Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto dipastikan bakal melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Klaim itu diungkapkan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Dia menekankan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut telah berkali-kali menegaskan dan berkomitmen akan melanjutkan agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kepemimpinannya.

Menurutnya, Prabowo pun merupakan sosok yang taat dengan undang-undang dan memiliki komitmen tinggi sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Pasti Presiden Prabowo taat dengan undang-undang dan kita tahu kan tagline yang beliau kemukakan terus itu adalah melanjutkan sebuah agenda-agenda besar yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi," tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Ngabalin berharap agar tidak tumbuh keraguan di tengah masyarakat soal kelanjutan IKN Nusantara. Khususnya, kekhawatiran dari sejumlah pengamat dan masyarakat mengenai kelanjutan dari proyek Akbar tersebut.

"Jadi memang ruang publik sekarang itu harus kita punya tanggung jawab sebagai pengamat, bagi kami-kami yang ada di sini [Istana], di sekitar istana ini dan di kepresidenan ini harus kerjanya adalah mengedukasi publik," tandas Ngabalin.

Sebelumnya,Ngabalinjuga memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta keIKN Nusantarabakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.

Ngabalinmengatakan bahwa pekan depan KSPakan kembali melakukan diskusi denganPresiden Jokowiuntuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yang gini-gini saya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yanggini-ginisaya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken Kepala Negara pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, Prabowo berjanji akan meneruskan sejumlah agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu tag line yang beliau (Prabowo) kemukakan terus itu adalah melanjutkan sebuah agenda besar yang dilakukan Presiden Jokowi," ujar tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ngabalin menjelaskan pembangunan IKN telah tertuang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Prabowo diyakini bukan sosok yang ingin melanggar undang-undang.
Disamping itu, Ngabalin terus menginformasikan kepada masyarakat ihwal progres pembangunan IKN Nusantara. Hal ini untuk mencegah keraguan di tengah masyarakat.

Baca juga: Tuai Pro Kontra, Ini Alasan Presiden Ajak Influencer ke IKN

"Kepresidenan ini harus mengedukasi, memitigasi jangan sampai orang itu ragu hidup sebagai warga negara Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak akan melanjutkan pembangunan IKN). Sebab, IKN dianggap bukan program prioritas pemerintahannya.

"Tidak ada urgensi (pembangunan) IKN dalam pemerintahan ke depan, urgensinya 8 persen pertumbuhan ekonomi dan makan siang gratis," ujar pengamat politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam program Newsmaker by Medcom.id, ditayangkan dalam Youtube Medcom.id, Sabtu, 27 Juli 2024.

(ABK)

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto. Kata Megawati saat itu, ia akan datangi Kapolri bila Hasto ditangkap KPK.

"Tidak bisa karena KPK itu, kan, institusi negara oleh UUD 1945 menjelaskan bahwa KPK adalah institusi negara dan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, harus ditangani dengan cara extraordinary crime, dan institusi satu-satunya yang memiliki full power adalah KPK," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8).

"Makanya siapa pun juga harus memberikan dukungan kepada bapak-bapak yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untuk menangani masalah tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Menurut Ngabalin, tokoh-tokoh yang sedang diperiksa oleh KPK harus legawa menghadapi proses hukum dan memberikan kepercayaan penuh kepada komisi antirasuah itu.

"Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," tegasnya.

Ngabalin mengatakan, pernyataan Megawati yang menyebut ada pihak yang mengobrak-abrik dan ikut campur dalam masalah pemberantasan korupsi di KPK tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah baru.

"Dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik dan saya percaya bahwa Mama Mega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya. Jadi penting lah kalau di rakernas kalau bikin suasana itu saya kira penting juga," pungkasnya.

Sebelumnya Megawati meminta Hasto tidak takut terhadap KPK meski belakangan dipanggil. Terbaru sebagai saksi terkait dugaan korupsi DJKA.

"Jadi saya bilang sama Hasto udah enggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, saya bilang ke Kapolri gitu," kata Megawati di Jakarta Concert Hall, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (30/7).

