Jakarta -

Pemerintah berencana menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu diperhatikan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex. Menurut Eddy, sikal Prabowo menunjukkan kepeduliannya pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

"Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Eddy kemudian menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

"Prioritas utama adalah menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini," terangnya.

Eddy mengatakan, upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri textil nasional secara keseluruhan.

"Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari pailit hanya sebagai fasilitator. Artinya bantuan yang diberikan bukan bersifat finansial.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada 28 bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tua tersebut.

"(Utang kepada 28 bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, per Semester I-2024 liabilitas Sritex tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Bank-bank tersebut cukup beragam, ada bank pelat merah hingga bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah ke PT Bank Centra Asia Tbk atau BCA

(aid/hns)

Jakarta -

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

(hns/hns)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pengamanan agar karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Raksasa tekstil yang merupakan terbesar di ASEAN ini diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Kemenperin akan melakukan upaya pengamanan kepada hampir 5 ribu tenaga kerja Sritex. Kemenperin mengantisipasi agar PHK tidak sampai terjadi mengingat operasional pabrik masih terus berjalan.

"Kita yang pasti menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan. Apalagi pabriknya tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pailit, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi," kata Reni kepada media, Senin (28/10/2024).

Kemenperin juga tengah mendalami kondisi perusahaan untuk disusun upaya penyelamatan. Dikatakan bahwa ke depan akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan yang membahas detail skema-skema penyelamatan.

Pabrik Sritex sendiri masih terus beroperasi meski telah dinyatakan pailit. Reni menyebut, utilitas pabrik masih di angka 65 persen.

Kondisi ini dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di saat dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang mana utilitas pabrik hanya mampu menyentuh angka 40 persen.

"Kita membahas terkait utilisasinya berapa persen, kemudian juga tenaga kerjanya seperti apa. Itu disampaikan di tengah lesu seperti ini, tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya. Dengan utilisasi sebesar 65 persen, membaik dibandingkan dulu, pernah 40 persem akibat Covid-19 dan perang (geopolitik) ini," ujar Reni.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa menjelaskan kronologi penyelamatan 10 awak kapal nelayan terombang-ambing di laut lepas pada Sabtu (28/9) lalu. Tepatnya, para nelayan itu terjebak sekitar 11 kilometer dari pesisir Pantai Utara Jawa,

Superintendent KLA Flowstations Achmad Mohan mengatakan menjelang tengah hari, sepuluh nelayan asal Desa Ciparage, Karawang melaut dengan kapal tangkap. Tulisan "Badak Liar" tercetak di bagian lambung kapal. Alat jaring payang mereka sudah penuh terisi ikan ketika mesin kapal mati total di tengah laut Jawa.

Kerusakan di gearbox menyebabkan mesin kapal mati. Awak kapal mencoba berbagai cara untuk kembali menghidupkan mesin. Namun mesin kapal gagal dihidupkan kembali.

Peralatan mekanik yang tidak lengkap dan ombak yang besar mempersulit usaha mereka. Tanpa pilihan, para nelayan kapal Badak Liar pasrah dihanyut arus ombak selama tiga jam.

"Menjelang sore, gelombang Laut Jawa menyeret Badak Liar mendekati sumur KLXA di area Lapangan KLA yang dioperasikan PHE ONWJ. Para awak kapal melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan ke arah anjungan lepas pantai. Kru PHE ONWJ yang tengah bertugas langsung bergerak cepat, kapal USV Fulmar PHE ONWJ melaju mendekati Badak Liar yang terombang-ambing," kata Achmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut, gelombang laut dan hari yang mulai gelap membuat operasi penyelamatan berlangsung tidak mudah. Ombak yang terus mengayunkan Badak Liar menyulitkan kru PHE ONWJ untuk mengarahkan kapal tersebut ke titik aman.

Menggunakan tambang, Kapal USV Fulmar menarik Badak Liar ke area bouy atau struktur apung untuk menambatkan kapal di perairan-red milik PHE ONWJ yang berjarak 5 kilometer dari lokasi awal. Proses penyelamatan berlangsung intens selama satu setengah jam.

Berkat kesigapan kru PHE ONWJ, akhirnya pada pukul 18.30 WIB seluruh nelayan berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa cedera.

"Proses evakuasi ibarat ujian ketahanan dan keberanian bagi kru PHE ONWJ. Berbagai tantangan seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan visibilitas yang rendah dapat membuat misi penyelamatan menjadi semakin rumit dan berbahaya," jelasnya.

Dia menilai dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Menurutnya, keberhasilan evakuasi tidak hanya bergantung pada kesiapan tim, tetapi juga pada kemampuan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga dan mengatasi berbagai rintangan yang muncul di lapangan.

