TEMPO.CO, Jakarta - Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa program, termasuk Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKM memberikan manfaat uang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan JKK memberikan uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24 persen hingga 1,74 persen dari upah, tergantung pada risiko pekerjaan, dan ditanggung oleh perusahaan. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 persen dari upah juga ditanggung oleh perusahaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan jangka panjang yang diberikan saat peserta pensiun, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Besar iuran JHT untuk pekerja penerima upah adalah 5,7 persen dari upah, terdiri dari 2 persen dibayarkan oleh pekerja dan 3,7 persen oleh pemberi kerja. Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran JHT sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan.

BPJS Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan penghasilan akibat pensiun atau cacat total tetap. Bagi pekerja di perusahaan swasta, iuran JP ditetapkan sebesar 3 persen, di mana 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Selain ragam potongan gaji itu, Pajak Penghasilan (PPh 21) dikenakan pada penghasilan tahunan di atas Rp 60 juta dengan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memotong 3 persen dari gaji bulanan, dengan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja, yang mulai berlaku paling lambat pada tahun 2027.

OJK, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, hanya berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan keselarasan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” katanya dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Program pensiun tambahan ini merupakan amanat dari UU P2SK, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah ada melalui BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional. Menurut Ogi, ketentuan lebih lanjut mengenai program ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

MYESHA FATINA RACHMAN I RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR I ELLYA SYAFRIANI

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menyambut baik rencana program pensiun tambahan bersifat wajib. Hal ini disebut akan menaikkan aset kelolaan dari dana pensiun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife hingga Agustus 2024 mencapai Rp5,6 triliun dan ditargetkan menjadi Rp6,7 triliun di akhir 2024 ini.

"Apalagi kalau ada harmonisasi dana pensiun itu memberikan peluang juga ada iuran tambahan bagi dana pensiun, itu memberi satu peluang untuk menaikkan aset DPLK," kata Deny dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain dengan strategi yang dilakukan di internal, DPLK PertaLife juga menyambut program pensiun bersifat wajib sebagai stimulus pertumbuhan aset kelolaan dana pensiun yang ditargetkan pada tahun depan mencapai Rp10—12 triliun.

"Kalau digabung potensinya, itu ada penambahan [dari] perubahan peraturan perusahan, kemudian ada tambahan PSL [Past Service Liability], itu kalau ditambah [dengan potensi program pensiun wajib] kurang lebih [targetnya] Rp10—12 triliun," kata Deny.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagaimana diketahui, program pensiun tambahan bersifat wajib ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun peraturan pelaksanaan dari UUP2SK harus ditetapkan 2 tahun sejak UUP2SK ditetapkan, yang artinya paling lambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur program pensiun tambahan bersifat wajib. Ketentuan ini menjadi amanat dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Nantinya pemerintah akan mengharmonisasi dana pensiun wajib yang ada di program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dengan dana pensiun sukarela. Targetnya adalah dana pensiun bisa mencapai replacement ratio atau tingkat pengembalian pensiun sebesar 40%, di mana saat ini perhitungan dari Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih di bawah 10%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan tingkat pengembalian rasio 40% ini bisa memberikan kehidupan yang layak bagi para pensiunan, selain juga agar para pensiunan tidak menjadi beban bagi anaknya.

"Replacement ratio yang lebih tinggi juga semakin menurunkan beban anak dalam membiayai kebutuhan orang tua ketika pensiun dan tidak menjadi sandwich generation," kata Huda kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Huda menilai untuk mencapai rasio 40% tersebut bisa dilakukan dengan menaikkan secara berkala iuran peserta dana pensiun dalam program wajib. Selain itu juga bisa dengan penempatan dana pensiun dalam portofolio investasi yang menguntungkan dan aman.

Selain itu, program wajib juga bisa memberi angin segar bagi kondisi industri dana pensiun sukarela yang menurutnya saat ini kurang diminati. Karena dengan program dana pensiun wajib, menurutnya sinergi antar pengelola dana pensiun baik wajib dan sukarela menjadi sebuah keniscayaan.

