Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk membentuk program kerja sesuai dengan arah kebijakan yang dia tentukan. Arah kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Pertamanya saat dilantik di MPR.

Prabowo meminta agar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memastikan semua kementerian punya kontribusi program yang signifikan, terukur, dan sinergis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Dia mengatakan sewaktu-waktu dirinya akan meminta laporan soal program yang dibentuk.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa memastikan bahwa delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029.

Suharso mengakui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memang belum sempat diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025—2029.

Dia menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMN 2025—2029 seluruhnya disusun berdasarkan visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji kampanye dalam Pilpres 2024.

"Jadi Asta Cita Pak Prabowo itu sudah sejak awal [menjadi rujukan], sehingga sudah dijadikan mainstreaming di dalam RPJMN teknokratiknya Bappenas," ujar Suharso usai acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, nantinya RPJMN akan menjadi rancangan kerja pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, sambung Suharso, seharusnya RPJMN menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga lima tahun ke depan.

Masalahnya, dia mengungkapkan selama ini kementerian/lembaga seakan punya visi misi sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu, RKP yang sudah disusun Bappenas tidak secara maksimal dikerjakan kementerian/lembaga.

"Kalau saya mau fair [adil] angkanya itu kira-kira sekitar 70% dari setiap RKP [yang diselesaikan kementerian/lembaga]. Ya sudah cukup bagus ya, tetapi mestinya kita bisa lebih dari itu," jelas Suharso.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada penurusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy agar tidak hanya menyusun RKP berdasarkan standar kenyaman yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Oleh sebab itu, Suharso mendorong agar berbagai program kerja perekonomian ke depannya lebih mengutamakan akselerasi daripada stabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya stagnan di kisaran angka 5% seperti 10 tahun belakangan.

"Kita harus berani lebih kreatif gitu kan. Harus mau keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak kita akan tetap tumbuh seperti sekarang ini 5%, saya kira itu [5%] tidak menjadi sulit. Tapi dengan program-program yang Pak Prabowo inginkan, itu mestinya bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan.

Disebutkan, delapan misi tersebut berangkat dari sejumlah indikator capaian pemerintahan era Presiden Jokowi. Sejumlah target yang ingin dibidik Prabowo-Gibran seperti capaian nilai PDB nominal US$1,4 triliun, neraca dagang surplus US$54,4 miliar, tingkat inflasi 3,3 persen, dan lain-lain.

Berikut 8 Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat mendukung penuh visi misi yang akan akan dikerjakan Presiden Prabowo Subianto.

Rachmat menjelaskan, dirinya sudah sempat bertemu dengan Sri Mulyani. Menurutnya, bendahara negara sudah menegaskan komitmennya untuk dukung setiap program kerja Prabowo yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ibu Sri Mulyani benar-benar sangat mendukung apa yang akan kita [Bappenas] kerjakan, terutama apa yang akan dikerjakan presiden Bapak Prabowo Subianto," ujar Rachmat dalam cara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Oleh sebab itu, guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini meyakini bisa mengemban tugas sebagai kepala PPN/kepala Bappenas. Apalagi, sambungnya, dukungan bukan hanya diberikan oleh bendahara negara namun juga para pejabat Bappenas lainnya.

Rachmat merangkum, tugas utama Bappenas ke depan adalah mengentaskan kemiskinan. Terkait itu, dia mengingatkan bahwa Bappenas sudah pernah menorehkan sejarah yang patut dibanggakan pada era Orde Baru.

"Tahun 70-an ketika Bappenas menorehkan tinta emas, kita menghadapi kemiskinan, persoalan lapangan kerja, kemudian persoalan-persoalan lain, yang sekarang kenapa bisa terjadi lagi? Jadi Pak Suharso [Menteri PPN/Kepala Bappenas 2019—2024], Bapak sudah meletakkan dasar-dasar untuk mengatasi persoalan kemiskinan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengakui bahwa Bappenas kerap memiliki permasalahan anggaran. Kendati demikian, dia meyakini permasalahan itu bisa diatasi karena Bappenas memiliki keunggulan dari sisi sumber daya manusianya.

