IDXChannel- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) mencatatkan pertumbuhan total kredit yang disalurkan sebesar 8,8 persen pada sembilan bulan pertama 2024 menjadi Rp122,37 triliun dari Rp112,42 triliun.

Kredit non-ritel dan ritel unit bisnis Community Financial Services (CFS) tumbuh signifikan sebesar 11,3 persen menjadi Rp79,80 triliun dari Rp71,70 triliun.

Adapun laba bersih perseroan mencapai Rp558,14 miliar per September 2024. Angka ini turun 55,22 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,24 triliun

Meski demikian, Maybank Indonesia membukukan Laba sebelum Pajak pada kuartal III-2024 sebesar Rp562 miliar, naik 44 persen yoy. Hal ini didukung oleh penyaluran kredit yang meningkat dan pendapatan fee-based yang membaik.

Sementara itu, Maybank juga membukukan Laba sebelum Pajak (PBT) Rp845 miliar pada periode sembilan bulan tahun 2024 berbanding Rp1,65 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan Bunga (Interest Income) Maybank meningkat sebesar 10,2 persen yoy sejalan dengan penyaluran kredit dan komposisi aset produktif yang lebih baik. Beban Bunga tetap tinggi, sehingga Pendapatan Bunga Bersih (Net Interest Income/NII) turun sebesar 1,5 persen.

Margin Bunga Bersih (Net Interest Margin/NIM) BNII tertekan sebesar 55 bps menjadi 4,5 persen. Namun demikian, Pendapatan Bunga Bersih pada kuartal III-2024 naik 3,1 persen dibandingkan kuartal II-2024 sehubungan dengan optimalisasi dana murah.

Pendapatan fee-based relatif stabil sebesar Rp1,43 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan fee-based pada kuartal III-2024 naik sebesar 35,0 persen dibandingkan kuartal II-2024 yang didukung pertumbuhan fee dari bisnis Premier Wealth, pembiayaan otomotif roda dua Anak Perusahaan dan pendapatan dari asset recovery.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan mengatakan bahwa Maybank Indonesia terus meningkatkan pencapaian bisnis dan profitabilitasnya, didukung pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat di seluruh segmen, serta pendapatan non-bunga yang sejalan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

“Upaya kami untuk terus memperkuat portofolio pembiayaan khususnya pada segmen non-ritel komersial dan UKM yang merupakan expertise kami telah terus menyumbang pendapatan secara menyeluruh, termasuk kredit segmen Korporasi besar dalam negeri yang belum lama ini diperkenalkan ke pasar. Demikian juga, pendekatan consumer centric yang kami terapkan dalam membangun solusi wealth management, termasuk Shariah Wealth Management, telah berhasil menutup gap pendapatan fee Bank secara year-on-year,” kata Steffano dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Steffano juga menegaskan akan terus menjaga kualitas aset dan fundamental Bank untuk menghadapi peluang serta tantangan di masa depan, dan di saat yang sama, memperkuat solusi dan layanan bank agar tetap relevan dengan kebutuhan nasabah sejalan dengan strategi M25+ Maybank Group.

Sebagai tambahan, rasio NPL BNII membaik dari 3,2 persen (gross) dan 2,1 persen (net) pada September 2023 menjadi 2,9 persen (gross) dan 1,7 persen (net) pada September 2024. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen risiko yang memadai.

Saldo NPL turun 3,8 persen dan Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 8,8 persen pada September 2024 dari 10,7 persen periode yang sama tahun lalu.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank saja berada pada level 89,5 persen dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank saja berada pada level sehat sebesar 181,3 persen jauh di atas ketentuan regulator. Posisi permodalan menguat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,8 persen dan Common Equity Tier 1 (CET 1) sebesar 23,6 persen pada akhir September 2024.

kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) menyatakan, dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Elite Label Road Race Maybank Marathon ke-13 terhadap perekonomian di Bali mencapai Rp125 miliar.

Angka ini didapatkan dari pengalian nilai rata-rata belanja peserta lari sebesar Rp9,8 juta dengan jumlah total peserta lari yaitu 12.700 orang. Hasil tersebut berasal dari Studi Katadata Insight Center yang dilakukan dengan melibatkan pelari dan pelaku usaha di sekitar perhelatan Maybank Marathon 2024.

"Selain dampak langsung, studi ini juga mengukur dampak tidak langsung (multiplier effect) penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 yang tercatat sebesar Rp164 miliar. Angka ini didapatkan melalui perkalian nilai dampak langsung terhadap indikator ekonomi di 52 sektor seperti, di antaranya konstruksi, perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, hingga jasa kesehatan," ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Adapun rincian belanja peserta Maybank Marathon 2024 tersebut terdiri dari biaya akomodasi sebesar Rp2,85 juta, makanan dan minuman sebesar Rp1,96 juta, transportasi (di luar tiket pesawat) sebesar Rp1,80 juta, suvenir sebesar Rp1,69 juta, dan biaya untuk wisata sebesar Rp1,51 juta. Demikian juga, omzet harian pelaku usaha di Bali menurut studi mengalami kenaikan sebesar 48,3 persen, diikuti jumlah pelanggan harian juga meningkat 45,1 persen saat Maybank Marathon 2024 digelar.

“Studi yang dilakukan oleh media partner Maybank Marathon ini telah memberikan indikasi atas dampak ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event internasional kami berdasarkan jumlah peserta tahun 2024, yakni sebanyak 12.700 orang. Tentunya, angka ini akan jauh lebih tinggi apabila rekan atau sanak keluarga peserta turut diperhitungkan," kata dia.

"Di lain sisi, kami bersyukur, Maybank Marathon tidak hanya mampu menarik minat peserta lari dari dalam maupun luar negeri yang terus meningkat setiap tahunnya, tetapi juga mampu mendorong perputaran dana melalui pembelanjaan yang dilakukan oleh peserta dan kerabatnya selama berada di Bali,” ujarnya.