Sementara untuk masukan kepada pemerintah, dia berharap program pensiun wajib juga diikuti dengan pertumbuhan pendapatan pekerja. "Dari 1,5% menjadi minimal angka inflasi di sekitar 3%. Salah satunya bisa dikerek dari kenaikan UMP sebesar inflasi plus pertumbuhan ekonomi atau sekitar 8% per tahun. Maka jika ada kenaikan gaji yang layak, saya rasa isu dana pensiun tidak akan ramai," jelasnya.

Berbeda, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai program dana pensiun wajib ini kurang tepat waktunya bila diterapkan dalam dekat ini karena akan menjadi beban baru bagi pekerja dan pemberi kerja yang sama-sama menanggung iuran. Dia mengusulkan, pemerintah cukup dengan mengoptimalkan program JHT dan JP pada BPJS Ketenagakerjaan yang ada saat ini.

"Efeknya kalau ini diberlakukan maka akan ada penurunan disposable income, atau pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh para pekerja. Sehingga iuran yang tambah banyak bisa menurunkan agregat dari sisi permintaan untuk membeli barang-barang terutama di luar barang makanan, seperti elektronik, otomotif, perumahan, misalnya," kata Bhima.

Sementara kondisi saat ini, Bhima melihat disposable income pekerja sudah banyak terpangkas pajak. Oleh karena itu menurutnya momentum program dana pensiun wajib ini kurang pas.

Kritik lainnya, Bhima mencatat saat ini portofolio investasi dana pensiun sebanyak 30% berada di instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Dia khawatir, jumlah uang terparkir lebih besar dari perputaran uang yang dibelanjakan oleh pekerja.

"Jadi efeknya kurang begitu bagus nanti dikhawatirkan akibatnya crowding out effect, karena pemerintah terlalu banyak menyerap dana publik sehingga uang yang ditabung untuk deposito, untuk disalurkan kembali menjadi kredit dari perbankan jadi terbatas. Efeknya juga nanti kepada pertumbuhan kredit tidak optimal karena masuk ke dalam dana pensiun wajib," kata Bhima.

Alasan lain yang membuat Bhima merasa program pensiun wajib kurang pas diterapkan dalam waktu dekat adalah dari sisi pemberi kerja karena kondisi usaha yang sedang lesu.

"PMI manufaktur berada di level di bawah ekspansif sehingga pelaku usaha kalau diberi beban baru dana pensiun wajib akan membuat pelaku usaha tertekan. Efeknya juga kepada penyerapan tenaga kerja terutama di sektor formal," kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui dan kaget soal adanya wacana iuran pensiun tambahan yang akan memotong gaji pekerja di Tanah Air.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu terkejut saat mengetahui banyak pihak yang keberatan adanya iuran pensiun tambahan di luar iuran yang selama ini sudah berlaku.

"Presiden agak terkejut. Beliau tanya siapa yang mengeluarkan [rencana iuran] ini. Saya juga kaget, jadi ada semacam, Presiden bertanya siapa yang mengeluarkan, ini ada peraturan yang dibuat segala hal, dan Presiden menerima masukan saya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Oleh sebab itu, Andi mengaku senang lantaran usai menyampaikan keluhan tersebut, maka Kepala Negara berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh, sebelum mengakhiri masa jabatannya.

"Presiden bertanya kepada saya, itu potongan apa lagi mas, dan Presiden menegaskan mudah-mudahan kebijakan yang akan saya keluarkan di akhir masa akhir ini akan membuat buruh merasa bahagia," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa KSPSI akan kembali bertemu kembali dengan Presiden Ke-7 RI itu pada pekan ini, entah pada Rabu atau Kamis ini untuk membahas secara komperhensif bagaimana kebijakan ke depan.

"Jadi, kami akan konferensi pers, mungkin Presiden bersama kami akan mengumumkan langsung untuk kebijakan soal yang menjadi keresahan masyarakat selama 4 hari terakhir ini, karena sudah ada potongan ini itu, potongan banyak," pungkas Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosias Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menghitung ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

Melalui progam pensiun tambahan bersifat wajib ini, pemerintah berencana mengharmonisasikan dana pensiun wajib program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan program dana pensiun sukarela.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip pada Senin (16/9/2024).

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPLK naik 8,04% (year-on-year/YoY) menjadi Rp116,50 miliar dibanding Rp107,83 miliar di Juni 2023.

