Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti dampak negatif judi online yang telah merugikan masyarakat luas, dan berpesan untuk menanganinya tanpa kompromi.

“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Menkomdigi usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.
“Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” jelasnya.

Presiden juga disebut menggaris bawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi ribuan situs judi online.

Polda juga menjawab saat ditanya wartawan terkait potensi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Meskipun begitu Wira belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie sebagai saksi dalam kasus ini.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil. Wira Satya menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menelusuri jalur wewenang dan jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berperan penting saat Budi Arie menjabat sebagai Menkominfo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan terkait kemungkinan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana judi online (judol) yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Hal ini mengemuka lantaran Budi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendur,” tegas Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, saat ini fokus utamanya adalah menjalankan tugas baru yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” katanya.

Meskipun demikian, Budi tetap mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait kasus judi online di Polda Metro Jaya.

“Kita mendukung penegakkan hukum,” imbuhnya.

Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online tersebut.

Diduga, para pegawai Kemkomdigi yang terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memelihara sekitar 1.000 website judi online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Adapun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) melalukan pemeriksaan kepada pegawai Komdigi terkait dengan dugaan kasus judi online atau judol.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.Termasuk jika ditemukan pejabat di lingkungan Komdigi yang mendukung dan menfasilitasi praktik judi online.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Meutya menyampaikan, seluruh ASN di lingkungan Kementrian Komdigi telah menandatangi pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

Dengan demikian, dirinya mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi untuk mematuhi pakta tersebut dan tak terlibat judi online.

Lebih lanjut, Meutya mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meutya pun menuturkan dirinya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum.

“Apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” ucap Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet atau dompet digital yang memfasilitasi penjudi online.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kementerian Kominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi online.

Nilai transaksi di lima dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," ujar Budi Arie dilansir dari siaran pers Kemenkominfo, Jumat (11/10/2024).

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, “ ungkap Budi Arie.

Adapun rincian transaksi judi online di lima penyedia dompet digital yakni sebagai berikut.

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi 5.24.337.
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216.620.290.539 dengan jumlah transaksi 836.095.
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89.240.919.624 dengan jumlah transaksi 577.316.
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp 65.45.310.125 dengan jumlah transaksi 80.171.
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp 6.114.203.815 dengan jumlah transaksi 33.069.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet atau dompet digital yang memfasilitasi penjudi online.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kementerian Kominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi online.

Nilai transaksi di lima dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," ujar Budi Arie dilansir dari siaran pers Kemenkominfo, Jumat (11/10/2024).

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, “ ungkap Budi Arie.

Adapun rincian transaksi judi online di lima penyedia dompet digital yakni sebagai berikut.

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi 5.24.337.
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216.620.290.539 dengan jumlah transaksi 836.095.
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89.240.919.624 dengan jumlah transaksi 577.316.
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp 65.45.310.125 dengan jumlah transaksi 80.171.
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp 6.114.203.815 dengan jumlah transaksi 33.069.

Budi Arie pun menegaskan, pemberantasan judi online menjadi program pemerintah yang bakal berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

“Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Budi Arie menyebutkan, kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo (top-up) yang melonjak tiba-tiba.

Terlebih, transaksi di dompet digital itu hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk, tanpa ada transaksi keluar.

“Sasaran utama pemblokiran akun e-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi Arie.

Oleh karena itu, ia meminta perusahaan penyedia e-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” tambahnya.

Adapun hingga 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, membeberkan cara yang tepat untuk memberantas judi online. Yakni, melalui pendekatan spiritual dan struktural.

"Pendekatan pertama pendekatan struktural mengikat, kemudian pemerintah bisa memblokir yang ada unsur judi,” kata Cholil melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam pendekatan spiritual, lanjut dia, pemerintah perlu menggandeng ulama. Para ulama bisa memberikan dakwah kepada masyarakat tentang bahaya judi online.
“Tokoh ulama yang menyadarkan dan memberikan pemahaman kemudian bahasa kita dapat hidayah dari Allah, baru orang sadar sendiri,” ujar Cholil.