Dari studi yang sama, juga diketahui durasi stay-in peserta Maybank Marathon terbanyak mencapai 3-4 hari, dan 56,7 persen peserta berangkat ke Bali bersama rekan dan komunitasnya, sedangkan 26,7 persen mengajak anggota keluarga. Demikian juga, sebesar 13,3 persen datang bersama pasangan dan sebesar 6,7 persen berangkat sendiri.

Selain mengikuti Maybank Marathon 2024, studi yang sama mengungkapkan bahwa peserta juga melakukan wisata alam sebesar 96,7 persen, wisata adventure sebesar 26,7 persen, wisata kebugaran sebesar 23,3 persen, wisata hiburan sebesar 13,3 persen dan wisata taman rekreasi sebesar 10 persen.

Pada Agustus 2024 lalu, Maybank Marathon hadir dengan berbagai peningkatan kualitas penyelenggaraan yang meliputi diantaranya, pelaksanaan event di lokasi (venue) baru yang memungkinkan race pack collection dilaksanakan dalam satu lokasi. Dengan venue baru, titik start/finish lomba dan rute lari juga mengalami penyesuaian.

Untuk memahami persepsi peserta terhadap perhelatan Maybank Marathon 2024, Maybank Indonesia menggelar survei pasca event dengan tingkat kepuasan (overall satisfaction rate) yang mencapai 91persen diikuti dengan 93persen peserta menyatakan puas dengan lokasi baru dan rute lari yang disesuaikan, sebesar 88persen.

“Selain mengukur dampak ekonomi, hasil survei pasca event yang positif ini juga menjadi bukti keberhasilan kami dalam menyelenggarakan event berstandar internasional yang terus kami pupuk dari tahun ke tahun,” kata Project Director Maybank Marathon Widya Permana.

Widya menyimpulkan, dampak positif yang dikontribusikan Maybank Marathon yang tercermin melalui studi ekonomi maupun survei pasca event ini telah terus mendorong Maybank Indonesia sebagai pemilik dan penyelenggara untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan menghadirkan kejutan baru dalam perhelatan lomba yang kini menjadi event pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan predikat Elite Label Road Race dari World Athletics.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menyambut baik kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% pada Rabu (18/9/2024).

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan kredit di sektor perbankan.

"Penurunan suku bunga ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk lebih leluasa mengembangkan bisnisnya karena beban bunga menjadi lebih kecil," ujar Steffano dalam konferensi pers di Kantor Maybank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) merupakan langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Steffano berharap kebijakan ini akan berimbas pada penurunan biaya dana (cost of fund) dan suku bunga kredit di Maybank Indonesia.

"Kami berharap dapat menurunkan cost of fund, tapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan suku bunga yang lebih murah," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers menyampaikan bahwa keputusan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 6% diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17—18 September 2024. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan yang berkelanjutan.

Selain itu, dari luar negeri, bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), juga memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak Maret 2020.

The Fed menurunkan Federal Fund Rate sebesar 50 basis poin dari 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5%, dengan tujuan menjaga kekuatan ekonomi AS. Ketua The Fed, Jerome Powell, menyebut pasar tenaga kerja tetap solid dan keputusan ini diambil untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Bisnis.com, BADUNG – PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) memberikan respons terkait isu yang beredar soal rencana akuisisi terhadap beberapa entitas keuangan di Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen Maybank menegaskan kabar mengenai rencana akuisisi terhadap Asuransi JMA Syariah dan akuisisi lini bisnis dari Grup Panin adalah tidak benar.

“Perseroan menyampaikan bahwa informasi material yang diberitakan di media massa tersebut tidak benar,” tulis Direktur Maybank Indonesia Yessika Effendi yang dikutip Rabu (4/9/2024).

Dirinya juga menerangkan bahwa perseroan saat ini tidak memiliki/ mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi kelangsungan perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan.

Adapun, berdasarkan keterbukaan informasi, Maybank sendiri telah mengumumkan rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat 27 September 2024 pukul 14.00 WIB. Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS adalah 4 September 2024.

Pada saat dihubungi terpisah, Research Associate Panin Sekuritas Novi Vianita mengatakan sejauh ini belum terdapat informasi soal mata acara RUPSLB perseroan, meski demikian ada beberapa hal bisa jadi dibahas dalam agenda tersebut, mulai dari merger, spin off, dan hal-hal mendesak (urgent) lainnya.

"Tapi biasanya, kalau korporasi mau melakukan aksi korporasi, mereka akan mengeluarkan limited review, tapi sejauh ini saya cek belum ada BNII mengeluarkan itu," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya, pada hari yang sama, direksi Bank Panin juga menyampaikan ke BEI bahwa pemberitaan terkait merger dan akuisisi tersebut bukan berasal dari Bank Panin.

"Sehingga, kami tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksudkan di dalam pemberitaan tersebut," tulis manajemen Bank Panin.

Perseroan juga menyampaikan hingga tanggapan tersebut disampaikan, tidak terdapat informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha dan harga saham PNBN yang belum diungkapkan kepada BEI.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,47% ke level 7.466 pada penutupan perdagangan Senin (19/8). Ini adalah rekor baru yang merupakan level tertinggi sepanjang masa IHSG.

Prospek pemangkasan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi sentimen utama yang menggerakkan para pelaku pasar.

Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat karena ditopang sikap pelaku pasar yang optimistis Bank Sentral AS atau The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Sentimen ini masih menjadi motor utama yang menggerakkan pasar keuangan global.

Sebelumnya, pelaku pasar menilai rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan perlambatan ekonomi, salah satunya adalah data pembangunan rumah pada bulan Juli yang turun 6,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Data ini dapat mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat AS sehingga membuka ruang kebijakan moneter The Fed untuk memangkas suku bunganya.

Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengumumkan RAPBN 2025. Dalam RAPBN tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2%. Pasar menilai target tersebut tentunya memberikan indikasi bagaimana ekonomi nasional tumbuh positif di saat kondisi ketidakpastian global saat ini.