Menurutnya, Bappenas merupakan markasnya para pemikir terbaik di Indonesia. Oleh sebab itu, Rachmat berharap Bappenas akan selalu mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang bisa mengatasi berbagai tantangan kelembagaan.

"Jadi kalau ada persoalan di budgeting power [kekuatan anggaran] yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," katanya.

Rachmat Pambudy bercerita kala dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Mulanya, Rachmat mengaku tak menduga akan ditawarkan jabatan tersebut dan menerima pendalaman pada saat masa transisi dari eks Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kabinet sebelumnya.

Sampai pada akhirnya ia dipanggil oleh Prabowo dan diminta untuk memilih jabatan yang disanggupi, antara memimpin kementerian atau memimpin badan lembaga.

"Tapi satu hal yang menarik, tiba-tiba suatu malam saya dipanggil dan pada waktu manggil itu tanggal 6 Agustus persisnya. Beliau (Prabowo) panggil, 'Pak Rachmat mau ke mana? Pilih badan atau pilih kementerian?'," cerita Rachmat saat menerima serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"(Saya jawab), 'Pak, yang tugas yang dulu bagaimana?' (Prabowo jawab) 'Sudah tidak ada. Anda saya perintahkan menjadi pengganti Pak Suharso," lanjut dia.

Sejak kejadian itu, Rachmat mengaku segan untuk bertatap muka dengan Suharso. Sebab, ia mempelajari bahwa Bappenas memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk di bawah kepemimpinan Suharso.

Menurutnya, Bappenas sudah menorehkan catatan emas yang panjang sejak namanya masih Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang digagas Presiden ke-1 RI Soekarno dan diketuai oleh Ir Djuanda pada 1952.

Rachmat menuturkan Bappenas tak hanya menorehkan catatan panjang untuk mengisi sejarah emas Indonesia, tetapi juga sejarah emas dunia. Sejarah emas itu, kata dia, ta hanya dikerjakan oleh Ir Djuanda, namun juga oleh setiap kepala dan pimpinan Bappenas.

"Saya terus terang benar-benar terkejut ketika Pak Prabowo bilang setelah tanggal 6 (Agustus), saya dipanggil lagi tanggal 10, 'Pak Rachmat, jangan lupa Anda di Bappenas'. Beliau langsung menyebut Prof Widjojo Nitisastro. Saya langsung pucat pak," ujar Rachmat.

Adapun Widjojo Nitisastro menjabat sebagai menteri negara perencanaan pembangunan nasional pada 1971-1973 dan kepala Bappenas pada 1973-1983. Rachmat mengatakan Widjojo bagaikan dewa.

"Beliaulah arsitek perjuangan Indonesia. Dan perjuangan yang panjang itu bukan hanya menorehkan tinta emas bagi Indonesia, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sebagai bagian dari human capital, itu memberikan catatan yang panjang," kata Rachmat lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada penerusnya agar mempertahankan hingga memperkuat peran Bappenas dalam pembangunan Indonesia.

Suharso sendiri resmi digantikan oleh Rachmat Pambudy sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2024—2029.

"Saya ingin mengingatkan kepada para senior di Kementerian PPN/Bappenas, untuk memikirkan dengan baik lagi mengenai peran orkestrasi dari Bappenas ini, agar bisa dipertahankan, diperkuat, dan diteruskan," ujar Suharso dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, dirinya sudah berpengalaman kurang lebih 25 tahun di dunia politik anggaran. Setidaknya, Suharso mengaku sudah membantu pemerintah sejak Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.

Selama itu, dia melihat banyak negara yang sudah mulai meninggal lembaga sejenis Kementerian PPN/Bappenas. Kendati demikian, Suharso meyakini peran Bappenas masih sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

"Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sesungguhnya dalam sebuah Undang-Undang sudah diletakkan sedemikian rupa tugas dan peranan utamanya yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah dan kemudian Perpres," katanya.

