#30 tag 24jam
Pemkab Sitaro Ikut Penilaian Kualitas SPBE Melalui Evaluasi Nasional - kumparan.com
Pemerintah Kabupaten Sitaro mengikuti penilaian interview evaluasi sistem pemerintahan berbagasi elektronik (SPBE) yang digelar oleh KemenPANRB. #publisherstory #manadobacirita [345] url asal
#pemkab #elektronik #kemenpanrb #digital #news #manado #pemerintahan
(Kumparan.com - News) 25/10/24 04:48
v/16956686/
SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro mengikuti Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.
Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan melibatkan 599 instansi pusat dan daerah, di mana Kabupaten Sitaro adalah salah satu yang dinilai oleh assessor eksternal dari kalangan akademisi.
Penilaian interview yang berlangsung pada Rabu (23/10) ini, diikuti Media Center Kantor Bupati Sitaro, dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, dr Semuel E Raule Mkes, bersama Inspektur Ironers Sikome, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Stanley CF Tukunang, dan Kepala Bapelitbangda Ronald Pakasi.
Dalam pernyataannya, Semuel menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan momen penting untuk mengukur dan meningkatkan kematangan implementasi SPBE di Kabupaten Sitaro.
"Penilaian interview ini menjadi salah satu tahapan evaluasi eksternal yang sangat krusial bagi kami. Ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Sitaro untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik di daerah,” ujar Semuel.
Selain itu, ia mengungkapkan harapan bahwa Kabupaten Sitaro bisa meraih nilai indeks SPBE yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan memperkuat berbagai aspek yang menjadi penilaian utama.
SPBE merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN-RB ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan SPBE dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.
Menurut Semuel, evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
"Dari sini, kita bisa merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik,” ucapnya.
“SPBE sendiri adalah alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sitaro, Stanley Tukunang, mengungkapkan bahwa ada delapan aspek ini akan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Sitaro.
"Delapan aspek itu mencakup, kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik," ujar Stanley.
Tak Ada Passing Grade di Seleksi PPPK 2024, Kelulusan Peserta Berdasarkan Apa?
Seleksi pengadaan PPPK tahun ini tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. [368] url asal
#abdullah-azwar-anas #pppk-2024 #computer-assisted-test #tenaga-non-asn #kemenpanrb #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #peristiwa
(Kontan - Terbaru) 24/10/24 05:28
v/16913517/
Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade.
Kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.
"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada 2 Agustus lalu.
Pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," papar Anas.
Prioritas kelulusan PPPK 2024
Dilansir dari informasi resmi KemenpanRB, secara berurutan prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 sebagai berikut:
Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023) Eks THK-II sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tenaga non-ASN terdata di database BKN Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.
Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.
Menurut pemberitaan sebelumnya, pelamar PPPK 2024 harus memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar sebagai berikut:
- Minimal selama 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama
- Minimal selama 2 tahun pada jabatan pelaksana
- Minimal selama 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
Syarat tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan.
Sebagai tambahan informasi, seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode, yaitu 1-20 Oktober 2024 dan 17 November-31 Desember 2024.
Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Tidak Ada Passing Grade pada Seleksi PPPK"
Profil Rini Widyantini, MenpanRB Prabowo yang Meniti Karir dari PNS
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rini Widyantini sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB). Berikut profilnya. [250] url asal
#menpanrb #rini-widyantini #profil-menpanrb #kabinet-merah-putih #kabinet-prabowo #prabowo-subianto
(CNN Indonesia - Ekonomi) 21/10/24 18:19
v/16795567/
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rini Widyantini sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb). Ia resmi dilantik di Istana Kenegaraan pada Senin (21/10).
Lantas siapa sebenarnya dan bagaimana sepak terjang Rini Widyantini?
Sebelum ditunjuk sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.
Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 ini mengawali kariernya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Ia kemudian menjabat sebagai analis kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pada 2008, Rini menjabat sebagai asisten deputi kelembagaan perekonomian di KemenPAN RB. Kemudian di 2009, ia diangkat menjadi asisten deputi kelembagaan perekonomian I.
Karirnya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada 2011, Rini dipercaya menjadi staf ahli menteri PANRB bidang hukum.
Setahun kemudian, Rini dipercaya sebagai deputi bidang kelembagaan. Kemudian sejak 2013 hingga 2021, ia mengembang amanah sebagai deputi bidang kelembagaan dan tata laksana di Kementerian PANRB.
Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum di Universitas Padjadjaran. Setelah itu, ia meraih gelar Master of Public Management di The Flinders University of South Australia.
Berdasarkan situs resmi Kementerian PANRB, tugas yang akan diemban Rini sebagai menteri termasuk keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.
"Rini, yang memulai kariernya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB," tulis keterangan di situs Kementerian PANRB.
Profil Rini Widyantini, Sekjen KemenPANRB yang Jadi Menteri PANRB Prabowo-Gibran - kumparan.com
Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ($ KemenPANRB$ ). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022. [170] url asal
#makroekonomi #menpanrb #menteri #prabowo #kemenpanrb
(Kumparan.com - Bisnis) 20/10/24 21:55
v/16759273/
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang disebut adalah Rini Widyantini, yang akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).
Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022.
Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Master of Publik Manajemen di The Flinders University of South Australia.
Karier Rini dimulai di KemenPANRB sebagai Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada tahun 1997. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2020; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.
Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya terus menanjak, hingga pada 2012 sebagai Deputi Bidang Kelembagaan KemenPANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
MenPANRB Azwar Anas Luncurkan Buku, Bahas Kantor Jadi Rumah Kedua - kumparan.com
MenPANRB Azwar Anas meluncurkan buku yang membahas kantor menjadi rumah kedua. [296] url asal
(Kumparan.com - Bisnis) 10/10/24 19:53
v/16267178/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas. meluncurkan buku berjudul ‘Anti Mainstream Bureaucracy’. Salah satu bahasan menarik menurut Anas adalah mengenai kantor sebagai rumah kedua.
“Kalau saya, di awal-awal buku itu saya bercerita bagaimana staff itu atau teman-teman di kantor itu harus menjadikan kantornya menjadi rumah kedua. Kalau kantor itu menjadi rumah kedua, dia nyaman, pasti lebih produktif,” kata Azwar Anas kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).
Azwar Anas melihat hubungan kekerabatan dan komunikasi di kantor merupakan hal yang penting. Dengan begitu, produktivitas seseorang dapat meningkat.
“Maka membangun hubungan, kekerabatan, komunikasi di kantor itu jadi penting. Nah yang paling suka saya dari buku ini adalah bagaimana mendorong dampak dari apa yang kita kerjakan,” ujar Azwar Anas.
Di Kementerian PANRB, Anas menegaskan kesibukan birokrasi harus berdampak pada masyarakat dan kinerja pemerintah. Untuk itu, indikator yang digunakan adalah dampak dari birokrasi itu sendiri.
“Saya tadi cerita ya, dari semua kesibukan birokrasi ini harus berdampak. Kalau enggak nanti kita habis waktunya di kesibukan tapi dampaknya kurang. Maka tadi indikator pengukuran terkait dengan reformasi birokrasi kan sudah kita pangkas, langsung ke dampak,” terang Azwar Anas.
Anas berharap buku yang diterbitkannya juga dapat menjadi inspirasi dan bacaan bagi para pemimpin organisasi. Ia juga bercerita mengenai skala prioritas.
“Tapi dari buku itu saya memulai bahwa kita jadi apa pun, jadi wartawan, jadi bupati, jadi menteri, jadi apapun harus punya skala prioritas. Karena enggak mungkin semua dikerjakan,” tutur Azwar Anas.
Anas juga bercerita ketika awal menjadi menteri sempat memberi kertas kosong kepada para stafnya untuk menuliskan harapan mereka terhadapnya sebagai menteri.
“Karena kalau enggak nanti kantor menjadi tempat yang tidak nyaman dan tidak produktif. Maka saya di awal-awal, saya itu, saya kasih kertas kosong ke semua staf untuk nulis bebas,” cerita Anas.
Kemensos Raih 7 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB - kumparan.com
Kemensos meraih penghargaan atas inovasi pelayanan publik dalam acara Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 yang digelar KemenPANRB. [312] url asal
(Kumparan.com) 09/10/24 12:13
v/16197864/
Kementerian Sosial (Kemensos) RI berhasil meraih penghargaan atas inovasi pelayanan publik dalam acara Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Penghargaan ini diterima langsung Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico pada Rabu (8/10) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.
Kemensos dinobatkan sebagai salah satu instansi yang berhasil dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan.
Acara yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini diadakan sebagai upaya dalam mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak di Indonesia.
