Penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan good governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LMS). Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

Susiwijono menegaskan tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠"Tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas dan integritas data. Bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan yang ada hanya penyempurnaan database lahan dan sistem pengelolaannya," kata Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal.

Susiwijono berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha. Sebab kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, akan menimbulkan ketidakpastian.

"Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 119 anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) mengukuhkan komitmen antirasuah. Mereka semua berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menjaga integritas selama menjabat.

“Ini adalah momentum penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa integritas serta transparansi menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah rakyat,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Pengukuhan itu dilakukan di Gedung DPRD Jatim pada Rabu, 16 Oktober 2024. KPK berharap perjanjian yang dibuat dijaga dan bukan cuma dianggap seremonial belaka.
Pengukuhan sikap antikorupsi untuk wilayah Jatim dinilai penting. Sebab, kata Didik, hampir 150 kasus korupsi terjadi di wilayah tersebut.

Bacajuga: Geledah Dinas Peternakan Jatim, KPK Sita Bukti Kasus Suap Dana Hibah

“Data KPK sejak 2004 hingga per September 2024 menunjukkan ada 358 anggota DPR/DPRD terjerat tindak pidana korupsi, dengan 147 perkara di antaranya terjadi di Jawa Timur,” ucap Didik.

Pengukuhan itu diharap jadi momentum untuk menyetop kasus korupsi di Jatim. Anggota DPRD periode baru diharap bisa membangun kesadaran atas pentingnya integritas di kalangan pejabat.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dengan membangun kesadaran dan integritas di kalangan pejabat daerah,” ujar Didik.

Didik menjelaskan ada tujuh poin yang disepakati dalam pengukuhan tersebut. Sebagian diantaranya yakni, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjauhi konflik kepentingan, serta menjaga integritas saat menjabat.

“Dengan komitmen kuat dari para anggota DPRD, kami berharap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud, menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tutur Didik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia akademik bagai pisau bermata dua. Pada satu sisi, kehadiran AI membantu pembelajaran tapi di sisi lain dimanfaatkan sebagai jalan pintas.

Pelajar maupun mahasiswa kerap menggunakan AI untuk memudahkan pengerjaan tugas. Tapi dengan bantuan AI pelajar dan mahasiswa bisa terjebak pada tindakan plagiarisme.

Menanggapi itu Universitas Pelita Harapan (UPH) menggandeng Turnitin, sebuah software pendeteksi tulisan hasil AI. Kolaborasi ini guna mengawasi tindak plagiarisme di akademik.
"Di tengah kemajuan teknologi AI, banyak dari kita kagum akan pengaruh yang diberikan. Teknologi yang terus berkembang perlu kita manfaatkan sekaligus antisipasi dampaknya, misalnya plagiarisme," kata Director of Center for Teaching and Learning (CTL) UPH, Rijanto Purbojo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 5 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Turnitin ini menjalankan similarity check di Learning Management System (LMS). Agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses dan menggunakannya kapan saja.

"Similarity check bertujuan untuk mencegah plagiarisme dan mengedukasi mahasiswa untuk tetap mengutamakan integritas dalam penulisan karya ilmiah seperti tugas, tesis, maupun makalah,” jelasnya.

Regional Vice President APAC Turnitin, James Thorley menerangkan jika AI memang membawa kemajuan bagi dunia pendidikan. Namun ia menjelaskan jika AI hanya bersifat membantu pendidikan.

"Gunakanlah AI sebagai alat bantu ketika kamu sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Kamu tidak akan digantikan oleh AI, tetapi orang lain yang mampu menguasai teknologi AI akan menggantikanmu," ungkapnya.

Director of Center for Independent Learning (CIL) Universitas Indonesia, Astha Ekadiyanto menambahkan jika berkembangnya teknologi dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang mesti dikhawatirkan. Persoalan ini menurutnya adalah masalah perspektif.

