JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja pada 13 komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di Parlemen.

Rapat paripurna ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa (22/10/2024) siang, sekitar pukul 13.30 WIB.

"Iya betul, hari ini paripurna jam 13.30 WIB," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat dikonfirmasi pada hari yang sama.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menjelaskan bahwa rapat paripurna hari ini ini dijadwalkan setelah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen menggelar rapat konsultasi pada Senin (21/10/2024).

Dalam rapat tertutup tersebut, DPR menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan AKD yang ada di parlemen.

“Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari delapan fraksi yang hadir. Menetapkan, pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada,” ujar Puan kepada wartawan pada Senin.

Puan menambahkan, dalam rapat konsultasi itu, DPR RI juga menyepakati kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra bagi masing-masing komisi.

Mitra kerja komisi ini merujuk pada nomenklatur Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun terdapat 48 kementerian yang akan membantu peemrintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan.

“Setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan kemitraan dari setiap komisi dan AKD,” tutup Puan.

JAKARTA, investor.id – Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dalam memperingati Hari Batik ini, biasanya masyarakat Indonesia mengenakan busana batik dalam aktivitasnya seperti di perkantoran atau sekolah. Hal ini terlihat pula saat para legislator akan menggelar sidang paripurna kedua tahun 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (2/10/2024).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Nafa Urbach mengenakan batik model Kutu Baru berwarna coklat saat akan menghadiri sidang. Batik yang dikenakan Nafa memiliki corak bunga berwarna merah muda dan coklat yang dipadankan dengan rok jarik batik coklat. 

"Ini batik sederhana aja dari Jawa Tengah yang pasti. Aku sangat mencintai kebudayaan Indonesia jadi salah satunya batik digabungkan sama kebaya," ujar Nafa Urbach saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan,

Nafa mengaku memiliki banyak koleksi batik, dari batik tulis hingga batik cetak. Baginya jenis apa saja disukai asalkan mencerminkan kebudayaan Indonesia.

"Selamat hari batik, semoga batik semakin terdepan. Batik ciri khas kebudayaan Indonesia jadi kita harus terus mencintai batik," ucapnya.

Selain Nafa, anggota DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka juga mengenakan batik dres terusan berwarna coklat. Rieke berharap ke depan bahan baku pembuatan batik menggunakan bahan dari dalam negeri. 

Rieke berharap, Hari Batik Nasional tidak sekadar seremonial, karena  di dalam batik ini selain ada budaya ada juga UMKM, ada pekerjanya, ada pasar tradisionalnya.

"Jadi menurut saya ketika kita ngomongin batik di hari Batik Nasional di sini ada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, mulai dari bahan bakunya kedepannya seperti benang warna kainnya kita tidak impor lagi karena sebenarnya semua bahan baku itu ada di Indonesia," ujar Rieke Diah Pitaloka di lokasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak delapan partai politik di DPR telah mengumumkan fraksinya usai pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan hari ini, Selasa (1/10/2024). Namun, dua dari delapan fraksi belum mengumumkan struktur kepemimpinannya di parlemen.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dengan jumlah anggota sebanyak 110 orang menjadi fraksi terbesar di DPR periode 2024–2029. Namun, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyerahkan nama ketua, sekretaris hingga bendahara fraksi.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar menjadi terbesar kedua yakni 102 orang. Ketua Fraksi Golkar di DPR akan dijabat oleh Muhammad Sarmuji, Sekretaris Mukhtarudin dan Bendahara Sari Yuliati.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra terdiri dari 86 anggota akan dipimpin oleh Budisatrio Djiwandono.

"Dan DPP Partai Gerindra telah memutuskan sebagai pimpinan fraksi: Ketua Fraksi G. Budistario Djiwandono, Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi dan Bendahara Fraksi Novita Wijayanti," ujar Budisatrio pada rapat paripurna DPR, Selasa (1/10/2024).