Sosialisasi tentang bahaya judi online yang disampaikan ulama maupun tokoh masyarakat sangat penting. Khususnya, menyampaikan pesan mencapai kekayaan butuh kerja keras.

“Kita sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kerja keras tentang pentingnya sebuah proses untuk bekerja, kekayaan itu sebuah proses bukan secara tiba-tiba," ucap Cholil.

Baca Juga: Dampak Negatif Ketagihan Judol untuk Kesehatan Mental

Dia menambahkan dengan maraknya judi online, tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah dan masyarakat. Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama agar bangsa Indonesia tidak dimasuki budaya laten yang meresahkan.

“Kita enggak boleh nyalah-nyalahin siapa, jadi judi online itu udah laten mulai dulu orang yang males kerja, kemudian mengambil jalan pintasnya judi. Kedua, orang yang mengkhayal dengan judi pasti orang yang tidak bekerja benar jadinya judi. Yang banyak korban orang miskin, sementara orang kaya jadi bandarnya,” ujar Cholil.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap upaya untuk memberantas judi online.

OJK menyebut aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“OJK bersama perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal [APU, PPT, dan PPPSPM,” tulis OJK di Instagram resminya dikutip pada Sabtu (17/8/2024).

OJK menyebut penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring pun akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

“OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online,” kata OJK.

Salah satu upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online, meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Tidak hanya itu, OJK juga melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Apabila dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, OJK menyebut perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting). OJK juga terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT, dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud.

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Lalu, OJK juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening. Serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

OJK juga meminta bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000. Selain itu juga melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online.

“Lalu, memantau aktivitas transaksi lintas batas negara. Melakukan kampanye masif tentang pencucian uang, bekerja sama dengan perbankan dan pihak terkait,” tulis OJK.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON - Pengadilan Agama (PA) Cirebon, Jawa Barat menyebut bahwa salah satu penyebab perceraian di daerah itu adalah karena permasalahan judi online. Suami yang kecanduan judi online memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Ketua PA Cirebon Achmad Cholil mengatakan, setiap tahunnya banyak istri menggugat cerai karena suaminya terlibat judi daring yang mengakibatkan adanya keretakan hubungan rumah tangga serta berkurangnya nafkah keluarga. Meski demikian, kata dia, judi online yang sering menjadi akar masalah itu tidak selalu ditulis dalam surat gugatan cerai dari pihak pemohon.

"Seringkali penyebab ini tidak tertulis dalam gugatan, mungkin karena malu. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa suami yang kecanduan judi online menjadi penyebab perceraian,” katanya, di Cirebon, Jumat (2/8/2024).

Achmad mengungkapkan, perceraian di Kota Cirebon mencapai 1.021 kasus pada 2023. Jumlah tersebut terdiri atas 669 gugatan cerai serta 208 cerai talak. Menurut dia, fenomena ini cukup mengkhawatirkan walaupun tidak ada data pasti mengenai persentase gugatan perceraian yang disebabkan oleh judi online.

Melihat situasi ini, pihaknya berharap ada kesadaran dari masyarakat terhadap dampak negatif judi online pada keharmonisan rumah tangga serta upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. “Perceraian karena judi daring, saya tidak bisa bilang persentase atau rincian pastinya. Saya kira fenomena ini lumayan mengkhawatirkan,” katanya.

Lebih lanjut, Achmad menyampaikan, sejauh ini PA Cirebon selalu berupaya memfasilitasi dan memediasi pasangan yang mengajukan perceraian. Ia mengemukakan terdapat dua kategori keberhasilan dalam mediasi, yaitu berhasil seluruhnya dan berhasil sebagian.

Dia menegaskan pentingnya ruang mediasi ini dalam membantu pasangan menyelesaikan masalah mereka, meskipun pada akhirnya banyak kasus yang hanya berhasil sebagian. "Keberhasilan seluruhnya berarti pasangan batal bercerai, sedangkan keberhasilan sebagian berarti perceraian tetap terjadi, tetapi permasalahan setelahnya, seperti hak asuh anak dan pembagian harta, dapat diselesaikan dengan baik," ucap dia.