"Mungkin bukan AI yang membawa dampak buruk, tapi cara kita memanfaatkan AI yang keliru," jelasnya.

Baca juga: Simak! Ini 8 Tips Menghindari Plagiarisme Saat Membuat Karya Tulis

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

PENDIRI dan mantan Chief Executive Officer WeWork, Adam Neumann, mengubah industri penyewaan ruang kantor dengan konsep coworking space yang modern dan fleksibel.

Neumann dikenal karismatik dan visioner, mampu memikat karyawan, investor, dan mitra bisnis dengan misinya “mengubah dunia.”

WeWork bukan sekadar perusahaan penyewaan ruang kantor, melainkan sebuah “komunitas global” yang mengubah cara orang bekerja dan hidup.

Neumann sangat selektif dalam merekrut anggota tim awal WeWork, memastikan nilai dan budaya perusahaan dijalankan dengan semangat.

Kantor-kantor WeWork dirancang untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi, dengan tujuan agar setiap anggota tim merasa termotivasi.

WeWork pun tumbuh pesat. Valuasinya mencapai hampir 47 miliar dollar AS pada 2019.

Namun, pertumbuhan itu diiringi dengan struktur kekuasaan yang sangat terpusat. Neumann sering mengambil keputusan besar tanpa konsultasi dengan tim manajemen atau dewan direksi sehingga menciptakan lingkungan dengan transparansi dan akuntabilitas minim.

Ketika masalah keuangan muncul, antusiasme karyawan beralih menjadi skeptisisme. Setelah kegagalan Penawaran Publik Perdana (IPO) dan tekanan dari investor utama, seperti SoftBank, Neumann akhirnya mundur dari jabatannya sebagai CEO, menandai akhir dari era kepemimpinannya.

Transisi dari kejayaan hingga kejatuhan Neumann di WeWork menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memabukkan. Ia mengabaikan elemen-elemen penting, seperti tata kelola, integritas, dan etika.

Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin rendah tingkat empati yang dimilikinya.

Dalam sebuah penelitian, partisipan yang menempatkan diri mereka pada posisi tinggi karena membandingkan dengan yang lebih lemah, kurang akurat dalam memahami emosi orang lain. Perasaan berkuasa membuat mereka kurang peka terhadap emosi orang lain.

Bagaimana kita mengharapkan para pejabat memiliki empati terhadap rakyat yang kesulitan jika mereka hidup dalam kemewahan? Bagaimana pemimpin menyadari kesulitan karyawan dengan macet, panas, dan hujan jika selalu berada dalam kenyamanan?

Integritas tidak cukup ditangani dengan surel tahunan atau buku panduan karyawan. Eks Chief Ethics Officer Airbnb, Robert Chesnut, mengatakan bahwa integritas harus dicek berulang-ulang dan ditekankan dalam setiap kesempatan.

Seorang pemimpin harus menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan posisinya. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pemimpin beretika selalu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap pemangku kepentingan. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mematuhi standar etika.

Pemimpin harus siap melakukan "hal yang benar," bahkan jika itu tampaknya merugikan bisnis dalam jangka pendek. Apakah Anda siap menolak proyek menggiurkan yang menuntut karyawan melanggar keyakinan profesional mereka?

Konflik kepentingan adalah salah satu penyebab utama kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan yang jelas tentang pengungkapan kepentingan pribadi dan penanganan konflik kepentingan dapat mencegah situasi ini.

Pelanggaran etika harus diselidiki dengan konsekuensi yang adil, tanpa pengecualian bagi pemimpin atau anggota tim berprestasi tinggi. Menyediakan transparansi dalam proses dapat membangun kepercayaan dan memastikan karyawan merasa nyaman melaporkan masalah.

“Memang benar bahwa integritas saja tidak akan membuat Anda menjadi seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas, Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin.” – Zig Zigla

PENDIRI dan mantan Chief Executive Officer WeWork, Adam Neumann, mengubah industri penyewaan ruang kantor dengan konsep coworking space yang modern dan fleksibel.

