Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu sejumlah perwakilan nelayan Pantura usai ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya, Selasa (5/11) malam.

Trenggono menyebut, terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan pemerintah kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. Pihaknya akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP itu dan akan melakukan tindak lanjut.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Terkait jumlah UMKM yang berutang, pihaknya masih menghitung. Dia berjanji hitungan dan mekanismenya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail," ujarnya.

Sejalan dengan keberpihakan yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo di sektor kelautan dan perikanan, Trenggono menerapkan model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru.

Intervensi yang dimaksud berupa pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur perikanan modern menggunakan anggaran KKP. Sejauh ini KKP sudah membangun modeling budi daya rumput laut, udang, lobster, dan nila salin di berbagai daerah Indonesia. Program modeling masih akan terus dilanjutkan hingga lima tahun mendatang.

"Kuncinya memang intervensi, pemerintah harus turun tangan. Kalau itu untuk kepentingan ketahanan pangan enggak bisa enggak, pemerintah harus melakukan itu, dan tidak akan pernah rugi karena dampak pertumbuhan yang dihasilkan akan sangat besar," pungkasnya.

Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo. Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

"Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali," terangnya.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran. Untuk itu dia meminta kementerian dan lembaga (K/L) yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

"Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas," harapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) akan dilanjutkan. Kajian untuk pembangunan tol ini sudah ada hampir 15 tahun yang lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono menerangkan, pembiayaan untuk pembangunan tol ini sedang dikaji. Kebetulan pemerintah mendapat bantuan hibah.

"Sedang kita kaji kebetulan kita dapat bantuan grant. Kita sedang kaji untuk review feasibilitystudy-nya, di tempat saya kebetulan," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Kan nggak bisa semuanya pakai APBN, tidak semuanya juga pakai KPBU, mungkin nanti ada bagian yang KPBU, ada bagian yang support dukungan dari pemerintah. (Ada bagian APBN?) Betul, mungkin menggunakan pinjaman luar negeri, mungkin, ini yang sedang kita kaji," terangnya.

Ia mengaku tak ingat berapa kebutuhan dana untuk membangun Tol Dalam Kota Bandung. Kajian pembangunan tol ini sudah ada dari hampir 15 tahun yang lalu, oleh karena itu pihaknya melakukan kajian ulang mengingat terdapat berbagai perubahan harga.

"Karena kajian itu hampir 15 tahun yang lalu kan, kajian yang terakhir, itu lagi kita review harganya kita review, trasenya lagi kita review lagi," katanya.

(acd/ara)

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

25 lebih sejak tahun 1995 program kajian seni pertunjukan dan lalu berkembang kepada kajian budaya visual, khususnya seni rupa, dan disusul dengan kajian budaya hadir di dalam ruang-ruang perkuliahan program studi pascasarjana.

Program yang kian banyak diminati oleh para dosen dan penulis lepas, nampaknya seiring dengan pengembangan dunia kesenian dan kebudayaan dalam kaitannya dengan proses bagaimana memetakan masalah kebudayaan secara umum.

Di sisi lain, bagaimana dunia kesenian dihadapkan dengan suatu tinjauan yang bersifat keilmiahan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perubahan sosial yang tak lepas dari perubahan perspektif politik, membuka cakrawala pemikiran bahwa tak sepenuhnya suatu kerangka keilmuan bisa bebas nilai.

Dalam konteks perspektif antropo-historis misalnya, sudah sejak lama ketika munculnya kesadaran bahwa kerangka antropo-historis yang bersumber dari Eropa-Amerika memiliki beban nilai terhadap kondisi kehidupan keilmiahan di “Dunia Ketiga”.

Beban nilai itu menciptakan penilaian kembali terhadap produk keilmuan yang dibentuk oleh masa lampau, kolonialisme yang telah mencabik-cabik kehidupan kebudayaan, kesenian dan masyarakat negeri jajahan.

Suatu tematik pemikiran dengan perspektif pos modernisme yang berkembang sejak setengah abad lampau berkaitan dengan kritik terhadap modernisme, walaupun dengan sayup dan masih meraba arah dari perkembangan pemikiran kritis itu.

Tahapan perkembangan pemikiran itu secara simultan berkembang melalui berbagai arah yang memunculkan perdebatan. Berkah perdebatan itulah membongkar kerangka yang telah tertanam sejak abad XVI Ketika Francis Bacon menyatakan “Knowledge is Power”, yang melahirkan daya dorong imperium nilai dalam wujud kolonialisme dan terbentuknya negeri-negeri jajahan yang merupakan dampak dari sirkulasi perdagangan di Eropa.

Logo sentrisme ditancapkan melalui kekuatan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lainnya melalui kekuatan ilmu pengetahuan itu pula terjadi proses eksploitasi terhadap semua kemungkinan yang diterapkan kepada negeri jajahan.

Ujung dari dampak kekuatan ilmu pengetahuan itu melahirkan secara kasat mata negeri-negeri jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Dari waktu ke waktu pembentukan negeri-negeri yang diduduki kaum kolonial makin kokoh dan menciptakan jurang bukan hanya kemiskinan ekonomis tapi juga kemiskinan budaya.

