Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

(akd/ega)

Jakarta -

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka-bukaan soal anggaran swasembada pangan yang mau digeber Presiden Prabowo Subianto. Niatnya, swasembada pangan bisa dicapai kembali oleh Indonesia di tahun 2028-2029 ini.

Dalam publikasi infografis yang disampaikan lewat akun Instagram resmi @pco.ri, dikutip Senin (4/11/2024), dipaparkan anggaran swasembada pangan mencapai Rp 146,25 triliun. Angka ini cukup jauh berbeda dari paparan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengatakan anggaran swasembada pangan cuma Rp 139 triliun saja.

PCO menjelaskan swasembada pangan merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera," tulis PCO dalam keterangannya.

Dari infografis yang ada dijelaskan Rp 146 triliun anggaran swasembada pangan dialokasikan ke empat hal. Pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp 44 triliun, kedua ada juga untuk ketahanan pangan dari dana desa sebesar Rp 16,25 triliun.

Ketiga, yang paling besar digunakan untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi operator Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun. Terakhir, ada Rp 15 triliun untuk program cetak sawah.

(kil/kil)

Subang -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap ada berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengejar target Indonesia swasembada pangan. Adapun target pemerintah Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028.

Zulhas mengatakan untuk mencapai itu, banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari irigasi, kebijakan untuk bibit, pengadaan pupuk subsidi, penggunaan teknologi, hingga cetak sawah baru. Dengan begitu, diyakini swasembada dapat tercapai.

"Ini nanti yang akan kita perbaiki tentu dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Saya sebagai Menko tentu akan merapatkan ini, sehingga nanti ada kebijakan yang tepat agar kita sebagaimana Presiden, perintah, bahwa kita 2028 swasembada pangan," kata Zulhas saat meninjau lahan sawah di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024)

Zulhas menyebut teknologi untuk pertanian juga diperlukan. Terutama terkait dengan combine harvester yang merupakan alat pemanen padi yang mampu menggabungkan pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, dan pengemasan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Dengan teknologi modern meminimalisir padi yang terbuang.

"Jadi kalau pakai arit, food loss 15%. Tetapi itu (combine harvester) 5%. Jadi bayangin 10% hilangnya. Jadi itu, memang teknologi tidak terhindarkan," jelasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita nggak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," terang dia.

Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," ungkapnya.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masa depan pertanian alias lumbung pangan di Papua hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan nasi yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Deforestasi menjadi sorotan utama sebagai dampak dari aktivitas pertanian di Negeri Cenderawasih.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai langkah yang diambil pemerintah kontradiktif dengan semangat diversifikasi pangan lokal. Pasalnya, akan timbul konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Membangun lumbung padi di papua yang notabene pangan lokalnya sagu, ubi, dan betatas ini seperti mengorbankan kehidupan masyarakat lokal untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan mayoritas makan nasi,” kata Eliza kepadaBisnis.com, belum lama ini.

Eliza juga menyoroti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yangingin mencapai swasembada pangan, serta menjadi lumbung pangan dunia pada 4–5 tahun mendatang.

Mengacu Salinan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024, tepatnya pada Pasal 30, Menko Bidang Pangan akan mengoordinasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional, serta instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Eliza, dengan koordinasi tersebut, maka menjadi sinyal bahwa ekspansi lahan pertanian akan terjadi karena Kementerian LHK disatukan dalam klaster pangan. Dia pun memproyeksikan akan adanya konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Di mana, pemerintah melakukan strategi peningkatan produksi melalui mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

“Maka sudah dapat dipastikan akan ada konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Eliza mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

“Terlebih lagi food estate akan tetap dilanjutkan, maka konversi lahan hutan akan terjadi di kawasan Timur Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan.

“Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” imbuhnya,

Lebih lanjut, Eliza juga memadang bahwa pemerintah semestinya menjalankan program sesuai kaidah ilmiah. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisasi trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian existing,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Eliza, perlu dilakukan pengembangan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur mendasar, sehingga tidak harus mengorbankan hutan yang tersisa. Untuk itu, dia mewanti-wanti opsi pembangunan lumbung pangan dengan mengorbankan hutan bukan menjadi opsi utama.

“Food estate ini akan berakhir gagal lagi jika saja masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini seiring dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Pasalnya, Zulhas menyebut bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” jelas Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektar sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” terangnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah enggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Kazan: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia 23 Oktober 2024. Pertemuan ini membahas berbagai kerja sama bilateral, regional dan global.

Tahun ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatiknya Indonesia dan India. Menlu Sugiono menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI -India, dan mendorong kolaborasi Indonesia–India di berbagai forum multilateral.

“India merupakan mitra penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Kami menyambut baik keputusan India yang telah mencabut larangan ekspor beras putih non-basmati,” ujar Menlu Sugiono seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 24 Oktober 2024.
“Keputusan ini telah membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral untuk komoditas beras yang akan mendukung ketahanan pangan Indonesia,” kata Menlu Sugiono.

Selain isu pangan, kedua Menlu juga bertukar pandangan dan menjajaki berbagai kerja sama bilateral termasuk program makan siang bergizi, perumahan, farmasi, industri kreatif, pertahanan dan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Menlu Sugiono mengundang Menlu Jaishankar untuk menghadiri pertemuan Joint Commission Meeting Indonesia-India yang ke-8 yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Sejumlah prioritas kerja sama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain di sektor ekonomi, industri pertahanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan (R&D).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(ada/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengakui ketahanan pangan Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga, Singapura. Bahkan, isu ketahanan pangan membuat sekitar 45 juta masyarakat Indonesia masih terancam kelaparan.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengungkapkan bahwa ketahanan pangan Singapura dapat lebih unggul meski negara tersebut tidak memiliki lahan pertanian sebesar Indonesia.

“Singapura tidak punya lahan yang cukup seperti kita. Mereka negara pengimpor tapi memiliki ketahanan pangan di atas kita [Indonesia],” ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) Wilayah Jawa, Rabu (14/8/2024).

Dalam hal ini, ketahanan pangan diterjemahkan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

Tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daud turut membandingkan Indonesia dengan Thailand, yang juga penghasil bahkan pengekspor beras. Menurutnya, ketahanan pangan Thailand pun rendah dan masih lebih baik Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Daud menyampaikan status importir maupun eksportir pangan belum tentu menandakan ketahanan pangan suatu negara. Namun, Indonesi perlu mengandalkan perdagangan pangan yang didukung teknologi logistik dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, terdapat beberapa fakta yang menjadi perhatian pemerinth. Pasalnya, sebanyak 7% hingga 16% rentan kelaparan.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2024, jumlah warga Indonesia sebanyak 281.603.800 jiwa. Artinya, sekitar 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa Indonesia yang rentan kelaparan.

“Sebanyak 7%-16% masih rentan terhadap kelaparan dan kita mencatat masih adanya sedikit penurunan pada produktifitas padi kita,” jelasnya.

Padahal, dalam APBN ketahanan pangan mendapatkan pos khusus. Seperti dalam APBN 2024, anggaran ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan senilai Rp114,3 triliun.

Angka tersebut tercatat terus mengalami kenaikan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Di mana pada 2020 baru senilai Rp74,5 triliun, kemudian 2022 dialokasikan senilai Rp86 triliun dan 2023 senilai Rp88,8 triliun.

Sementara pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp100,9 triliun.