Lalu, Fraksi Nasdem beranggotakan 69 orang dipimpin oleh Ketua Fraksi Viktor Laiskodat, Sekretaris Ahmad Sahroni serta Bendahara Nafa Indria Urbach.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipimpin oleh Ketua Jazilul Fawaid, Sekretaris Anggia Ermarini dan Bendahara Muhammad Rano Al-Fath.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dipimpin oleh Penasihat Fraksi Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan serta Sohibul Iman. Lalu, Ketua Fraksi dijabat oleh Jazuli Juwaini serta tiga wakil yaitu Sukamta, Amin Ak, Netty Prasetiyani, Ecky Awal serta Adang Daradjatun. Selanjutnya, Sekretaris dijabat oleh Ledia Hanifa, serta Bendahara Kurniasih Mufidayati dan Wakil Bendahara Ismail.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bakal menyerahkan nama-nama pimpinan fraksi kepada pimpinan terpilih nantinya. Hal itu disampaikan oleh Saleh Daulay.

Terakhir, Fraksi Partai Demokrat dipimpin oleh Ketua Edhie Baskoro Yudhoyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak sampai 70 persen anggota DPR RI 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua DPR RI pada Selasa (1/10/2024) usai dilantik pagi harinya.

Ketua Sementara Ketua DPR RI Guntur Sasono, ketika membuka Rapat Paripurna, menyebutkan total anggota DPR yang hadir hanya 383 orang (66 persen). Sementara, ada 580 anggota DPR yang dilantik hari ini.

"Telah ditandatangani oleh 383 orang," kata Guntur memimpin rapat.

Ia kemudian membacakan jumlah anggota DPR yang hadir berdasarkan fraksi partai politik.

Dari rincian ini, total kehadiran anggota DPR sore ini 391 orang (sekitar 67 persen).

Berikut daftar kehadiran anggota DPR berdasarkan fraksi dalam rapat paripurna perdana 2024-2029 yang dibacakan Guntur:

1. PDIP: 97 dari 109

2. Golkar: 57 dari 102

3. Gerindra: 65 dari 85

4. Nasdem: 37 dari 69

5. PKB: 29 dari 68

6. PKS: 46 dari 53

7. Demokrat: 20 dari 44

8. PAN: 40 dari 48

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pansus Angket Haji membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta. Ada lima rekomendasi yang dibacakan Nusron Wahid selaku Ketua Pansus.

“Saya melihat rekomendasi Pansus intinya adalah revisi regulasi untuk perbaikan. Ini tentu kita hormati dan apresiasi,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto dalam keterangan pers, Senin (30/9).

Sunanto memberi tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan Pansus. Rekomendasi pertama, dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Yakni dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.

Sunanto menyatakan, sedari awal Kementerian Agama sudah meminta agar ada revisi regulasi, utamanya Undang-undang No 8 Tahun 2019.

"Sebab, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, Kemenag merasakan betul kebutuhan akan revisi regulasi, terlebih melihat dinamika kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi,” tegas Sunanto.

Dia mencontohkan, Arab Saudi sejak 2023 mengumumkan kuota haji lebih awal dari biasanya. Pada saat yang sama, Kementerian Arab Saudi menerbitkan jadwal tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan kalender hijriah.

Sementara proses pengelolaan program dan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan kalender masehi.

“Dalam hal tertentu, ada momen yang menuntut penyelenggara mengambil kebijakan lebih cepat dan melakukan persiapan lebih awal. Hal seperti ini belum terakomodir dalam regulasi,” terang Sunanto.

Contoh lainnya terkait pembiayaan bagi jemaah penggabungan mahram atau pendamping.

Regulasi saat ini tidak membedakan biaya yang harus dibayar jemaah yang ikut penggabungan mahram meski masa tunggu mereka lebih singkat dari jamaah yang masuk kuota.

Masa antrian jemaah yang berangkat dengan penggabungan mahram dan pendamping, secara regulasi paling lama lima tahun.

Namun pembiayaannya disamakan dengan jemaah yang sudah menunggu dalam waktu yang lebih lama, bisa 12 tahun sampai 13 tahun.

“Hal semacam ini perlu direspons dalam perbaikan regulasi. Saat ini kemenag terus melakukan harmonisasi regulasi,” ujar Sunanto.

Rekomendasi kedua, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan.

Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Sunanto menjelaskan, sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Menteri Agama.

"Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8% itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan,” jelasnya.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia setidaknya tiga kali menerima kuota tambahan. Praktik pembagiannya tidak pernah sama. Tahun 2019, Indonesia mendapat 10.000 kuota tambahan dan itu seluruhnya diberikan untuk jemaah haji reguler.

Tahun 2023, Indonesia mendapat 8.000 kuota tambahan. Sebanyak 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Sementara pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.

Pada tahun 2022, Indonesia mendapat kuota 100.051, dibagi 92.825 untuk haji reguler dan 7.226 untuk haji khusus.

"Presentase kuota haji khusus hanya 7,2% tidak sampai 8%. Kemenag waktu itu akan digugat PIHK. Tapi memang keputusan dari Arab Saudinya pembagiannya sudah seperti itu,” terang Sunanto.

Sunanto mengatakan, Kemenag tentu melakukan berbagai kajian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi kuota tambahan.

Kemenag juga saat ini memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta memperkuat transparansi dalam menyampaikan informasi ke publik yang lebih luas.

"Misalnya, kuota dasar dan kuota tambahan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kanal-kanal berita resmi Kemenag,” imbuhnya.

Rekomendasi ketiga, dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan, hendaknya dalam pelaksanaan mendatang, peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus, harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Sunanto mengatakan, rekomendasi ketiga ini sejalan dengan semangat untuk melakukan penguatan pengawasan. Kemenag sudah melakukan beberapa hal, terutama untuk penyelenggaraan umrah.

"Kita sudah bentuk satgas pengawasan umrah. Ke depan ini bisa diperluas termasuk pada satgas pengawasan haji khusus,” ucap dia.

Rekomendasi keempat, panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP). Hal ini agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Sunanto menyebut, dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, Kemenag sudah melibatkan berbagai pihak, untuk pengawasan, mulai dari Itjen, BPK, DPR, dan DPD RI. Serta kementerian dan lembaga lain sebagai pengawas internal dan eksternal.

Dalam hal tertentu, misalnya, dalam layanan akomodasi/hotel di Arab Saudi, klausul kontrak membuka peluang keterlibatan aparat penegak hukum Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Kemenag sedari awal juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan dan mitigasi segala bentuk penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji," imbuhnya.

Rekomendasi kelima, Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola ibadah haji.

Sunanto menyebut fakta baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kementerian Agama dalam tiga tahun terakhir berhasil mencapai prestasi sangat memuaskan dalam pelayanan ibadah haji.

“Soal menteri, ini hak prerogatif Presiden. Termasuk penilaian kecakapan dan kompetensinya," ucap dia.

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan sebanyak sembilan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU) saat rapat paripurna terakhir DPR Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggota dewan menyadari bahwa dalam membentuk suatu UU, terdapat berbagai perspektif, kepentingan, keberpihakan, dan dampak yang perlu diperhatikan, sehingga dalam prosesnya pasti terjadi banyak dinamika politik.

"Dalam membentuk UU, dibutuhkan political will (kemauan politik) yang kuat dari para pihak, fraksi-fraksi di DPR RI, dan dari pemerintah agar dapat mencapai titik temu substansi undang-undang yang sungguh-sungguh bagi kepentingan negara dan rakyat Indonesia," kata Puan.

Terkait fungsi anggaran DPR, ia menjelaskan pada masa sidang ini telah menyelesaikan dua undang-undang yaitu UU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023 dan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap, legislasi yang dihasilkan DPR periode 2019-2024 dapat menjadi evaluasi bersama dalam menetapkan prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) yang selektif.

Selain mengesahkan sejumlah UU, DPR pada rapat paripurna hari ini juga mendengarkan beberapa laporan dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang kemudian diambil keputusan, yakni laporan Komisi IX atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji.

Selanjutnya, laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana dan laporan Tim Pengawasan DPR RI, terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR 2019-2024.

Puan yang wajahnya memerah tampak mengusap air mata. Suaranya pun terdengar terbata-bata di akhir pidatonya.

"Atas nama pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini, tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjaga tugas konstitusional," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Puan menjelaskan, dirinya mewakili pimpinan DPR memohon maaf jika mereka memiliki banyak kekurangan semasa periode 2019-2024.

Puan berharap, mereka bisa dapat terus menyempurnakan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik.

