JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.

Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.

Kini, KPK masih terus mencari keberadaan Sahbirin Noor yang disebut melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, terungkap bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri setelah OTT yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.

Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.

Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

Tempat persembunyian

Namun, terkait keberadaan Sahrbirin Noor, KPK terbaru mengungkapkan bahwa tim penyidik masih memiliki informasi menyangkut lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, keberadaan informasi itu menjadi alasan penyidik belum memasukkan Sahbirin Noor ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 8 November 2024.

Menurut Tessa, pada umumnya status DPO diterbitkan ketika penyidik tidak lagi memiliki opsi terkait pencarian. Namun, karena saat ini tim penyidik masih mengantongi informasi terkait persembunyian, tim masih memburu pria yang kerap disapa Paman Birin tersebut.

Selain itu, Tessa menyebut, KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah Paman Birin bepergian ke luar negeri. Hal ini membuat gubernur itu diyakini masih di tanah air.

Oleh karena itu, KPK disebut masih dalam upaya pencarian terhadap Paman Birin.

“Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” ujar Tessa.

Minta bersikap ksatria

Kemudian, KPK juga meminta Sahbirin Noor bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.

Apalagi, sebagai Gubernur Kalsel, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya.

“Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa.

“Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” ujarnya lagi.

Kemendagri ikut mencari

Sebagai institusi yang menaungi para kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan ikut dalam upaya pencarian Paman Birin.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024.

"Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK, kepolisian, untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Bima Arya.

Bima mengakui, Kemendagri juga mendapatkan informasi adanya pelarian Paman Birin. Namun, eks Wali Kota Bogor itu menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Diketahui, kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.

Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).

Uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.

JAKARTA - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Winarto memimpin pengecekan lokasi lahan untuk program ketahanan pangan di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (5/11/2024). Selain melakukan pengecekan lokasi lahan, Kapolda juga bertatap muka dengan kelompok tani.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat guna mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Irjen Pol Winarto mengatakan, tujuan kehadirannya bersama tim adalah untuk memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

"Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut," ujarnya.

Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalsel. Seperti diketahu, ketahanan pangan merupakan bagian dari Program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi isu strategis yang harus diperhatikan.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri, khususnya Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal."

Kapolda mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Langkah tersebut meliputi penguatan kordinasi antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal.



Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda Kalsel antara lain didampingi Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta 40 anggota gabungan kelompok tani.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sahbirin Noor terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Hal itu pun sudah disampaikan Lembaga Antirasuah saat menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sahbirin pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

"Dalam sidang tersebut, KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).



Budi menyatakan, Sahbirin tidak menunjukkan batang hidungnya meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sahbirin juga tidak terlihat dari sejumlah lokasi yang digeledah tim penyidik Komisi Antirasuah, mulai dari kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya. Diduga, lokasi yang digeledah itu menjadi tempat persembunyian Sahbirin.

Budi melanjutkan, Sahbirin juga tidak tampak melakukan kegiatan dinasnya selaku Gubernur meski dirinya belum dilakukan penahanan.

"SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," sambungnya.

Akan hal itu, Budi menyatakan praperadilan yang diajukan Sahbirin seharusnya tidak dapat diterima. Pasalnya, Sahbirin sebagai pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku Tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ujarnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin kini tengah mengajukan gugatan pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Rupanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (5/11) terungkap bahwa saat ini politikus partai Golkar itu tengah melarikan diri. Hal tersebut diketahui saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah. Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin. Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK. Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT".

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Paman Birin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya

“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK.

Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan yang dilayangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor terkait perkara dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, perkara ini bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang telah menetapkan Sahbirin Noor bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka.

"Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan ini dengan agenda pembacaan gugatan Pemohon. KPK mempelajari poin-poin yang disampaikan tersebut, selanjutnya pembacaan jawaban dari Termohon (KPK) dijadwalkan pada Selasa (5/11)," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Budi mengatakan, KPK yakin Majelis Hakim akan memutus sidang praperadilan ini secara independen dan obyektif.

"Sehingga kami optimis Majelis Hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka SHB dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Budi mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau persidangan sebagai bentuk pelibatan publik dalam transparansi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sahbirin Noor mengajukan permohonan praperadilan pada 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL terkait perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitumnya, terdapat 9 poin yang digugat oleh Sahbirin Noor, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon (Sahbirin Noor) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon (KPK) yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon (Sahbirin Noor) oleh termohon (KPK).