"Coba Kapolri mau ngomong apa. Lho iyalah, enak aja. Masukin itu ke media," kata Megawati yang disambut tepuk tangan hadirin.

Kata Megawati, bila Hasto tak pernah melakukan kesalahan dia harus berani.

"Saya selalu mengajarkan kebenaran, kebenaran. Satyanmeva Jayathe (kebenaran pasti menang)," katanya.

Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, agar tidak berspekulasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan bagian dari edukasi.

"Bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ngabalin menilai Megawati merupakan negarawanan. Sehingga, dapat bijak menyikapi sesuatu terkait rasuah.

"Presiden Jokowi menyebutkan bahwa korupsi adalah ekstraordinary crime, harus ditangani dengan cara extraordinary crime dan institusi satu-satunya yang memiliki power full adalah KPK," terangnya.
Megawati menilai KPK telah diobok-obok penguasa. Ia menduga KPK telah diintervensi dalam penanganan kasus.

"Sekarang hukum itu diobrak-abrik kekuasaan," kata Megawati di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Megawati mengingatkan bahwa hukum tak boleh diintervensi kekuasaan. KPK harus berdiri teguh sesuai cita-cita pembentukannya memberantas korupsi.

(ADN)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengomentari orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mulai mendapat jabatan komisaris di BUMN. Ngabalin mengatakan, mereka yang ditunjuk menjadi komisaris di BUMN pasti sudah dicek pengetahuannya.

"Yang pertama begini, ya. Pertama Pak Erick itu, berdasarkan pengalaman saya sebagai eks [komisaris] Angkasa Pura, Pelindo dan Peti Kemas, itu tidak gampang orang itu jadi komisaris. Karena kita dipanggil, dicek pengetahuannya apa, dikasih tahu, kemudian orang itu baru diambil kesimpulan bisa duduk di situ atau tidak," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8).

Ngabalin menegaskan, mereka yang menjadi komisaris BUMN adalah orang yang diketahui kapasitas, kapabilitas, dan pengalamannya.

"Jadi jangan banyak yang sakit kalau Tim Prabowo-Gibran yang duduk [komisaris BUMN]. Kan, baru sedikit, butuh beberapa lagi banyak, kan, itu," ungkapnya.

Ngabalin menegaskan, Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam penentuan mereka sebagai komisaris BUMN. Penunjukan komisaris murni dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ya, Pak Erick ambil keputusan, di sidang kabinet disampaikan ke Bapak Presiden. Dari pengalaman saya itu seperti itu prosesnya, maka saya confident kasih tahu ke teman-teman semua. Tak ada sembunyi-sembunyi itu lah," ujarnya.

Ngabalin memastikan komisaris yang saat ini menjadi sorotan memiliki kapasitas yang baik dan pantas terlepas dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

"Ya, pasti. Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati hal tadi dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Jadi saya mengerti," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan bahwa sosok berinisial T yang disebut sebagai aktor pengendali judi online di Indonesia, tidak pernah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap keterangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sebelumnya menyebutkan bahwa sosok inisial T pernah menjadi bahan pembahasan di rapat kabinet.

"Tidak dibahas. Mungkin abah kiai juga ingin menyampaikan bahwa ini kan sudah menjadi fitnah pada akhirnya, pada akhirnya juga setelah diminta keterangan di Mabes Polri. ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Dia menyebut tidak di wilayah Indonesia kan, jadi yang begini-begini itu harus suasana teduh, tenang, bagi negara dan tidak boleh ada yang menimbulkan isu dan kemudian memfitnah orang lain," jelasnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin buka suara soal sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Dia mengatakan, sosok inisial T pernah dibahas di dalam sidang kabinet.

"Memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan bahwa ada pihak-pihak, antara lain yang berinisial T, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada (pengungkapan)," ucap Ma'ruf dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024), sebagaimana dilansir pemberitaan Tribunnews.com.

"Sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya," katanya.

Ma'ruf Amin juga mengungkapkan bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri dan meminta agar segera ada tindak lanjut untuk menghindari polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

Isu sosok inisial T ini diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Benny menyatakan bahwa sosok T, yang diduga menjadi dalang di balik bisnis judi online, bukanlah orang sembarangan dan selama ini sulit disentuh oleh hukum. Informasi ini disampaikan Benny dalam acara BP2MI yang digelar di Sumatera Utara pada Selasa (23/7/2024)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diobrak-abrik kekuasaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bantahan ini menanggapi anggapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa anak buahnya kerap dijadikan target hukum terlebih ketika Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku.

"(Pernyataan Bu Mega) Bukan saja tidak benar, tapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya," kata Ali di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Ngabalin menuturkan, KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bisa diintervensi kekuasaan.

Ia lantas pun mengeklaim bahwa Jokowi mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius.

"(Korupsi) Harus ditangani dengan cara extraordinary crime dan institusi satu-satunya yang memiliki power full adalah KPK," ucap Ngabalin.

Ia menuturkan, siapapun harus mendukung KPK untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum di dalam negeri.

Ngabalin pun mengimbau seluruh pihak untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPK apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang tengah diselidiki.

"Mari kita harus legawa dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK terhadap proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," kata dia.

Sebelumya, Megawati merasa anak buahnya kerap menjadi target kasus hukum.

Ia mengaku bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan.

Oleh karena itu, Presiden ke-5 RI ini meminta Hasto tidak perlu takut jika harus diperiksa Polda Metro Jaya atau terkait kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya bilang sama Hasto udah enggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Lho iya lah enak saja,” kata Megawati dalam pidato politik di acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo pada Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah adanya pembahasan mengenai aktor berinisial T di balik bisnis judionlinedi Indonesia dari Kamboja saat pelaksanaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan.

Dia mengatakan bahwa pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengenai adanya pembahasan mengenai sosok T itu saat rapat di Istana tidak benar.

“Tidak dibahas, mungkin abah kiai [Wapres Ma’ruf Amin] lebih ingin menyampaikan bahwa [pencarian sosok T] ini kan sudah menjadi fitnah pada akhirnya,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jumat (2/8/2024).

Seperti diketahui, informasi awal mengenai sosok berinisial T itu terungkap dalam pidato KepalaBP2MIBenny Rhamdani saat Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024). Dia pun telah dipanggil Bareskrim Polri untuk menggali informasi tersebut.

Wapreskemudian mengonfirmasi ihwal pembahasan sosok berinisial T tersebut. Orang nomor dua di Indonesia itu melanjutkan bahwa saat sidang memang terungkap beberapa pihak yang memiliki inisial T.

“Memang diungkap dalam sidang kabinet Itu kan ada pihak-pihak yang berinisial T. Tentu sidang kabinet tidak menindak lanjuti sampai kepada [siapa namanya],” imbuhnya di Sumedang, Kamis (1/8/2024).

Wapres Ke-13 RI itu kemudian memerintahkanKapolriJenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap sosok berinisial T ke publik tersebut agar tidak menjadi polemik di Tanah Air.

“Ya diungkap saja oleh Polri siapa T ini agar tidak ada polemik dan masyarakat tidak menduga-duga," tuturnya.

Ngabalin mengatakan bahwa pada akhirnya setelah diminta keterangan di Mabes Polri, KepalaBP2MIBenny Rhamdani mengungkapkan bahwa sosok berinisial T tidak berada di wilayah Indonesia.

“Jadi yang begini-begini itu harus suasana teduh, tenang, bagi negara dan tidak boleh ada yang menimbulkan isu dan kemudian memfitnah orang lain,” tandas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramdhani terkait aktor di balik judionlinedi Indonesia dari Kamboja berinisial T.

Ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu menekankan agar informasi itu didalami kepada lembaga yang bersangkutan.

“Enggak tahu tanyakan ke Pak Benny," ujarnya usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Jakarta -

Sederet politisi dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 diangkat menjadi komisaris BUMN beberapa waktu terakhir. Anggapan bagi-bagi jabatan pun muncul di tengah maraknya fenomena pengangkatan politisi menjadi komisaris BUMN ini.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal anggapan yang bermunculan itu. Dia menepis adanya bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan politisi pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 menjadi komisaris di banyak BUMN.

Menurutnya, tidak mudah menjadi komisaris BUMN. Ngabalin sendiri pernah menjadi komisaris di beberapa BUMN. Dari pengalamannya Kementerian BUMN melaksanakan serangkaian uji kompetisi dan tes dahulu sebelum seseorang dianggap layak jadi komisaris.

"Begini ya pertama pak Erick itu, berdasarkan pengalaman saya sebagai eks Angkasa Pura, Pelindo, dan Petikemas, itu tidak gampang orang itu jadi komisaris. Karena kita dipanggil, dicek pengetahuannya apa, dikasih tahu semua itu. Kemudian orang itu baru diambil kesimpulan bisa duduk di situ atau tidak," beber Ngabalin ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Ngabalin menegaskan semua orang yang duduk menjadi komisaris BUMN dijamin sudah pasti adalah orang orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang mumpuni untuk membantu sebuah BUMN bisa menjadi maju dengan tugas pengawasannya.

"Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati hal tadi, dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan," tutur Ngabalin.

Menurutnya, kalau memang mau bagi-bagi jabatan jelas butuh banyak sekali posisi yang harus disiapkan di BUMN untuk menampung para tim sukses. Nyatanya, baru beberapa nama saja yang ditunjuk jadi komisaris. Ngabalin meminta jangan ada pihak yang baper melihat orang lain jadi komisaris.

"Jadi jangan banyak yang sakit kalau tim Prabowo Gibran yang duduk. Kan baru sedikit baru 4, 5, 6, 7 orang aja kan. Butuh beberapa lagi banyak kan itu (bila mau bagi-bagi jabatan)," papar Ngabalin.

Ditanya soal mekanisme penunjukan komisaris, menurut Ngabalin semua menjadi urusan Menteri BUMN Erick Thohir selaku pihak yang berwenang pada semua perusahaan pelat merah. Erick dan kementeriannya yang bisa menentukan apakah seseorang layak jadi komisaris atau tidak, tentunya dengan serangkaian tes kompetensi terlebih dahulu.

Bila sudah ada keputusan, baru disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet, baru setelah itu disetujui lah beberapa orang menjadi komisaris.

"Yang tahu kan pak Erick, yang berkepentingan. Karena BUMN itu harus maju, maka orang harus yang mimpin, BUMN mau maju dia ini komisarisnya. Pak Erick ambil keputusan, di sidang kabinet disampaikan ke bapak Presiden," beber Ngabalin.

Dalam catatan detikcom ada beberapa tokoh politisi pendukung Prabowo-Gibran yang jadi komisaris, ini dafrtarnya:

1. Simon Aloysius Mantiri di Pertamina

Pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selain memegang urusan duit paslon Prabowo-Gibran, Simon juga aktif berkampanye langsung di Sulawesi Utara. Dia ditunjuk jadi Komisaris Utama Pertamina pada 10 Juni 2024.

2. Fuad Bawazier di Holding Tambang MIND ID

Fuad merupakan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, di bawah arahan Ketua Dewan Pakar Burhanuddin Abdullah. Fuad bergabung dengan Gerindra pada tahun 2014 yang lalu. Ditunjuk jadi Komisaris Utama MIND ID pada 11 Juni 2024.

3. Grace Natalie di Holding Tambang MIND ID

Grace sempat menjadi petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partainya itu juga menjadi pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Grace mengaku sudah mundur dari partai dan kini menjalani tugas sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi. Dia ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID berbarengan dengan Fuad Bawazier.

4. Isra Daming Pramulya di Brantas Abipraya

Dia sempat menjadi Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat, Gerindra sendiri merupakan pengusung utama Prabowo. Isra Daming juga menjabat Sekretaris Tim Kampanye Daerah Sulawesi Barat untuk Prabowo Gibran. Ditunjuk jadi komisaris Brantas Abipraya pada akhir Juli 2024.

5. Fauzi Baadilla di Pos Indonesia

Fauzi sebelumnya sempat menjadi Penggalang Pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Namanya juga tercatat sebagai Wakil Komandan Golf (relawan) dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Dia ditunjuk sebagai komisaris PT Pos pada akhir Juli.

6. Burhanuddin Abdullah di PLN

Burhanuddin merupakan politisi senior yang menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Dia ditunjuk menjadi Komisaris Utama PLN pada akhir Juli.

7. Andi Arief di PLN

Dia dikenal luas sebagai politisi senior Partai Demokrat yang mendukung Prabowo-Gibran saat Pemilu 2024, bahkan di partainya Andi Arief menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Dia baru ditunjuk menjadi Komisaris PLN berbarengan dengan Burhanuddin Abdullah.

(hal/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak-pihak yang menilai perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai sarana bagi-bagi jabatan agar cepat move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat-pendapat, pikiran seperti ini harus segera move on," kata Ali Ngabalin di gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Ngabalin justru beranggapan, DPA akan bagus jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas termasuk para mantan residen.

Menurut dia, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga bisa masuk dalam DPA, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, hingga Ma'ruf Amin.

"Wah bagus sekali itu. Muru'ah (menjaga kehormatan), negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya pemberi nasihat," ucap dia.

Ngabalin menilai, menempatkan mantan presiden hingga wakil presiden di dewan tersebut juga menjadi cara untuk mengagungkan tokoh-tokoh hebat negara sebelumnya.

"Jadi tokoh-tokoh hebat ini oleh Presiden Prabowo kalau berkehendak, wah bagus. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan punya pikiran seperti itu memasukkan orang-orang yang hebat itu," kata dia.

Adapun perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA diatur dalam revisi UU Wantimpres yang diusulkan oleh DPR.

Revisi UU Wantimpres juga akan mengatur tidak ada batasan jumlah mengenai anggota DPA yang dapat ditunjuk oleh presiden.

Namun, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman.

Sementara itu, Jokowi mengaku akan kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah pensiun pada Oktober 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons dukungan agar ia masuk dalam DPA pada pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juli 2024.

"Baru tanggal 16, kami hari Senin pagi baru tiba di Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Setneg, PUPR, Setkab sudah mendarat lagi di IKN. Tanggal 17. Akhir Juli, clear bisa berkantor," kata Ngabalin di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ngabalin menuturkan, sejauh ini instalasi seperti air dan listrik sudah terpasang di IKN.

Namun, faktor cuaca menjadi kendala. Hujan yang mengguyur terus-menerus menghambat pekerjaan lain.

"Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan, sama sekali orang enggak bisa kerja. Kalau Allah menghendaki baik, tidak ada halangan, tidak hujan, karena kami Senin kemarin datang ini hujan dan dua hari tidak bisa kerja," ucap Ngabalin.

Ngabalin pun meminta semua pihak untuk tidak banyak bicara selama tidak mengetahui kondisinya.

Intinya, kata dia, pembangunan IKN baru sampai pada fase pertama, yaitu pusat inti pemerintahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi orang banyak bicara tapi dia tidak mengerti dia tidak tahu, dia tidak pernah lihat di situ. Kalau tahap pertama kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antre loh, kemarin saja saya terima tiga (negara untuk minat investasi) Korea, China, sama Emirat," ujar Ngabalin.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi masih melihat kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli ini.

Ia mengakui, target semula berkantor di ibu kota baru tersebut memang pada Juli 2024, tetapi pembangunan sejumlah infrastruktur terkendala karena hujan terus-menerus.

"Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor). Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Kepala Negara menyebut, karena hujan tersebut banyak pekerjaan yang mundur.

Adapun saat ini, instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Dia bilang, instalasi listrik sudah terpasang, meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh ibu kota tersebut.

"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ucap Jokowi.