Bisnis.com, JAKARTA - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua.

Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.

China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.

Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.

Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo seminar yang digelar Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

“Tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas,” pungkasnya.

Adanya persaingan antara China dan kekuatan Barat di bawah pimpinan AS itu diamini oleh Ketua FSI Johanes Herlijanto.

Menurutnya Indonesia dan Asia Tenggara turut terdampak oleh persaingan kedua kubu tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi negara negara Asean semakin terganggu oleh tindakan China yang dalam sepuluh tahun terakhir makin terlihat agresif.

“Baru baru saja, dalam minggu lalu Coast Guard China [CCG] berkali-kali memasuki wilayah juridiksi Indonesia di Natuna, yang puji Tuhan berhasil diusir oleh unsur Bakamla RI,” ujar Johanes.

Lebih lanjut, pembicara seminar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyampaikan bahwa China menggunakan cara memotong habis secara perlahan-lahan, dan semakin hari berubah menjadi semakin ekspansif.

Menurutnya, pemimpin China saat ini, Presiden Xi Jinping, menjadikan kekuatan maritim sebagai kepentingan utamanya. Dia berpandangan bahwa kekuatan laut China saat ini menjadi besar sebagai akibat akumulasi kebijakan-kebijakan maritim mereka sejak zaman Deng Xiaoping.

Indonesia, sambungnya, harus mengambil strategi China di atas sebagai pelajaran demi mempertahankan kepentingan maritim Indonesia sendiri.

“Kita harus belajar bagaimana menjadi kekuatan maritim yang besar,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa tanpa kekuatan maritim, diplomasi menjadi tidak bermanfaat.

“Without Maritime Power, jangan coba-coba berdiplomasi,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar termasuk China, Budiman berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki strategi kuat yang dipimpin oleh seorang pengatur irama yang juga kuat.

“Peran tersebut diharapkan dimainkan oleh Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto menyatakan bahwa China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan.

“Diplomasi militer tersebut tunduk pada keputusan Partai Komunis China dan demi kepentingan PKC,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya, Indonesia perlu menyambut dan mengembangkan diplomasi pertahanan dengan China, karena diplomasi tersebut berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat Kementerian Pertahanan dan militer kedua negara dan mengurangi potensi gesekan di laut, yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China.

Jakarta -

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap, banyak investor kembali berminat mencari sumber minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal itu didorong oleh adanya temuan sumber migas raksasa pada 2023 lalu.

Dwi menyebut, Exxon saat ini dalam tahap joint study (JS) di West Andaman di area Sumatera Utara. Lalu, Inpex juga melakukan join study di Barong Area Jawa Timur.

"Di eksplorasi ya kita tahu sekarang ini sudah banyak investor-investor kembali bereksplorasi di Indonesia baik yang sudah join study di West Andaman itu ada Exxon di area Sumatera Utara. Juga ada join study Barong oleh Inpex di area Jawa Timur," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Joint study juga dilakukan oleh TIS di Perkasa Area Jawa Timur dan Petronas di Seram Aru, Area Seram Aru. "Mubadala juga di Andaman sana. Natuna D-Alpha oleh Kufpex, kemudian Gaea itu oleh Enquest ini Norway ya," ungkapnya.

Dwi mengatakan, penemuan sumber migas raksasa pada 2023 telah mengubah persepsi dunia terhadap Indonesia dengan potensinya.

"Alhamdulillah dengan ketemunya giant discovery di laut dalam Deep Water yang di 2023 yang lalu ini mengubah persepsi dunia tentang Indonesia dengan potensinya," ungkap Dwi.

(acd/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia melaporkan telah mengusir kapal Penjaga Pantai China dari wilayah sengketa di Laut China Selatan pada Senin (21/10/2024) lalu.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (24/10/2024), kapal China tersebut mengganggu kegiatan survei yang sedang dilakukan oleh unit perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia PT Pertamina di wilayah kerjanya, kata Badan Keamanan Laut atau Bakamla dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, yang diunggah bersama dengan video pertemuan tersebut di YouTube.