Neumann dikenal karismatik dan visioner, mampu memikat karyawan, investor, dan mitra bisnis dengan misinya “mengubah dunia.”

WeWork bukan sekadar perusahaan penyewaan ruang kantor, melainkan sebuah “komunitas global” yang mengubah cara orang bekerja dan hidup.

Neumann sangat selektif dalam merekrut anggota tim awal WeWork, memastikan nilai dan budaya perusahaan dijalankan dengan semangat.

Kantor-kantor WeWork dirancang untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi, dengan tujuan agar setiap anggota tim merasa termotivasi.

WeWork pun tumbuh pesat. Valuasinya mencapai hampir 47 miliar dollar AS pada 2019.

Namun, pertumbuhan itu diiringi dengan struktur kekuasaan yang sangat terpusat. Neumann sering mengambil keputusan besar tanpa konsultasi dengan tim manajemen atau dewan direksi sehingga menciptakan lingkungan dengan transparansi dan akuntabilitas minim.

Ketika masalah keuangan muncul, antusiasme karyawan beralih menjadi skeptisisme. Setelah kegagalan Penawaran Publik Perdana (IPO) dan tekanan dari investor utama, seperti SoftBank, Neumann akhirnya mundur dari jabatannya sebagai CEO, menandai akhir dari era kepemimpinannya.

Transisi dari kejayaan hingga kejatuhan Neumann di WeWork menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memabukkan. Ia mengabaikan elemen-elemen penting, seperti tata kelola, integritas, dan etika.

Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin rendah tingkat empati yang dimilikinya.

Dalam sebuah penelitian, partisipan yang menempatkan diri mereka pada posisi tinggi karena membandingkan dengan yang lebih lemah, kurang akurat dalam memahami emosi orang lain. Perasaan berkuasa membuat mereka kurang peka terhadap emosi orang lain.

Bagaimana kita mengharapkan para pejabat memiliki empati terhadap rakyat yang kesulitan jika mereka hidup dalam kemewahan? Bagaimana pemimpin menyadari kesulitan karyawan dengan macet, panas, dan hujan jika selalu berada dalam kenyamanan?

Integritas tidak cukup ditangani dengan surel tahunan atau buku panduan karyawan. Eks Chief Ethics Officer Airbnb, Robert Chesnut, mengatakan bahwa integritas harus dicek berulang-ulang dan ditekankan dalam setiap kesempatan.

Seorang pemimpin harus menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan posisinya. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pemimpin beretika selalu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap pemangku kepentingan. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mematuhi standar etika.

Pemimpin harus siap melakukan "hal yang benar," bahkan jika itu tampaknya merugikan bisnis dalam jangka pendek. Apakah Anda siap menolak proyek menggiurkan yang menuntut karyawan melanggar keyakinan profesional mereka?

Konflik kepentingan adalah salah satu penyebab utama kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan yang jelas tentang pengungkapan kepentingan pribadi dan penanganan konflik kepentingan dapat mencegah situasi ini.

Pelanggaran etika harus diselidiki dengan konsekuensi yang adil, tanpa pengecualian bagi pemimpin atau anggota tim berprestasi tinggi. Menyediakan transparansi dalam proses dapat membangun kepercayaan dan memastikan karyawan merasa nyaman melaporkan masalah.

“Memang benar bahwa integritas saja tidak akan membuat Anda menjadi seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas, Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin.” – Zig Zigla

Bisnis.com, JAKARTA – Pelanggaran etika oleh oknum karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencederai integritas, sekaligus semangat perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang bertema ‘Terpercaya, Inklusif, Menuju Indonesia Emas’.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan lima karyawan BEI diduga terlibat dalam gratifikasi proses listing. Lima karyawan, yang bertugas di Divisi Penilaian Perusahaan BEI ini, disinyalir meminta sejumlah imbalan uang dan menerima gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten. Nilai imbalan ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Merespons kabar tersebut, BEI mengakui adanya pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan Bursa. Langkah pemecatan pun ditempuh. Meski demikian, BEI tidak menyebutkan jenis pelanggaran dan jumlah oknum pegawai yang terlibat.