Selain itu, Puan menyinggung hari esok yang merupakan momen pelantikan anggota DPR baru periode 2024-2029.

Dia mengucapkan selamat bertugas kepada para anggota DPR yang kembali terpilih.

Sementara untuk mereka yang tidak terpilih sebagai anggota DPR lagi, Puan berharap mereka dapat mengabdikan diri di tempat yang baru.

"Esok tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna dewan untuk memulai tugas anggota DPR untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

"Bagi anggota DPR yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa," sambung Puan.

Terakhir, Puan mengajak para anggota DPR periode 2024-2029 mengambil peran dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia.

Dia berdoa agar Allah SWT terus memberikan rahmat kepada semua anggota DPR yang baru.

"Marilah kita terus mengambil peran dan kerja bersama dalam menjaga merawat dan membangun Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua," imbuh Puan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR 2019-2024.

Puan yang wajahnya memerah tampak mengusap air mata. Suaranya pun terdengar terbata-bata di akhir pidatonya.

"Atas nama pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini, tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjaga tugas konstitusional," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Puan menjelaskan, dirinya mewakili pimpinan DPR memohon maaf jika mereka memiliki banyak kekurangan semasa periode 2019-2024.

Puan berharap, mereka bisa dapat terus menyempurnakan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik.

Selain itu, Puan menyinggung hari esok yang merupakan momen pelantikan anggota DPR baru periode 2024-2029.

Dia mengucapkan selamat bertugas kepada para anggota DPR yang kembali terpilih.

Sementara untuk mereka yang tidak terpilih sebagai anggota DPR lagi, Puan berharap mereka dapat mengabdikan diri di tempat yang baru.

"Esok tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna dewan untuk memulai tugas anggota DPR untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

"Bagi anggota DPR yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa," sambung Puan.

Terakhir, Puan mengajak para anggota DPR periode 2024-2029 mengambil peran dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia.

Dia berdoa agar Allah SWT terus memberikan rahmat kepada semua anggota DPR yang baru.

"Marilah kita terus mengambil peran dan kerja bersama dalam menjaga merawat dan membangun Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua," imbuh Puan.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2024—2025 Keanggotaan DPR 2019—2024 menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan menjadi undang-undang. Kelima negara yang bakal bekerja sama di bidang pertahanan tersebut adalah India, Prancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil.

"Apakah lima RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9). Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna.

Ketua Komisi I DPR yang membidangi persoalan pertahanan Meutya Hafid dalam laporannya menjelaskan sebelumnya Komisi I bersama Pemerintah telah menyetujui lima RUU tersebut. Pembahasan dan persetujuan diambil dalam Pembicaraan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (25/9).

Meutya menyebutkan kerja sama internasional di bidang pertahanan ini diperlukan guna meminimalisasi potensi ancaman. Kerja sama juga dibuat untuk mendorong kemampuan industri pertahanan suatu negara hingga diplomasi.

"Wujud dari diplomasi pertahanan tersebut adalah terjadinya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, yaitu India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil," ujar Meutya.

Komisi I DPR berharap disetujuinya RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antarkedua negara. Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan, serta integritas wilayah kedua negara saudara.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden menyatakan persetujuan atas lima RUU kerja sama bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Ia meyakini persetujuan pada 5 RUU akan memuluskan kerja sama antarnegara.

Kelima RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Berikutnya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya ada RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Ada pula RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Rancangan terakhir yang disetujui adalah RUU tentang Pengesahan Persediaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna pada hari ini, Senin (30/9). Sidang hari ini akan menjadi forum terakhir pada anggota DPR periode 2019-2024. Sesuai agenda pelantikan 580 anggota DPR hasil Pemilu 2024 akan digelar pada Selasa (1/10).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan seluruh alat kelengkapan DPR telah menyiapkan seluruh keperluan untuk sidang hari ini. “Kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum paripurna terakhir," kata Puan seperti dikutip dari Antara.

Putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengatakan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada di DPR RI telah merampungkan materi yang akan disampaikan pada rapat paripurna tersebut. Sesuai rencana paripurna ini hari ini akan mengambil keputusan soal beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Pelayaran, RUU 79 daerah Kabupaten dan Kota dan persetujuan kerja sama bilateral Indonesia dengan beberapa negara.

