IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, meminta pemerintah melanjutkan kembali kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard, terutama atas produk keramik impor.

Hal tersebut mengingat aturan safeguard atau BMTP akan habis pada November 2024.

"Kami harap BMTP atau safeguard ini dapat dilanjutkan tepat waktu, yang mana akan habis pada bulan November," kata Edy dalam Market Review IDX Channel, Selasa (22/10/2024).

Perpanjangan BMTP dilakukan guna mengimbangi persentase tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dinilai masih di bawah harapan para pengusaha keramik lokal.

Edy mengungkapkan tarif BMAD yang diterapkan masih kalah jauh dengan Amerika Serikat dan Meksiko yang bisa di atas 100 persen.

"BMAD yang diberikan kepada kami sesungguhnya masih di bawah harapan kami. Harapan kami minimal seperti AS atau Meksiko, bahkan sekarang Amerika menerapkan BMAD terhadap India itu 400-800 persen," tutur Edy.

Namun demikian, ASAKI tetap mengapresiasi pemerintah karena masih menerapkan BMAD atas produk keramik impor di angka 35-50 persen.

"Kami meminta atensi pemerintah untuk itu atas BMTP agar diperpanjang pemerintah on time. Kondisi ini supaya bisa mendukung utilisasi industri keramik dan penyerapan tenaga kerja,” kata Edy.

Sebelumnya, ASAKI menyambut baik dua aturan pemerintah yang mengatur impor keramik di Indonesia. Kedua aturan tersebut yakni aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 16 produk industri, termasuk ubin keramik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat China.

Edy mengatakan selama kuartal I-2024, industri keramik Indonesia mengalami penurunan dikarenakan serbuan barang impor dan menurunnya daya beli masyarakat.

Dia menyebutkan kondisi tersebut berimbas pada utilitas industri keramik lokal yang menurun hingga di bawah 60 persen.

"Namun, kami sedikit bersyukur pada kuartal III 2024 ini, mulai pelan-pelan ada peningkatan utilitas. Jadi mulai Januari sampai September, catatan kami sekarang berada di posisi 64 persen,” kata Edy.

Edy mengatakan kedua aturan baru pemerintah, utamanya guna melindungi produksi keramik domestik, dapat memberikan harapan baru. Melalui kedua regulasi tersebut, optimisme ASAKI atas utilitas industri keramik akan meningkat 80 persen.

"Kami yakin dengan kehadiran regulasi ini, utilisasi kami akan pulih. Tahun ini utilisasinya, kami revisi, bisa mampu meningkat ke 67-68 persen. Di tahun 2025, kami berani memasang target ke 75-80 persen utilisasinya," tutur Edy.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70 Tahun 2024 terkait kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk keramik impor asal China.

Kehadiran beleid ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping keramik impor asal Negeri Tirai Bambu.

BMAD ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dari China yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Kementerian Keuangan pun mengenakan BMAD kepada 32 perusahaan keramik China dengan tarif yang berbeda-beda. Kebijakan baru ini berlaku mulai 14 Oktober 2024 hingga lima tahun mendatang.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto tetap merespons positif kendati besaran BMAD yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar 35% sampai 50%-an. Asaki sempat berharap tarif BMAD Indonesia bisa menyerupai negara-negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang mencapai di atas 100%.

Pemberlakuan BMAD diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah terpuruk berat hampir 10 tahun terakhir akibat praktik dumping, sehingga berujung pada penghentian produksi sejumlah pabrik keramik di dalam negeri.

"Kami tentu berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Safeguard juga bisa tepat waktu pada bulan November mendatang. Perpanjangan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase tarif BMAD yang kurang maksimal,” ungkap Edy dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Dengan adanya BMAD atas impor keramik China dan dukungan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib, maka ada potensi tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat beranjak dari level 63% menjadi ke kisaran 67%--68% pada akhir 2024.

Asaki juga memasang target tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 80% pada 2025 dan 90% pada 2026 nanti.

Indonesia pun memiliki potensi besar di industri keramik. Ini mengingat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 675 juta meter persegi per tahun, atau peringkat keempat setelah China, India, dan Brazil. Sayangnya, kapasitas produksi aktual keramik nasional masih tertinggal dan hanya menempati posisi delapan dunia.

