Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menampik anggapan yang menyebut ia diangkat menjadi kepala OIKN karena direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.

Diketahui, Basuki baru saja dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) siang.

"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi PDI-P)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait pembangunan IKN, Basuki mengaku ditugaskan Prabowo untuk menyelesaikan proyek kantor lembaga legislatif, yudikatif, hingga prasarana dasar dalam 4 tahun.

Ia menuturkan, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Bantah Jadi Kepala OIKN karena Rekomendasi PDI-P", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14542991/basuki-bantah-jadi-kepala-oikn-karena-rekomendasi-pdi-p.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi 1 DPR RI Yulius Setiarto mengkritisi terkait pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang selama 4 hari dengan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penggunaan uang pribadi dalam agenda pemerintahan jelas mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemarin yang menyatakan bahwa kegiatan retret di Akmil dibiayai dengan dana pribadi Presiden Prabowo.

“Jika benar pernyataan Hasan Nasbi tersebut, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya,” kata Yulius dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10).

Yulius menyebut, transaksi keuangan dengan lembaga negara/pemerintah ada aturanya tersendiri. Sehingga lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.

“Praktik semacam ini, kata Yulius, jelas menabrak atau mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menilai penggunaan uang pribadi membuat presepsi yang berbeda, serta mempertanyakan apakah kegiatan, merupakan kegiatan kenegaraan atau pribadi.

Menurutnya, apabilaPresiden membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, mestinya tak melibatkan lembaga negara. Maka dari itu, Ia berharap agar pemerintah harus segera memberikan klarifikasi.

“Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10/2024).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris JenderalPDI Perjuangan(PDIP)Hasto Kristiyantomenanggapi isi pidatoPrabowo Subiantoyang antara lain menyoroti soal kemiskinan, usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI.

Menurut Hasto, pernyataan Prabowo itu jelas menjawab berbagai masalah dan pekerjaan rumah akibat politik pecitraan yang selalu ditampilkan pemerintah selama ini. Dia menilai, upaya pencitraan yang ditampilkan selama ini menyisakan pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Dan ketika Pak Prabowo juga menyampaikan berbagai persoalan-persoalan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak mereka yang belum punya tempat tinggal, begitu banyak pekerjaan rumah kita, ini adalah menampilkan suatu politik kebenaran di tengah berbagai upaya-upaya untuk pencitraan, untuk mengagung-agungkan suatu kepemimpinan yang sebenarnya menyisakan berbagai pekerjaan rumah bagi Pak Prabowo Subianto, terkait bagaimana membangun demokrasi, membangun sistem hukum, membangun meritokrasi,” jelas Hasto di Bali, seperti rilis media PDIP, Minggu (20/10/2024).

Sekjen PDIP itu pun berharap, pemerintahan Presiden Prabowo dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, terutama untuk membebaskan bangsa dari kemiskinan.

“Kita semua berharap bahwa Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri bangsa kita dengan cita-cita pembebasan bagi rakyat miskin, betul-betul dapat diwujudkan. Karena itulah politik negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kami berikan dukungan,” jelas Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena dalam pidato perdananya sebagai presiden, menghargai jasa-jasa Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

“Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia.”

Seperti diketahui, usai dilantik menjadi kepala negara dan pemerintahan,Prabowo Subiantolangsung menyampaikan pidato kepresidenan perdananya selama 52 menit, 45 detik.

Ada beberapa poin penting yang disampaikannya, di antaranya yaitu cita-cita RI untuk menjadi negara swasembada pangan dan swasembada energi, pemberantasan korupsi, hingga komitmen Indonesia terhadap isu geopolitik global, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

Pada awal pidatonya, Prabowo berjanji untuk mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan sumpah jabatan untuk berbakti pada negara dan bangsa.

"Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah RI, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan apalagi kepentingan pribadi kami," ujar Prabowo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024).

Beberapa poin krusial yang dibahas Prabowo yaitu tantangan bangsa Indonesia, terutama masih banyaknya rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dia mengatakan, terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.