''RAPBN 2024 juga memberikan petunjuk bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dan memiliki resiliensi di tengah ketidakpastian dan peningkatan risiko global,'' tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Senin (18/8).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,27 triliun dengan volume 15,58 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.066.915 kali.

Sebanyak 318 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 207 saham tidak bergerak. Nilai kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.691,77 triliun.

Mayoritas indeks utama bursa Asia menguat seiring dengan kenaikan IHSG. Shanghai Composite Indeks naik 0,49%, Hang Seng menguat 0,8% dan Straits Times naik 0,14%. Hanya indeks Nikkei 225 yang turun 1,77%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) naik 19,81% menjadi Rp 6.350
- PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 19,53% menjadi Rp 404
- PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) naik 15,79% menjadi Rp 770
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 15,75% menjadi Rp 169
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) naik 14,81% menjadi Rp 248

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 3,9% menjadi Rp 74
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) turun 3,22% menjadi Rp 1.805
- PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) turun 3,38% menjadi Rp 715
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 2,91% menjadi Rp 5.000
- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 2,48% menjadi Rp 9.850

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,47% ke level 7.466 pada penutupan perdagangan Senin (19/8). Ini adalah rekor baru yang merupakan level tertinggi sepanjang masa IHSG.

Prospek pemangkasan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi sentimen utama yang menggerakkan para pelaku pasar.

Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat karena ditopang sikap pelaku pasar yang optimistis Bank Sentral AS atau The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Sentimen ini masih menjadi motor utama yang menggerakkan pasar keuangan global.

Sebelumnya, pelaku pasar menilai rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan perlambatan ekonomi, salah satunya adalah data pembangunan rumah pada bulan Juli yang turun 6,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Data ini dapat mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat AS sehingga membuka ruang kebijakan moneter The Fed untuk memangkas suku bunganya.

Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengumumkan RAPBN 2025. Dalam RAPBN tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2%. Pasar menilai target tersebut tentunya memberikan indikasi bagaimana ekonomi nasional tumbuh positif di saat kondisi ketidakpastian global saat ini.

''RAPBN 2024 juga memberikan petunjuk bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dan memiliki resiliensi di tengah ketidakpastian dan peningkatan risiko global,'' tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Senin (18/8).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,27 triliun dengan volume 15,58 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.066.915 kali.

Sebanyak 318 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 207 saham tidak bergerak. Nilai kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.691,77 triliun.

Mayoritas indeks utama bursa Asia menguat seiring dengan kenaikan IHSG. Shanghai Composite Indeks naik 0,49%, Hang Seng menguat 0,8% dan Straits Times naik 0,14%. Hanya indeks Nikkei 225 yang turun 1,77%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) naik 19,81% menjadi Rp 6.350
- PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 19,53% menjadi Rp 404
- PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) naik 15,79% menjadi Rp 770
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 15,75% menjadi Rp 169
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) naik 14,81% menjadi Rp 248

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 3,9% menjadi Rp 74
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) turun 3,22% menjadi Rp 1.805
- PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) turun 3,38% menjadi Rp 715
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 2,91% menjadi Rp 5.000
- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 2,48% menjadi Rp 9.850

JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) galau, karena naik tipis 6,74 poin (0,09%) ke level 7.438,8 pada sejam perdagangan, Senin (19/8/2024). IHSG hari ini bervariasi 7.422 – 7.451. Cuan saham JMAS dan BNII malah melejit.

Meski galau, IHSG hari ini mendekati rekor penutupan IHSG tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) yang terjadi pada 14 Agustus 2024 di level 7.436,03.

Berdasarkan data RTI, sebanyak 4,49 miliar lembar saham telah diperdagangkan pada sejam perdagangan. Dengan nilai transaksi sebesar Rp 2,58 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai 313.043 transaksi.

Tercatat sebanyak 266 saham mengalami kenaikan, 236 saham diperdagangkan menurun. Sedangkan 276 saham stagnan. Pada sejam perdagangan, saham-saham blue chip yang tergabung dalam LQ45 turun 0,28%.

Pada sejam perdagangan IHSG hari ini, cuan saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMAS) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) melejit dan masuk daftar top gainers. Sebab, JMAS melesat 30,91% dan BNII meningkat 15,74%.

Selain JMAS dan BNII, ada tiga saham lainnya yang juga masuk daftar top gainers. Ketiganya adalah PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) melonjak 22,94%, PT Green Power Group Tbk (LABA) melesat 18,18%, dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 9,47%. 

Pada sejam perdagangan IHSG hari ini, indeks saham Asia bervariasi. Nikkei (Jepang) turun 0,04% dan Straits Times (Singapura) melemah 0,22%. Sedangkan Shanghai (China) melejit 0,99% dan Hang Seng (Hong Kong) meningkat 0,5%.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) atau Maybank Indonesia masih dihadapkan penurunan kinerja keuangan sampai dengan semester I-2024. Tercermin laba bersih konsolidasian yang anjlok sampai dengan 86,61% year on year (yoy) menjadi Rp 128,48 miliar.

Bayang-bayang merosotnya kinerja keuangan Maybank pada paruh pertama tahun ini didorong beberapa faktor. Salah satunya yakni pendapatan bunga dan syariah bersih (NII) yang turun 2,61% menjadi Rp 3,51 triliun, jika mengacu laporan keuangan perseroan.

Hal tersebut dipengaruhi beban bunga dan syariah Maybank yang melonjak signifikan 31,01% menjadi Rp 2,80 triliun. Sedangkan pendapatan bunga dan syariah cuma meningkat 9,91% menjadi Rp 6,31 triliun.

Tren lonjakan beban bunga dan syariah ini juga tercermin dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang dilaporkan terkoreksi 62 basis points (bps) menjadi 4,4%. Namun demikian penjelasan Maybank melalui keterangan resmi menyatakan bahwa NII sudah berhasil dikerek sedikit 0,4% secara quartal on quartal (qoq).