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 07 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) terhadap pemohon (Sahbirin Noor) sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan tertanggal 07 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Memerintahkan kepada termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon (Sahbirin Noor) yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 07 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor.

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon (Sahbirin Noor) oleh termohon.

8. Memulihkan segala hak hukum pemohon (Sahbirin Noor) terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon (KPK).

9. Menghukum termohon (KPK) untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Kasus dugaan korupsi Sahbirin Noor terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10/2024) lalu.

Meski tidak terjaring dalam OTT, Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena ia diduga menerima fee 5 persen dari proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Selain Shabirin Noor, KPK juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.

Kemudian, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Enam orang tersangka di atas sudah ditahan oleh KPK, sedangkan Sahbirin belum ditahan maupun diperiksa oleh KPK.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Selatan baru mencapai Rp15,21 triliun atau setara 67% dari target hingga September 2024.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, terdapat kontraksi sebesar 14,49%.

"Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 8,20% dengan realisasi sebesar Rp1,43 Triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Dari sisi belanja negara, total realisasi mencapai Rp27,60 triliun atau 71,23% dari pagu. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,49 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21,11 triliun.

Selanjutnya, Syafriadi menyebutkan pendapatan dari pajak dalam negeri mengalami kontraksi sebesar 15,79% dibandingkan tahun lalu, yaitu hanya mencapai Rp13,54 triliun atau 64,41% dari target hingga September 2024.

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang Rp7,63 triliun, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp5,09 triliun.

“Tiga sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 31,1 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,2 persen serta pengangkutan dan pergudangan September 2024,” jelasnya.

Syafriadi juga menyoroti kinerja pendapatan yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, yang mencapai Rp6,03 triliun.

"Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batu bara, CPO dan turunannya," ungkapnya.

Jika dirinci, penerimaan ini terdiri dari penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp238,58 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp5,79 triliun.

Pada sektor PNBP, realisasi penerimaan telah mencapai Rp1,43 triliun atau 113,86% dari target, dengan pertumbuhan 8,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercatat, PNBP BLU menyumbang Rp377,72 miliar atau 26,34% dari total PNBP, dan PNBP lainnya mencapai Rp1,06 triliun atau 73,66% dari total PNBP.

Adapun, dia menuturkan PNBP lainnya termasuk yang dipungut oleh DJKN, seperti PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan soal kabar kedekatannya dengan pengusaha lokal Haji Isam. Beberapa menteri lainnya juga disebut-sebut punya kedekatan dengan Haji Isam.

Ketika ditanyakan soal hal tersebut, Amran justru menyatakan dirinya dipilih menjadi menteri karena dia bekerja sebagai profesional. Bahkan dia bertanya balik apakah yang dilakukannya menjadi masalah untuk negara.

"Kami ini profesional. Kita ini Menteri ini bukan sekarang aja kan, 2014 kan? Swasembada kan? Profesional nggak? Aku tanya balik. Profesional kan. Baik nggak itu food security terbaik di dunia? Jawab dong, bagus nggak? Bilang iya dong," kata Amran ketika ditanya awak media di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Daripada meributkan kedekatannya dengan Haji Isam, Amran justru meminta agar semua pihak fokus ke gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

"Jadi pokoknya gini mari kita fokus ke gagasan besar pak Presiden kami ini menteri dari 2014 ke 2019," tegas Amran.

Dia juga kembali bicara dia kembali jadi menteri karena memiliki kontribusi besar sebagai Menteri Pertanian.

"Dan kembali jadi menteri lagi. Artinya apa ada kebaikan yang kita lakukan di republik ini dan itu benar," kata Amran.

Simak Video: Sosok Gubernur Kalsel yang Jadi Tersangka KPK, Ternyata Paman Haji Isam

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa mereka tengah menelusuri peran pihak-pihak yang diduga terkait dengan praktik rasuah tersebut.

"Penyidik akan mendalami peran-peran semua pihak yang terkait," tutur Tessa dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).

Adapun, diketahui bahwa dari kasus ini terdapat tujuh orang yang menjadi tersangka. Selain Sahbirin, KPK menangkap enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Gugat Praperadilan

Sebelumnya, sosok yang juga disebut Paman Birin tersebut sempat melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan menjadi tersangka, dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gubernur dua periode itu mendaftarkan perkaranya pada 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

"Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dikutip dari SIPP PN Jakarta Selatan. Dalam petitum permohonan tersebut, Sahbirin meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.