Oleh sebab itu, pada masa jabatannya,Prabowobercita-cita agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengucapkan selamat ke Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, sekaligus memberi kode siap bergabung ke pemerintahan.

Hasto ini pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena dalam pidato kepresidenan perdananya turut menyinggung soal jasa-jasa Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Dia berharap pemerintahan Prabowo ke depan dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

“Kita semua berharap bahwa Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri bangsa kita dengan cita-cita pembebasan bagi rakyat miskin, betul-betul dapat diwujudkan,” jelas Hasto di Bali, seperti rilis media PDIP, Minggu (20/10/2024).

Dia berpendapat, permasalahan kemiskinan yang belum usai merupakan dampak dari politik pencitraan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, sambungnya, Prabowo diwariskan pekerja rumah untuk kembali membangun sistem hukum dan meritokrasi yang baik.

Hasto meyakini, patriotisme yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya akan membawa harapan baru bagi Indonesia untuk lebih baik. Bahkan, dia menyambut baik ajakan Prabowo untuk bersatu seperti dalam pidatonya.

Menurutnya, ajakan Prabowo tersebut sesuai dengan amanat sila ketiga Pancasila. Hasto pun seolah memberi kode bahwa PDIP akan turut membantu pemerintahan Prabowo.

“Kami akan memberikan upaya-upaya yang konstruktif, energi yang positif agar tujuan bernegara tersebut bisa tercapai,” tutupnya.

Pidato Prabowo

Sebelumnya, usai dilantik menjadi kepala negara dan pemerintahan, Prabowo Subianto langsung menyampaikan pidato kepresidenan perdananya selama 52 menit, 45 detik.

Ada beberapa poin penting yang disampaikannya, di antaranya yaitu cita-cita RI untuk menjadi negara swasembada pangan dan swasembada energi, pemberantasan korupsi, hingga komitmen Indonesia terhadap isu geopolitik global, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

Pada 5 menit pertama pidatonya, Prabowo menyapa para petinggi negara dan ketua umum partai politik. Kemudian, Prabowo menyapa sekitar 19 kepala negara dan 15 utusan khusus negara-negara sahabat yang berdurasi sekitar 7 menit.

Pada awal pidatonya, Prabowo berjanji untuk mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan sumpah jabatan untuk berbakti pada negara dan bangsa.

"Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah RI, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan apalagi kepentingan pribadi kami," ujar Prabowo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024).

Perbesar

Beberapa poin krusial yang dibahas Prabowo yaitu tantangan bangsa Indonesia, terutama masih banyaknya rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dia mengatakan, terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.

Oleh sebab itu, pada masa jabatannya, Prabowo bercita-cita agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga bercita-cita Indonesia harus mencapai swasembada energi. Sebab, dalam keadaan ketegangan geopolitik global, keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, maka RI harus siap dengan segala kemungkinan terburuk.

"Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," kata Prabowo.

Tak ketinggalan, Prabowo juga menegaskan tentang komitmen Indonesia untuk memberantas korupsi. Dia mengatakan, bahwa para pejabat negara harus memberi contoh yang baik untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras," tegasnya.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada ketujuh mantan Presiden yang pernah memimpin Bangsa Indonesia, termasuk Ir.Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

"Kami siap melanjutkan estafet kepemimpinan kita siap bekerja keras menuju indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat merdeka berdaulat adil dan Makmur, kita tidak mau mengganggu siapapun kita tidak mau mengganggu bangsa lain tapi kita juga tidak mengizinkan bangsa manapun mengganggu kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menkominfo Budi Arie Setiadi membenarkan Budi Gunawan hadir dalam pembekalan calon menteri Prabowo Subianto. Tidak ada kader PDI Perjuangan (PDIP).

Hal tersebut disampaikan Budi Arie usai menerima materi pembekalan calon kabinet oleh Prabowo Subianto pada Rabu (15/10/2024). "[Kader PDIP] tidak ada ya," ujarnya kepada awak media di lokasi.

Kendati demikian, Budi Arie menuturkan bahwa dalam agenda pembekalan itu turut hadir eks Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin), Budi Gunawan.