Pada rapat terakhir ini juga akan mendengar laporan dari panitia khusus (pansus) Haji yang sudah bertugas sejak 9 Juli 2024. Selain itu menurut Puan juga akan dibahas mengenai sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang akan diteruskan (carry over) pada DPR RI periode 2024-2049.

"Kemudian juga ada rencana untuk membatalkan satu undang-undang yang nantinya harus apakah disetujui atau tidak disetujui dalam paripurna yang akan datang itu," kata Puan.

Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024, pelantikan atau pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Sedangkan DPR RI dan DPD akan dilantik lebih awal pada 1 Oktober 2024.

Merujuk hasil pemilu 2024 DPR periode 2024-2029 akan diisi oleh 580 caleg terpilih yang berasal dari 8 partai politik. Kursi DPR terbanyak berasal dari PDIP dengan 110 kursi diikuti Partai Golkar dengan 102 kursi.

Adapun Gerindra yang merupakan partai asal presiden terpilih Prabowo Subianto berada di urutan ketiga dengan 86 kursi. Di bawahnya ada Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan 69 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 68 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 53 kursi.

Dua partai dengan kursi kurang dari 50 adalah Partai Amanat Nasional dengan 48 kursi dan Partai Demokrat dengan 44 kursi. Satu partai periode 2019-2024 yang tak lagi meraih kursi di DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/9/2024) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan perubahan UU tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Wantimpres.

Lebih lanjut, Wihadi menuturkan secara garis besar ada delapan poin yang menjadi substansi perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 ini. Kendati demikian, terdapat beberapa jumlah pasal kontroversial dalam UU Wantimpres.

Berikut ini sejumlah pasal kontroversial dalam UU Wantimpres yang baru saja disahkan:

Wantimpres Sejajar dengan Lembaga Negara Lain

Pasal 2 menyatakan bahwa Wantimpres RI adalah lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lain. Pasal ini mengubah ketentuan pasal sebelumnya yang menyebut Wantimpres RI berkedudukan di bawah presiden.

Tidak Ada Batasan Jumlah Anggota Wantimpres

Pasal 7 ayat 1 memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres RI sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini mengubah ketentuan pasal sebelumnya yang membatasi hanya delapan anggota saja.

Syarat Menjadi Wantimpres Tak Perlu Keahlian Khusus

Terdapat tujuh syarat menjadi anggota Wantimpres, tetapi dari semua syarat itu, tidak lagi mewajibkan anggota memilili keahlian khusus di bidang pemerintahan dalam memberikan pertimbangannya kepada presiden.

Adapun ketujuh syarat tersebut berada dalam pasal 8:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga negara Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai sifat kenegarawanan;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Wantimpres berstatus pejabat negara

Pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa anggota Wantimpres RI berstatus sebagai pejabat negara. Pasal ini adalah ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Wantimpres.

Pimpinan Parpol hingga Ormas Bisa Jadi Wantimpres

Pasal 12 ayat 1 memperbolehkan pimpinan partai politik hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat rangkap jabatan dan menjadi Wantimpres RI. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, pimpinan partai dan ormas dilarang menjadi Wantimpres RI.

Adapun kini larangan tersebut dihapus dan hanya terdapat tiga posisi yang dilarang rangkap jabatan sebagai DPA. Posisi tersebut adalah pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial dan nonmanajerial pada instansi pemerintah, dan pejabat lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/9/2024).

Dengan revisi ini, kewenangan Wantimpres diperluas dan anggota Wantimpres tidak lagi dibatasi hanya delapan, melainkan bisa sesuai dengan kebutuhan presiden.

Rapat pengesahan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelum melakukan pengesahan, Lodewijk mengatakan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah pada 12 September 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan RUU Wantimpres.

“Perlu kami beritahukan bahwa Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 12 September 2024 telah menyetujui usulan Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan diputuskan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September 2024,” ujarnya.

Kemudian, setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU Wantimpres oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) Wihadi Wiyanto, Lodewijk meminta persetujuan forum untuk pengesahan.

“Tiba lah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan menyempurnakan rumusan sebagaimana di atas. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Lodewijk Freidrich pada para peserta rapat dan dijawab setuju.