JAKARTA, KOMPAS.com - Membeli mobil bekas memang bisa menjadi solusi hemat. Namun, calon pembeli wajib waspada terhadap kondisi mobil, terutama jika mobil tersebut pernah terkena banjir.

Mobil yang pernah terendam banjir cenderung memiliki masalah jangka panjang, terutama pada bagian kelistrikan, mesin, serta komponen interior yang dapat menimbulkan biaya perbaikan besar.

Beberapa tanda fisik dan bau bisa menjadi petunjuk bahwa mobil tersebut pernah mengalami banjir, dan penting untuk mengenalinya agar tidak merugi di kemudian hari.

Menurut Lung Lung, pemilik Dokter Mobil, salah satu tanda paling jelas adalah adanya bau apek atau lembap yang tidak hilang di dalam kabin, meskipun mobil terlihat bersih.

"Kalau kabin mobil masih bau apek meskipun sudah dibersihkan, kemungkinan besar mobil pernah terendam air. Ini bisa jadi tanda masalah pada bagian interior dan kelistrikan, yang sulit dipulihkan sepenuhnya," kata Lung Lung kepada Kompas.com, Minggu (3/11/2024).

Lung Lung juga menyarankan untuk memeriksa bagian karpet, lapisan bawah dasbor, dan jok. Jika ada karat, bercak lumpur, atau bekas air di area ini, besar kemungkinan mobil pernah terendam.

Komponen kelistrikan juga perlu diperiksa dengan cermat karena air dapat menyebabkan korsleting atau kerusakan sensor yang mempengaruhi kinerja kendaraan di kemudian hari.

"Mobil yang pernah kena banjir sering mengalami kerusakan pada kelistrikan, terutama di bagian sensor, ECU, dan wiring. Jangan sampai mobil yang dibeli justru membawa masalah besar karena pernah terkena air. Sebaiknya lakukan pemeriksaan di bengkel yang paham cara mendeteksi hal ini," ujar Lung Lung.

IDXChannel - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat untuk mencapai target pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.

"Selanjutnya, kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat," ujar Menperin usai membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029, di kantor Bappenas, Jumat (1/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin juga menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN.

Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik. Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam Rapat Terbatas saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.

RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tetapi juga untuk energi dan kelistrikan.

Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.

"Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud," kata Menperin.

Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto

yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya dibina Kemenperin, namun saat ini dibina sektor lain.

"Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, serta subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor Perdagangan," kata Menperin.

Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

Selanjutnya, topik ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik.

Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

Menanggapi Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Dia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi.

"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah," ujarnya.

Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain.

Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik. Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antarkementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga

industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan

memaksimalkan comparative advantage yang kita punya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengonversi mobil dari transmisi manual ke matik tampak menarik bagi sebagian pengemudi, terutama bagi mereka yang menginginkan kenyamanan lebih saat berkendara.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari risiko dan membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait sistem elektronik dan kelistrikan kendaraan.

Menurut Lung Lung, pemilik bengkel spesialis mobil, Dokter Mobil, salah satu tantangan terbesar dalam konversi tersebut adalah integrasi Electronic Control Unit (ECU) dari mobil matik.

“Proses setting ECU-nya cukup rumit dan harus benar-benar disesuaikan karena sistem kendali di mobil matik sangat berbeda dengan yang manual,” kata Lung Lung kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

ECU mengontrol banyak aspek kendaraan, sehingga kegagalan dalam mengintegrasikannya dapat memengaruhi performa mobil secara keseluruhan.

Selain itu, sistem kelistrikan atau wiring mobil sering kali menjadi kendala dalam proses konversi ini.

“Konversi ini menuntut perubahan wiring yang signifikan, dan kalau tidak teliti, bisa memengaruhi performa bahkan merusak sistem kelistrikan mobil,” kata Lung Lung.

Kesalahan dalam pemasangan atau pengaturan kabel dapat menyebabkan arus pendek atau kerusakan pada komponen penting lainnya. Hal ini bukan hanya meningkatkan risiko malfungsi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya perawatan secara signifikan.

Konversi transmisi sebaiknya hanya dilakukan oleh teknisi yang terbiasa menangani wiring dan setting ECU agar risiko kerusakan bisa diminimalisir dan mobil tetap aman digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) menilai akselerasi transisi energi di Tanah Air menemui sejumlah tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru.