Sebagai informasi, peran dan tugas Bappenas menurut peraturan perundang-undangan yaitu menyusun ekonomi makro; menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan serta penganggaran; hingga menyiapkan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan lembaga yang dipimpinnya kini merupakan tempatnya para pemikir di Indonesia.

Menurutnya, meski anggaran pada tahun depan berkurang namun Bappenas memiliki kelebihan lain yaitu dari sisi pemikiran dan ide-ide.

"Dengan kemampuan intelektual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja," kata Rachmat pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa selama ini kementerian/lembaga memiliki program kerja sendiri-sendiri sehingga keinginan presiden tidak pernah selesai 100%.

Pernyataan itu Suharso sampaikan dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Dia mengingatkan agar penerusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bisa memastikan agar rencana kerja pemerintah (RKP) bisa diselesaikan oleh semua kementerian/lembaga.

"Pengalaman saya, sorry to say [maaf harus mengatakannya], bahwa seluruh rencana kerja pemerintah tidak pernah 100% dilaksanakan, tidak pernah. Jadi itu ada style-nya [gayanya] sendiri, ada keinginan sendiri," kata Suharso.

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, secara rata-rata setiap kementerian/lembaga hanya menyelesaikan 70% dari target RKP yang telah disusun Bappenas.

Suharso mengaku angka tersebut tidak terlalu buruk. Kendari demikian, sambungnya, seharusnya setiap kementerian/lembaga bisa berbuat lebih apabila fokus ke RKP yang telah diterapkan.

"Berulang kali Presiden Joko Widodo waktu itu mengatakan tidak ada visi misi kementerian, visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden," ujarnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, seluruh visi misi utama Prabowo yaitu Asta Cita sudah dimasukkan ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025—2029.

Selama ini, lanjut Suharso, RPJMN Teknokratik selalu diturunkan menjadi RKP. Oleh sebab itu, RPJMN harus menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prof., Dr. Rachmat Pambudy menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Nama Rachmat Pambudy pernah diperkenalkan Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai salah satu pakar dari puluhan pakar lainnya untuk Indonesia Menang saat Pidato Kebangsaan bertema "Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan, dan Air" di Semarang, Jawa Tengah pada 15 Februari 2019.

Dikutip dari Antaranews, Rachmat Pambudy saat itu diperkenalkan sebagai pakar di bidang pangan.

Lantas, siapakah sosok Rachmat Pambudy?

Pria kelahiran Yogyakarta, 23 Desember 1956 tersebut tercatat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saat Prabowo Subianto menjabat sebagai ketua umumnya pada tahun 2006.

Hingga akhirnya, pada 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI dan mendirikan sekaligus menjadi Dewan Pakar Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I) pada 2016.

Berdasarkan pemberitaan Antaranews pada Mei 2007, Rachmat Pambudy juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU).

Dalam bidang akademik, pria yang meraih gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tercatat sebagai dosen senior Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.

Kemudian, politikus Partai Gerindra ini merupakan Guru besar fakultas Ekonomi Manajemen IPB University.

Selain menjadi praktisi dan staf pengajar di IPB, dikutip dari Antaranews, Rachmat Pambudy juga terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak 2018.

NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

Dalam pemerintahan, Rachmat Pambudy ternyata pernah menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih pada 2004.

Namanya juga pernah diajukan untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bentukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Namun sayangnya, Rachmat Pambudy gagal masuk dalam kabinet karena Partai Gerindra memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan SBY pada 2009-2014.

Terkait harta kekayaan, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman elhkpn.kpk.go.id, ada satu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Rachmat Pambudy.

Hanya saja, tidak ditulis jelas asal instansi dan jabatannya. Dalam laman resmi tersebut hanya tertulis bahwa LHKPN itu dilaporkan pada 22 Juli 2003 dan merupakan laporan periodik.