Wujud yang paling nyata dari cengkeraman kolonialisme tentu saja kepentingan kapital yang memang mendorong kekuatan negeri-negeri Eropa. Di mana satu dengan lainnya saling bersaing dan sekaligus saling berkolaborasi menciptakan ketergantungan negeri jajahan kepada tatanan nilai yang dibentuk oleh suatu imperium nilai yang berpusat di ibukota-ibukota perdagangan seperti Amsterdam, London, Lisabon, Madrid, Paris, Roma, Berlin, Antwerp di samping kota-kota lainnya yang memiliki basis perkembangan perdagangan dan industri seperti kota-kota di Amerika seperti New York, Chicago, Los Angeles, Texas, Boston.

Kota-kota itulah yang sampai kini masih memiliki jejak ingatan, memori sosial yang masih menjadi orientasi bagi khususnya kaum kelas menengah-atas dalam berbagai citra produk kebudayaannya.

Pos moderenisme seiring dengan pos kolonial menjadi salah satu tahapan sejarah dalam pemikiran kebudayaan yang membawa dampak kepada sosial politik dan praktik jejaring ilmu pengetahuan. Melalui kedua tahapan itulah, pos modernisme dan pos kolonial, logo sentrisme dari modernisme mengalami gugatan dan sekaligus keretakan tatanan nilai dan munculnya berbagai tematik de-centring, suatu proses desentralisasi.

Tematik dan isu warna kelokalan bermunculan sebagai basis pemikiran dan sekaligus sistem produksi beriringan dengan spirit nasional(isme) dengan nada kekinian: kehendak untuk setara yang merupakan kelanjutan dari periode awal dan tengah abad XX.

Namun kita juga menyaksikan realitas yang lain yang seiring dengan proses desentralisasi munculnya globalisasi yang merupakan produk dari munculnya sistem informasi yang didukung oleh internet dan sistem transportasi modern yang demikian canggih.

Transformasi universal (isme) menjadi globalisasi nampaknya tak terelakan, dan sirkulasi sejarah terasa kembali kepada abad XIX di mana sejenis kolonialisme baru menjadi kekuasaan masa kini di dalam praktik politik ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, betapa pun gugatan terjadi di semua lini.

Secara sistemik sesungguhnya jika kita menyatakan bahwa tatanan imperium nilai dengan kekuatan imperialisme baru melalui sarana teknologi informasi beserta sistem teknologi produksi dalam aspek kebudayaan, tak mengalami pergeseran yang signifikan.

Di balik itu, kembali kita berhadapan dengan perspektif kekuatan kapitalisme global yang justru kian canggih. Dalam konteks inilah kita perlu mempertanyakan kembali posisi fungsi kampus sebagai institusi ilmu pengetahuan, lembaga riset dan kebudayaan: sejauh mana kampus telah menciptakan suatu sistem produksi ilmu pengetahuan dan menciptakan pola produksi khususnya dalam kaitannya dengan produksi kebudayaan dan pemikiran.

Adakah kampus sebagai basis sosial ilmu pengetahuan telah melahirkan para pemikir yang memiliki daya gugatan atas realitas mutahir berkaitan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dan negara, dan pada sisi lainnya, sejauh manakah kampus melahirkan pemikiran kritis terhadap masalah-masalah fundamental yang bisa dijadikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan?

Dengan meminjam ungkapan yang dinyatakan pada tahun 1996, setahun-dua setelah program kajian, Sosiolog-Novelis Umar Kayam yang menyatakan bahwa dalam kasus proses pendidikan pasca sarjana kajian seni pertunjukan ada kecenderungan yang kuat tak melahirkan pemikiran kritis, karena proses pendidikan hanya bersifat penjejalan dan penghapalan kutipan teori-teori kepada mahasiswa.

Riset di lapangan terasa tak menemukan konteks yang kuat, yang nampaknya seiring dengan ketiadaan pengajar untuk memahami apa sesungguhnya kajian yang dibutuhkan dalam konteks kesejarahan dan kebutuhan mutahir? Sangat mungkin hal ini pula yang melahirkan pernyataan novelis, Seno Gumira Ajidarma, bahwa tak ada korelasi antara kajian dengan pengembangan daya kritis yang melahirkan kritik terhadap dunia kesenian.

Sinisme lain muncul berkaitan dengan posisi-fungsi kampus, bahwa kampus nampak menjadi kepanjangan dari kolonialisme baru di dalam praktik ilmu pengetahuan, betapa pun teori berbagai pos kolonial dan dekolonisasi menjadi bacaan, bahkan menjadi sejenis gaya hidup di dalam perbincangan tentang kesenian dan kebudayaan: pasar teori tanpa kapasitas menciptakan dan hanya menjadi konsumen.

Konsumerisme yang seiring dengan ilmu pengetahuan yang menjadi komoditas inilah yang kini makin terasa dan kampus menjadi agensi dari kekuatan pasar global.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah berjanji akan memberikan kemudahan, menyederhanakan perizinan, dan mempertimbangkan pemberian insentif untuk menggenjot investasi pusat data (data center) di Tanah Air.