"Pak Budi Gunawan aja tadi [pas pembekalan]," tambahnya.

Di samping itu, Ketum Projo ini menjelaskan, agenda pembekalan ini dimulai pukul 08.00 WIB. Materinya, terkait dengan geopolitik hingga memperkokoh kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi juga menyatakan bahwa materi tersebut diberikan langsung oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. "[Disampaikan] Prabowo dan bicara hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menemui setidaknya 49 figur untuk menjadi bakal menteri dalam kabinetnya mendatang.

Namun, sampai pukul 21.35 WIB tak nampak kader maupun elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, maupun PDI-P yang datang ke kediamannya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Meski begitu, Prabowo sempat mengatakan bahwa ada perwakilan anggota PKS yang datang malam itu.

“Mungkin (kader) PKS anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa, saya terus terang saja menyatakan, saya apresiasi para ketum, banyak ketum yang diajukan orang-orang profesional,” ujar Prabowo pada awak media.

Sebenarnya, PKS sendiri sudah sempat mengadakan pertemuan dengan Prabowo di Kertanegara pada Jumat (11/10/2024) pekan lalu.

Kala itu, Prabowo menemui sejumlah kader elite PKB seperti Pelaksana Tugas (Plt) Presiden PKS Ahmad Heryawan, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy.

Pascapertemuan itu, Jazuli mengungkapkan sudah menyetorkan nama kader PKS untuk mengisi kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Menteri sudah kita serahkan, tinggal terserah Pak Prabowo akan diterima atau tidak diterima,” sebutnya pada wartawan, Senin.

Sementara itu, Partai Nasdem memang menyatakan tidak mengirimkan kader untuk mengisi kabinet mendatang.

“Atas dasar pertimbangan banyak hal, kami memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet,” ucap Hermawi dikutip dari Kompas.id, Minggu (13/10/2024).

Meski begitu ia menekankan Nasdem bakal tetap berkontribusi untuk mendukung pemerintahan ke depan. Baginya, Nasdem bakal berperan lebih optimal tanpa mengisi kursi menteri.

“Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet," tuturnya.

Prabowo Belum Bertemu Megawati

Sementara itu, sampai dengan pemanggilan semalam, belum ada pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Padahal, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyampaikan, pertemuan itu merupakan kunci apakah PDI-P bakal memutuskan masuk dalam kabinet Prabowo atau tidak.

Sempat diisukan, bahwa keduanya akan berjumpa pada 17 Oktober 2024. Puan pun tak menampik wacana yang berkembang di awak media tersebut.

“Insya Allah,” jawab Puan singkat.

Di sisi lain, Prabowo sendiri mengaku ingin segera bertemu Megawati sebelum pelantikannya pada 20 Oktober 2024.

“Mudah-mudahan sebelum pelantikan (bertemu Megawati), mudah-mudahan,” ucap Prabowo setelah acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengisyaratkan bakal ada menteri pada pemerintahan mendatang yang berasal dari PDI Perjuangan.

Meskipun mengisyaratkan ada menteri dari PDI-P, Muzani meminta publik menunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengumumkan susunan kabinet.

“Tunggu-tunggu, insya Allah ada (menteri dari PDI-P),” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Hal ini disampaikan Muzani saat dikonfirmasi wartawan soal isu yang menyebut akan ada tiga menteri dari PDI-P yang masuk kabinet Prabowo kelak.

Adapun PDI-P belum menentukan sikap untuk bergabung atau berada di luar barisan pemerintahan Prabowo Subianto.

PDI-P juga belum membahas soal peluang partainya mendapatkan jatah kursi menteri.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku belum mendapatkan informasi apapun, soal pembagian kursi menteri pada masa pemerintahan Prabowo.

“Kurang tahu, kurang tahu, saya enggak tahu,” ucap Puan usai rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI, Kamis (3/10/2024).

Adapun tiga tokoh PDI-P yang disebut-sebut bakal masuk kabinet Prabowo adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Menteri Prabowo dari PDI-P, Muzani: Insya Allah Ada", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/14181251/soal-menteri-prabowo-dari-pdi-p-muzani-insya-allah-ada.

