Jakarta: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ribuan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut memeriahkan pelantikan suksesor Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) itu.

Salah satu kader PPP dari Tangerang Selatan, Maryono, mengatakan hadirnya keluarga besar PPP adalah untuk menyambut baik pelantikan Prabowo-Gibran. Dia berharap Prabowo-Gibran dapat memimpin Indonesia lebih baik dari segala aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan membawa Indonesia lebih sejahtera.

“Keluarga besar PPP menyambut baik pelantikan Prabowo-Gibran. Kami mengharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa Indonesia lebih baik lagi,” tutur Maryono, melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Oktober 2024.
Maryono menyebut mendukung program Prabowo-Gibran. Sebab, dinilai memiliki keberpihakan kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Cara dan Link Download Foto Resmi Presiden-Wapres 2024-2029 Prabowo dan Gibran

“Kita sambut baik programnya, mudah-mudahan bisa terealisasi segera untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga setuju dan sangat siap jika PPP membantu di pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan anak muda PPP, Laras, mengaku menaruh harapan besar kepada Gibran yang notabene adalah kaum muda. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo-Gibran akan menghasilkan sebuah kolaborasi yang baik antara orang tua yang memiliki pengalaman dan anak muda yang memiliki ide serta gagasan.

“Sangat senang mengikuti pesta rakyat ini bersama seluruh keluarga besar PPP, tadi kami berangkat juga setelah subuh. Kita semua mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mewakili anak muda,” kata Laras.

Ribuan kader PPP dari berbagai daerah hadir menggunakan bus menuju pesta rakyat dengan titik kumpul di Gelora Bung Karno (GBK). Kemudian, beriringan menuju lokasi pesta rakyat yang digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Adapun pesta rakyat pada kali ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai elemen dan kalangan. Kemudian, terdapat 12 titik panggung yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan pelantikan Prabowo-Gibran.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah memanggil 48 tokoh kandidat menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta sejak Senin (15/10/2024) kemarin. Sejumlah tokoh tergabung dalam pemerintahan Jokowi.

Tokoh-tokoh tersebut didominasi dari unsur politisi mencapai 24 orang dengan rinciannya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PSI dan eks politikus. Salah satunya dari kader Partai Golkar, Meutya Hafid.

Ketua Komisi I DPR ini dikabarkan akan mengemban tugas sebagai menteri komunikasi dan informatika. Meutya Hafid lahir di Bandung 3 Mei 1978. Meutya berkuliah di UNSW Sydney Australia, jurusan Manufacturing Engineering.

Setelah menyelesaikan kuliahnya, Meutya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menjadi reporter di sebuah stasiun televisi. Karier politik Meutya Hafid dimulai pada 2009 di Partai Golkar.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (e-LHKPN), Meutya Hafid tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp18,7 miliar. Laporan harta kekayaan tersebut diserahkan pada 22 Juli 2024 periodik tahun 2023.

Meutya Hafid tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp20 miliar. Kader Partai Golkar ini memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp198 juta. Tak hanya itu, harta kekayaannya juga terbagi dalam kategori kas dan setara kas senilai Rp6 miliar.

Meutya juga tercatat memiliki sejumlah kendaraan yang terdiri dari dua mobil dan satu motor. Meutya memiliki motor Yamaha tahun 2017 senilai Rp25 juta dan dua mobil, di antaranya Hyundai Palisade tahun 2021 senilai Rp490 juta dan Toyota Innova tahun 2017 seharga Rp150 juta. Di sisi lain Meutya juga mencatatkan utang seniai Rp8,6 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sedang dihadapi PDI Perjuangan (PDIP) tengah membuat riuh dan bisa berbuntut panjang.

PDIP tengah menghadapi gugatan di PTUN yang dilaporkan oleh kadernya mulai dari gugatan kepengurusan partai hingga surat rekomendasi calon kepala daerah.

Gugatan dilayangkan oleh empat kader dari PDIP terkait dugaan adanya pelanggaran AD/ART DPP PDIP.