Hal ini yang akan menjadi pemantik dalam seminar bertajuk 'Masa Depan Transisi Energi di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Komunitas KAGAMA PERSMA dengan Bisnis Indonesia pada Minggu, (27/10/2024).

Wakil Ketua Umum I PP Kagama Budi Karya Sumadi mengatakan ada banyak program elektrifikasi yang menjadi salah satu upaya transisi energi namun masih sulit berjalan optimal.

"Tetapi jujur bahwa bagaimana kita merealisasikan satu program yang sudah digodok dengan baik oleh DEN dan disepakati ini tidak mudah," kata Budi usai melantik Kagama Persma di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (27/10/2024)

Budi yang juga merupakan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam 8 tahun terakhir menyebut beberapa program seperti konversi motor listrik dan penggunaan electric vehicle (EV).

Menurut dia, konversi motor listrik merupakan upaya kecil dari masa depan energi Indonesia. Meskipun tampak kecil, namun tak dapat dipungkiri transportasi, termasuk motor merupakan 60% pengguna energi nasional.

"Saya anggota DEN selama 8 tahun terakhir, upaya dari ESDM, universitas, dan banyak tokoh penting disana, apa yang dilakukan rekomendasi-rekomendasi nya sangat luar biasa," ujarnya.

Budi yang juga merupakan mantan Menteri Perhubungan (2019-2024) itu juga melihat penggunaan EV masih minim. Padahal, pemerintah telah dianjurkan menggunakan EV.

"Gak semua kementerian mau menggunakan itu, padahal kalau kementerian kan uang negara, bisa leasing. Tapi komitmen nya tidak ada, jadi saya berpesan kalau rekan-rekan ada yang dalam kapasitas melakukan itu law enforcement tentang apa yang dilakukan terhadap transisi energi ini harus dilakukan," jelasnya.

Menurut Budi, dalam hal ini perlu dilakukan dorongan agar implementasi dapat berjalan serempak sheingga masa depan transisi energi Indonesia dengan berbagai konsep yang telah dirancang dapat terwujud.

"Saya usulkan kita fokus aja, tetapi berjalan kita berpikir besar harus tepat dan fokus karena begitu itu terealisasi itu jadi contoh," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kagama Pers Dia Mawesti menyampaikan diskursus terkait transisi energi harus terus dilakukan lantaran menjadi kunci dari krisis iklim hingga dekarbonisasi.

"Pemerintah juga punya concern ketahanan energi dan lainnya. Jadi ini penting bagi kami di komunitas untuk berkontribusi atas diskursus terkait transisi energi supaya kita bisa mulai sama-sama merumuskan seperti apa mewujudkan transisi energi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan pelanggan listrik untuk menggunakan Residual Current Breaker with Overcurrent (RCBO) untuk mengantisipasi kebakaran akibat arus listrik.

Diketahui, RCBO bekerja dengan cara membandingkan arus yang masuk dan keluar dari suatu rangkaian listrik. Jika terdapat perbedaan antara arus masuk dan keluar yang berarti bocor, RCBO akan segera memutus aliran listrik.

RCBO berbeda dengan MCB, yang berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari beban lebih (overcurrent) dan korsleting.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, RCBO efektif untuk memutus aliran listrik ketika terdeteksi adanya arus bocor yang menjadi salah satu penyebab kebakaran. Apalagi, akhir-akhir ini banyak kasus kebakaran yang terjadi akibat listrik bocor.

“Kami terus memikirkan bagaimana listrik ini dapat aman kita gunakan dan mencegah terjadinya arus bocor karena kebocoran arus listrik ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran," kata Jisman dilansir dari laman ESDM, Senin (7/10/2024).

Menurut Jisman, meskipun menggunakan peralatan yang memenuhi standar nasional, risiko kebakaran tetap tinggi jika tidak ada langkah pencegahan yang lebih ketat, terutama dalam menangani potensi arus bocor tersebut.

Salah satu pengamanan pada instalasi tenaga listrik yang berhubungan langsung pada masyarakat yang dapat digunakan untuk mencegah bahaya tersengat listrik dan kebakaran RCBO atau Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS).