Sementara itu, General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama mengatakan penyelamatan nelayan Kapal Badak Liar merupakan contoh bukti komitmen Perusahaan untuk selalu menjaga keselamatan operasi migas dan siap membantu masyarakat, khususnya nelayan yang melaut di sekitar wilayah kerja ONWJ.

"Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bersama. Kami berharap kejadian nahas ini tidak terulang kembali. Dan semoga para nelayan dapat kembali melaut dengan selamat," kata Wira.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi kesigapan perwira Pertamina PHE ONWJ yang berhasil menolong nelayan yang mengalami musibah di tengah lautan.

"Pertamina senantiasa mendorong kepedulian sosial yang tinggi agar selalu terdepan dalam membantu masyarakat yang tengah membutuhkan. Ini cerminan BUMN hadir untuk negeri," ujar Fadjar.

(rir/rrd)

Yishun: Seorang pria berhasil selamat setelah jatuh dari lantai sembilan sebuah blok HDB di Yishun, berkat air pack atau bantalan udara keselamatan/pengaman yang disiapkan oleh Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF).

Melansir dari AsiaOne, insiden ini terjadi pada pagi Selasa, 27 Agustus, dan videonya telah diunggah ke grup Facebook Complaint Singapore, mengundang lebih dari seribu reaksi dan seratus komentar.

Dalam video tersebut, pria berusia 41 tahun itu terlihat berdiri membelakangi di tepian luar jendela sebuah unit apartemen di lantai sembilan, berusaha berpindah ke langkan atau tepian luar jendela unit sebelahnya namun kehilangan pijakan dan terjatuh. Kemudian ia mendarat di atas bantalan udara yang sedang disiapkan oleh petugas SCDF, menimbulkan suara gedebuk yang mengejutkan para penonton hingga terdengar berteriak.
Video lain yang diposting di Xiaohongshu menunjukkan air pack sedang disiapkan yang mana masih dipompa oleh petugas SCDF dan begitu dia menyentuh air pack, pria itu terlihat terbaring tak bergerak, tertelungkup, saat petugas SCDF bergegas untuk memeriksanya. Beberapa personel yang hadir kemudian terlihat menutupi pria itu dengan handuk dan memindahkannya ke tandu.

SCDF kemudian membawanya ke rumah sakit Khoo Teck Puat.

Beberapa netizen yang menonton video tersebut mengungkapkan kekhawatiran mereka, mengatakan bahwa bantalan udara tampak tidak sepenuhnya mengembang. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa bantalan tersebut telah disiapkan dengan cukup, meskipun terlihat mengempis karena pria tersebut mendarat di bagian pinggir, bukan di tengah.

Menanggapi pertanyaan AsiaOne, SCDF mengatakan bahwa mereka menerima panggilan untuk meminta bantuan di Blok 624 Yishun Ring Road pada hari Selasa sekitar pukul 10.35 pagi. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, seorang pria berusia 41 tahun terlihat berdiri di langkan di lantai sembilan.

Menurut polisi, pria tersebut ditangkap berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan Mental (Perawatan dan Pengobatan). (Shofiy Nabilah)

(FJR)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) membeberkan kabar terbaru terkait praktik penyelewengan alias fraud dalam kasus PT Jiwasraya (Persero). Tercatat nilai fraud hampir menyentuh Rp50 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, perkara Jiwasraya merupakan kasus hukum besar di Indonesia, sehingga pelakunya dipastikan dihukum seumur hidup.

?Pak Erick masuk saat ini temukan itu kasus Jiwasraya yang ternyata fraud-nya besar banget, hampir Rp50 triliun,? ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

?Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa yang melakukan fraud itu sudah dihukum oleh Pengadilan seumur hidup. Artinya memang ini kasus hukum yang besar, yang kita proses, secara hukum diproses,? paparnya.

BUMN di bidang asuransi jiwa ini beberapa tahun lalu dinilai salah kelola. Praktik-praktik penipuan yang marak terjadi di internal perusahaan, di antaranya seperti menawarkan bunga yang tidak lazim, timbal balik yang tak layak.

?Jadi kita kembali lagi flashback ke belakang, bahwa karena asuransi ini ditangani dengan tidak benar, menawarkan bunga-bunga yang tidak layak, gak lazim, timbal balik yang gak lazim, makanya terjadi fraud seperti ini,? beber dia.

Adapun, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun, angka ini dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 lalu.

BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana di Jiwasraya selama 2008-2018.

Akibatnya, Kementerian BUMN selaku pemegang saham bakal membubarkan (likuidasi) Jiwasraya, usai pemegang saham melakukan restrukturisasi pemegang polis.

Arya mencatat, likuidasi BUMN di bidang asuransi jiwa ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dia memperkirakan, pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September 2024.

"Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi, ini akan dibubarkan. Perkiraan bulan September (2024)" ucap dia.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) alias Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis atau sebanyak 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan sudah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.

?OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu,? kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan resminya.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, lanjut Aman, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

?RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis,? ujar Aman.

Aman menjelaskan, RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya, untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life.

Dalam hal ini, untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis ex-Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya.

Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, sebanyak 68% pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi telah menyetujui skema tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

?Namun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis ini untuk mengikuti skema restrukturisasi,? imbuh Aman.

Sementara itu, bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemadam Kebakaran (Damkar) Indonesia berawal dari tragedi memilukan akibat kebakaran hebat di Kramat Kwitang pada 1873 yang kemudian mendorong Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beleid pembentukan Branwir (Brandweer, Bahasa Belanda).

Meski demikian, baru beberapa tahun kemudian atau tepatnya 1 Maret 1919 organisasi pemadam kebakaran resmi berdiri berdasarkan peraturan Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden van Batavia pada 1915.

Di usianya yang menginjak 105 tahun pada tahun ini, Damkar, yang memiliki semboyan Yudha Brama Jaya atau kemenangan dan keberhasilan dalam perang melawan kebakaran, melalui sejumlah tantangan, diantaranya yang baru-baru ini viral di media sosial.

Unggahan Sandi Butar Butar, petugas Damkar Kota Depok, soal kerusakan sejumlah peralatan operasional pemadam kebakaran berujung pemanggilan dirinya dan sejumlah rekannya untuk mengikuti pembinaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap (PKTT) di ruang Kepala UPT Damkar Cimanggis pada Selasa (23/7/2024).

Bagaimana sebenarnya kondisi Damkar di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa.

Merujuk pada akun Instagram resmi Damkar @damkar.indonesia, pos sektor pemadam kebakaran merupakan salah satu komponen penting dan utama dalam sistem penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, mobil pemadam kebakaran menjadi komponen penting dan utama berikutnya.

Setiap I unit kendaraan damkar dioperasikan oleh 6 petugas damkar, yaitu 1 orang sebagai komandan regu, 1 orang sebagai pengemudi sekaligus operator pompa, dan 4 orang anggota petugas damkar yang dilengkapi alat perlindungan diri (APD).

Persoalannya, pada 2024, seperti dikutip dari @damkar.indonesia, Indonesia baru memiliki 1.009 pos sektor pemadam kebakaran (13,9%), dari 7.266 pos yang dibutuhkan atau terdapat gap kebutuhan sebesar 86,1%!

Bisnis.com, JAKARTA — Penanggulangan kebakaran di Indonesia memasuki masa darurat dan titik kritis seiring dengan kekurangan sejumlah peralatan pemadaman kebakaran (Damkar).

Korps Damkar Indonesia mencatat Indonesia baru memiliki 1.009 pos sektor pemadam kebakaran pada 2024 atau sekitar 13,9%, dari total kebutuhan sebanyak 7.266 pos damkar. Artinya, ada gap kebutuhan sekitar 86,1% atas pos damkar.

Kebutuhan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bahwa minimal di setiap kecamatan terdapat 1 pos sektor damkar.

Merujuk akun sosial media Instagram @damkar.indonesia, pos sektor pemadam kebakaran merupakan komponen penting dan utama dalam sistem penanggulangan kebakaran di setiap kecamatan.

Selanjutnya, mobil pemadam kebakaran menjadi komponen penting dan utama berikutnya.

Setiap I unit kendaraan damkar dioperasikan oleh 6 petugas damkar, yaitu 1 orang sebagai komandan regu, 1 orang sebagai pengemudi sekaligus operator pompa, dan 4 orang anggota petugas damkar yang dilengkapi alat perlindungan diri (APD).

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, misalnya, mencatat sepanjang 2023 terjadi 2.286 kejadian kebakaran.

Sementara itu, jumlah personel pemadam kebakaran di Ibu Kota tercatat hanya sebanyak 3.800, dari kebutuhan ideal sebanyak 11.200 petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Gulkarmat).

Sejarah korps Damkar Indonesia cukup Panjang. Berawal dari tragedi memilukan akibat kebakaran hebat di Kramat Kwitang pada 1873, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan beleid pembentukan Branwir (Brandweer, Bahasa Belanda).

Meski demikian, baru beberapa tahun kemudian atau tepatnya 1 Maret 1919 organisasi pemadam kebakaran resmi berdiri berdasarkan peraturan Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden van Batavia pada 1915.

Di usianya yang menginjak 105 tahun pada tahun ini, Damkar, yang memiliki semboyan Yudha Brama Jaya atau kemenangan dan keberhasilan dalam perang melawan kebakaran, melalui sejumlah tantangan, diantaranya yang baru-baru ini viral di media sosial.

Unggahan Sandi Butar Butar, petugas Damkar Kota Depok, soal kerusakan sejumlah peralatan operasional pemadam kebakaran berujung pemanggilan dirinya dan sejumlah rekannya untuk mengikuti pembinaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap (PKTT) di ruang Kepala UPT Damkar Cimanggis pada hari ini, Selasa (23/7/2024).