dan berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional," katanya dalam acara pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), bertema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty” di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Eddy juga menegaskan, pihaknya siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut Eddy menyebutkan tantangan dalam negeri, yakni produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari lambatnya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Adapun tindakan-tindakan yang perlu dilakukan termasuk penguatan praktek produksi yang keberlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan industri kelapa sawit, dan memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani (PSR).

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor,” terangnya.

Selain itu, Eddy bilang, sangat perlu juga advokasi perdagangan bebas danfair, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri. Eddy menyebutkan bahwa sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta US dolar bagi Indonesia. Konsumsi domestik tercatat pada 15.6 juta ton.

“Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekpor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta US dolar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia 20th IPOC, Mona Surya menerangkan tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi industri sawit. “Ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk inflasi tinggi, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan peraturan dagang.

Yang terang, tantangan-tantangan itu telah mengakibatkan ketidakpastian. Industri sawit tidak bisa lepas dari tantangan tersebut. “Kita telah mengalami volatilitas harga, produksi yang stagnan di negara-negara produsen, peraturan seperti EUDR. Peraturan nasional terus memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan industri sawit Indonesia,” katanya.

Mona berujar seiring dengan perkembangan sawit, konferensi IPOC telah semakin menarik perhatian dunia sebagai forum diskusi global tentang sawit. Dengan tema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty,” atau Mengambil kesempatan di tengah ketidakpastian global, IPOC ke 20 tahun ini diikuti sekitar 1.509 peserta dari 24 negara, yang merupakan rekor baru peserta.

DENPASAR, KOMPAS.com - Kemenangan Donald Trump dalam gelaran Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 diyakini bakal berimplikasi terhadap berbagai sektor industri nasional, termasuk kelapa sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, terpilihnya Trump sebagai presiden AS memunculkan harapan segera berakhirnya perang di kawasan Timur Tengah.

Pasalnya, dalam masa kampanye, Trump kerap kali berjanji untuk menghentikan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta perang di kawasan Timur Tengah.

"Kita melihat bahwa kalau ini Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, nah itu pengaruhnya sangat besar," tutur Eddy, ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Eddy bilang, dengan berakhirnya perang, ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi meningkat, sebab tidak ada lagi gangguan rantai pasok global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO selama beberapa bulan terakhir memang cenderung menurun, di mana pada September 2024 nilai ekspor turun 24,75 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1,38 miliar dollar AS.

"Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari (perang) itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," ujar Eddy.

Ekspor CPO ke berbagai negara besar, utamanya AS dan China, diharapkan dapat kembali meningkat setelah Trump merealisasikan janjinya untuk menghentikan berbagai konflik geopolitik yang terjadi.

"Dengan nanti ada Trump terpilih, bisa menyetop perang ini, akan lebih baik kondisi ekonomi dunia," ucap Eddy.

DENPASAR, KOMPAS.com - Kemenangan Donald Trump dalam gelaran Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 diyakini bakal berimplikasi terhadap berbagai sektor industri nasional, termasuk kelapa sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, terpilihnya Trump sebagai presiden AS memunculkan harapan segera berakhirnya perang di kawasan Timur Tengah.

Pasalnya, dalam masa kampanye, Trump kerap kali berjanji untuk menghentikan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta perang di kawasan Timur Tengah.

"Kita melihat bahwa kalau ini Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, nah itu pengaruhnya sangat besar," tutur Eddy, ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Eddy bilang, dengan berakhirnya perang, ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi meningkat, sebab tidak ada lagi gangguan rantai pasok global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO selama beberapa bulan terakhir memang cenderung menurun, di mana pada September 2024 nilai ekspor turun 24,75 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1,38 miliar dollar AS.

"Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari (perang) itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," ujar Eddy.

Ekspor CPO ke berbagai negara besar, utamanya AS dan China, diharapkan dapat kembali meningkat setelah Trump merealisasikan janjinya untuk menghentikan berbagai konflik geopolitik yang terjadi.