JAKARTA, KOMPAS.com -PDI Perjuangan mengecam terjadinya pembubaran paksa acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Grandkemang, Jakarta Selatan, oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9/2024) lalu.

Juru Bicara PDI-P Chico Hakim mengatakan, tindakan tersebut berseberangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul.

“Kami sangat menyayangkan mengecam keras terjadinya aksi premanisme brutal, dengan mencoba mematikan ide dan gagasan yang akan dibahas dalam diskusi tersebut,” ujar Chico dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9/2024).

"Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul," ujar dia.

Chico juga menyesalkan sikap aparat yang tidak langsung bertindak dan seolah membiarkan pelaku untuk melakukan pembubaran terhadap kegiatan diskusi.

PDI-P berharap aparat kepolisian dapat dapat menjalankan tugasnya secara benar, khususnya dalam menjamin keamanan rakyat.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi aksi premanisme dan pembubaran paksa kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Kami berharap dan mendorong aparat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjamin keamanan bagi semua warga negara yang sedang menjalankan hak-hak konstitusionalnya, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi,” kata Chico.

Diberitakan sebelumnya, forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (27/9/2024) pagi, dibubarkan paksa oleh sekelompok orang tak dikenal.

Forum diskusi itu dihadiri pakar hukum tata negara Refly Harun dan sejumlah aktivis lainnya. Hadir juga Said Didu dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen Soenarko.

Adapun agenda diskusi tersebut terkait evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan.

Belakangan, polisi telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi tersebut, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

LEBAK, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menemukan fakta mengejutkan terkait kasus caleg terpilih Tia Rahmania yang dipecatPDI Perjuangan karena dituding menggelembungkan suara. 

Dari hasil penelusuran, Bawaslu Banten tidak menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Tia Rahmania dalam penggelembungan suara. Namun sebaliknya, Bawaslu menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau PPK terbukti terlibat dalam manipulasi suara tersebut.

“Bawaslu Banten menemukan fakta baru bahwa panitia pemilihan kecamatan atau ppk terbukti terlibat dalam manipulasi suara Tia Rahmania ke Bonnie Triyana,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banten, Badrul Munir, Sabtu (28/9/2024).

Badrul mengatakan, dalam persidangan tidak ditemukan cukup bukti keterlibatan Tia Rahmania dalam pengalihan suara.

Bawaslu, kata dia, menemukan tujuh PPK yang melakukan manipulasi suara formulir D hasil dengan C hasil tingkat kecamatan yang digunakan sebagai rekapitulasi tingkat kabupaten.

Sebelumnya, Tia Rahmania telah diberhentikan mahkamah PDIP karena dinilai telah menggelembungkan perolehan suara. Sehingga, PDIP menggantikan Tia Rahmania dengan Bonnie Triyana sebagai anggota DPR Dapil Banten 1.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum caleg PDI-P Tia Rahmania, Jupryanto Purba mengatakan, Mabes Polri menyarankan agar pihaknya menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai.

Tia sebelumnya menggugat terkait pemecatannya dari PDI Perjuangan, yang membuatnya batal dilantik sebagai anggota DPR RI, meski memperoleh suara terbanyak di Dapil I Banten.

"Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta menunggu sampai proses di sana selesai," ujar Jupryanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/9/2024).

Menurut Jupryanto, tuduhan bahwa Tia Rahmania melakukan penggelembungan suara tidak berdasar. Ia merujuk pada keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Tia tidak terlibat dalam penggelembungan suara.

Namun, Mahkamah Partai justru menjadikan tuduhan ini sebagai dasar pemecatan Tia dari keanggotaan partai.

"Dalam pertimbangan Mahkamah Partai, dikatakan Tia mengambil suara dari Hasbi sebanyak 251 dan suara partai 10, tapi dalam amar keputusannya disebutkan bahwa Tia melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.600. Dari mana keputusan itu muncul?" tanya Jupryanto.