Syarif menjelaskan tren kenaikan utang manfaat pensiun jatuh tempo tersebut diakibatkan oleh tren banyaknya pekerja yang masuk masa pensiun. Meskipun naik, dia menegaskan ketahanan kelolaan dana pensiun di DPLK tetap sehat. Dia memastikan karena sifatnya iuran, dana yang dibayar pekerja tidak akan hilang.

"Tapi problemnya aset kelolaan dari dana pensiun itu akan menurun kalau tidak ditopang dari kepesertaan yang baru. Kalau dia Rp1 miliar nih sekarang asetnya, terus ada orang pensiun 10 besok, totalnya itu Rp400 juta. Ya berarti si aset dia karena bayarin tahun depan Rp400 juta, dia sisanya tinggal Rp600 juta kan," kata Syarif mencontohkan.

Dengan contoh perhitungan tersebut, maka untuk menahan aset dana pensiun tetap di level Rp1 miliar maka harus mendaftarkan 20 peserta baru dengan iuran Rp1 juta untuk mengcukupi aset kelolaan yang sudah dibayarkan.

Syarif menjelaskan, dalam studi yang dilakukannya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peserta DPLK yang manfaat pensiunnya dibayar secara lumpsum atau dibayar dalam sekali waktu per tahun rata-rata mencapai Rp12,6 triliun atau 65%. Sementara, peserta dengan nilai manfaat lebih dari Rp500 juta yang manfaatnya dibayar berkala mencapai Rp4,5 triliun, atau 35%.

Menurutnya tren tersebut akan terus meningkat sehingga diperlukan peserta baru untuk menambah (top up) kembali aset kelolaan dana pensiun di DPLK.

"Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat siklus yang benar, itu kepesertaan yang muda-muda ini, milenial, harusnya masuk nih sekarang, supaya bisa meng-cover aset kelolaan dari dana pensiun itu sendiri," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Bobby Gafur Umar, mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya wacana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang,” tuturnya.

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

“Jadi kita harapkan untuk benar-benar dikaji, dampaknya jangka panjang. Kan dalam iuran Jamsostek, iuran itu segala macam udah banyak di situ. Kenapa mesti ada tambahan lagi?” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada hal-hal yang akan diatur dalam program pensiun tambahan untuk pekerja nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang diundangkan pada Januari 2023 silam. Beleid itu mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

Dalam PPSK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan dalam mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Namun, lanjut Ogi, dalam pasal 189 ayat 4 UU mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam PP. Nantinya, ketentuan UU PPSK harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Untuk itu, Ogi menyampaikan bahwa regulator masih menunggu Peraturan Pemeirntah (PP) dalam hal program pensiun.

“Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Jadi, [kami] menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah, kami belum bisabertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program dana pensiun tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, program ini justru dapat membebani para pekerja karena akan menambah potongan gaji.

"Meski iuran pensiun tambahan adalah program yang baik untuk jaminan hari tua, tetapi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan. Sebagian besar gaji karyawan masih belum di atas rata-rata, sehingga penambahan potongan akan memberatkan," ujar Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2025).

Muhadjir berharap bahwa usulan program tersebut sudah melalui pertimbangan matang. Saat ini, para pekerja telah dibebani dengan berbagai jaminan sosial yang meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Menurutnya, lima jaminan tersebut sudah cukup representatif jika dijalankan dengan baik.

"Sebenarnya, lima jaminan yang ada sudah memadai asal dilaksanakan secara maksimal," kata Muhadjir. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan jaminan-jaminan tersebut belum optimal, mengingat kondisi gaji pekerja di Indonesia yang masih belum ideal.

Muhadjir mencontohkan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sempat ditunda atas instruksi Presiden, kini baru mulai dijalankan setelah dipertimbangkan lebih matang.

Di sisi lain, Muhadjir juga menyoroti penurunan daya beli kelas menengah yang sedang terjadi. Menurutnya, jika program pensiun tambahan ini diterapkan terlalu tergesa-gesa, masyarakat kelas menengah akan semakin terbebani. "Saat ini, kami berupaya untuk menahan penurunan kelas menengah agar tidak jatuh menjadi kelas miskin. Menurunnya daya beli kelas menengah ditambah iuran pensiun tentu akan terlalu berat untuk sekarang," tutupnya.