“Kasus pelanggaran yang terjadi di internal BEI ini jelas mencederai integritas pasar modal Indonesia,” ujar Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Hendra menyatakan sebagai lembaga yang seharusnya menjaga kepercayaan publik dan memastikan transparansi, praktek kecurangan seperti gratifikasi dan permintaan imbalan untuk membantu perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa adalah pelanggaran serius.

“Hal ini tidak hanya merusak reputasi BEI sebagai self-regulatory organization [SRO] yang telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen anti-penyuapan, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.

Menurut Hendra, kepercayaan adalah fondasi utama dalam pasar modal. Jika investor merasa proses pencatatan saham tidak berjalan sesuai prinsip keterbukaan dan keadilan, maka mereka akan ragu untuk berinvestasi. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada likuiditas pasar dan berisiko menurunkan minat perusahaan untuk melantai di BEI.

Dia menyatakan bahwa kasus ini juga memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan yang harus diperbaiki oleh pihak-pihak terkait, baik BEI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

“Dengan langkah tegas dan transparan, diharapkan pasar modal Indonesia dapat segera pulih dari dampak negatif ini dan kembali menunjukkan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa otoritas Bursa telah melakukan tindakan disiplin kepada oknum karyawan sesuai dengan prosedur.

“Telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan BEI. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (26/8/2024).

BEI, lanjutnya, berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance (GCG) melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan implementasi ISO 37001:2016. Untuk itu, karyawan Bursa tidak diperkenankan menerima gratifikasi.

“Seluruh karyawan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun [termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, barang dan/atau jasa] atas pelayanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga,” ujar Kautsar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah perdana Pengantar Ekonomi bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Senin (26/8/2024). Dalam kuliahnya, Sri Mulyani menekankan pentingnya ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Sri Mulyani menyatakan, pada prinsipnya ekonomi adalah tentang bagaimana mengelola rumah tangga (household) yang memiliki banyak kebutuhan.

Pada dasarnya, setiap rumah tangga pasti harus membuat keputusan dengan pendapatan yang ada, sumber daya yang dimiliki, biaya yang dikeluarkan, dan sebagainya. Kebanyakan rumah tangga atau bahkan semuanya, selalu memiliki keterbatasan sumber daya namun dengan kebutuhan yang banyak.

"Kalau negara makin maju household-nya barangkali relatif kaya tapi tetap akan membuat keputusan resources-nya harus dipakai untuk apa saja. Negara yang miskin biasanya income household-nya minimal tapi kebutuhannya banyak. Sehingga membuat keputusannya makin complicated. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu mengelola household.It’s actually about making decision," kata Sri Mulyani dikutip dalam keterangan tertulis, yang diterima Kompas.com, Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dengan belajar ilmu ekonomi secara mendasar para mahasiswa akan dilatih untuk membuat sebuah keputusan ekonomi yang rasional. Menurut dia, mempelajari ilmu ekonomi penting dalam menentukan bagaimana sebuah masyarakat dan perekonomian akan perform.

Menkeu menyebutkan, dalam mengelola perekonomian sebuah negara, selalu dicari sistem yang dianggap paling tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

"Jadi basically ekonomi walaupun kompleks you can model them in a simple way. Itu untuk membuat kalian mudah untuk memikirkan tentang ekonomi. Ini adalah ilmu yang luar biasa penting, karena kalian akan bisa menerapkan dalam banyak hal," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya membangun karakter, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang dibentuk FEB UI mampu menjaga integritas sebagai profesional.

"Integrity tidak usah muluk-muluk nanti tidak korupsi segala macam, sekarang bagi kalian jangan menyontek, tepati janji, itu integrity. Kalau kalian harus mengerjakan sesuatu lakukan dengan sepenuh hati, itu adalah bagian dari integrity," ucapnya.