Kemudian, lembaga antirasuah tersebut merespon bahwa pihaknya mempersilahkan Sahbirin untuk memberikan gugatan.

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan Pra Peradilan,” tutur Tessa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).

Adapun, nantinya KPK aman menghadapi dan mengawal proses melalui Biro Hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu proses praperadilan untuk memangggil Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Sahbirin Noor diketahui menggugat KPK atas penetapan tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Karena itu KPK menghormati pelaksanaan hak yang bersangkutan (Sahbirin Noor) yang telah mengajukan praperadilan dan proses lebih lanjut akan menunggu hasil praperadilan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Ghufron mengatakan, KPK pada prinsipnya dalam proses hukum tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

"KPK dalam menegakkan hukum salah satu azasnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf F adalah penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Sahbirin Noor menunggu tim penyidik merampungkan penyelidikan yang masih berlangsung.

"Setelah saya berkoordinasi dengan penyidiknya, masih dalam proses perencanaan (pemanggilan Sahbirin Noor), karena proses penyidikannya juga masih berlangsung. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi maupun proses penggeledahan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ia mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Sahbirin Noor mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis (10/10/2024). Permohonan telah terdaftar dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

"Klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Jumat (11/10/2024).

SIPP PN Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan pada 28 Oktober 2024.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10/2024).

Meski tak ikut ditangkap dalam OTT itu, namun Sahbirin Noor kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Ia diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gubernur dua periode itu mendaftarkan perkaranya pada 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

"Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dikutip dari SIPP PN Jakarta Selatan.

Dalam petitum permohonan tersebut, Sahbirin meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.

Majelis Hakim juga diminta menyatakan bahwa perbuatan Termohon, dalam hal ini KPK, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Sahbirin Noor) oleh Termohon," bunyi petitum yang diajukan Sahbirin.

Selanjutnya, Majelis Hakim dimohon untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 7 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, serta penyidikan yang dilakukan terhadapnya tidak sah serta tidak berkekuatan hukum.

HAJI ISAM BUKA SUARA

Untuk diketahui, Sahbirin merupakan paman dari pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Sahbirin pernah memimpin salah satu anak usaha Jhonlin.

Atas perkara yang menjerat pamannya, Haji Isam menyatakan bahwa perlunya azas praduga tak bersalah. Dia juga menegaskan tidak ada kaitan antara dirinya dengan perkara Sahbirin, yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK 6 Oktober 2024 lalu.

Pihak Haji Isam menyatakan prihatin dengan status hukum yang kini disandang oleh Sahbirin. Meski demikian, pihak Haji Isam membantah adanya keterkaitan antara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Sahbirin dengan pengusaha tersebut.

"Kami prihatin atas kasus yang menimpa Pak Sahbirin, namun saya tegaskan bahwa Haji Isam tidak memiliki hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani KPK. Lagi pula prosesnya masih berjalan dan belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar kuasa hukum Haji Isam, Junaidi Tirtanata melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Junaidi lalu menyebut pihak Haji Isam bakal menghormati penyidikan yang berjalan.

"Kami percaya KPK akan bertindak secara profesional dan berdasarkan bukti yang ada, dan kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan serta terukur," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Dia diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain Sahbirin, enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Sahbirin pun berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya. Dia belum ditahan karena saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya.

Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terhadap Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang mengajukan praperadilan soal penetapan tersangkanya.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut mempersilahkan Sahbirin atau Paman Birin tersebut untuk memberikan gugatan.

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan Pra Peradilan,” tutur Tessa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).

Adapun, nantinya KPK aman menghadapi dan mengawal proses melalui Biro Hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, Sahbirin mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) soal sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK.

Sahbirin kemudian melawan dengan mengajukan gugatan pada Kamis (10/10/2024) dengan tercatat dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Adapun, PN jaksel belum bisa menampilkan Petitum permohonan tersebut.

Sebagai informasi, KPK secara resmi menetapkan tujuh orang tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/10/2024). Salah satunya adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, OTT yang dilakukan di Kalsel itu dilakukan setelah tim penyelidik memeroleh informasi ihwal proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel bersumber dari APBD tahun anggaran (TA) 2024.