Selanjutnya, total harta kekayaan atas nama Rachmat Pambudy itu tercatat mencapai Rp 12.025.292.540.

Namun sayangnya LHKPN tersebut tidak bisa dibuka. Demikian juga, selalu gagal saat dicoba untuk diunduh.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Manoarfa membeberkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang masih belum produktif.

Suharso menuturkan jumlah pekerja rakyat Indonesia sebetulnya sudah mencapai 142 juta orang atau jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan sudah mencapai 1:1 terhadap jumlah penduduk yang saat ini mencapai 282 juta jiwa. Namun, dari total itu, sebanyak 50 juta pekerja Indonesia masih dibayar dibawah rata-rata yakni Rp 500.000 per minggu dengan total jam kerja yang juga terbatas dibawah 20 jam.

"50 juta pekerja ini rata-rata kerja dibawah 20 jam per minggu dan dibayarnya hanya 500 ribu," kata Suharso dalam diskusi 15th Kompas 100 CEO Forum dipantau secara daring, Jum'at (11/10).

Menurutnya kondisi ini juga berkorelasi dengan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tertinggi di level 6. Sementara, pemerintah berambisi untuk menurunkan angka ICOR guna mengejar pertumbuhan ekonomi diatas 5%.

Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

Suharoso megatakan meningkatkan produktivitas pekerja bisa menjadi kunci untuk menurunkan tingkat ICOR.

Dalam kesempatan itu, suharso juga mengajak dunia usaha untuk turut melakukan pemetaan jenis pekerjaan dari sektor mana untuk mengatasi masalah tersebut.

"Apakah bisa pekerjaan yang rata-rata 20 jam bisa naik 30 jam agar memperoleh gaji lebih besar, atau kerjaan kurang 20 jam dengan kualitas yang lebih baik dan mereka dibayar 4 juta per minggu," ungkap Suharso.

"Yang tau ini ibu bapak bapak CEO, dimana, di jenis kerjaan apa, di level mana, sektor apa, ketertarikan apa pekerjaan itu ada. itu menurunkan saya perlu dijawab. Sehingga kita bisa menurunkan ICOR kita," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap fokus pembangunan tahap 2 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 mendatang.

Suharso menjelaskan, pembangunan IKN tahap 2 akan difokuskan untuk membentuk economic crowd di sekitar Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung ekonomi menjadi penting agar kebutuhan orang-orang yang tinggal di IKN terpenuhi dengan optimal.

Seiring dengan hal tersebut, Suharso mengatakan pembangunan IKN tahap 2 lebih banyak untuk pertokoan, kafe, atau mall. Selain itu, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka juga akan mulai dibangun pada tahap ini.

"Membuat economic crowd itu untuk membuat kota (IKN) harus betul-betul hidup, bukan hanya sebagai kota administrasi. Jadi, seperti yang anda lihat di Jakarta, apa saja (fasilitas) yang membuat masyarakat senang," kata Suharso saat ditemui di Menara Bappenas, Selasa (17/9/2024).

Untuk pembangunan IKN tahap 2, Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong inisiasi dari para pemilik modal swasta.

Suharso menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 80 investor swasta dari yang siap terlibat dalam pembangunan IKN tahap selanjutnya. Dari jumlah tersebut, Suharso menyebut jumlah pemilik dana swasta dari dalam negeri ada sekitar 40 investor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong investor untuk menyuntikkan dana terhadap program andalannya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, Jokowi menawarkan sebanyak 493 bidang tanah seluas 2-4 hektare (ha) di IKN kepada para investor. Dia menuturkan bahwa lahan tersebut siap diluncurkan dalam waktu dekat.

"Tadi pagi saya dilapori oleh bapak Kepala (Otorita) IKN dan pak Wakil Kepala (Otorita) IKN, sudah disiapkan 493 bidang seluas 2, 3 sampai 4 hektare yang akan kita launching untuk bisa investasi masuk lagi," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa lahan yang telah dipersiapkan oleh Otorita IKN ini akan dirilis pada pekan depan.