"Dengan nanti ada Trump terpilih, bisa menyetop perang ini, akan lebih baik kondisi ekonomi dunia," ucap Eddy.

DENPASAR, KOMPAS.com - Kemenangan Donald Trump dalam gelaran Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 diyakini bakal berimplikasi terhadap berbagai sektor industri nasional, termasuk kelapa sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, terpilihnya Trump sebagai presiden AS memunculkan harapan segera berakhirnya perang di kawasan Timur Tengah.

Pasalnya, dalam masa kampanye, Trump kerap kali berjanji untuk menghentikan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta perang di kawasan Timur Tengah.

"Kita melihat bahwa kalau ini Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, nah itu pengaruhnya sangat besar," tutur Eddy, ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Eddy bilang, dengan berakhirnya perang, ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi meningkat, sebab tidak ada lagi gangguan rantai pasok global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO selama beberapa bulan terakhir memang cenderung menurun, di mana pada September 2024 nilai ekspor turun 24,75 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1,38 miliar dollar AS.

"Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari (perang) itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," ujar Eddy.

Ekspor CPO ke berbagai negara besar, utamanya AS dan China, diharapkan dapat kembali meningkat setelah Trump merealisasikan janjinya untuk menghentikan berbagai konflik geopolitik yang terjadi.

"Dengan nanti ada Trump terpilih, bisa menyetop perang ini, akan lebih baik kondisi ekonomi dunia," ucap Eddy.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel Indonesia dinilai sebagai solusi strategis untuk ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterlibatan petani sawit swadaya harus diprioritaskan agar visi ini tercapai.

Petani swadaya, yang menguasai 40% perkebunan sawit, memegang peran penting dalam rantai pasok, namun belum sepenuhnya dilibatkan.

Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel belum berjalan maksimal.

"Kami menemukan bahwa petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujar Sabarudin dalam sebuah diskusi di Jakarta.

SPKS mendorong adanya aturan yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani hanya 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar.

Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan biodiesel, khususnya B50, agar adil bagi petani sawit. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan peremajaan lahan sawit dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan biodiesel B100, yang masih dalam tahap penelitian.

Pemerintah juga berencana memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan untuk memastikan manfaat langsung bagi petani sawit.

Dalam pengembangan program ini, tantangan seperti produktivitas rendah, serangan penyakit, dan masalah legalitas perkebunan rakyat masih harus diatasi. Pemerintah akan mendorong peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui program pelatihan serta integrasi tanaman sela.

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra, menyoroti perlunya model rantai pasok yang lebih baik agar petani sawit swadaya mendapat manfaat maksimal.

Sementara itu, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan biodiesel, terutama dalam memastikan keterlibatan petani swadaya secara langsung.

Perkembangan biodiesel diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani kecil dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon tranformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tak hanya mengurus soal sawit, melainkan komiditas lain seperti kakao, dan kelapa.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono meminta perubahan ini harus dibarengi dengan tata kelola kelembagaan yang baik. Pihaknya mendukung tranformasi ini sepanjang dana pungutan dari sawit tidak akan digunakan untuk komoditas lainya.

"Sebab sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), insentif biodiesel, research, dan lainya," kata Eddy pada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Eddy mengingatkan bahwa industri sawit masih menghadapi sejumlah masalah misalnya kaitanya dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang terus menurun.

Di lain sisi, kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah terkait swasembada energi dari sawit.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.

Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Untuk itu, realisasi PSR melalui dana pungutan BPDP menjadi prioritas utama. Apalagi, pemerintah juga berambisi swasembada energi biodiesel yang berbahan dasar minya sawit mentah.

"Peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 kemudian akan dilanjutkan ke B50," utas Eddy.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Program biodiesel berpotensi memangkas jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika dilakukan terburu-buru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu juga berpotensi mengurangi devisa ekspor dari sawit.