Jakarta: Mantan Direktur Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyatakan maju sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Dia mau mengembalikan kepercayaan publik dan integritas bekas kantornya.

“(Saya akan) mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi, melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumberdaya manusia,” kata Giri melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Giri mengatakan KPK membutuhkan pimpinan berintegritas dan berpengalaman dalam memberantas korupsi di Indonesia. Reputasi yang hancur harus diperbaiki dari sekarang.
Pengembalian reputasi KPK itu dinilai bisa dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi dengan pemerintahan baru. Giri juga mau memperkuat politik hukum antikorupsi jika terpilih nanti.

Baca juga: 525 Orang Mendaftar Sebagai Capim KPK-Dewas

“Melakukan komunikasi dan konsolidasi strategis dengan pemerintahan baru untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik rasional dan berintergritas,” ucap Giri.

Giri juga mau melakukan perbaikan mendasar dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Patokan perubahan yakni dengan indeks persepsi korupsi (IPK) dan hasil surbei kepercayaan publik.

Giri juga mau mengembalikan budaya organisasi di KPK. Dia mau menjadikan Lembaga Antirasuah setara dengan otoritas pemberantasan korupsi dunia.

“Mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional,” ujar Giri.

Ada empat pegawai KPK yang menyalonkan diri sebagai capim. Mereka yakni Giri Suprapdiono, Hotman Tambunan, Herry Muryanto, dan Airien Marttanti Koesniar.

Mereka diberhentikan oleh KPK karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses pengangkatan pegawai Lembaga Antikorupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 30 September 2021.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya baru-baru ini disebut berimbas buruk terhadap reputasi pemerintah juga pengelola dalam hal ini Telkomsigma, dalam melindungi data-data kritis.

Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja sebelumnya sudah melihat potensi persoalan yang timbul karena perencanaan pembangunan Pusat Data Nasional yang tergolong relatif singkat. Menurutnya apabila pekerjaan krusial seperti PDN harus dipercepat pasti akan ada hal yang luput dikerjakan.

Ironisnya, lanjut dia, serangan ransomware ke PDN juga terjadi jelang pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi. Hal ini, tekannya menjadi beban berat bukan hanya pemerintah tetapi juga pelaku industri dalam membangun kepercayaan publik dan mengembalikan reputasi sebagai profesional.

“Sedih ini harus terjadi implikasinya luas. Bukan hanya PDN itu tetapi juga reputasi integritas negara dalam melindungi data-data kritis. Ini juga terjadi jelang pemberlakuan UU PDP Oktober nanti,” ujarnya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, sudah sepatutnya, pemerintah perlu membangun kesadaran diri terlebih dahulu soal pentingnya keamanan data karena serangan ini sudah pernah terjadi sebelumnya seperti kasus BSI tetapi pemerintah tidak bisa memetik pembelajaran dari kasus sebelumnya.

Pasahal, sebutnya, serangan ini bisa dikategorikan sebagai bencana besar yang juga berdampak kepada investor yang hendak menanamkan modalnya ke tanah air.

Sisi lain, dia juga menyoroti penggunaan teknologi di Indonesia yang masih menggantungkan diri kepada teknologi dari luar karena belum banyak menggunakan teknologi buatan dalam negeri.

“Ke-depan pola pikir ini harus berubah. Jadi konsumen pun harus kritis. Saat membeli teknologi harus mempelajari kelemahannya apa. Jangan Cuma beli tahunya beres pasang aja,” imbuhnya.

Dengan melihat sejumlah peristiwa yang ada, dia menyimpulkan bahwa aspek perlindungan data di Indonesia belumlah aman, dari sisi tata kelola manajemen risiko hingga kepatuhan belum menjadi budaya dalam mengelola teknologi agar nyaman dan aman.

Hal ini termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang jam terbangnya masih minim.