Keempat kader PDIP tersebut menggugat SK No. M.HH-05.11.02 tahun 2024 yang disahkan Kemenkumham terkait perpanjangan masa bakti DPP PDIP yang dinilai bertentangan dengan keputusan kongres partai yang menetapkan masa jabatan DPP selama lima tahun atau hingga 2025.

Keempat kader PDIP bernama Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang itu menggugat SK tersebut ke PTUN dengan pihak tergugat Menteri Hukum dan HAM. Gugatan diajukan ke PTUN karena ada dugaan pelanggaran AD/ART DPP PDIP.

PDIP pun menyinggung legitimasi pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024 sehubungan dengan gugatan terhadap perpanjangan kepengurusan DPP sampai dengan 2025.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa pihaknya menganggap gugatan itu sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan, bukan upaya hukum murni.

"Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/9/2024).

Deddy lalu menyoroti bahwa beberapa pengacara yang mewakili penggugat terafiliasi dengan satu partai tertentu.

Pria yang juga diangkat sebagai Ketua DPP PDIP menurut SK Kemenkumham yang digugat itu lalu menuturkan, proses perpanjangan kepengurusan partai sudah dikaji dengan sangat mendalam terhadap aturan dan konstitusi partai. Hal itu termasuk pembahasan dan pengkajian hukum di Kemenkumham.

Deddy lalu menjelaskan, apabila logika para penggugat diikuti, maka seluruh produk dan konsekuensi hukumnya sangat besar. Dia mengingatkan bahwa partainya pada 2019 mempercepat Kongres dan menyesuaikan mekanisme penyusunan pengurus di daerah dan provinsi guna menyesuaikan dengan agenda politik nasional pada saat itu.

Oleh sebab itu, menurutnya logika penggugat turut memandang bahwa SK DPP PDIP saat itu menjadi tidak sah. Ketidaksahan itu turut menyangkut urusan pemilihan kepala daerah saat itu.

Anggota Komisi VI DPR itu lalu menyinggung pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo di 2020 melalui PDIP. Gibran disebut menjadi wali kota menggunakan SK DPP PDIP yang dipercepat kongresnya. Dia menyebut Gibran menjadi produk cacat hukum apabila SK DPP PDIP saat itu dinilai sebagai produk cacat hukum.

Konsekuensinya, lanjut Deddy, posisi Gibran sebagai cawapres 2024 terpilih bisa dianulir. Menurutnya, Gibran bisa maju sebagai cawapres kendati masih berumur 35 tahun lantaran posisinya yang sudah menjabat sebagai kepala daerah.

Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU–XXI/2023 terkait dengan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kalau keputusan PDIP pasca percepatan kongres tak sah, maka Gibran pun tak sah. Demikian pula dengan seluruh produk hukum Pilkada 2020 di seluruh Indonesia," jelas Deddy.

Gugatan Bermuatan Politis

Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun meyakini ada dalang yang memerintahkan keempat kader PDIP tersebut, sehingga berani mengajukan gugatan ke PTUN. Dia berpandangan serangan kepada PDIP dalam beberapa hari terakhir ini dinilai selalu ada sponsornya di belakang.

"Jadi harus di cek dulu siapa dalang di balik mereka, itu yang penting," tutur Komarudin di Jakarta, Selasa (10/9).

Komarudin menegaskan bahwa serangan kali ini tidak akan melemahkan DPP PDIP. Menurutnya, PDIP sudah sering menerima banyak serangan, sehinggal hal tersebut dianggap sebagai bunga politik.

"Melemahkan dari mana, bagaimana bisa lemahkan PDIP. Kalau yang lain ya gampang dilemahkan, tapi kalau di PDIP sudah lewat yang begitu," kata Komarudin.

Komarudin juga mengemukakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dulu ke internal partai, apakah keempat orang yang mengajukan gugatan tersebut adalah kader PDIP atau hanya mencatut nama sebagai kader.

"Makanya harus kita cek dulu apakah itu kader atau bukan, karena partai kita ada aturannya," ujarnya.

Komarudin menduga gugatan yang dilayangkan kader DPP PDIP atas nama Djupri itu merupakan pesanan dari orang lain untuk menggoyang DPP PDIP.