“Alat ini dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya arus bocor yang dapat menyebabkan kecelakaan listrik atau kerusakan peralatan listrik serta menjadi penyebab terjadinya kebakaran," ujarnya.

Untuk itu, Jisman menilai diperlukan mitigasi untuk mencegah terjadinya kejadian berbahaya pada bangunan fasilitas publik.

Pemerintah, kata Jisman akan melakukan pengukuran arus bocor secara menyeluruh pada fasilitas publik yang dibantu oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR). LIT-7 TR pada saat melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi wajib memilik peralatan untuk menguji arus bocor.

“Sehingga, dengan didapatkan data lapangan terkait arus bocor tersebut, dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan penggunaan besaran nilai limitasi arus bocor GPAS yang wajib diterapkan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik, khususnya pada bangunan fasilitas publik," ucap Jisman.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah mencari cara untuk mengatasi persoalan kebakaran akibat arus listrik yang bermasalah.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan kebakaran akibat kebocoran arus listrik makin mencemaskan. Salah satunya kebakaran yang terjadi di Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Ini sangat memprihatinkan, suatu gedung yang sangat vital masih terbakar. Saya tidak tahu apa memang itu dari listrikatau tidak, tapi banyak kebakaran, pasar-pasar juga banyak kebakaran," kata Jisman dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Jisman menuturkan, pihaknya memang telah menerapkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sejak 10 tahun yang lalu.

Namun, Jisman menyebut instalasi kelistrikan yang sudah ada sebelum LSO diterapkan belum pernah dilakukan pengecekan kembali.

“Saya pikir kalau SLO ini diterapkan kan belum lama ya mungkin 10 tahun lebih lah atau 15 tahun, tapi kan instalasi-instalasi yang sudah ada lebih dulu ini kan belum pernah dicek, ya tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN ) berkomitmen menyediakan pasokan gas bumi untuk memenuhi sektor kelistrikan secara kontinu. Sektor kelistrikan merupakan segmen pelanggan yang cukup dominan dari total niaga gas bumi nasional PGN. Dari sisi pendorong pertumbuhan demand, sektor industri menjadi pengguna terbesar dilanjutkan oleh sektor kelistrikan.

?Penyaluran gas bumi untuk sektor kelistrikan terus kami jaga, karena berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat luas. Selain itu, pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi memiliki nilai lebih. Mengingat gas bumi merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau batu bara,? ujar Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, Jumat (27/9/2024).

Ratih menambahkan, jalinan mitra strategis antara PGN dengan PLN terus berjalan. Hal ini sebagai bentuk komitmen PGN memberikan kehandalan pasokan gas agar PLN dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Selain itu, PGN mengelola dan mengoperasikan FSRU Lampung yang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikkan dan industri menggunakan gas bumi hasil regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG). FSRU Lampung terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ) sebagai bagian dari backbone kestabilan layanan dan enabler supply point LNG.

Inisiatif transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060 pun akan merambah untuk ke sektor kelistrikkan sebagai salah satu demand terbesar. Mengacu pada dokumen Bappenas perihal tahapan transisi energi menunjukkan pentingnya penggunaan gas bumi di era transisi energi utamanya pada tahun 2025-2029.

Sejumlah inisiatif nasional akan dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan lansekap regulasi, salah satunya pada pembatasan PLTU batu bara. Maka gas bumi dapat berperan untuk mengisi perubahan penyediaan energi ke depan.

PGN akan terus melanjutkan pengembangan program gasifikasi di sejumlah sektor strategis yang mengkonversi energi berbasis gas bumi termasuk sektor kelistrikan nasional.

Atas perannya dalam pemenuhan energi bagi sektor kelistrikkan, PGN diganjar Penghargaan Tanda Kehormatan Listrik Indonesia pada Kamis (26/9/2024). PGN mendapatkan Tanda kehormatan pada kategori Produsen/ Pemasok Energi Atas Komitmennya dalam Mendorong Pemanfaatan Gas di Pembangkit Listrik.

?PGN akan terus menjaga kehandalan pasokan dan infrastruktur gas bumi agar dapat meningkatkan keyakinan pengguna gas bumi termasuk dari sektor kelistrikkan yang memerlukan keberlanjutan bisnis maupun investasi. Pemanfaatan gas bumi yang meningkat di sektor kelistrikkan juga akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan berkontribusi mengurangi emisi karbon,? tutup Ratih.