Hal tersebut dilakukan agar investasi data center melonjak, menopang transformasi digital, dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, potensi bisnis pusat data Indonesia sangat besar dan nilainya diproyeksikan mencapai US$ 47 miliar.

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberi masukan pada rancangan revisi Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020. Ini dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran dan tepat volume.

Rancangan ini tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan masukan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi ini. Revisi ini juga didasari oleh berbagai hal.

"Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh" jelas Erika, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2023).

Hal tersebut disampaikan dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9). Revisi ini juga mempertimbangkan hasil pengawasan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP. Pengaturan volume kebutuhan bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi penyalahgunaan.

"Ditambah dengan kajian akademis, melalui survei lapangan dan kajian literatur, yang meliputi, antara lain kewajaran dan perilaku konsumsi kendaraan bermotor pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP, analisis dampak keuangan negara, ekonomi, analisis dampak sosial, politik, dan hukum, serta referensi pengaturan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP oleh Pemerintah Darah," terang Erika.

Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran. Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini.

Ia mengutarakan bahwa pendapat dari organisasi dan lembaga, serta stakeholder terkait yang hadir akan memperkuat regulasi yang tengah disusun.

"Masukan Bapak Ibu sangat berharga untuk penyempurnaan regulasi ini," ujar Halim.

Halim menambahkan revisi ini telah melalui proses yang panjang, salah satunya dengan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada untuk memastikan akses masyarakat terhadap BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran. Menurutnya, ni untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi.

"Jika sudah ada Peraturan Menteri yang ditetapkan, kita tindak lanjuti segera dengan Surat Keputusan (SK) ini. Lalu, sosialisasi," tutur Halim.

VP Retail Fuel Sales Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan untuk mengatur penyaluran JBT dan JBKP agar semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi.

Kegiatan juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Saleh Abdurrahman, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo, Aplikator Angkutan Sewa Khusus, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

(anl/ega)

Jakarta: Polri mendalami dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Hal itu dilakukan karena Benny tak bisa menjelaskan sosok T, pengendali judi online di Kamboja.

"Konsekuensi hukum nanti kita lihat, kita lihat nanti, analisis kembali apakah keterangan-keterangan itu bisa dilihat apakah itu menyebarkan berita dan lain sebagainya, ini tentu saja akan kita dalami," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Djuhandani menyebut pihaknya tidak menemukan bukti sosok T. Walau sudah memeriksa Benny dua kali.
“Tidak ada bukti bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan,” kata jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Polri: Benny Dapat Informasi Sosok T dari Orang yang Sudah Meninggal

Djuhandhani menjelaskan, pada pemeriksaan pertama Senin, 29 Juli 2024 lalu, Benny diberikan sekitar 23 pertanyaan oleh penyidik. Namun, dalam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan itu, Benny tidak mengungkap sosok T.

Oleh karenanya, pemeriksaan dilanjutkan pada hari ini Senin, 5 Agustus 2024. Malah, dalam pemeriksaan lanjutan ini Benny disebut meralat sumber informasi terkait T. Pada pemeriksaan pertama, disebut informannya adalah pekerja migran di Kamboja. Namun, pada pemeriksaan kedua sumbernya disebut Ketua BP2MI Serang, Banten.

"Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah Ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal," beber Djuhandhani.

Menurut Djuhandhani, selama dua kali pemeriksaan, Benny tidak bisa menjelaskan sosok T tersebut.

"Kami pertanyakan terkait inisial T. yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr T,” pungkas Djuhandani.

(ABK)

Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada merespons penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Wahyu mengaku masih mengkaji laporan tersebut.

"Terkait kasus Vina tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dalam penanganan kasus Vina ini," kata Wahyu di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Wahyu mengatakan Bareskrim Polri menginginkan penyidikan kasus pembunuhan pada 2016 silam itu dilakukan transparan dan profesional. Namun, kasus itu disebut masih ditangani Polda Jabar.
"Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Setelah nanti ditarik atau tidak kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi," ungkap jenderal bintang tiga itu.

Baca juga: Bareskrim Diminta Korek Informasi Aep dan Dede Terkait Kasus Vina Cirebon

Kasus pembunuhan Vina semakin rumit. Pegi Setiawan, tersangka yang baru ditetapkan pada Mei 2024 dibebaskan. Pembebasan dilakukan Polda Jabar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah. Kasus yang menjerat Pegi juga dihentikan.

Menyusul itu, tujuh terpidana yang tengah mendekam di balik jeruji melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri. Kedua saksi bernama Aep dan Dede dilaporkan atas memberikan keterangan palsu.

Ketujuh terpidana ingin bebas seperti Pegi. Mereka menyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina,16 dan Eky, 16. Akibatnya, Polri didesak masyarakat mengusut kasus pembunuhan itu dengan profesional dan menangkap pelaku yang sesungguhnya.

(ABK)