“Asaki menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review,” kata Edy.

Selain itu, Asaki juga berharap industri keramik dapat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan mendukung program pemerintahan baru Prabowo-Gibran berupa pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit.

Program ini tentu membutuhkan pasokan bahan-bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan sanitary ware yang diproduksi oleh anggota-anggota Asaki.

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan BMAD, SNI Wajib, dan BMTP dipercaya akan menarik investasi-investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk investor China. Asaki jelas siap menyambut para pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami ingin bersaing secara adil. Kita adu efisiensi dan inovasi. Kami yakin para pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” terang dia.

Potensi untuk ekspansi di pasar keramik masih terbuka lebar, mengingat tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rata-rata konsumsi keramiknya sudah di atas 3 m2/kepala. Begitu juga dengan Vietnam dan China yang sudah di atas 5 m2/kepala.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Zulhas mengaku bakal segera menandatangani ketetapan besaran BMAD produk ubin keramik dalam waktu dekat.

Selain produk keramik ubin, Zulhas juga berencana akan mengenakan BMAD untuk komoditas impor lainnya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, elektronik, barang tekstil sudah jadi dan kosmetik.

Selain penetapan BMAD, kata Zulhas, pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) untuk produk ubin keramik sebesar 13% juga sudah diberlakukan.

"1-2 hari, saya akan tanda-tangan untuk mengenakan [BMAD]," katanya.

Adapun, besaran BMAD yang disebutkan Zulhas ternyata lebih rendah daripada yang diusulkan sebelumnya yaitu sekitar 100-199%.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (17/7/2024), Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu time frame ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah dalam proses penetapan besaran bea masuk anti dumping (BMAD) produk ubin keramik. Berapa besarannya?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu masukkan dari berbagai kementerian/lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran BMAD.

Budi mengatakan rentang besaran BMAD tersebut kemungkinan sesuai dengan usulan sebelumnya yaitu sekitar 100% - 199%. Namun, kepastian besaran BMAD ubin keramik masih menunggu keputusan tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita nanti tunggu [besaran] yang diputuskan dalam PMK, sekarang pak menteri masih menunggu masukkan," ujar Budi saat ditemui Bisnis.com, Rabu (17/7/2024).

Secara terpisah, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu timeframe ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

Akhir-akhir ini industri keramik dalam negeri makin terpuruk. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut salah satu penyebabnya lantaran banjirnya keramik impor asal China.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Ashady Hanafie mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah mengenakan trade remedies mulai tahun 2015. Trade remedies merupakan instrumen untuk melindungi industri dalam negeri akibat praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

"Sebenarnya ini masalahnya sudah cukup lama berat dan jadi trade remedies mulai dikenakan tahun 2015 karena sudah mulai suffer," kata pria yang akrab disapa Shady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Pihaknya pun mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas impor ubin keramik. Kemudian pada 2018, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama tiga tahun dengan besaran tarif 23% untuk tahun pertama, 21% untuk tahun kedua, dan 19% untuk tahun ketiga. Kemudian BMTP diperpanjang kembali selama tiga tahun dengan besaran tarif 17% untuk tahun pertama, 15% untuk tahun kedua, dan 13% untuk tahun ketiga.

Ternyata, BMTP yang diterapkan tidak mampu menekan impor keramik asal China. Lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama dari China, lanjut Shady, menyebabkan ketujuh perusahaan industri ubin keramik yang menghentikan produksinya.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Pada 2020, impor ubin keramik mencapai 72,6 juta meter persegi. Tahun 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi. Volumenya turun menjadi 70,2 juta ton pada 2022. Meski terjadi penurunan, terjadi lonjakan volume impor menjadi 93,4 juta meter persegi.

"Industri keramik itu sebenarnya kondisinya dalam saat ini tidak baik-baik saja. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak," terangnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan yang menjadi industri keramik dalam negeri. Pertama, pemerintah China menerapkan insentif tax refund sebesar 14%. Hal ini membuat industri keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

Kemudian, terjadi kenaikan biaya produksi sekitar 5-6%. Kenaikan ini terjadi usai terjadinya kenaikan bahan bakar dan pelemahan rupiah. Ditambah, ada kenaikan biaya transportasi, terutama ongkos angkut. Hal tersebut dapat membuat harga jual naik sekitar 1-3%.