Di ajang ini, Kemensos meraih 7 penghargaan yang terdiri dari 1 penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 1 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi dan 5 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi.
7 penghargaan tersebut diberikan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Tamanggung (Sentra Terpadu Kartini Temanggung), Sentra Handayani Jakarta, Sentra Paramita Mataram, Sentra Phalamartha Sukabumi, Sentra Dharma Guna Bengkulu, dan Sentra Pangurangi Takalar.
“Selamat kepada 7 Sentra yang sudah bekerja luar biasa”, ujar Robben Rico.
Robben menekankan kepada sentra yang telah berhasil mendapat penghargaan tersebut untuk menjadi motivasi bagi sentra lain untuk tahun selanjutnya.
“Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bekerja dengan sangat luar biasa”, tambahnya.
Robben juga berpesan kepada 7 sentra penerima penghargaan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Inovasi yang dilakukan Kemensos pada praktiknya memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya kelompok rentan.
Penerima manfaat dengan disabilitas mental, korban penyalahgunaan NAPZA, korban radikalisme dan lansia dilibatkan dan dapat dibuktikan bahwa mereka mampu untuk berdaya dan memiliki peran dalam membangun kemandirian dan mampu memberi andil dalam hidup bermasyarakat.
Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Kemensos untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
MenPAN RB: ASN Pindah ke IKN Januari 2025 - kumparan.com
MenPAN RB Azwar Anas memastikan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada Januari 2025. [278] url asal
(Kumparan.com - Bisnis) 08/10/24 11:39
v/16153600/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pada Januari 2025.
"Semalam saya dapet perintah dari Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dapat perintah. Januari ASN pindah ke IKN," katanya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan tema "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transpormatif, Inovatif, dan Inklusif, di Jakarta, Selasa (8/10).
Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan skema dan pemberangkatan ASN IKN, termasuk insentif dan lain-lain.
"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya. Termasuk insentif dan lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, Azwar Anas menyatakan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah ekosistem IKN dituntaskan.
"Kalau yang di IKN, arahan Bapak Presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan. Mulai dari sistem digitalnya, kemudian apartemen dan lain-lain," kata Azwar usai acara Rapat Koordinasi Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10).
Azwar mengungkapkan, saat ini hunian untuk ASN di IKN telah disediakan lebih dari 500 unit. Meski demikian, Presiden Jokowi memberikan arahan agar ekosistem di IKN tetap disempurnakan terlebih dulu.
"Sebenarnya apartemen sudah yang siap, lebih dari 500 unit, sampai 1000 unit siap. Tapi ekosistemnya minta disempurnakan.
Sebenarnya sudah kita siapkan untuk seluruh instansi untuk pindah kita siapkan baik by name by address, jabatannya dll, kita tinggal nunggu arahan," kata Azwar.
Azwar belum bisa memastikan pemindahan ASN ke IKN dilakukan pada Oktober 2024.
"Sekarang belum. Memang beliau minta arahan disempurnakan ekosistemnya," ujarnya.
Terkait tunjungan ASN yang pindah ke IKN, Azwar pastikan pemerintah akan merumuskan hal tersebut. "Nanti ada tunjangan yang akan kita rumuskan. Iya (reformulasi)," kata Azwar.
Menteri PANRB: Januari 2025 ASN Pindah ke IKN
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan pemindahan ASN ke IKN dijadwalkan Januari 2025, setelah beberapa penundaan. Persiapan telah rampung. [419] url asal
#asn #pemindahan-asn #ikn #menteri-panrb #abdullah-azwar-anas #jakarta-selatan #kemenpanrb #prabowo #mensesneg #menteri-pan-rb #widodo #gebyar-pelayanan-prima-2024 #rencana-pemindahan-asn #sdm-aparatur #menteri-pend
(detikFinance - Perencanaan Keuangan) 08/10/24 10:48
v/16146415/
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.
Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).
Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.
Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.
Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.
"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.
Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.
"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.
Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).
Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.
Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN
Baru Tiga Hari Dibuka, Pelamar PPPK Tembus 4 Juta Orang - kumparan.com
Baru tiga hari dibuka, jumlah pelamar PPPK sudah tembus 4 juta orang. [757] url asal
#sektor-riil #pppk #cpns #menpanrb #pns
(Kumparan.com - Bisnis) 03/10/24 20:00
v/15923891/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah pelamar seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 capai 4 juta orang dari total 1,2 juta formasi yang disediakan.
Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) cukup tinggi.
"Yang menarik adalah dengan kurang lebih formasi seperti itu, yang daftar 4 juta, hampir 4 juta. Artinya apa? Kepercayaan anak-anak muda dan publik untuk menjadi PNS sekarang lebih tinggi," kata Azwar usai acara Rapat Koordinasi Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD) di Jakarta, Kamis (3/10).
Azwar Anas mengungkapkan bahwa pencapaian ini tak lepas dari hadirnya sistem seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang membuat proses seleksi menjadi lebih transparan.
"Seiring dengan sistem yang kita buat lebih transparan. Sekarang sistem CAT sudah jalan. Tidak ada lagi orang bisa nitip jadi PNS. Tidak ada lagi istilah orang dalam," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membuka seleksi PPPK 2024. Kali ini, KemenPANRB membagi proses seleksi menjadi dua periode.
Periode pertama PPPK berlangsung pada 1-20 Oktober 2024. Untuk periode kedua berlangsung pada 17 November-31 Desember 2024.
Formasi Seleksi PPPK 2024
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah merilis surat edaran Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa seleksi kali ini diperuntukan untuk golongan tertentu.
Prioritas kelulusan seleksi PPPK secara berurutan diberlakukan bagi:
• Pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik Tahun 2023).
• Eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai database THK-II di BKN.
• Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.
• Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).
Jadwal Seleksi PPPK Periode I
Seleksi periode I diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023), eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database (BKN).
• Pengumuman Seleksi: 30 September s.d. 19 Oktober 2024
• Pendaftaran Seleksi: 1 s.d. 20 Oktober 2024
• Seleksi Administrasi: 1 s.d. 29 Oktober 2024
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober s.d. 1 November 2024
• Masa Sanggah: 2 s.d. 4 November 2024
• Jawab Sanggah: 2 s.d. 6 November 2024
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 5 s.d. 11 November 2024
• Penarikan data final: 12 s.d. 14 November 2024
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15 s.d. 25 November 2024
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November s.d. 1 Desember 2024
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2 s.d. 19 Desember 2024
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 7 s.d. 23 Desember 2024
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d.31 Desember 2024
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 10 s.d. 21 Desember 2024
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 3 s.d. 28 Desember 2024
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d. 31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 31 Januari 2025
• Usul Penetapan NI PPPK :1 s.d. 28 Februari 2025
Jadwal Seleksi PPPK Periode II
Seleksi periode II diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.
• Pengumuman Seleksi: 1 s.d. 30 November 2024
• Pendaftaran Seleksi: 17 November s.d. 31 Desember 2024
• Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4 s.d. 18 Februari 2025
• Masa Sanggah: 19 s.d. 21 Februari 2025
• Jawab Sanggah 20 s.d. 27 Februari 2025
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22 s.d. 28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1 s.d. 7 Maret 2025
• Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8 s.d. 23 Maret 2025
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret s.d. 8 April 2025
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9 s.d. 16 April 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April s.d. 16 Mei 2025
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April s.d. 21 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22 s.d. 31 Mei 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April s.d. 17 Mei 2025
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 30 April s.d. 22 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22 s.d. 31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 30 Juni 2025
• Usul Penetapan NI PPPK: 1 s.d. 31 Juli 2025
Menteri PANRB Soal Pemindahan ASN ke IKN: Tunggu Arahan Jokowi - kumparan.com
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menunggu arahah Presiden Jokowi. [176] url asal
(Kumparan.com - Bisnis) 03/10/24 16:24
v/15914729/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyatakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menunggu arahah Presiden Jokowi.
Azwar mengatakan saat ini hunian untuk ASN di IKN telah disediakan lebih dari 500 unit. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar ekosistem di IKN tetap disempurnakan terlebih dulu.
"Kalau yang di IKN, arahan Bapak Presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan. Mulai dari sistem digitalnya, kemudian apartemen dan lain-lain," kata Azwar usai acara Rapat Koordinasi Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD) di Jakarta, Kamis (3/10).
Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebut persiapan pemindahan untuk seluruh instansi sudah disiapkan berdasarkan identitas nama, jabatan dan instansi. Hingga kini ia mengaku masih menunggu arahan Presiden Jokowi.
"Kita tinggal nunggu arahan [Presiden Jokowi]," kata Azwar.