Di samping itu, laba bersih perusahaan juga tertekan imbas pergerakan beban provisi atas instrumen keuangan. Pos ini meningkat hampir dua kali lipat atau 90,78% menjadi Rp 910,89 triliun, utamanya dikerek instrumen penyisihan kerugian penurunan nilai untuk kredit dan pembiayaan syariah.

Selanjutnya, pendapatan berbasis biaya alias fee based income (FBI) pada semester I-2024 malah bergerak menurun. Sebagai perbandingan, fee based income BNII dibukukan sebesar Rp 820 miliar atau lebih rendah dari perolehan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,09 triliun.

“Hal ini disebabkan oleh kinerja Global Market (GM) yang terdampak oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan perubahan tren suku bunga global dan domestik. Namun demikian, pendapatan fee-based wealth management mencatat pertumbuhan sebesar 5,8% yang terdiri dari pendapatan fee bancassurance sebesar 8,4% dan investasi sebesar 3,5%,” demikian diungkapkan Maybank dalam keterangan resmi, belum lama ini.

Lebih lanjut, Maybank turut melaporkan tetap berinvestasi secara signifikan dalam rangka meningkatkan kapabilitas TI termasuk merealisasikan inisiatif-inisiatif M25+ untuk mendorong digitalisasi dan modernisasi perangkat teknologi. Dengan demikian, biaya overhead tercatat naik sebesar 6,4%.

Dari jumlah faktor tersebut, laba bersih tahun berjalan emiten bersandi BNII ini dicatatkan sebesar Rp 159,07 miliar atau turun 83,89% (yoy), dari sebelumnya Rp 987,47 miliar. Sedangkan laba bersih konsolidasian Maybank yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp 128,48 miliar juga turun 86,61% (yoy), dari Rp 959,76 miliar.

Kredit, CASA, dan NPL

Di sisi lain, Maybank menyatakan tetap melanjutkan fokusnya dalam meningkatkan kinerja bisnis intermediasi. Pada semester I-2024, BNII mencatat pertumbuhan kredit 11,9% mencapai Rp 123,03 triliun dibandingkan Rp 109,97 triliun tahun lalu.

Sejalan perkembangan kredit dan pembiayaan, Maybank mencatat pertumbuhan aset konsolidasi sebesar 14,2% menjadi Rp 189,16 triliun dari Rp 165,62 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk aspek kualitas, rasio kredit macet (non performing loan/NPL) secara gross mencatat pemulihan dari 3,3% menjadi 2,7%. Sedangkan NPL net juga dilaporkan membaik dari posisi 2,2% menjadi 1,7%. Begitu pula saldo NPL menurun sebesar 10,7% dan rasio loan at risk (LAR) membaik menjadi 9,0% dari 11,5%.

Dari sisi liabilitas, simpanan nasabah tumbuh 4,7% menjadi Rp 115,58 triliun. Tren simpanan tersebut dinilai telah selaras dengan strategi Bank untuk meningkatkan dana murah, dimana CASA meningkat sebesar 10,6%.

Secara rinci, simpanan giro yang tumbuh 15,5% dan tabungan yang naik 3,5%. Sementara deposito berjangka menurun sebesar 0,8% dan sebesar 4,7% (qoq) sejalan dengan strategi pendanaan bank. Sehingga rasio CASA bisa didorong tumbuh menjadi 51,3% dari 48,6%.

Likuiditas Maybank cukup memadai namun juga menantang. Pada Juni 2024, loan to deposit ratio (LDR) Bank saja pada level 90,8% dan liquidity coverage ratio (LCR) Bank saja pada level sehat sebesar 169,6% atau jauh di atas ketentuan regulator.

Rasio Kecukupan Modal (capital adequacy ratio/CAR) tetap kuat pada level 23,5% dan common equity tier 1 (CET 1) sebesar 22,3% pada Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

“Laut akan menjadi ruang pertarungan baru ke depan,” kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Parid Ridwanuddin saat berbincang dengan Katadata soal penguasaan pulau-pulau kecil, akhir juli lalu. Pulau-pulau besar dengan hutannya sudah hampir habis oleh perkebunan sawit dan pertambangan batubara. “Saya melihat pertarungan akan sengit,” ujarnya.

Perairan Indonesia merupakan rumah bagi belasan ribu pulau kecil. Setidaknya dalam satu dekade belakangan, penguasaan pulau-pulau kecil semakin masif baik oleh individu maupun perusahaan. Sejumlah laporan menyebut beberapa konglomerat dan ekspejabat pemilik pulau. Sebut saja, Tommy Winata, Surya Paloh, hingga keluarga cendana yang disebut-sebut sebagai memiliki pulau di Kepulauan Seribu.

Tapi, ini hanya secuplik dari cerita penguasaan pulau-pulau kecil di Tanah Air. Beberapa data dari organisasi nirlaba di bidang lingkungan melaporkan masifnya penguasaan pulau-pulau kecil untuk kepentingan bisnis, termasuk pertambangan yang tak masuk sektor prioritas. Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hingga pertengahan 2023, setidaknya 226 pulau kecil diprivatisasi untuk kepentingan pariwisata, konservasi, hingga pertambangan.

Forest Watch Indonesia mengestimasi dari estimasi luas pulau-pulau kecil di Indonesia yang mencapai 7 juta hektare atau 105 kali luas Jakarta, sebanyak 876 ribu hektare di antaranya berstatus konsesi perusahaan. Sekitar sepertiganya adalah konsesi pertambangan. Dalam laporan bertajuk Nestapa Pulau-Pulau Kecil, Jaring Advokasi Tambang (JATAM) mencatat hingga Desember 2023, terdapat 218 izin usaha pertambangan yang mengkapling 34 pulau kecil. Total luas konsesi dari seluruh perusahaan itu mencapai 274,5 ribu hektare.