Untuk itu, Komarudin berencana untuk memanggil Djupri dan mengkonfirmasi ihwal motivasi Djupri bersama sejumlah kader lain mengajukan gugatan tersebut.

"Kita harus cek motivasi mereka apa dan siapa yang suruh, kan begitu," ungkapnya.

Politisi PDIP, Aria Bima mengaku belum mengetahui secara rinci substansi gugatan yang diajukan ke PTUN tersebut. Namun, dia menilai gugatan tersebut bermotif politik.

"Saya melihat gugatan-gugatan yang lebih motif politik. Jadi itu kan forum petinggi partai, yang kita siapkan secara matang," jelas Bima di Senayan Park, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, dia mempersilakan gugatan tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aria juga meyakini Ketua Umum PDIP memiliki hak prerogatif untuk menyelamatkan partai.

"Ini penting untuk saya, silahkan gugatan itu berjalan sesuai hukum, tapi saya yakin seyakin-yakinnya Ibu Ketum PDI Perjuangan mempunyai hak yang sangat prerogratif untuk menyelamatkan partai ini," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tengah menyelidiki dalang di balik empat kadernya yang mengajukan gugatan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDIP hingga 2025.

Keempat kader PDI-Perjuangan bernama Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang itu menggugat SK tersebut ke PTUN dengan pihak tergugat Menteri Hukum dan HAM. Gugatan diajukan ke PTUN karena ada dugaan pelanggaran AD/ART DPP PDI-Perjuangan.

Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun meyakini ada dalang yang memerintahkan keempat kader PDIP tersebut, sehingga berani mengajukan gugatan ke PTUN.Dia berpandangan serangan kepada PDIP dalam beberapa hari terakhir ini dinilai selalu ada sponsornya di belakang.

"Jadi harus di cek dulu siapa dalang di balik mereka, itu yang penting," tutur Komarudin di Jakarta, Selasa (10/9).

Komarudin menegaskan bahwa serangan kali ini tidak akan melemahkan DPP PDIP. Menurutnya, PDIP sudah sering menerima banyak serangan, sehinggal hal tersebut dianggap sebagai bunga politik.

"Melemahkan dari mana, bagaimana bisa lemahkan PDIP. Kalau yang lain ya gampang dilemahkan, tapi kalau di PDIP sudah lewat yang begitu," kata Komarudin.

Komarudin juga mengemukakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dulu ke internal partai, apakah keempat orang yang mengajukan gugatan tersebut adalah kader PDIP atau hanya mencatut nama sebagai kader.

"Makanya harus kita cek dulu apakah itu kader atau bukan, karena partai kita ada aturannya," ujarnya.

Keempat kader PDI-Perjuangan tersebut menggugat SK No. M.HH-05.11.02 tahun 2024 yang disahkan Kemenkumham terkait perpanjangan masa bakti DPP PDIP yang dinilai bertentangan dengan keputusan kongres partai yang menetapkan masa jabatan DPP selama lima tahun atau hingga tahun 2025.

Padahal, berdasarkan keputusan Kongres PDIP pada 9 Agustus 2019, masa bakti DPP PDIP adalah hingga 9 Agustus 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 tentang struktur dan komposisi DPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angga Putra Fidrian, selaku juru bicara Anies Baswedan mengatakan, Anies dengan PDIP memiliki visi dan misi yang sama untuk Jakarta. Mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu memiliki pandangan serupa dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tentang prioritas dan kepedulian, serta keberpihakan utama terhadap masyarakat kecil.

“Selama jadi gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan warga kampung-kampung Kota Jakarta, wong cilik-nya Jakarta,” begitu kata Angga melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Karena itu, menurut Angga, tak ada yang beda dari apa yang diharapkan PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan. “Insya Allah, nilainya sudah sama,” kata Angga.

Pernyataan Angga itu, menjawab prasyarat dari PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Beberapa visi dan misi tersebut di antaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata. “Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” begitu kata Hasto.

“Ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan terhadap wong cilik,” sambung Hasto.

Visi dan misi tersebut, kata Hasto, menjadi persyaratan bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan hati PDI Perjuangan. “Sekiranya syarat-syarat itu bisa terpenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama,” sambung Hasto.

Namun paling utama mengambil hati Banteng Moncong Putih tersebut, kata Hasto, agar Anies Baswedan menyampaikan langsung niatannya itu dengan bertandang ke markas PDI Perjuangan.

“Sebenarnya (Anies Baswedan) datang saja, dan menyampaikan baik-baik niatnya bisa ingin mendapatkan dukungan dari PDIP,” begitu sambung Hasto.

Karena kata Hasto, selama ini pun partainya sudah mengutus delegasi untuk menemui Anies Baswedan untuk menjalin komunikasi.

“Ada (komunikasi). Bahkan Pak Basarah (Ketua DPP PDI Perjuangan) juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan,” ungkap Hasto.

Tetapi kata Hasto, pertemuan dan komunikasi tersebut belum pada kesimpulan untuk memastikan Anies Baswedan sebagai cagub PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta.

Mengenai kapan Anies Baswedan mengutarakan niatnya langsung ke PDI Perjuangan, Angga Putra mengatakan, waktu untuk itu akan segera tiba. “Pak Anies terbuka, tunggu saja waktunya nanti,” begitu ujar Angga melanjutkan.

PDI Perjuangan sampai saat ini menjadi satu-satunya partai yang belum mengumumkan siapa pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan, ditinggal oleh tiga partai pendukungnya yang selama ini menyatakan akan mengusungnya di kontestasi kepala daerah tahun ini. Setelah ditinggalkan oleh PKS, PKB, dan Partai Nasdem, Anies Baswedan dan PDI Perjuangan sama-sama sendirian di Pilkada Jakarta.

Publik, para pendukung Anies Baswedan, pun banyak kader dari PDI Perjuangan yang mengharapkan agar Ketua Umum Megawati Sukarnoputri mencagubkan Anies Baswedan. Bahkan sempat ada spekulasi jika mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan Rano Karno yang juga mantan gubernur Provinsi Banten.

Pasangan Anies-Rano tersebut, menurut publik akan menjadi pesaing pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang sudah dicalonkan oleh gabungan 12 parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jakarta: Airlangga Hartarto memutuskan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Dia menyampaikan sejumlah pesan kepada kader.

Pesan pertama yang disampaikan Airlangga adalah meminta kader menjaga soliditas. al ini penting agar Partai Golkar terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi Tanah Air

"Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini," kata Airlangga melalui keterangan video, Minggu, 11 Agustus 2024.
Pesan kedua yaitu meminta kader merawat Golkar. Sebab, partai berlogo pohon beringin itu menjadi salah satu partai yang berpengaruh di Indonesia.

"Khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar, saya mengimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme," ungkap dia.

Baca juga: Mundur Sebagai Ketum, Airlangga Singgung Capaian Golkar di Pemilu 2024

Airlangga mengaku bangga dengan persahabatan yang terjalin ketika menjabat sebagai pucuk pimpinan partai tersebut sejak 2017. Dia mengatakan hanya dapat menyampaikan terima kasih.

"Perkenankan saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini, hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini," kata Airlangga.

Airlangga resmi mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Keputusan itu diambilnya setelah mempertimbangkan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar.

(ABK)

Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengingatkan para kader yang terpilih di Pemilu 2024 tak hanya mengemban mandat para pemilihnya. Mereka juga mengemban mandat dari seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat memberikan pembekalan di Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4. Sespim ini diikuti oleh 251 anggota legislatif terpilih pada Pileg 2024 se Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

"Karena itu yang dulu niatnya jadi DPR karena nganggur, karena kepingin, mari niat itu kita naikkan untuk memperjuangkan mandat bangsa Indonesia," kata Muhaimin melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan prinsip tersebut sudah ditetapkan oleh pendiri PKB yang merupakan dari NU. Para pendiri partai mengamanatkan agar PKB mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: PKB: Politik Tak Selalu Berorientasi pada Uang

"Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia," ungkap dia.

Dia meminta agar para kader yang terpilih di Pemilu 2024 agar bekerja dengan serius. Mereka harus mengabdi kepada kepentingan rakyat selama menjabat sebagai anggota dewan di tingkat pusat atau daerah.

"Karena itu mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan niat yang tulus karena merah putih kita tidak terbang karena dipuja, tidak tumbang karena dihina," ujar dia.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 72 peserta mengikuti pendidikan kader ulama intensif di Mekkah Al Mikarommah Saudi Arabia yang digelar oleh Asia Foundation dan Universitas Ummul Quro.

Wakil Ketua Lazis ASFA KH. Anizar Masyhad menjelaskan bahwa program ini adalah gelombang ke lima dari pendidikan yang pernah dilaksanakan di Ummul Quro yang akan diberangkatkan pada bulan September 2024.

"Ada 72 peserta yang lulus berasal dari 25 provinsi di Indonesia, merupakan kader atau utusan dari 72 lembaga pendidikan ataupun ormas Islam/organisasi ke Islaman.

Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo mengatakan tujuan dari pendidikan kader ulama adalah untuk memantapkan wawasan wasatiyyat Islam, memperdalam bahasa arab dan khazanah ilmu-ilmu keIslaman lainnya.

"Mereka akan belajar tentang wasatiyyat Islam, bahasa Arab, Tafsir, Hadis, dan Metode Pendidikan Al-Quran", ujar Syafruddin.

Menurut Syafruddin, bahwa program ini didedikasikan untuk penguatan lembaga pendidikan Islam, ormas Islam, pesantren dan organisasi keIslaman di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, ASFA Foundation melalui lazis ASFA telah mengadakan pendidikan kader ulama di Al-Azhar Kairo dan Unida Gontor.

Sampai saat ini, telah lebih dari 1550 orang yang mendapat beasiswa atau bantuan pendidikan dari Lazis ASFA.

Syafruddin kembali menegaskan, bahwa tujuan dari didirikannya ASFA Foundation adalah untuk pendidikan, kemanusiaan dan perdamaian.

Kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, digadang-gadang menjadi calon yang akan diusung pada Pilgub Jakarta 2024. Ada persyaratan yang harus dipenuhi Ahok untuk maju dalam kontestasi tersebut, salah satunya adalah mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan terpidana sebagaimana diatur dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 87 PUU-XX/2022.

"Ya, sesuai ketentuan, untuk menjadi calon, bukan mantan terpidana ya, kecuali telah melewati masa jeda selama lima tahun, dan yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana," kata Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

"Hal itu dikecualikan untuk pidana karena kealpaan ringan atau karena pidana politik, nanti dibuktikan dengan keterangan dari pihak kejaksaan," sambungnya.

Dody menjelaskan mantan terpidana yang sudah melewati masa jeda lima tahun berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Terkait Ahok, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menyebut Ahok tidak bisa dicalonkan sebagai calon wakil gubernur karena pernah menjabat sebagai gubernur.

"Mereka tidak boleh turun, yang pasti kalau dia naik memungkinkan, tapi kalau turun mereka tidak dimungkinkan dari gubernur jadi wakil gubernur," ujar Wahyu di lokasi yang sama.

Diketahui, Ahok divonis penjara selama dua tahun dalam kasus penistaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Mei 2017 lalu. Dalam kasus tersebut, majelis hakim menyatakan Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan menodai agama.

Kasus Ahok ini juga bergulir saat menjelang Pilkada DKI tahun 2017. Pada saat itu, Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat melawan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pilkada DKI dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ahok menghirup udara bebas dari rumah tahanan Brimob, Depok, pada 24 Januari 2019. Terhitung dari 2019, artinya Ahok sudah melewati masa jeda lima tahun sejak bebas sebagai terpidana.

Sementara itu, belum ada keputusan final dari PDIP terkait pencalonan Ahok. PDIP akan memutuskan hal tersebut usai rapat di DPP.

Diketahui, syarat lainnya dalam pencalonan calon kepala daerah adalah pasangan calon harus memenuhi ambang batas 20 persen untuk jalur parpol. Artinya, minimal harus 22 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PDIP memiliki 15 kursi, yang berarti PDIP harus bekerja sama dengan parpol lainnya untuk mengusung atau mendukung bakal calon gubernur/wakil gubernur di Pilgub Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar menegaskan bahwa Jusuf Hamka alias Babah Alun merupakan kader partai dengan sederet pengalaman di kepengurusan internal.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono untuk membantah kabar beredar yang menyebutkan Jusuf Hamka bukan kader partai berlogo beringin tersebut.

Dave menjelaskan, Jusuf Hamka bukan orang baru di internal Partai Golkar. Jusuf Hamka, sebutnya, sudah beberapa kali menjabat pengurus di Partai Golkar pada periode sebelumnya.

"Sehingga beliau dikatakan bukan kader sejati atau pun juga orang menumpang Partai Golkar itu adalah tidak tepat karena beliau adalah orang yang berkarier di Partai Golkar," ucap Dave dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, Dave mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki sejumlah pertimbangan dalam memilih Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, pengusaha yang juga kader Golkar itu dianggap memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di Jakarta.

"Saya kira dengan modal berbagai prestasinya yang bisa mendobrak berbagai permasalahan, dengan modal itu pasti bisa mengatasi persoalan Jakarta," kata Dave.

Menurut Dave, pengabdian Jusuf Hamka dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sudah menjadi modal utama untuk memimpin Jakarta yang kompleks.

"Beliau ini sudah berhasil mendobrak sejumlah permasalahan sehingga mempercepat pembangunan jalan tol contohnya, lalu ada juga memberikan dukungan pendidikan, beliau orang baik," ujarnya.

Dia lantas membeberkan sejumlah persoalan masyarakat yang diatasi Jusuf Hamka, di antaranya memberikan pendidikan gratis hingga membuat program makan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Kemudian kesehatan ataupun membagikan makan siang gratis kepada masyarakat setempat, ini menjadi salah satu kekuatan utama yang bisa kita harapkan untuk memimpin Jakarta," sambungnya.

Sebelumnya, Partai Golkar menyiapkan kader internal, Jusuf Hamka atau Babah Alun, sebagai pasangan Kaesang, apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memutuskan maju di Pilkada Jakarta.

"Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa partai-nya melihat Jakarta memiliki tantangan yang besar sekali, yakni infrastruktur, terutama untuk mengatasi kemacetan. Oleh sebab itu, ia menyiapkan Babah Alun untuk dipasangkan dengan Kaesang di Pilkada Jakarta.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk membahas soal wacana tersebut. Ia menyebut pihaknya tidak terburu-buru, dan akan menggunakan survei sebagai basis, dan akan dibicarakan dengan KIM.

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak percaya dengan klaim tak adanya surat tugas atas penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Penyidik Rossa Purbo Bekti diyakini tidak sembarangan saat bekerja.

“Tidak mungkin juga Rossa menggeledah tidak mempunyai atau membawa surat perintah penggeledahan, dan ketika selesai penggeledahan pun pasti pemilik rumah akan diberikan berita acara penggeledahan yang ditandatangani masing masing pihak baik penyidik maupun pihak yang digeledah maupun saksi-saksi penggeledahan,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi menegaskan profesionalitas Rossa karena pernah bekerja bersama. Menurutnya, rekannya itu merupakan penyidik senior yang sudah sering menangani kasus besar.
“Rossa kan bukan penyidik kemarin sore juga, dia menjadi kasatgas tentu selain karena senioritas tetapi juga pengalaman dan keilmuan yang mumpuni,” ucap Yudi.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Penyitaan ponsel yang diklaim tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret buronan Harun Masiku juga dinilai tidak masuk akal untuk Yudi. Sebab, penyidik diyakini meyakini ada informasi penanganan kasus dari barang yang disita.

“Penggeledahan ataupun penyitaan yang dilakukan Rossa merupakan hal biasa. Oleh karena itu marilah kita dukung upaya dari KPK untuk mencari, menemukan dan menangkap Harun Masiku,” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donni itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donni pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik Donni.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donni, Pak Donni ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

(ABK)