Jakarta: Tahun ini, Miniatur Pemutus Sirkuit Listrik (MCB) merayakan 100 tahun inovasi. Di balik perangkat kecil ini, tersembunyi peran besar dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem listrik, terutama di tengah semakin meningkatnya kebutuhan energi terbarukan.

Dalam transisi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan, MCB menjadi garda depan yang sering tak terlihat, namun esensial untuk memastikan sistem kelistrikan berjalan aman dan efisien.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1924, MCB terus mengalami perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan listrik yang semakin kompleks. Saat ini, di tengah tren global menuju elektrifikasi dan integrasi sumber energi terbarukan, peran MCB semakin krusial.
Baca juga: Token Listrik Gak Masuk Meteran? Ini Cara Mudah Mengatasinya

Perangkat ini tidak hanya melindungi sistem dari gangguan seperti korsleting dan kelebihan beban, tetapi juga beradaptasi dengan teknologi pintar untuk memantau dan mengendalikan distribusi listrik secara real-time.

Permintaan energi di Indonesia yang terus meningkat, terutama di sektor energi terbarukan, turut mendorong kebutuhan MCB yang lebih canggih dan andal. ABB, pemimpin global di sektor elektrifikasi, telah menjadi bagian integral dari perjalanan panjang inovasi ini.

Melalui teknologi yang menggabungkan proteksi dan konektivitas, MCB ABB tidak hanya melindungi sistem kelistrikan, tetapi juga mendukung Indonesia dalam upaya mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan.

Presiden Direktur ABB Indonesia, Gerard Chan, mengungkapkan kebanggaannya atas warisan panjang inovasi MCB.

"Kami bangga menjadi bagian dari sejarah panjang MCB dan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi proteksi kelistrikan yang unggul. Inovasi ini sangat penting untuk mendukung transisi energi Indonesia menuju masa depan yang bebas emisi," kata Gerard Chan yang dikutip Selasa 24 September 2024.

ABB memiliki pabrik MCB yang beroperasi di Cibitung, Jawa Barat. Pabrik ini memproduksi jutaan MCB setiap tahun dengan standar kualitas yang tinggi, memastikan bahwa setiap perangkat siap menghadapi tantangan sistem kelistrikan modern.

Pada tahun 2022, MCB ABB bahkan mendapatkan penghargaan “MCB TKDN Terbaik” dari PLN, mengakui kualitas serta kontribusi perangkat ini dalam penggunaan komponen dalam negeri.

Secara global, pasar MCB diproyeksikan terus tumbuh dengan pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan perangkat proteksi listrik di berbagai sektor, mulai dari perumahan hingga industri. Inovasi ini, meski sederhana, tetap menjadi pondasi penting bagi transisi energi yang sedang berlangsung.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA - Pengelolaan sistem ketenagalistrikan selain oleh PLN dinilai merupakan pelanggaran konstitusi dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya, penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN.

"Itu amanat konstitusi yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional/RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL," kata pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dikutip Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Power Wheeling Berisiko Ganggu Program Strategis Pemerintah Baru

Menurut Marwan, sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan saja. Dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN. "Jadi sekali lagi, aturan jangan diakal-akali. Nanti melanggar. Jangan seolah-olah boleh, tapi melanggar," kata Marwan.

Pernyataan Marwan tersebut merespons upaya beberapa pihak swasta dan bahkan BUMN lain non-ketenagalistrikan yang ingin menumpang jaringan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola negara melalui PLN. Keinginan itu muncul bersamaan saat DPR dan pemerintah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih alot karena power wheeling yang membolehkan perusahaan lain menumpang jaringan ketenagalistrikan yang saat ini dikelola PLN. "Beberapa kali skema power wheeling disusupkan dalam RUU EBET," katanya.

Power wheeling, menurut Marwan, merupakan aturan yang menabrak Pasal 33 UUD 1945. Meski skema power wheeling sudah berkali-kali dibatalkan MK, tetap saja muncul. "Memaksakan power wheeling lagi, ya melanggar konstitusi lagi," katanya.

Lebih lanjut, Marwan menjabarkan, bahwa putusan MK No.36/2012 telah menjelaskan dan mempertegas peran penguasaan negara menguasai sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. "Melalui ketentuan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah PLN," katanya.

Baca Juga: Anggota DPR Tolak Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET, Ini Alasannya

Selanjutnya, papar Marwan, ada Putusan MK No. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Terbaru, putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 menyatakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," tegas Marwan.

Lebih jauh, skema power wheeling sangat berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat, apalagi jika power wheeling dibuka untuk swasta. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta.

"Investasi jaringan listrik itu mahal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan batu bara masih menjadi komoditas utama untuk menunjang ketahanan energi nasional meskipun pemerintah tengah melakukan transisi energi bersih.

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli memaparkan bahwa cadangan batu bara RI masih akan tersedia hingga 150 tahun ke depan. Dengan demikian, pemanfaatannya masih perlu terus dilakukan.

“Cadangan batu bara kita cukup luar biasa, bisa bertahan sampai 150 tahun. Ini anugerah Tuhan pada kita semua, pada negara kita yang harus kita manfaatkan,” tuturnya dalam Seminar Towards a Sustainable Future: Innovations in Mining, Oil, & Gas di Jiexpo Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Rizal meminta agar pemerintah ke depan dapat mencontoh upaya China yang tengah besar-besaran melakukan proses transisi energi. Akan tetapi, operasi penambangan batu bara tetap dilakukan untuk menjamin ketahanan energi ke depan.

Apabila hal itu telah terwujud, indeks trilema energi diharapkan dapat meningkat. Sehingga, implementasi energi RI dapat berjalan seimbang antara ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan.

“Untuk energi baru dan terbarukan, kita harus kembangkan ini, nah tetapi kita juga harus jaga security energi. Bukan berarti kita membenci batu bara dan langsung kita tutup semua tambang batu bara tanpa ada jaminan sekuriti untuk masyarakat dan industri. Kalau tanpa listrik industri tak akan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Petroleum Engineering dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Asep Kurnia Permadi menegaskan bahwa pada dasarnya sektor industri migas konvensional juga saat ini telah secara sadar memperhatikan aspek lingkungan.

Salah satu yang telah cukup masif diimplementasikan yakni Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk meningkatkan produksi sekaligus mengantisipasi emisi karbon.

Sebagai salah satu terobosan ke depan, Asep menuturkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman pada bauran implementasi antara enhanced oil recovery (EOR) dan sequestration yang merupakan salah satu mitigasi pemanasan global guna mengurangi emisi Co2 ke atmosfer.

“Bagaimana meningkatkan produksi dari minyak, namanya enhance oil recovery atau EOR tadi. Setelah minyak habis, maka gas nya disimpan di reservoir yang sudah habis tadi itu atau sequestration. Jadi, kami di industri migas termasuk juga para akademisi di dalamnya sedang merumuskan bagaimana mengawinkan EOR dengan sequestration, ini yang sedang jadi pembicaraan di lingkungan akademisi,” ungkapnya.

Dengan demikian, Asep berharap proses penambangan yang dilakukan ke depan dapat terjamin keseimbangannya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengaku elah menjalankan prinsip trilema energi, salah satunya dalam upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia hingga 100%.

Perinciannya, hingga akhir tahun 2023 lalu, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,78%. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah menggunakan sumber energi yang dimiliki oleh daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur kelistrikan.

Dengan penerapan tersebut, diharapkan praktik penambangan dapat dilakukan secara seimbang. Sehingga, lingkungan tetap terjaga, seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran energi dengan harga terjangkau, serta ketahanan energi nasional akan terjamin.

Kemudian, penerapan hal itu juga sejalan dengan upaya global dalam mewujudkan komitmen dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang tertuang ke dalam sustainable development goals (SDGs).

REPUBLIKA.CO.ID, PANAJAM PASER UTARA -- Pasokan listrik yang andal dan hijau PT PLN (Persero) dalam mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara menuai apresiasi dari berbagai pihak. Staf Khusus Kepala Otorita IKN merangkap Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan dan mitra yang sudah mendukung termasuk PLN.

"Tentu kehadiran listrik menjadi salah satu peran vital dalam suksesnya HUT ke-79 RI yang pertama kalinya diselenggarakan di IKN. Kami mengapresiasi langkah PLN yang telah mendukung suksesnya acara ini melalui pasokan listrik hijau yang andal," ujar Troy.

Sementara itu, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio yang juga menghadiri HUT ke-79 RI di IKN mengungkapkan bahwa suksesnya pelaksanaan upacara peringatan di IKN tidak lepas dari dukungan sistem kelistrikan PLN.

“Kita sangat bersyukur gelaran Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN telah terlaksana dengan lancar. Kami juga mengapresiasi listrik yang begitu andal dan hijau dari PLN dalam mendukung momen bersejarah ini,” kata Wishnutama.

Wishnutama mengatakan, PLN tidak hanya memastikan pasokan listrik aman tetapi juga menyiagakan para personel di setiap venue acara. Sehingga, pelaksanaan acara berjalan lancar tanpa gangguan kelistrikan.

“Bahkan, tidak hanya pasokan listriknya, para personel PLN juga sangat sigap membantu panitia dalam menyiapkan instalasi di tiap venue acara,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan pasokan listrik untuk IKN dilakukan secara matang dengan menyiapkan infrastruktur pendukung serta mengandalkan sumber energi bersih. "Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah kepada PLN dalam menghadirkan sumber energi listrik hijau di IKN. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kelistrikan yang ada untuk mendukung IKN sebagai smart, green and beautiful city," jelas Darmawan.

Darmawan mengatakan, saat ini pasokan listrik IKN dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 megawatt (MW). PLN pun telah menuntaskan pengerjaan jaringan transmisi dan di saat bersamaan, PLN terus mengembangkan infrastruktur pendukung lainnya seperti jaringan distribusi dan melanjutkan konstruksi tahap II PLTS IKN berkapasitas 40 MW.

"Saya sangat bangga akan upaya seluruh insan PLN Group dalam bekerja sama, berkordinasi dan mendukung layanan kelistrikan hijau di IKN. Ke depannya, kami akan terus mengembangkan sistem kelistikan di IKN berbasis pada listrik hijau yang bersih," kata Darmawan.

PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, (17/8).

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep green, smart & beautiful sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, PLN all-out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

“PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW). Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Bahkan, kapasitas ini akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga merampungkan pembangungan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

”PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,” ucap Darmawan.

Sementara dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di venue utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 dapat berjalan aman tanpa kendala.

”Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,” ujar Darmawan.

PT PLN (Persero) menggandeng perusahaan energi asal Hongkong GD Power Overseas Investment Company Limited (GD Power) untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates, Jawa Timur berkapasitas 129 Megawatt peak (MWp).

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara PLN dengan PLN Nusantara Renewables dan GD Power di Jakarta, Selasa (13/8).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kolaborasi antara PLN dan GD Power berperan penting dalam pengembangan energi hijau di Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus bagian dari upaya transisi energi PLN yang merancang penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan 25 persen berbasis gas hingga 2040.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Darmawan dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/8).

PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan mampu memproduksi listrik bersih hingga 219 Gigawatt hour (GWh) untuk menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Begitu beroperasi, PLTS Karangkates akan memberikan banyak manfaat untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas EBT dan mereduksi emisi karbon hingga 180 ribu ton CO2 per tahun.

Selain itu, pengembangan PLTS Karangkates diharapkan mendukung momentum laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Proyek ini tidak hanya sekadar menyediakan energi bersih yang terjangkau, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," imbuh Darmawan.

Authorized Representative GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited Zhao Zhigang mengatakan, dalam transformasi energi global, pengembangan dan pemanfaatan energi bersih telah menjadi target utama pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia. Hal ini tak lepas dari tantangan perubahan iklim yang kini semakin nyata.

“Tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya memaksa kita untuk mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan. PLTS menjadi bagian penting dari solusi ini karena ramah lingkungan, sumber dayanya melimpah, dan penyebarannya luas,” ujarnya.

Zhao menegaskan bahwa dengan dimulainya proyek PLTS Terapung Karangkates, GD Power siap berkolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk menyukseskan proyek ini.

“Demi masa depan, kami akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Kami pastikan proyek ini akan dijalankan dengan kualitas yang tinggi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan transisi energi di Indonesia,” ucap Zhao.