Secara hukum, penjualan sertifikat hak tanah di pulau-pulau kecil kepada warga negara Indonesia diizinkan, yang dilarang adalah kepada warga negara asing. Namun, untuk tujuan bisnis, warga negara asing bisa menguasai pulau dengan mendirikan perusahaan lokal lalu mengurus perizinan usaha untuk bisa memeroleh hak guna usaha atau hak guna bangunan.

Problemnya, tidak semua pulau-pulau kecil ini kosong alias tanpa penduduk. Di beberapa kasus, penduduk telah tinggal turun-temurun selama berabad-abad. Di sisi lain, pulau-pulau kecil lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan dan daya pulihnya rendah. Peneliti kelautan yang membantu Katadata memahami ekosistem pulau menjelaskan, kerusakan lingkungan adalah ancaman serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan seluruh ekosistem pulau kecil. “Pulau kosong juga bukan “kosong”, artinya punya peran ekologis sehingga harus dijaga,” ujarnya.

Benturan kepentingan antara pemodal dengan masyarakat di pulau-pulau kecil telah menghasilkan konflik-konflik berkepanjangan. Beberapa di antaranya mencari jalan keluar lewat pertarungan di pengadilan, salah satunya warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Seperti dikatakan Parid: laut telah menjadi ruang pertarungan baru dan pertarungan bisa jadi akan semakin sengit ke depan.

Pulau Manis Siapa yang Punya (Katadata)

Pertarungan Hukum Berjilid-jilid Wawonii

“Apa kabar pertambangan di Wawonii?” Katadata membuka pertanyaan saat terhubung melalui telepon dengan Ishak, bukan nama sebenarnya, warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, yang menolak aktivitas tambang nikel. “Harusnya perusahaan tidak lagi melakukan produksi di Wawonii sejak putusan keluar,” kata dia mengeluhkan penambangan bijih nikel di kampung halamannya.

Bijih nikel di Pulau Wawonii ditambang oleh PT Gema Kreasi Perdana untuk dipasok ke pabrik-pabrik pengolahan di Pulau Obi yang dioperasikan Harita Group dan mitranya Ningbo Lygend. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi baja dan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Saat ini, Gema Kreasi Perdana adalah satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di Wawonii.

Sekitar dua tahun lalu, warga penolak tambang mengajukan ke Mahkamah Agung (MA) uji materi terhadap Peraturan Daerah (Perda) soal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2041. Perda ini memberi lampu hijau bagi penambangan di kawasan tersebut. Pada Desember 2022, MA mengabulkan uji materi tersebut.

Majelis hakim memerintahkan Perda direvisi karena tak tegak lurus dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil alias UU PWP3K. Di dalam UU tersebut memang diatur sektor prioritas dan aktivitas yang dilarang di pulau kecil. Pertambangan termasuk dalam daftar yang dilarang.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim MA menyatakan sesuai UU PWP3K, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

“Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormallydangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan,” begitu bunyi penggalan pertimbangan majelis hakim.

Mengutip Merriam Webster, abnormally dangerous activity adalah aktivitas yang tidak biasa atau tidak cocok di suatu area karena menciptakan risiko tinggi menyakiti seseorang atau sesuatu meskipun dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, nilainya bagi komunitas di area tersebut terkalahkan oleh risikonya.

Merespons putusan tersebut, perusahaan melakukan uji materi UU PWP3K ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada intinya, perusahaan menyoal pasal larangan aktivitas di pulau kecil. Pasal tersebut berbunyi bahwa individu atau pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas pertambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral “yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”.

Perusahaan meminta majelis hakim MK memutuskan bahwa pasal tersebut inkonstitusional bersyarat jika dimaknai sebagai larangan absolut sebagaimana putusan MA. Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pada Maret 2024, MK menolak uji materi tersebut. Alasannya, pasal tersebut bertujuan memberikan perlindungan khusus yang dibutuhkan oleh daerah yang rentan, termasuk terhadap kegiatan yang dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity.

Majelis hakim MK tidak menutup kemungkinan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan lain di luar yang diprioritaskan UU PWP3K sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat wajib. Meskipun, ada catatan lanjutan: “Untuk memenuhi hal dimaksud tidaklah mudah karena kunci utamanya adalah sebaik apa pemerintah daerah mendesain pengaturan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga izin yang terbit tidak menjadi alat komoditas yang merugikan inter dan antar generasi.”

Menurut Ishak, aktivitas penambangan yang berjarak sekitar dua kilometer dari tempat tinggalnya di Desa Dompu Dompu sempat berhenti pada tahun lalu. “Sempat perusahaan berhenti beroperasi beberapa bulan itu, tapi kembali beroperasi,” ujarnya. Ini terjadi setelah pada September 2023, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Menteri Kehutanan untuk membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh perusahaan. Sebelumnya, berbekal izin ini, perusahaan mengantongi hak mengubah kawasan hutan produksi seluas 707,10 hektare menjadi lokasi penambangan nikel.

Sengketa hukum terkait pertambangan di Wawonii memang berlapis-lapis. Di PTUN, warga penolak tambang memperkarakan IPPKH dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) . Kedua perkara dimenangkan warga pada tingkat pertama. Namun, Gema Kreasi Perdana menang pada tingkat banding untuk perkara IPPKH dan menang banding serta kasasi untuk perkara IUP.

Manager Strategic Communication Gema Kreasi Perdana Hendry Drajat Muslim menjelaskan kemenangan tersebut menjadi landasan perusahaan untuk kembali beroperasi. "(Putusan) melegitimasi bahwa aktivitas kami ini sah dan legal menurut aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Katadata, akhir Juli lalu.