Jupryanto juga menyayangkan langkah partai yang langsung memecat Tia tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Surat pemecatan tersebut baru diterima Tia setelah namanya dicoret dari daftar calon anggota DPR yang akan dilantik.

“Ini tidak patut, seharusnya partai menyerahkan keputusan pemecatan sebelum KPU mengeluarkan Tia sebagai calon anggota DPR. Ini yang menurut kami tidak wajar dan merusak reputasi Tia sebagai dosen dan ibu rumah tangga,” tambah Jupryanto.

Ia menegaskan bahwa mekanisme untuk menuduh seseorang melakukan penggelembungan suara seharusnya mengikuti proses yang diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu dimulai dengan penyelidikan oleh Bawaslu, kemudian penyidikan oleh kepolisian, dan dilanjutkan dengan proses pengadilan.

"Partai tidak berhak memutuskan bahwa seseorang melakukan kejahatan penggelembungan suara. Itu ranah hukum yang harus diputuskan melalui pengadilan," tegasnya.

Jupryanto juga menyinggung pernyataan Sekjen partai yang pada bulan Juni sudah menyebutkan bahwa Bonnie Triyana, akan menjadi anggota DPR, meskipun putusan Mahkamah Partai baru keluar pada September. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya dugaan rekayasa.

“Kami menduga ada rekayasa di balik keputusan Mahkamah Partai ini. Pernyataan Sekjen yang disampaikan sebelum keputusan resmi keluar membuat kami curiga bahwa putusan tersebut sudah diarahkan sebelumnya,” kata Jupryanto.

Saat ini, Jupryanto dan tim hukumnya masih menunggu salinan resmi keputusan Mahkamah Partai.

"Hingga sekarang, kami belum menerima surat resmi mengenai keputusan itu, hanya surat pemecatan yang kami terima kemarin," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memecat kader mereka, Tia Rahmania, yang merupakan anggota DPR terpilih 2024–2029 dari Dapil Banten 1.

Pemecatan tersebut tertuang dalam KPU No.1.368/2024 tentang Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2024.

Dalam beleid itu, Tia digantikan oleh Bonnie Triyana yang tercatat memperoleh suara sebanyak 36.516.

"[Bonnie Triyana] menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania," demikian dikutip dari Keputusan KPU.

Berkat keputusan ini, Tia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara.

Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Kemudian, pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan kasus Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V. Mahkamah Partai memutus keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelahnya, DPP PDIP mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Hal itu lantaran Tia menjadi salah satu anggota DPR terpilih untuk lima tahun ke depan dari Dapil Banten 1.

Adapun pada 3 September 2024, Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDIP melalui sidang etik akhirnya memberhentikan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutus keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian," ujarnya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Sebagai konsekuensi pemecatan Tia dan Rahmad sebagai kader, DPP pada 13 September 2024 mengirimkan surat pemberhentian keduanya kepada KPU.

Lalu, 10 hari setelahnya atau 23 September KPU merilis Keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR.

Sempat Kritik Wakil Ketua KPK

Sebelumnya, Tia Rahmania juga sempat viral lantaran melontarkan kritik terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron...

Kritiknya terhadap Ghufron diberikan secara langsung di tengah pemaparan materi yang digelar oleh Lemhannas, Senin (23/9/2024).

Dengan mengenakan jaket berlogo KPK, Tia mengkritik Ghufron atas materi yang disampaikan kepada para caleh terpilih.

"Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK lembaga yang didirikan presiden ke-5 republik Indonesia, ketua umum kami. Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu pak negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Lemhannas, Selasa (24/9/2024).

Tia lalu mengungkit kasus etik Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut.

"Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak," ujar Tia.

Namun terkait hal ini, PDIP mengatakan pemecatan Tia tidak berhubungan dengan kritik yang disampaikan kepada Wakil KPK.

kehadiran Tia pada acara pembekalan untuk anggota DPR terpilih oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada pada hari yang sama SK KPU itu diterbitkan di situs resmi.

"Sama sekali tidak [ada hubungannya, red]," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim.