Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).

"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.

Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

1. 001 MPR Rp 969,20 miliar

2. 002 DPR Rp 6,69 triliun

3. 004 BPK Rp 6,15 triliun

4. 005 MA Rp 12,68 triliun

5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun

6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun

7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun

8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun

9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun

10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun

11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun

12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun

13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun

14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun

15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun

16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun

17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun

18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun

19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun

20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun

21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun

22. 032 KKP Rp 6,22 triliun

23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun

24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar

25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar

26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar

27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun

28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar

29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar

30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar

31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar

32. 050 BIN Rp 7,04 triliun

33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun

34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar

35. 054 BPS Rp 5,70 triliun

36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun

37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun

38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar

39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun

40. 060 Polri Rp 126,62 triliun

41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun

42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar

43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar

44. 066 BNN Rp 2,45 triliun

45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun

46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun

47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar

48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun

49. 076 KPU Rp 3,06 triliun

50. 077 MK Rp 611,48 miliar

51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar

52. 083 BIG Rp 352,29 miliar

53. 084 BSN Rp 223,87 miliar

54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar

55. 086 LAN Rp 328.95

56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar

57. 088 BKN Rp 798,34 miliar

58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun

59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun

60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun

61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun

62. 095 DPD Rp 1,30 triliun

63. 100 KY Rp 184,53 miliar

64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun

65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar

66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar

67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun

68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar

69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar

70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar

71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun

72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar

73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar

74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun

75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun

76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun

77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar

78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun

79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar

80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar

81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar

82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun

83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar

84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun

85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun

86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (K/L) dipotong jika tidak bisa memenuhi target sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah dijanjikan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Awalnya Dolfie menyoroti pemerintah yang setiap tahun merumuskan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini dan sebagainya. Ia menilai perlu ada hukuman (punishment) untuk K/L yang mengurusi program tersebut jika target tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, nggak bisa dibiarin. Rakyat menunggunya lama nanti, sementara ASN-nya gajinya naik terus, indikatornya tidak pernah tercapai," kata Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).

Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika berbagai target sasaran pembangunan prioritas nasional tersebut tidak tercapai. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan hadiah (reward) dan hukuman yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Ini tukin dari K/L terkait, dari dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini, tingkat kemiskinan, rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, nggak bisa dilepas gitu aja," ucap Dolfie.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Pada dasarnya hukuman merupakan satu paket dengan hadiah yang harus diberikan pemerintah.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu dalam paket yang lengkap," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai perlu kajian serius untuk pelaksanaannya agar jangan sampai hadiah dan hukuman yang diberikan salah perhitungan. Pasalnya dalam mencapai satu target misalnya pengangguran, melibatkan lintas K/L.

"Jadi untuk menentukan K/L mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan, itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat signal reward dan punishment yang salah," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemberian tukin ditentukan melalui peraturan presiden (Perpres) yang prosesnya lumayan panjang. Jadi perlu waktu untuk melaksanakan usulan tersebut.

"Jadi memang mekanismenya akan membutuhkan waktu, tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling yang tadi disampaikan Pak Dolfie, yang mungkin bisa kita pikirkan mekanisme atau cara yang lain, tapi sesuai dengan spirit untuk adanya reward dan punishment," pungkas Sri Mulyani.

Simak Video: Jokowi Sebut Tukin PNS Ditentukan dari Pembelian Produk Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Komponen belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 976,79 triliun dan non K/L sebesar Rp 1.716,4 triliun. Menurunnya anggaran K/L dan membengkaknya anggaran non K/L dari outlook 2024 yang sebesar Rp 1.359,4 triliun dikarenakan untuk memberi ruang bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengolah anggarannya sendiri.

"Ini karena kita menghormati presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement. Makanya belanja K/L relatively kecil, kecuali yang sudah dari president elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C, tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non K/L yang makanya angkanya menjadi tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jadi alokasi anggaran untuk K/L masih bisa berubah. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, dari seluruh K/L yang ada sejauh ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran paling besar yakni Rp 165,16 triliun. Disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 126 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun.

Berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan Rp 165,16 triliun

2. Polri Rp 126 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Rp 83,18 triliun

5. Kementerian Agama Rp 78 triliun

6. Kementerian Sosial Rp 77,19 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 75,63 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp 24,77 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp 23,28 triliun