Bagi perusahaan, putusan MK yang menolak uji materi perusahaan juga bermakna positif. Sebab Majelis Hakim MK, kata Hendry, sepakat bahwa kegiatan pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat wajib, bukan larangan mutlak sebagaimana putusan MA. “Dan hingga saat ini, PT GKP (Gema Kreasi Perdana) sepenuhnya memenuhi seluruh syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku,” kata dia. Ia menyatakan perusahaan akan menjalankan dan menghormati proses hukum yang sudah diputus dan masih berjalan.

Pertarungan berjilid-jilid antara warga dan perusahaan di pengadilan mengisyaratkan carut-marut dalam perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Informasi yang diperoleh Katadata dari lingkaran pemerintahan, salah satu masalah yang terpetakan adalah IUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terbit duluan daripada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ini artinya, Perda mengandung nuansa "keterlanjuran" atau "diterlanjurkan".

Sebagai catatan, saat ini, ada lebih dari 90 IUP mineral non logam yang tersebar di belasan pulau kecil. Belum lagi, pertambangan minyak dan gas maupun pasir yang banyak mengambil tempat di pesisir dan pulau kecil. Sementara itu, sejak 2009 sampai sekarang, telah terjadi beberapa kali perubahan administrasi perizinan tambang di Indonesia.

Pada 2009-2014, penerbitan izin tambang menjadi kewenangan bupati, pada 2014-2020 kebijakan direvisi menjadi kewenangan gubernur. Pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, kewenangan bergeser ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Kementerian Investasi. Namun mulai April 2022, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada gubernur lewat Surat Edaran Menteri ESDM.

Terbitnya izin pertambangan di pulau-pulau kecil pasca UU PWP3K berlaku mengisyaratkan bahwa pertambangan diam-diam telah menjadi prioritas lain pemerintah dalam pemanfaatan pulau kecil. Dalam berita yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di situs resminya pada 2009 dibahas soal cadangan mineral di pulau-pulau kecil dan laut.

Berita tersebut menjelaskan soal pentingnya mengidentifikasi potensi mineral di pulau-pulau kecil dan sekitarnya. “Mengingat kandungan sumber daya mineral di daratan pulau-pulau besar kian menipis cadangannya dan semakin ketatnya isu-isu lingkungan maka pulau-pulau kecil dan laut merupakan harapan terakhir (the last frontier),” begitu tertulis.

Dalam kasus Wawonii, saat terjadi gelombang penolakan dan demonstrasi warga 2018-2019, terkuak adanya belasan IUP di pulau tersebut. Gema Kreasi Perdana sendiri diketahui telah memegang IUP pada 2010 ketika Pulau Wawonii berada di wilayah administrasi Kabupaten Konawe. Mulai 2013, Wawonii masuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan.

Saat demonstrasi warga pada Maret 2019, Bupati Konawe Kepulauan Amrullah menyatakan posisinya berada bersama warga yaitu tidak ada ruang tambang dalam rencana tata ruang dan wilayah. “Yang ada, pengembangan daerah hanya sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata. Itu saja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga sudah menyepakati rencana tata ruang dan wilayah kami,” kata dia seperti dikutip Mongabay. Namun pada 2021, di bawah bupati yang sama, ruang tambang masuk rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Saat ini, informasi yang diperoleh Katadata, mulai ada rapat di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk merevisi Perda RTRW-nya. Ini sebagai tindak lanjut dari perintah MA yang melarang pertambangan. Sebelumnya, Agustus tahun lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menetapkan Pulau Wawonii sebagai kawasan perikanan terpadu tanpa ruang tambang dalam Rancangan Perda RTRW Sulawesi Tenggara 2023-2043. Ketetapan ini sama dengan Perda RTRW Sulawesi Tenggara terdahulu. Pasca-ketetapan itu, proses selanjutnya adalah sinkronisasi aturan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Perjuangan masih panjang,” kata Ishak mengingat pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebelumnya pernah memastikan ruang tambang tak akan masuk Perda RTRW namun nyatanya tetap masuk.

Ishak merupakan bagian dari sekitar 29,000 warga yang menempati pulau seluas 715 kilometer persegi tersebut. Tak semua penduduk kontra terhadap tambang. Menurut dia, semakin ke sini, semakin banyak warga yang menerima tambang karena intimidasi aparat atau tergiur iming-iming. “Tahun-tahun lalu berat, keluarga berkonflik karena anak bekerja di tambang, sementara ibunya tidak mau mendukung tambang, anak sampai dikeluarkan dari kartu keluarga. Suami istri bercerai karena istri kerja di tambang. Keluarga tidak saling bicara,” ujarnya. “Sekarang, sudah mulai bertegur sapa,” kata dia.

Menurut Ishak, perusahaan memang memberikan tawaran pekerjaan bagi warga. Semua yang mendaftar bekerja, diterima perusahaan. "Tapi sekarang sudah disaring, yang kemarin-kemarin diterima bekerja, sudah tidak dipekerjakan lagi. Pertama karena faktor usia, kedua skill tidak ada,” kata dia. “Ada banyak sekali yang sempat menjual lahan, sekarang tidak dipekerjakan. Mau bekerja di perusahaan tidak diterima, mau kembali bertani, lahan sudah tidak ada, mau tidak mau alternatifnya melaut,” kata dia. Banyak nelayan di Wawonii adalah nelayan tradisional yang mencari ikan di pinggir-pinggir laut. Masalahnya, air di pinggir laut kini keruh. “Jadi lebih sulit, harus melaut lebih jauh, tapi itu-lah satu-satunya,” ujarnya.

Lahir dan besar di Wawonii, Ishak meyakinkan, warga pulau turun-temurun hidup cukup sebagai petani dan nelayan. Dalam bahasa suku Wawonii, wawo berarti tempat yang tinggi dan nii kelapa. Selain kelapa, Wawonii terkenal sebagai penghasil jambu mette dan aneka rempah seperti cengkeh dan pala. Dari pertanian dan perikanan, beberapa keluarga mampu menguliahkan anak-anak di kota, seperti Makassar, Yogyakarta, hingga Jakarta. Perjuangan menolak tambang, kata Ishak, adalah soal keberlangsungan hidup.