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi geram dengan polemik sosok inisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia. Dia menegaskan pemberantasan judi online jangan dijadikan gimik.

"Pemberentasan judi online jangan jadi gimik. Mr T, Mr A, Mr X, Mr D jangan. Pemberantasan judi online harus konkret," ujar Budi di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Budi mendorong Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap sosok inisial T. Pasalnya, Benny yang pertama kali membawa isu ini ke publik.
"T itu bisa Tesi, jangan berspekulasi dong, A, B, C, D, langsung saja kasih namanya, kasih buktinya," tegas dia.

Baca Juga: Perang OJK Berantas Judi Online

Ketua Harian Pencegahan Pemberantasan Judi Daring ini juga mendorong Benny melaporkan sosok tersebut kepada Polri. Sehingga, polemik ini tak terus bergulir.

"Ada buktinya, lapor ke aparat tangkap, bukan nyebarin gimik gini," ujar dia.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memulai penutupan pada tiga layanan Virtual Private Network (VPN) gratis sebagai cara untuk menurunkan akses masyarakat kepada situs-situs penyedia judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan uji coba penutupan akses VPN gratis tersebut dilakukan atas dasar ketiga VPN itu sering digunakan oleh para pelaku judi online untuk mengakses situs bandar judi online.

"Per kemarin itu tiga VPN gratis dulu kami uji coba yang terindikasi paling banyak digunakan untuk judi online, nanti bertahap semua VPN gratis yang mengandung konten negatif kita blokir," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan saat ini penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyediakan jasa VPN di Indonesia tercatat ada sebanyak 20-30 perusahaan. Namun dari semua itu, hanya tiga yang baru ditutup aksesnya terkhusus untuk layanan VPN tak berbayar.

Sementara untuk layanan VPN berbayar memang tidak ditutup karena dinilai memiliki segmentasi pasar yang berbeda dan masih ada masyarakat yang membutuhkannya. Meski begitu, apabila hasil evaluasi menunjukkan langkah penutupan tiga VPN tersebut kurang berdampak dan ada masyarakat yang mencari alternatif lain untuk mengakses judi online maka Pemerintah mungkin saja bisa menutup akses VPN gratis lainnya.

"Kami bertahap, nanti kami lihat terus, setiap hari, setiap waktu, kami evaluasi, manakala kita perlu tutup VPN lain ya kita tutup juga," kata Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (31/7/2024) Budi Arie mengatakan pihaknya bakal membatasi akses layanan VPN gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia. Ia menyebutkan pembahasan telah dilakukan oleh dirinya dan dua direktorat jenderal Kemenkominfo untuk memastikan strategi itu bisa dijalankan.

Budi mengatakan, hal itu perlu dilakukan mengingat judi online menjadi salah satu tantangan dalam transformasi digital nasional. Ia berpendapat bahwa judi online merupakan salah satu wujud sisi gelap digitalisasi yang membuat ruang digital menjadi tidak produktif dan harus dikendalikan pertumbuhannya bahkan diberantas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Judi online telah masuk dan menjerat hampir semua profesi dan lapisan masyarakat. Dampak buruk judi online terhadap kehidupan individu maupun sosial pun masih belum berhenti. Mabes Polri diminta mempercepat penuntasan pemberantasan judi online yang saat ini tengah gencar dilaksanakan.

“Kami mengapresiasi langkah jajaran Polri dalam memberantas judi online. Dari mengejar sindikat pelaku ke Kamboja, memanggil artis influencer yang mempromosikan judi online, hingga melakukan sidak handphone anggota untuk memastikan tidak ada personel Polri yang terjerat judi online,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Cucun mengatakan, fenomena judi online saat ini telah masuk hingga ke pelosok desa. Pelaku judi online pun hampir merata baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi hingga wilayah tempat tinggal.

“Berdasarkan temuan PPATK judi online ini begitu masif. Sepanjang 2022-2023 terjadi perputaran uang judi online hingga Rp 517 triliun. Di tahun 2023 PPATK mencatat 168 juta transaksi judi online yang melibatkan lebih dari 3 juta warga dari beragam profesi dan latar belakang pendidikan,” katanya.