Di sisi lain, alokasi penggunaan gas yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi kebutuhan industri keramik dalam negeri. Dia pun berharap ada temuan ladang gas yang dapat dialokasikan 100% untuk industri keramik dalam negeri.

"Harga itu tidak diberikan seluruh jumlah gas yang dibutuhkan industri karena ada keterbatasan, paling banyak 70-80% itu diberlakukan karena adanya sumber, ada pembatasan bagian pemerintah. Misal, alokasi segini dibagi seluruh perusahaan itu, masing-masing dapatnya nggak sama, nggak sesuai yang mereka butuhkan," jelasnya.

Selain itu, dia menyebut yang diharapkan oleh pengusaha adalah persaingan yang adil, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, pihaknya tengah mendorong penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 199% untuk menggairahkan kembali industri keramik dalam negeri.

"Jadi, kita mengambil tindakan mengajukan kembali untuk bea masuk anti dumping (BMAD) selama lima tahun dengan besaran tarif 100-199%. Kita akan lihat dulu di awal seperti apa dan nilainya sesuai hasil penyelidikan tadi 100-199% atau tidak. Kalau harapan kami diberlakukan yang tinggi," tambahnya.

Adapun 7 perusahaan industri keramik yang menghentikan produksinya:

1. PT Indopenta Sakti Teguh

2. PT Indoagung Multiceramics Industry

3. PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi

4. PT KIA Serpih Mas - Cileungsi

5. PT Ika Maestro Industri

6. PT Industri Keramik Kemenangan Jaya

7. PT Maha Keramindo Perkasa

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyambut baik dengan adanya rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Namun pihaknya khawatir impor keramik semakin besar sebelum BMAD itu diterapkan.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan BMAD memang patut diterapkan karena memang terbukti adanya praktik dumping untuk produk-produk impor dari China. Dirinya juga mencontohkan Beberapa negara besar juga sudah menerapkan hal yang sama.

"Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Negara Uni Eropa, Timur Tengah telah melakukan hal serupa terhadap produk keramik asal Tiongkok. Untuk melindungi industri keramik dalam negerinya dan ternyata sampai sekarang tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktek dumping tersebut," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Menurut Edy, China melakukan Praktik dumping karena adanya kelebihan suplai dan kapasitas keramik. Menurut catatannya industri keramik Tiongkok memiliki kapasitas produksi sekitar 11-12 miliar m2 dengan utilisasi sekitar 50-55%.

Oleh karena itu masih ada yang membuat pengusaha keramik dalam negeri khawatir. Mereka takut sebelum BMAD resmi diterapkan banyak impor yang kejar target dan membanjiri Indonesia dengan keramik impor dari China.

"Yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat massif, di mana puluhan juta m2 keramik yang akan masuk dalam waktu satu bulan ke depan sebagai langkah antisipasi para importir menunggu diberlakukannya BMAD," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa dari sisi volume produksi maupun jenis keramik homogeneus tiles (HT) semua bisa dipenuhi oleh produsen keramik nasional. Bahkan saat ini masih memiliki kapasitas idle sebesar 60% yakni sekitar 80-90 juta m2 yang siap untuk diproduksi. Keramik HT sendiri merupakan jenis keramik yang mayoritas berasal dari Tiongkok.

"Pertanyaannya kenapa memiliki idle kapasitas sebesar itu? Karena praktek unfair trade alias tindakan dumping dan predatorypricing yang merugikan produsen keramik dalam negeri," tegasnya.

Pihaknya pun sangat menyayangkan terjadi defisit US$ 1,5 miliar selama 2019-2023 hanya karena keramik import yang menurut Edy tidak perlu terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.

Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.

"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.

Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.

Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.

"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.

Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.

Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.

"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menjelaskan perkembangan progres penetapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial mengaku hasil penyelidikan antidumping ihwal porduk keramik asal China telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) dan sedang dikaji.

Berdasakan Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Menteri Perdagangan memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KADI sejak surat itu diberikan kepadanya.

"Ini tapi belum masuk masa 14 harinya, dan nanti akan dilakukan pembahasan antara lembaga terkait di tim kepentingan nasional (TKN)," jelas Danang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (15/7).