Penyerbuan tersebut terjadi di perairan yang kaya gas di sekitar Kepulauan Natuna di tepi Laut Cina Selatan, yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

China bersikeras bahwa hampir seluruh Laut China Selatan yang ditandai dengan apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" berada dalam wilayahnya.

Menurut Bakamla, ketika kapalnya mencoba berkomunikasi melalui radio dengan kapal China, Penjaga Pantai China bersikeras bahwa wilayah itu adalah bagian dari yurisdiksi Beijing.

Dengan bantuan kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dan pesawat patroli Bakamla, mereka dapat membayangi kapal China dan akhirnya mengusirnya keluar dari Laut Natuna Utara — nama yang digunakan Indonesia untuk perairan yang menjadi kedaulatannya.

“Bakamla akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan dan untuk menjaga kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia,” kata Bakamla.

Peristiwa ini bisa menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas mempertahankan sikap non-blok Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Prabowo mengatakan Indonesiaakan "bersahabat dengan semua" dan mengutamakan kepentingannya.

Prabowo diperkirakan akan mengunjungi Beijing bulan depan dalam salah satu kunjungan kenegaraan pertamanya sebagai presiden. Adapun, Kementerian Luar Negeri China tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja normal.

Kapal China Coast Guard kembali mencoba masuk ke perairan Indonesia di Natuna. Kapal China itu mencoba mengganggu kapal survei milik Indonesia.

Dalam siaran pers Bakamla, Kamis (24/10), tindakan Kapal China itu terjadi pagi ini pukul 07.30 WIB. Kapal China Coast Guard (CCG) 5402 memasuki wilayah Yurisdiksi Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.

Mendapat laporan keberadaan kapal CCG 5402, Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto, mengirim KN. Pulau Dana-323 untuk melaksanakan intercept.

Pukul 07.30 WIB, KN. Pulau Dana-323 melakukan kontak komunikasi namun tidak diresponS oleh kapal CCG 5402, justru malah mendekati serta mengganggu MV Geo Coral yang sedang melakukan kegiatan survei.

KN Pulau Dana-323 menghalau CCG 5402 untuk keluar dari Landas Kontinen Indonesia agar tidak mengganggu kegiatan survei MV Geo Coral. Pada Pelaksanaan shadowing KN. Pulau Dana-323 Bakamla RI bekerja sama dengan KRI SSA-378 TNI AL.

"Pengusiran yang dilakukan oleh Bakamla RI terhadap kapal CCG di Landas Kontinen Laut Natuna Utara, merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk selalu menjaga keamanan di laut sesuai dengan tugas dan fungsi Bakamla RI, melalui patroli yang dilakukan oleh unsur-unsurnya," demikian siaran pers Bakamla.

JAKARTA - Pertamina East Natuna (PEN) melakukan survei seismik sebagai bagian dari proyek eksplorasi migas lepas pantai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Survei seismik tiga dimensi (3D) mulai kuartal-IV tahun 2024 dengan mencakup kawasan seluas 1.166 km persegi di Laut Natuna Utara.

Direktur Utama Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Wisnu Hindadari menjelaskan program kerja ini mencakup survei seismik tiga dimensi (3D) Arwana dengan teknik akuisisi 3D marine broadband.

Teknik ini untuk memperoleh data seismik bawah permukaan yang lebih rinci dan komprehensif, serta dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Usai survei rampung, aktivitas dilanjutkan dengan pengolahan data seismik yang akan dikerjakan hingga 2025.

"Pertamina East Natuna fokus pada kegiatan eksplorasi migas di WK East Natuna, yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional," kata Wisnu dalam pernyataannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Sebagai informasi, Pertamina East Natuna merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa. Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa pun telah mengantongi dukungan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta dari Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kegiatan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat telah diselenggarakan awal September lalu di Ranai Kota, Kabupaten Natuna.