Dia meminta agar dalam pembuatan regulasi berikutnya, pemerintah dapat melibatkan semua unsur pemegang kepentingan dan harus adanya kesepakatan dari semua pihak.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menuturkan, saat ini Kominfo sedang membangun PDN permanen di Cikarang dan rencananya akan diresmikan pada HUT RI tahun ini.

PDN yang sedang dibangun ini merupakan satu dari empat PDN yang rencananya akan dibangun.

Dia berpendapat pembangunan sebanyak empat PDN tentu saja merupakan suatu hal yang bagus, karena dapat mengakomodir kebutuhan pusat data untuk layanan publik pemerintahan, tidak hanya untuk sistem utamanya tetapi juga termasuk untuk sistem backup.

Pasalnya, dengan semakin banyaknya PDN dan lokasi penyimpanan backup, bisa dipergunakan dalam waktu cepat mengembalikan layanan pada saat sistem utama mengalami gangguan. Alhasil sistem backup sehingga pelayanan publik tidak terganggu dalam waktu yang lama.

“Yang masih perlu diperbaiki dan dievaluasi adalah desain PDN, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi keamanan sibernya sehingga bisa dipastikan keandalan sistemnya jika terjadi gangguan maupun serangan siber,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, infrastruktur, yang perlu dievaluasi selanjutnya adalah pengelolaan PDN, siapa yang bertugas mengelola PDN dan apakah pengelola PDN tersebut sudah mendapatkan pelatihan baik dari sisi teknis maupun kewaspadaan keamanan sehingga tidak terjebak pada umpan yang diberikan peretas melalui phising/social engineering.

Dia meyakini empat PDN yang dibangun seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menampung dan mengelola data seluruh masyarakat di Indonesia karena yang dibangun bukanlah dalam skala kecil.

Namun tentu saja kapasitasnya belum akan bisa maksimal sampai seluruh PDN selesai dibangun.

Sejauh ini, Pratama melihat aspek perlindungan data pribadi di Indonesia sudah cukup baik dengan disahkannya UU PDP. Namun yang disayangkan adalah UU PDP tersebut belum dijalankan karena belum ada lembaga atau otoritas yang dibentuk untuk mengawasi pelanggaran terhadap UU PDP

Tanpa adanya lembaga pengawas, maka tida ada yang menjatuhkan berbagai sanksi untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya.

Saat ini, tegasnya, Indonesia juga sudah memiliki berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga data pribadi seperti UU ITE serta UU PDP. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang tata kelola.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera mengesahkan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang sampai saat ini masih tertunda padahal RUU keamanan dan ketahanan siber tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia.

Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Hal ini menjadi upaya menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.

"Pencanangan ZI-WBK salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan bebas korupsi," kata Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Restu Gunawan, di The Tribrata Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia berharap pencanangan ini menjadi landasan kuat bagi seluruh pegawai Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Khususnya untuk bersama-sama memperkuat budaya kerja yang prima, bersih, dan akuntabel.
"Kami juga berfokus untuk terus meningkatkan pelayanan publik guna memperbesar kepuasan masyarakat," ujar Restu.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Zona Integrasi (ZI) adalah bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Selain itu, tugas fungsi utama Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang sangat bersentuhan dengan pelaku budaya, mengharuskan adanya pelayanan prima dan akuntabel.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai BerAKHLAK, beberapa langkah strategis akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk mewujudkan ZI-WBK di lingkungan Kemendikbudristek. Antara lain meningkatkan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam bekerja, meningkatkan pengawasan internal serta sosialisasi internal.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan digunakan oleh Direktorat PTLK untuk penyebarluasan informasi dan evaluasi pelaksanaan ZI-WBK. Melalui pencanangan ini, Restu berharap seluruh elemen dalam pemerintahan saling berkolaborasi.

"Untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan," tutur dia.

Baca juga: Integritas di Kemendikbudristek Jadi Contoh di Perguruan Tinggi

(REN)