Gaji karyawan akan dipotong untuk program dana pensiun tambahan. Hal ini sebagai amanah Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy belum mempelajari rencana tersebut. Dia juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan.

"Iya-iya, wajib itu karena Undang-Undang, perintah Undang-Undang. Cuma memang soal penambahan iuran untuk jaminan pensiun saya belum mempelajari, saya mohon maaf," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah menurunnya daya beli kelas menengah. Dia mengatakan, jika diterapkan sekarang akan memberatkan.

"Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ini kemudian ditambah lagi ada penambahan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha agar daya beli kelas menengah itu tidak turun.

"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan, jangan sampai turunnya itu sampai menyodok ke kelas paling bawah, itu kelas miskin dan sangat miskin. Tapi ini sekarang ini kan untuk saat ini kan alhamdulillah masih bisa kita tahan kan, di level namanya aspiring middle income itu atau middle class itu, kan," katanya.

Rencana pemerintah mengeluarkan program pensiun tambahan dikhawatirkan berdampak pada ekonomi rakyat. Dalam program tersebut, gaji pekerja bakal kembali dipotong untuk program pensiun tambahan.

Terkait kekhawatiran itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka suara. Ia menyebut hal itu menjadi pertimbangan, dan masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan.

"Ya justru itu nanti pertimbangan itu pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintahnya, persisnya seperti apa, kapan diberlakukan, itu pemerintah nantinya," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Namun, terkait kapan PP tersebut terbit Ogi mengaku belum mengetahuinya. Ia juga tak bisa memastikan apakah beleid tersebut akan terbit di tahun ini atau tidak.

"(PP terbit) tergantung pemerintah, kita nggak bisa nebak lah," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau 'Oneng' meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang program pensiunan tambahan. Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

"Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," kata Rieke dengan nada berapi-api dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Adapun amanah terkait program pensiun tambahan disebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program pensiun dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini melaksanakan rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat ingin mengutip sidang, tiba-tiba ada interupsi dari Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng'.

Dalam kesempatan itu, Rieke meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang program pensiunan tambahan. Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

"Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," kata Rieke dengan nada berapi-api dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Rieke menyoroti kondisi sulit masyarakat saat ini di mana melonjaknya tren pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, program dana pensiun yang ada justru disebut merugikan masyarakat. Alih-alih memperbaiki tata kelola yang ada, malah direncanakan penambahan program pensiun.

"Fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN Asabri senilai Rp 22,78 triliun, Jiwasraya Rp 16,81 triliun dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar Rp 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan (program pensiun tambahan)," ucapnya.

Rieke menilai potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja saat ini sudah cukup tinggi. Untuk itu, ia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun karena dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip amanah dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

"Alasannya adalah menjalankan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan, total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24%, hingga 11,74%," bebernya.

Dalam kesempatan itu juga, Rieke memohon dukungan dari masyarakat untuk mengajukan judicial review UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189.

Menanggapi itu, Puan mengatakan permasalahan terkait rencana program pensiun tambahan akan dikaji oleh badan keahlian DPR RI.

"Terima kasih, nanti akan dikaji oleh badan keahlian untuk ikut mencermati terkait dengan hal ini," tutur Puan.

Kebijakan baru soal program pensiun tambahan bagi pekerja bikin heboh masyarakat. Sebab, gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal kebijakan yang bikin heboh ini.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indonesia setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap rencana program pensiun tambahan yang bersifat wajib.

Terkait dengan program tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan harmonisasi program pensiun.

Termasuk ketentuan batasan yang dikenakan maupun berapa persen potongan yang dikenakan dari pendapatan.

“Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, karena PP-nya belum diterbitkan,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ogi menegaskan bahwa OJK memiliki kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun,” imbuhnya.

Ogi menjelaskan dalam pasal 189 ayat 4 UU P2SK mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Ogi menyebut amanat dalam undang-undang P2SK tersebut ketentuannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah pun, lanjut dia, akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Terlebih menurutnya dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil.

“Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO [organisasi perburuhan internasional] itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Jadi oleh karena itu dalam P2SK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan,” katanya.