Cerita Ishak ini juga pernah disampaikan beberapa warga yang menjadi saksi dalam sidang uji materi UU PWP3K di MK. Pasca-putusan MK, aksi-aksi protes terjadi di Jakarta dan Wawonii menuntut perusahaan menghentikan tambang.

Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara (Google Earth)

Masuknya Kepentingan Baru Dalam Aturan Pengelolaan Pulau Kecil?

Pengelolaan pulau-pulau kecil sebetulnya sudah jelas diatur dalam UU PWP3K Tahun 2007 yang direvisi pada 2014. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pulau dengan luas hingga 2.000 kilometer persegi atau 200.000 hektare masuk dalam kategori pulau kecil yang rentan kerusakan lingkungan sehingga perlu dilindungi.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk sembilan kepentingan yaitu konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Sederet aktivitas dilarang di pulau-pulau kecil termasuk pertambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Tapi realitanya, sudah banyak izin tambang di pulau-pulau kecil.

Direktur Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf mengatakan pertambangan memang tidak masuk dalam aktivitas prioritas. Namun, tambang adalah potensi Indonesia. “Kalau pulau kecil ditambang, memang ada dampak buruk seperti Bangka Belitung misalnya. Nah tapi kalau dikelola dengan baik mungkin akan mengurangi dampaknya,” ujarnya kepada Katadata, akhir Juli lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian telah berusaha memitigasi pertambangan di pulau-pulau kecil, antara lain lewat penerbitan aturan. Pada 16 Mei lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya. Isinya memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pulau kecil agar ada kesamaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Kesamaan ini dinilai penting oleh KKP. Pasalnya, perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil melibatkan banyak instansi yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), kementerian teknis, dan KKP. Dalam hal pertambangan, kementerian teknisnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ada juga peran Pemerintah Daerah.

Secara khusus, KLHK disebut berwenang sepenuhnya dalam perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan status kawasan hutan. Ini membuat KLHK memegang peranan besar dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Sebab, sebagian pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan. Berdasarkan data Badan Informasi Geologi, dari 17.374 pulau terdaftar, 14.807 pulau merupakan pulau kecil yang sudah terdefinisi statusnya. Sebanyak 5.955 pulau kecil merupakan kawasan hutan, 2.073 pulau kecil merupakan kawasan hutan dan area penggunaan lain, sedangkan sisanya 6.779 area penggunaan lain.

Nuansa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang disebut Yusuf bukan hanya memitigasi tapi mengakomodasi aktivitas non-prioritas termasuk pertambangan. Artinya, memuat jalan tengah. Hal ini tersirat dalam poin-poin utama aturan tersebut.

Pertama, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus mengutamakan kepentingan nasional yang meliputi pertahanan dan keamanan negara, kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan proyek strategis nasional (PSN). Masuknya PSN membuka pintu bagi pemanfaatan pulau untuk berbagai kepentingan.

Kedua, larangan mutlak aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Namun, larangan hanya berlaku untuk pulau dengan luas di bawah 100 kilometer persegi atau 10.000 hektare alias lebih kecil dari Jakarta Selatan (141 kilometer persegi). Meskipun, ada juga ketentuan bahwa secara umum pemanfaatan pulau-pulau kecil harus mempertimbangkan beberapa hal, bukan hanya luas pulau, tapi juga rancangan tata ruang dan rencana zonasi, jenis kegiatan, serta topografi dan tipologi untuk memastikan keberlanjutan pulau.

Ketiga, peneguhan soal penguasaan lahan pulau-pulau kecil minimal 30 persen oleh negara sebagai hak akses publik. Dengan demikian, penguasaan oleh pelaku usaha maksimal 70 persen. Dari porsi tersebut, pelaku usaha wajib mengalokasikan minimal 30 persen sebagai ruang terbuka untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan flora fauna yang ada. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah penguasaan penuh pulau oleh swasta atau privatisasi.

Peraturan tersebut juga memuat soal pembagian kewenangan pengaturan seputar pemanfaatan pulau-pulau kecil. Intinya, KKP berwenang dalam pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pemanfaatan pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi atau 200.000 hektare dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

Di sisi lain, kewenangan pengaturan pemanfaatan pulau kecil dengan luas 100 sampai 2.000 kilometer persegi yang dimanfaatkan oleh PMDN berada di Pemerintah Daerah melalui rancangan tata ruang dan wilayah.

Katadata sempat menanyakan alasan di balik keputusan larangan mutlak pertambangan hanya untuk pulau kecil dengan luas 100 kilometer persegi. Yusuf menerangkan, luas pulau kecil mengacu pada organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sampai 10.000 kilometer persegi. Namun, melihat situasi pulau di Indonesia dan hasil konsultasi dengan akademisi, pemerintah memutuskan luas pulau kecil hingga 2.000 kilometer persegi. Masalahnya, ketika itu, pemerintah belum memahami ukuran pulau-pulau yang ada.

“Batam dan Bintan masuk pulau kecil. Itu satu provinsi dan ada tambang. Jadi 100 kilometer persegi saja karena memang sensitif kalau ada kerusakan,” ujarnya. Ia mengklaim keputusan larangan untuk luas 100 kilometer sudah berdasarkan hasil studi akademisi terkait kelestarian air. Pulau yang lebih luas dari itu dinilai memiliki jarak dari pinggir pantai satu ke pinggir pantai lainnya yang cukup jauh. Ketahanan pulau juga bukan hanya bicara luas, tapi topografi.