Danang menjelaskan dalam pembahasan di tingkat tim pertimbangan nantinya akan diputuskan apakah rekomendasi dari KADI ini bisa diterima atau dilakukan penyesuaian besaran bea masuk antidumping (BMAD).

Setelah itu, hasil tim pertimbangan ini akan langsung disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan melalui Peratuan Menteri Keuangan (PMK).

"Untuk besaran kita tunggu ya di hasilnya aja Tim TKN, namun untuk rekomendasi waktunya 5 tahun," jelasnya.

Danang membenarkan memang ada kerugian yang diterima oleh industri dalam negeri dengan masuknya produk impor asal negeri tirai bambu itu.

Hanya saja, pihaknya tidak menjabarkan detail berapa besar kerugian yang ditanggung. Menurutnya hal ini bersifat rahasia karena bagian dari produk investigasi yang dilakukanya.

"Ada kerugian bahwa utilitas dari industri dalam negeri turun, ada juga kerugian keuangan dalam laporan industri yang kami terima tapi tidak bisa dibuka karena sifatnya rahasia," ungkapnya.

Berdasarkan salinan surat penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Anti Dumping Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang diterima KONTAN, KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik yang berasal dari China.

Target pengenaan BMAD-nya menyasar keramik dengan pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91 dan 6907.40.92 dengan pengenaan tarif ad valorem dengan terntang tarif 100,12% - 199,88%.

Rekomendasi ini berdasar pada sejumlah kesimpulan laporan penyelidikan KADI. Pertama, terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh perusahaan asal China dengan presentase 100,12% - 199,88%.

Kedua, Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dilihat menurunya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas, dan ruturn of investment (ROI).

Ketiga, terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya banyak dampak volume baik secara absolut dan relatif, serta adanya dampak harga secara price undercutting, price depression dan price suppession.

Masuknya produk keramik dari China secara masif telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi industri keramik lokal. Ketersediaan barang-barang keramik impor yang melimpah di pasar domestik telah menciptakan ketidakadilan persaingan, di mana produk-produk asing sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil beberapa langkah strategis guna memperkuat industri keramik dalam negeri dan memastikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha domestik. Pemerintah perlu segera membatasi impor dengan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara seperti Uni Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Amerika Utara.

Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan tarif BMAD hingga mencapai lebih dari 356,02% untuk produk keramik asal China guna memproteksi industri dalam negeri. Langkah ini penting untuk melindungi industri keramik dalam negeri dari dampak negatif persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh barang-barang impor yang dipasarkan dengan harga dumping.

Lebih lanjut ia mengatakan langkah lain yang dapat ditempuh pemerintah adalah penguatan regulasi melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar SNI memainkan peran krusial dalam membangun kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha domestik.

Melalui penerapan SNI, diharapkan akan tercipta sebuah sistem yang memastikan bahwa produk keramik yang diimpor dari China benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya penerapan standar SNI ini, setiap produk keramik impor asal China yang beredar di pasar tidak hanya diharuskan untuk memenuhi standar teknis dan kualitas yang telah disepakati, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para produsen lokal dalam menghadapi persaingan pasar.

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi impor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan yang adil dalam perdagangan internasional. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak bertentangan.

Terakhir, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kolusi antara eksportir, importir, atau pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan praktik-praktik curang seperti manipulasi harga, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pajak yang merugikan negara.

Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tetap memperhatikan dan mewaspadai potensi respons dari pihak China terhadap kebijakan tarif BMAD dan BMTP yang akan diimplementasikan. Kebijakan BMAD dan BMTP berpotensi menimbulkan dampak signifikan dalam bentuk tindakan balasan oleh pemerintah China, yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor produk unggulan Indonesia seperti yang terlihat dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Dalam konteks ini, jika BMAD dan BMTP menerapkan kebijakan tarif atau regulasi tertentu, China mungkin akan menanggapi dengan menetapkan tarif balasan yang dapat menekan ekspor produk-produk utama Indonesia ke pasar China.

Penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari kebijakan ini terhadap hubungan perdagangan bilateral dan mencari solusi yang dapat mengurangi risiko tersebut dengan tetap melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional

Pottery Class dengan Suasana Hijau di Museum Seni Rupa-Keramik

Pottery Class dengan Suasana Hijau di Museum Seni Rupa-Keramik