Dalam catatan detikcom, industri sawit Indonesia menghasilkan devisa Rp 600 triliun pada tahun 2023. Namun jika program biodiesel dipaksakan dalam kondisi industri saat ini, maka ekspor akan dikorbankan dan setoran devisa ke negara bisa turun.

"Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan adanya program biodiesel maka kebutuhan produk sawit di dalam negeri akan meningkat. Dalam hal ini, Eddy menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus ditingkatkan.

Meski begitu ia meyakini pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan mengajak pengusaha berdiskusi soal program biodiesel. Apalagi biodiesel yang bakal dikembangkan hingga B60 membutuhkan CPO cukup besar.

"Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodiselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton," sebutnya.

Untuk B40 kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat menjadi 14 juta ton. Kemudian bila B50 diimplementasikan, kebutuhannya naik lagi menjadi 17,5 juta ton.

"Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton," tuturnya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyoroti potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap perizinan di industri sawit.

Eddy mengharapkan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, mengingat sektor ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

“Kami di GAPKI meminta agar regulasi terkait sawit bisa lebih sederhana. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit, baik dari hulu sampai hilir. Ke depan, akan lebih baik jika ada pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden,” ujar Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Eddy menegaskan, industri sawit yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola komoditas sawit menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan industri ini.

“Pembenahan tata kelola sawit harus menjadi perhatian utama bagi tim ekonomi Prabowo-Gibran. Pembentukan Badan Sawit Nasional ini bisa mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perizinan, sehingga industri sawit bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap perekonomian,” tambahnya.

Selain penyederhanaan regulasi, GAPKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Menurut Eddy, peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun sawit rakyat sangat penting untuk mendukung program swasembada energi dan energi hijau dari sawit.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas agar produktivitas dan produksi bisa meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa program energi hijau dari sawit tidak mengganggu ketahanan pangan dan ekspor,” jelas Eddy.

Meskipun jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit cukup banyak, Eddy menegaskan bahwa bagi GAPKI, siapapun yang menjabat sebagai menteri tidak menjadi masalah asalkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Siapapun menterinya tidak masalah selama mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting, regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku usaha sawit dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Eddy.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat kabar terkait ulah ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo.

Prabowo disebut telah memegang data 300 pengusaha yang rata-rata bergerak di sektor perkebunan sawit, dan terindikasi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh membenarkan temuan tersebut.

“Benar (ada penemuan penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 300 triliun dari sektor komoditas kelapa sawit),” tutur Yusuf kepada Kontan, Kamis (10/10).

Meski begitu, Yusuf belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait hasil temuannya. Ia membeberkan, temuan tersebut masih bersifat sementara, dan proses audit masih terus berjalan.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo bahkan menyebut, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat wajib pajak nakal melebihi Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar. Cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp 300 triliun kita pakai angka Rp 300 triliun,” terangnya.

Drajad menyampaikan, potensi penerimaan pajak yang hilang ini akan digenjot untuk memenuhi kebutuhan belanja tambahan pada pemerintahan Prabowo mendatang.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kemandirian pangan dan energi tanpa perlu membuka lahan baru.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto mengatakan, selain menghasilkan minyak sawit yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku energi baru dan terbarukan (EBT), perkebunan kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya komoditas tanaman pangan.

Menurut Kacuk, setiap tahunnya ada sekitar 1 juta hektare (ha) lahan dari siklus peremajaan (replanting) kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman non-sawit.

"Lahan seluas 1 juta hektare ini berasal dari program peremajaan tahunan tanaman kelapa sawit," ujar Kacuk saat diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (8/10).

Dari total 16,2 juta ha kebun sawit di Indonesia, terdapat siklus peremajaan setiap 25 tahun. Adapun, program peremajaan sawit setiap tahun bisa mencapai 648.000 ha.

Nah, jika diberakan atau tidak diolah, maka potensi lahan yang tersedia untuk tanaman sela setiap tahunnya sekitar 240% dari 648.000 ha atau sekitar 1,5 juta ha. Sementara jika diberakan atau langsung diolah sekitar 140% atau 1 juta ha.

Potensi pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk tanaman sela tersebut sangat besar. Sebagai contoh, jika ditanami sorgum, lahan tersebut dapat menghasilkan 8 hingga 12 juta ton per tahun.

Sementara jika ditanami singkong, potensi produksinya bisa mencapai 45 hingga 70 juta ton per tahun. Untuk kedelai, potensi produksinya berkisar antara 2,9 hingga 4,5 juta ton, sementara untuk jagung, bisa menghasilkan 8 hingga 12,4 juta ton per tahun.

Praktik optimalisasi lahan ini telah diuji di perkebunan sawit milik PT Paya Pinang Group di Sumatra Utara, dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun, Kacuk menekankan, pentingnya keberadaan off-taker yang akan membeli hasil panen tanaman sela tersebut.

Dalam hal ini, Kacuk menyarankan agar pemerintah, melalui Perum Bulog memainkan peran aktif dalam menyerap hasil panen dari program ini.

Jika tidak ada off-taker, Kacuk menyarankan, agar hasil panen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar perkebunan guna mengurangi biaya logistik yang tinggi.

Dengan demikian, konsep ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Konsep optimalisasi lahan sawit ini, menurut Kacuk, memiliki multiplier effect yang tinggi, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan.

"Dengan mengoptimalkan lahan perkebunan sawit, kita bisa mencapai kemandirian pangan tanpa harus membuka lahan baru," pungkas Kacuk.

JAKARTA, investor.id – IX Indobursa Exchange memperkenalkan bursa komoditi yang fokus pada perdagangan komoditas strategis, terutama harga perdagangan minyak sawit mentah (CPO). Hal ini mengingat Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia dan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pasar komoditas global.

Perkenalan itu juga diklaim bakal menjadi permulaan bagi transformasi industri kelapa sawit Indonesia menuju perdagangan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.

“Bursa ini dirancang untuk mendukung transparansi dan efisiensi perdagangan komoditas strategis di Indonesia, terutama CPO. Kami berharap dapat menjadi referensi harga yang kredibel dan solusi dalam tata kelola perdagangan komoditi yang lebih baik,” ujar Direktur Utama IX Indobursa Exchange Agung Rihayanto.

Menanggapi perkenalan Indobursa Exchange, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) M. Arsjad Rasjid Prabu Maungkuningrat mengatakan bahwa bursa komoditi ini memiliki peran penting karena Indonesia memiliki komoditas alam yang melimpah sehingga harus siap bersaing secara global.

“IX dapat hadir menjadi platform yang efisien dan transparan serta mampu memfasilitasi price discovery, khususnya untuk komoditas strategis bagi perekonomian nasional, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga energi. Sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi setara 8% dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Mengusung konsep kolaborasi sehat dengan berbagai pihak di industri kelapa sawit, mulai dari petani kecil sampai perusahan besar, Indobursa Exchange tidak sekadar menyediakan pasar terbuka bagi semua melainkan ikut mendukung peningkatan kualitas produk dan efisiensi perdagangan.

“Pengenalan IX Indobursa Exchange merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun sebelumnya. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menentukan arah pasar komoditas global. Pemerintah akan terus berupaya menciptakan referensi harga yang transparan dan kredibel, khususnya di sektor industri CPO, guna memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional,” ujar Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Dr. Ir. Kasan, MM.

Ditambahkan oleh Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia Budi Susanto bahwa kehadiran Indobursa menjadi langkah besar menuju transparansi dan efisiensi dalam perdagangan komoditas, khususnya kelapa sawit, yang merupakan pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Ia pun yakin akan melihat perkembangan signifikan dalam pengelolaan pasar komoditi yang lebih modern, inklusif, dan kompetitif.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News