Seiring dengan kegiatan survei seismik dan rencana pengembangan eksplorasi ini, dia berharap sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terletak di perbatasan tiga negara Asia tenggara. Selain itu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Sementara, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut gembira rencana kerja Pertamina East Natuna. Pihaknya memberikan dukungan penuh untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap survei hingga proyek pengembangan eksplorasi migas di perairan Natuna. "Kami pastinya mendukung setiap kegiatan Pertamina untuk keberhasilan proyek ini," kata Rodhial.

Jakarta -

Pertamina East Natuna (PEN) melakukan survei seismik sebagai bagian dari proyek eksplorasi migas lepas pantai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Survei seismik tiga dimensi (3D) mulai kuartal-IV tahun 2024 dengan mencakup kawasan seluas 1.166 km persegi di Laut Natuna Utara.

Direktur Utama Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Wisnu Hindadari menjelaskan program kerja ini mencakup survei seismik tiga dimensi (3D) Arwana dengan teknik akuisisi 3D marine broadband.

Teknik ini untuk memperoleh data seismik bawah permukaan yang lebih rinci dan komprehensif, serta dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Usai survei rampung, aktivitas dilanjutkan dengan pengolahan data seismik yang akan dikerjakan hingga 2025.

"Pertamina East Natuna fokus pada kegiatan eksplorasi migas di WK East Natuna, yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional," kata Wisnu dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi, Pertamina East Natuna merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa.

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa pun telah mengantongi dukungan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Dia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kegiatan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat telah diselenggarakan awal September lalu di Ranai Kota, Kabupaten Natuna.

Seiring dengan kegiatan survei seismik dan rencana pengembangan eksplorasi ini, dia berharap sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terletak di perbatasan tiga negara Asia tenggara. Selain itu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut gembira rencana kerja Pertamina East Natuna. Pihaknya memberikan dukungan penuh untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap survei hingga proyek pengembangan eksplorasi migas di perairan Natuna.

"Kami pastinya mendukung setiap kegiatan Pertamina untuk keberhasilan proyek ini," kata Rodhial.

(kil/kil)

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) bersama Komunitas Pandu Laut Nusantara berkolaborasi menghadirkan bantuan kapal dan paket jaring ikan untuk nelayan Natuna yang diserahkan secara langsung di Pantai Sujung, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (12/10/2024).

Penyerahan bantuan kapal untuk nelayan di Kabupaten Natuna ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

Dalam program ini, Pertamina dan Pandu Laut Nusantara memberikan 10 kapal dan paket jaring ikan untuk nelayan di empat lokasi, yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Belitung, Kota Padang, dan Kabupaten Simeulue.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Natuna Rika Azmi mengapresiasi Pertamina dan Pandu Laut atas dukungannya kepada masyarakat Natuna melalui program bantuan kapal.

“Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu wilayah operasional kerja Pertamina, begitu banyak kontribusi corporate social responsibility (CSR) Pertamina dalam mendukung kemaslahatan masyarakat di daerah ini yang juga sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Lebih lanjut, Rika menyampaikan bahwa komitmen Pertamina kembali ditunjukkan dengan bantuan khusus untuk memberdayakan nelayan di Natuna.

“Melalui program TJSL berupa pemberian kapal kepada nelayan, kita berharap dengan bantuan kapal ini nelayan dapat memanfaatkannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Tidak hanya diberikan pada nelayan, bantuan kapal ini juga diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Posal) di Pulau Laut guna menjaga kedaulatan laut perbatasan wilayah Indonesia.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Pandu Laut Nusantara, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Natuna memiliki sumber daya kelautan perikanan, sehingga nelayan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas produktivitas penangkapan ikan.

“Pulau perbatasan yang diperkuat komponen nelayan sangat penting, kapal nantinya bisa dipakai untuk kehidupan para nelayan itu sendiri, logistik angkut sehingga menjadi sebuah sentra ekonomi dan juga sentra pertahanan," ungkapnya.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi menambahkan, Pertamina secara berkelanjutan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan manfaat lebih luas kepada berbagai elemen masyarakat.

“Kolaborasi Pertamina dengan berbagai pihak untuk melaksanakan bisnis yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, perlindungan terhadap lingkungan hidup, berkontribusi terhadap kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup nelayan,” paparnya.

Perlu diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Komunitas Pandu Laut Nusantara menyerahkan bantuan berupa kapal dan paket jaring ikan kepada para nelayan di Pantai Sujung, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna pada Sabtu (12/10).

Menjadi bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, bantuan yang bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya perairan Natuna ini terdiri dari 10 kapal dan paket jaring ikan untuk nelayan di 4 lokasi, yakni Kabupaten Natuna, Kabupaten Belitung, Kota Padang dan Kabupaten Simeulue.

Pendiri sekaligus CEO Pandu Laut Nusantara, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa Natuna memiliki sumber daya kelautan berupa perikanan yang sangat kaya, sehingga nelayan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produktivitas penangkapan ikan.

"Wilayah perbatasan sangat strategis, tidak hanya alutsista yang harus kuat tapi harus didukung dengan masyarakat. Pulau perbatasan yang diperkuat komponen nelayan sangat penting, kapal nantinya bisa dipakai untuk kehidupan para nelayan itu sendiri logistik angkut sehingga menjadi sebuah sentra ekonomi dan juga sentra pertahanan," kata Susi dalam sambutannya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Brahmantya S. Poerwadi mengatakan, Pertamina membangun kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memberikan manfaat lebih luas kepada berbagai elemen masyarakat.

"Kolaborasi Pertamina dengan berbagai pihak untuk melaksanakan bisnis yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, perlindungan terhadap lingkungan hidup, berkontribusi terhadap kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui program bantuan kapal dan jaring ikan," papar Brahmantya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat sementara (Pjs.) Bupati Natuna Rika Azmi menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan Pandu Laut atas dukungan melalui program bantuan kapal.

"Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan di ujung utara yang juga merupakan salah satu wilayah operasional kerja Pertamina, begitu banyak kontribusi CSR Pertamina dalam mendukung kemaslahatan masyarakat di daerah ini, yang juga sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia," ujar Rika.

Berterima kasih atas komitmen yang kembali ditunjukkan Pertamina, Rika berharap para nelayan Natuna dapat memaksimalkan bantuan yang diberikan melalui peningkatan kesejahteraan.

Selain kepada nelayan, bantuan kapal juga diberikan kepada Posal Pulau Laut TNI-AL guna menjaga laut perbatasan wilayah Indonesia.

Penyerahan bantuan dihadiri Susi Pudjiastuti yang merupakan pendiri dan CEO Pandu Laut Nusantara, Pjs. Bupati Natuna Rika Azmi, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, serta para nelayan Kabupaten Natuna.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan aliran gas dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) tersambung ke Pulau Rempang, Batam pada 2028.

Proyek pipa tersebut akan menyambungkan jaringan gas dari Natuna ke Sumatra. Selama ini, aliran gas tersebut hanya di ekspor ke Singapura hingga kontrak selesai 2028 mendatang.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman mengatakan proyek tersebut juga berkaitan dengan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei yang dalam waktu dekat akan dilelang pemerintah.

"[Pipa] West Natuna itu kan tahun 2028 berakhir ya kontrak dengan Singapura, sebenarnya bukan spesifik ditangani oleh saya tetapi terkait juga karena pipa Dusem [Dumai–Sei Mangkei] kita diminta selesai sebelum 2028," kata Laode kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Laode menuturkan bahwa pasokan gas yang tadinya diekspor ke Singapura nantinya akan disalirkan ke pipa Dusem untuk kebutuhan gas dalam negeri.

Kendati demikian, dia tak menjabarkan perjanjian jual beli gas (PJGB) ke Singapura yang berakhir pada 2028. Namun, Laode menyebut gas yang di ekspor ke Singapura memakai pipa dari PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

Sebelumnya, Laode menyebut proyek pipa Dusem juga akan menintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN.

“Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insha Allah 2025 awal, kuartal 2,” ujarnya.

Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjang nya masih belum dipastikan.

Medco E&P Natuna Ltd (Medco E&P) menargetkan pengembangan proyek Terubuk dapat rampung 2025 dan dapat berproduksi di tahun yang sama.

“Sekarang sedang berjalan proyek Terubuk itu membangun dua platform nanti ada pipa terus dikoneksi ke fasilitas existing. Kalau Terubuk nanti akan menggenapi karena kami harus mengirim 60 juta ke pembeli tahun 2025,” tutur SVP Offshore Asset Medco E&P Indonesia, Tenny Wibowo, usai acara seremonial sail away FPSO Marlin Natuna di Batam, Kepulauan Riau, Senin (29/9).

Pengejaran target rampungnya proyek Terubuk tahun depan tersebut, sejalan dengan proyek Medco yang lain, yaitu penyelesaian proyek Forel-Bronang, Laut Natuna.

Saat ini proses penyelesaian proyek yang menelan investasi USD 236 juta atau setara dengan Rp 3,57 triliun ini tengah menunggu pengintegrasian Floating Storage Production and Offloading (FPSO) Marlin Natuna dengan fasilitas produksi di Laut Natuna.

Selain itu, sebelumnya Medco juga telah mengantarkan proyek West Belut pada tahap onstream, September 2024 lalu. "West Belut sudah onstream alhamdulillah pada September 2024,” imbuh Tenny.

Sebelumnya, Lapangan West Belut di blok migas Blok B South Natuna Sea, Kepulauan Riau, mulai berproduksi gas (first gas), Rabu (11/9), pukul 08:00 WIB. Lapangan ini dioperasikan Medco E&P Natuna Ltd.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, mengatakan gas mulai mengalir usai Fasilitas Central Processing Plant (CPP) dibangun selama kurang lebih 21 bulan atau kurang dari dua tahun.

Lingkup kerja Proyek West Belut meliputi pembangunan platform kepala sumur dan pipa bawah laut berdiameter 12 inci sepanjang 12 km yang menghubungkan platform West Belut dengan pipa South Belut yang sudah ada. Selain itu, proyek ini juga mencakup modifikasi CPP di North Belut.

"Jadi Januari 2022 kita decide (putuskan) untuk development (fasilitas produksi), di September 2024 ini sudah first fas. Kurang dari 2 tahun berkat dukungan SKK Migas," katanya dalam peresmian di Gedung Medco, Energy Building, Jakarta, Rabu (11/9).

Produksi gas di lapangan ini berasal dari tiga sumur. Satu sumur yang tadi pagi berproduksi sebanyak 15,6 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Sedangkan untuk keseluruhan sumur, total kapasitas produksinya mencapai 55 MMSCFD.

kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian serta terciptanya lapangan pekerjaan

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) - SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) memenuhi target penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek konversi kapal tanker menjadi Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Marlin Natuna.

Proyek konversi FPSO pertama di Indonesia yang dikerjakan oleh PT Hanochem Tiaka Samudera dan PT PaxOcean Batam itu mampu mencapai target TKDN sebesar 80 persen dan dikerjakan oleh 1.386 pekerja Indonesia atau 99 persen dari total tenaga kerja yang terlibat.

Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo melalui tayangan video dari Jakarta dalam acara pelayaran (sail away) perdana FPSO Marlin Natuna di PaxOcean Pertama Shipyard, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin mengapresiasi capaian TKDN dalam pengerjaan Proyek FPSO Marlin Natuna.

Menurutnya, pembangunan FPSO Marlin Natuna mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan terutama perekonomian daerah.

"Dengan total investasi yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Forel-Bronang secara keseluruhan mencapai sekitar 236 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun, kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian serta terciptanya lapangan pekerjaan," kata Wahju.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa industri hulu migas memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan industri dalam negeri dan terus berkontribusi dan memberikan multiplier effect," ungkapnya.

Sedangkan, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengatakan tercapainya target TKDN dalam Proyek FPSO Marlin Natuna merupakan hasil kolaborasi yang baik antara industri hulu migas dengan industri dalam negeri .

"Keberhasilan mencapai TKDN sebesar 80 persen dan penyerapan maksimal tenaga kerja dari Indonesia membuktikan bahwa dengan sinergi yang baik, kita dapat membangun industri hulu migas yang mandiri dan berdaya saing. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek ini," kata Ronald.

Secara rinci, Contract and Procurement Manager PT Hanochem Juli Indira Wardhana menjelaskan kerja sama dengan berbagai perusahaan lokal dilakukan, di antaranya untuk memproduksi komponen-komponen kritis seperti kabel, pembakaran gas suar (flaring tip), dan bejana tekan (pressure vessel).

"Tak hanya itu, seluruh fabrikasi module FPSO ini juga dikerjakan oleh perusahaan lokal di wilayah Batam dengan melibatkan tenaga kerja lokal berpengalaman dan fresh graduate yang diberikan kesempatan berkontribusi di proyek nasional ini," ujar Juli.

Terkait penyerapan tenaga kerja Indonesia, Managing Director dan Chief Executive Officer PaxOcean Group Tan Thai Yong mengatakan pengerjaan proyek FPSO Marlin Natuna juga memberi kesempatan kepada para fresh graduate untuk berpartisipasi agar mendapatkan pengalaman yang bernilai.

"Kami berharap mereka juga dapat membagikan ilmu yang didapat dari dalam proyek ini kepada rekan-rekan lainnya sehingga memicu semangat membangun dan memajukan Indonesia di bidang industri migas," ucapnya.

Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama menjadi FPSO di Indonesia. FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel itu akan menampung minyak bumi dari proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan onstream di 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 barel minyak per hari (BOPD).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Perusahaan teknisi Pax Ocean menggaet 1.400 tenaga kerja untuk mengerjakan proyek konversi kapal tanker menjadi Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) Marlin Natuna milik Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P).

CEO Pax Ocean Group, Tan Thai Young, menjelaskan dari 1.400 tenaga kerja tersebut 99 persen di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

“Penyerapan tenaga kerja hampir 100 persen tenaga lokal, fokusnya selama ini di area Batam untuk tenaga kerjanya. Jumlahnya 1.400 orang, 99 persen WNI,” kata Tan saat ditemui usai seremonial sail away FPSO Marlin Natuna di Pax Ocean Pertama Shipyard, Batam, Kepulauan Riau, Senin (30/9).

Banyaknya pekerja lokal yang dipakai, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) FPSO pertama yang proses konversinya dilakukan di Indonesia ini, mencapai 80 persen.

“TKDN komitmen 80 persen. Komponen lokal konten kita semuanya di wilayah Indonesia,” imbuh Tan.

Pembangunan FPSO Marlin Natuna yang telah sudah siap berlayar menuju Laut Natuna ini sempat mengalami kendala Pandemi Covid-19.

“(Kendala) kita hanya awal-awal ada pandemi, pada saat order material terkendala delivery time, karena tidak semua alat transportasinya bisa berjalan dengan normal,” terang Tan.

Tan memastikan pihaknya bisa mengatasi kendala tersebut, sehingga bisa mengejar target pengerjaan.

Meskipun, pelayaran atau sail away Marlin Natuna mundur dari target semula yang ditetapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Agustus 2024.

“Kemajuan teknologi saat ini bisa sesuai lebih mempercepat proses pekerjaannya. Teknologi di Pax Ocean sudah sangat tinggi sehingga mempercepat proyek,” imbuh Tan.

Sebelumnya, FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel dan ditugaskan untuk menampung minyak bumi dari Proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau.

Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan onstream di tahun 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 BOPD (barel minyak per hari).