Azwar belum bisa memastikan pemindahan ASN ke IKN dilakukan pada Oktober 2024. Terkait tunjungan ASN yang pindah ke IKN, Azwar pastikan pemerintah akan merumuskan hal tersebut.
"Nanti ada tunjangan yang akan kita rumuskan. Iya (reformulasi)," kata Azwar.
Pemkot Palembang Raih Penghargaan SAKIP Awards 2024 dari KemenPAN-RB
Pemkot Palembang menjadi satu-satunya Pemda di Sumsel yang berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPAN-RB RI. #publisherstory #urbanid [411] url asal
#pemkot-palembang #kemenpanrb #palembang #sumsel
(Kumparan.com) 02/10/24 14:44
v/15862282/
Pemkot Palembang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.
Untuk pencapaian kinerja tahun 2024 Pemkot Palembang mendapatkan predikat BB bersama dengan 16 pemerintah daerah lainnya, dan menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumsel yang meraih predikat tersebut.
Peningkatan predikat ini sebagai bentuk komitmen penuh Kota Palembang untuk mengupayakan peningkatan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memuat prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Selaras dengan perkembangan digitalisasi saat ini, Pemkot Palembang juga mengembangkan sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi e-SAKIP Kota Palembang.
Melalui aplikasi e-SAKIP ini dilakukan monitoring capaian dan dialog kinerja secara berkala dan berjenjang dari atasan kepada bawahan, mulai dari level kota hingga ke perangkat daerah dan individu.
Ke depannya aplikasi e-SAKIP ini dapat diselaraskan dan di integrasikan dengan aplikasi e-KINERJA yang sudah berjalan selama ini untuk menunjukkan keseriusan Kota Palembang dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kinerja pemerintahannya.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Wali Kota Palembang, A Damenta dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara SAKIP Award 2024 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Pj Wali Kota Palembang, A Damenta di dampingi Sekda dan Asisten III, mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih ini bukan semata-mata karena kebijakan dirinya saja.
Melainkan pada kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu, baik mulai dari level Kota hingga OPD itu sendiri.
“Predikat BB ini adalah akumulasi dari kekompakan semua OPD yang sama-sama memahami makna dan bagaimana menerapkan SAKIP. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sekda, asisten dan seluruh Kepala OPD hingga staf yang telah bekerja keras sampai sejauh ini,” kata A Damenta.
Ia juga menyampaikan selamat untuk seluruh jajaran Pemkot Palembang dan semoga ke depannya peringkat yang didapatkan semakin meningkat.
"Menjadi salah satu Pemerintah Kota terbaik dalam hal Implementasi SAKIP dan Manajemen kinerja Pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, berharap ajang penghargaan ini dapat meningkatkan kolaborasi antar pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.
“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” ujar Anas.
MenPAN-RB Teken MoU dengan KPK, Perkuat Sistem Birokrasi Digital - kumparan.com
MenPAN-RB Teken MoU dengan KPK, Perkuat Sistem Birokrasi Digital [208] url asal
(Kumparan.com - News) 27/09/24 22:46
v/15640699/
MenPAN-RB, Azwar Anas, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK dalam rangka memperkuat sistem birokrasi yang berbasis elektronik.
"Kami telah menandatangani MoU dan juga salah satunya kita ingin perkuat, sebagaimana arahan presiden, sistem pemerintah berbasis elektronik," kata Azwar usai penandatanganan MoU di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).
Azwar menjelaskan, dengan adanya penguatan sistem birokrasi secara digital maka akan menekan celah korupsi.
"Bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih kredibel, dan berdampak," ujar dia.
Politisi PDIP ini menyebut, sistem birokrasi digital yang semakin marak belakangan justru malah mempersulit masyarakat. Sebab, jumlahnya yang terlalu banyak.
Untuk itu, dengan MoU ini juga, nantinya akan dibentuk suatu sistem integrasi yang menghubungkan semua aplikasi pemerintah. Sehingga mudah untuk diakses.
"Sekarang ada lebih dari 27 ribu aplikasi yang ini tidak saling terhubung. Nah sekarang govtech sudah ada, tanggal 30 September besok kita luncurkan rilis terbatas INA Digital. Ini memaksa beberapa layanan dijadikan satu, salah satunya adalah yang ada di smart ASN ada 2 ribuan lebih sistem aplikasi pemerintah, nanti dijadikan satu," papar Azwar.
"Intinya dengan digitalisasi ini harapan kita pelayanan publik lebih transparan begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat," pungkasnya.