Dampak judi online, lanjut Cucun, juga luar biasa. Rata-rata pelaku judi online mengalami gangguan jiwa dalam bentuk kecanduan (adiktif). Selain itu, mereka terjerat pinjaman online yang dalam bentuk ekstrem mengakibatkan keputusasaan dan aksi bunuh diri.

“Dua pekan lalu seorang pria di Ciputat Tangsel bunuh diri terjerat pinjaman online karena kecanduan judi online. Sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di Semarang dan beberapa wilayah lain. Situasi ini sungguh meresahkan,” katanya.

Cucun mendukung langkah Polri menuntaskan persoalan judi online ini. Polri saat ini sedikitnya menangkap 3.145 orang terkait judi online, bekerja sama dengan Kominfo memblokir 2.864 situs judi online, serta bekerja sama dengan PPATK memblokir rekening-rekening yang diduga terkait judi online.

“Langkah Bareskrim Polri untuk memanggil para influencer judi online dari kalangan artis pun layak diapresiasi karena banyak masyarakat yang terjebak judi online karena melihat figur terkenal mempromosikan judi online ini,” katanya.

Legislator asal Jawa Barat II ini menilai, saat ini perlu disebarkan secara luas bagaimana bandar-bandar judi online menjerat korbannya. Dia mencontohkan langkah yang dilakukan Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo menggelar secara terbuka modus sindikat judi online dalam menjerat mangsanya sebagai bentuk edukasi terbaik.

“Sindikat judi online menggunakan segala cara termasuk membayar orang untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut bermain judi online. Maka apa yang dilakukan Kapolrestas Bandung layak diapresiasi karena menyampaikan jika pelaku judi online tidak akan pernah menang. Edukasi ini yang perlu disampaikan secara luas ke publik,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. “Oleh sebab itu paling prioritas membersihkan aparat TNI, Polri dan birokrasi dari segala bentuk perjudian,” kata dia.

Pararel dengan langkah tersebut, kata Said, perlu gerakan kebudayaan. Sebab perang melawan perjudian tidak bisa hanya di aras negara. Gerakan kebudayaan hanya akan muncul bila Satgas bisa memberikan kerja nyata dengan membuktikan penangkapan besar besaran para pemain judi yang melibatkan seluruh kepangkatan tinggi dari TNI, Polri dan birokrasi.

“Keteladanan ini akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta. Kekuatan semesta inilah fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sejak kegiatan perjudian resmi ditutup pada 1993, tidak serta merta kegiatan perjudian terhenti. Banyak cerita beragam kegiatan perjudian masih berlangsung, baik skala kampung dengan nilai transaksi recehan, hingga judi kelas atas dengan transaksi jumbo.

Dia menjelaskan, berkembangnya internet di Indonesia, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang dijalankan oleh pemerintah sepuluh tahun terakhir rupanya juga menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

Dia menyebut, internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara online. Apalagi smartphone dengan koneksi internet telah massif hingga ke pelosok desa.

Google dalam survei terbarunya, Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing Ipin Smartphone menyebutkan jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. “Judi online (Judol) telah menjelma bara dalam sekam,” kata dia.

Dia mengutip pernyataan Dirjen Aptika Kominfo menyampaikan telah menutup paksa situs judol lebih dari dua juta situs. Namun bagai cendawan di musim hujan, tumbuh kembali dengan fantastis. Penetrasi judol berdampak sosial massif. Kabarnya 70 persen perceraian di Cianjur ada kontribusi efek judol.

Bahkan aparat TNI dan Polri juga terpapar dengan kegiatan judol. Seorang polwan membakar hidup hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judol dari suaminya.

Lebih heboh lagi, PPATK menyampaikan kegiatan judol juga ada di Gedung DPR, dan sedang di selidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR adanya dugaan anggota DPR terlibat judol. “Kita harapkan sekali lagi Satgas ini menghasilkan kerja yang nyata bukan sekedar aksi gimmick,” ujar dia.