Pada intinya, KKP berharap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru bisa menjadi salah satu solusi bersama dalam urusan pemanfaatan pulau. Selama ini, Yusuf mengatakan situasi pengelolaan pulau kecil “agak berat”. Posisi KKP adalah penguasa laut, sementara penguasa kawasan Kementerian ATR dan KLHK. Ketika menemukan ada isu lingkungan, yang bisa dilakukan KKP adalah menyarankan agar izin terminal khusus untuk kapal pengangkut barang tambang tidak diberikan. “Di Raja Ampat, ada pulau kecil yang bagus, kawasan hutan, mau ditambang, kami sarankan ke teman-teman tidak memberlakukan terminal khusus. Jangan sampai melegalkan sesuatu yang kita tidak merestui,” ujarnya.

Selain menerbitkan aturan ini, KKP merekomendasikan agar perizinan pertambangan melibatkan lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kelestarian pulau. Saat ini, KKP tengah mengupayakan agar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat mekanisme perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. KKP mengusulkan agar rekomendasinya tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil berada di garda terdepan proses perizinan, tidak seperti sekarang di belakang.

Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, tahapan perizinan pulau-pulau kecil dimulai dengan perizinan dasar yang dulu dikenal dengan izin prinsip. Tahapan pertama, perusahaan harus mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR. Ini adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kemudian, perusahaan perlu mengurus izin lingkungan dari KLHK dan izin mendirikan bangunan.

Tahapan kedua, mengurus izin usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Jika pertambangan maka dari Kementerian ESDM. Tahapan ketiga, mengurus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), yaitu perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Wewenang KKP ada pada PB UMKU.

IDXChannel - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) mencatatkan Laba Sebelum Pajak (PBT) sebesar Rp283 miliar di semester I-2024.

Laba ini turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp1,27 triliun. Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian Maybank Indonesia per 30 Juni 2024, BNII mencatat pertumbuhan kredit dua digit sebesar 11,9 persen atau mencapai Rp123,03 triliun.

“Di tengah berbagai tantangan, Bank telah berhasil meningkatkan kinerja bisnis intermediasinya dengan menangkap berbagai peluang pertumbuhan melalui penerapan strategi ‘super growth’ didukung upaya berkelanjutan kami dalam memperkuat sinergi ‘One-Maybank’," ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Secara rinci, kredit global banking naik 12,6 persen menjadi Rp45,64 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp40,55 triliun.

Kredit segmen Large Local Corporate (LLC) global banking juga tumbuh 17,0 persen, dikontribusi oleh pembiayaan large local corporations.

Sementara itu, kredit untuk segmen grup Financial Institutions (FIG) naik 59,1 persen menjadi Rp15,68 triliun didorong pembiayaan jangka menengah. Permintaan pasar domestik terhadap barang dan jasa turut mendorong pertumbuhan kredit yang kuat pada segmen ritel dan non-ritel pada Community Financial Services (CFS) Ritel dan Non-ritel dengan pertumbuhan sebesar 11,5 persen di seluruh segmennya.

Portofolio kredit Non-ritel Community Financial Services (CFS) tumbuh 19,8 persen menjadi Rp33,46 triliun dari Rp27,93 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Ini didukung oleh pertumbuhan pada segmen Business Banking sebesar 25,1 persen, diikuti kredit untuk sektor UKM (SME+) yang tumbuh 17,0 persen, dan kredit untuk mendukung sektor UMKM ritel (RSME) yang meningkat sebesar 16,7 persen.

Demikian juga, kredit CFS Ritel juga tumbuh 5,9 persen didukung pembiayaan ritel otomotif Anak Perusahaan yang menyumbang pertumbuhan sebesar 6,7 persen dan bisnis kartu kredit dan KTA yang tumbuh 17,5 persen.

Maybank mencatat pertumbuhan aset konsolidasi sebesar 14,2 persen menjadi Rp189,16 triliun dari Rp165,62 triliun pada periode yang sama tahun lalu, didukung utamanya oleh pertumbuhan kredit. Simpanan nasabah tumbuh 4,7 persen menjadi Rp115,58 triliun dari Rp110,38 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Rasio Non-Performing Loan (NPL) juga membaik menjadi 2,7 persen (gross) dan 1,7 persen (net). Saldo NPL menurun sebesar 10,7 persen dan rasio Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 9,0 persen dari 11,5 persen.

Pada Juni 2024, Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank pada level 90,8 persen dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) pada level sehat sebesar 169,6 persen, jauh di atas ketentuan regulator. Rasio Kecukupan Modal (CAR) tetap kuat pada level 23,5 persen dan Common Equity Tier 1 (CET 1) sebesar 22,3 persen.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, investor.id – Industri perbankan dalam lima bulan pertama berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 101,47 triliun, tumbuh 2,85% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan laba bersih pada April 2024 yang terkontraksi 0,48% (yoy).

Perolehan laba bersih tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 2,94% (yoy) menjadi Rp 222,28 triliun. Pertumbuhan yang rendah juga disebabkan bank masih banyak mengalokasikan dana sebagai pencadangan guna mengantisipasi berbagai risiko ke depan.

SAROLANGUN, iNews.id - Sebanyak 30 warga Kabupaten Sarolangun, Jambi terafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) atau gerakan radikal. Puluhan orang ini tersebar di 11 kecamatan dengan rata-rata usai sudah menginjak dewasa.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun Hudri mengatakan, adanya keterlibatan 30 warga yang terafiliasi jaringan NII diketahui setelah dia berkoordinasi dengan Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti-Teror Polri.

"Iya ada 30 warga Sarolangun terafiliasi jaringan NII. Alhamdulillah kita ketahui berdasarkan koordinasi yang baik bersama Kasatgaswil Jambi densus 88 Antiteror Polri dan Polres Sarolangun," ujar Hudri, Kamis (18/7/2024).

Dia juga menyebut terhadap 30 orang yang terafiliasi dengan jaringan NII sudah dikoordinasikan untuk dilakukan ikrar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami menghimbau kepada masyarakat Sarolangun mungkin yang pernah berafiliasi jaringan NII untuk kembali ke pangkuan NKRI yang akan diikrarkan kembali pada tanggal 25 Juli mendatang di Polda Jambi," katanya.

Editor: Donald Karouw