Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan susu sapi dari peternak lokal bisa diserap dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini merespons terkait aksi peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur dan Boyolali Jawa Tengah yang membuang susu karena tak mampu di serap industri.

"MBG memang dirancang menyerap berbagai produk lokal, termasuk susu. Saat ini program dalam proses persiapan," kata Dadan pada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Dadan menjelaskan saat program ini dijalankan, kebutuhan susu akan meningkat. Selain itu, peternak lokal juga tak perlu khawatir lantaran pengadaan susu nantinya akan mengutamakan hasil panen dari peternak tanah air.

Dia mencontohkan, di Jawa Timur nanti akan dibutuhkan sebanyak 2 juta liter per hari untuk kebutuhan calon penerima program. Sementara di Jawa Tengah membutuhkan 1,8 juta liter per hari untuk ini.

"Jadi, jika program Makan Bergizi Gratis jalan, pasti ada new emerging market. Kebutuhan akan susu pasti meningkat," jelasnya.

Menurutnya kasus aksi yang terjadi di dua provinsi itu terjadi lantaran peternak sapi perah masih belum masuk rantai pasok MBG. Pasar susu dari peternak ini juga masih bergantung pada industri tertentu.

Sehingga, saat industri tak bisa menyerap produksi susu peternak, maka ada peternak memang berpotensi merugi.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500.000 liter susu segar.

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Musuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya. Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali menggelar aksi mandi susu pada Sabtu (9/11).

Aksi itu merupakan protes atas pembatasan kuota yang diterapkan di Industri Pengolahan Susu.

Para pengepul susu mengaku kecewa lantaran serapan susu dari sapi lokal berkurang.

Selain Boyolali, peternak dan pengepul di Pasuruan juga sempat melakukan aksi protes.

Mereka membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan pengiriman susu ke IPS.

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen.

Hal ini disampaikan Saan merespons aksi peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur yang membuang susu karena pembatasan jumlah pengiriman ke industri pengolahan.

"Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Sekretariat Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Sabtu (9/11).

Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.

"Jadi tetap disamping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, itu tetap juga harus selain impor, karena memang tidak mencukupi, juga peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor.

Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tururnya.

Diberitakan sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.

Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyipakan lahan seluas 1,5 juta hektare untuk kebutuhan investasi dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi daging. Lahan ini disiapkan sebagai upaya mendorong produksi susu dan daging sapi di Indonesia.

“Untuk saat ini, inventarisasi lahan yang disiapkan dari Ditjen PKH, kalau tidak salah, angka koreksi mungkin 1,5 juta hektare untuk investasi sapi perah maupun sapi pedaging,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda di Jakarta, pada Kamis (7/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia menerangkan, area yang disiapkan Kementan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk mengembangkan dan mendukung produksi susu dan daging sapi di Indonesia. Strategi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor dalam mendukung program peningkatan populasi ternak dan produksi susu nasional melalui pengembangan peternakan sapi yang modern.

Untuk mendukung aspirasi tersebut, Kementan mendorong sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sinergi yang dimaksud dituangkan dalam klaster peternakan yang akan memperkuat kelembagaan dengan melibatkan perusahaan, koperasi, dan kelompok tani.

Sederet upaya yang telah dicanangkan itu menjadi bagian dari dukungan Kementan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Menurut Agung, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi penting karena keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh, khususnya dalam hal peningkatan produksi susu dan daging. Melalui sinergi dan koordinasi ini, pasokan susu dan daging dapat berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

“Artinya, secara bersama-sama, kita menggerakkan seluruh lini untuk peningkatan produksi daging dan susu,” kata Agung.

5 Investor Asing

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan ada lima investor asing dari Qatar hingga Vietnam siap berinvestasi untuk industri sapi perah di Indonesia. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi susu sapi dalam negeri.

“Ada 5 pengusaha susu serius di Indonesia. Ada dari Qatar, Brazil, kemudian kalau tidak salah Amerika. Lalu Vietnam,” ungkap Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun proyek susu ini rencananya akan digarap di sejumlah wilayah potensial di Indonesia, antara lain Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Papua. “Kemarin itu dari Sulawesi Tengah. Kita kemungkinan cek di Kalimantan. Ada juga di Merauke. Lahan kita banyak. Sekarang ini kita beri pilihan pada investor,” ucapnya.

Amran mengatakan, Indonesia tentu menyambut baik inisiatif investasi proyek susu dari sejumlah pengusaha asing seperti ini. Dia berujar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk menjamin kenyamanan berinvestasi di sektor sapi perah tersebut.

“Jangan kita persulit investor supaya mereka nyaman investasi di Indonesia. Kata kuncinya adalah beri kenyamanan investor, khususnya sektor pertanian, kami yang kawal langsung. Kami kawal ke Menteri Investasi di Indonesia,” katanya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 55 perusahaan akan mengimpor 1,3 juta sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mentan Amran menjelaskan bahwa impor sapi tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2029.

“Sumber (impor sapi perah) berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Meksiko," ujar Amran usai Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Mentan Amran memaparkan bahwa tahapan impor akan dimulai tahun depan dengan 200.000 ekor sapi, kemudian 300.000 ekor pada tahun 2026, 400.000 ekor pada tahun 2027, dan 1 juta ekor pada tahun 2028.

Sapi-sapi tersebut akan ditampung di lahan seluas 500.000 hektar, sehingga diharapkan mampu menghasilkan 3,6 juta ton susu per tahun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa sekitar 50-60 perusahaan telah berkomitmen untuk mengimpor sapi hidup guna mendukung penyediaan daging dan susu dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Sudaryono, perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. "Ada sekitar 50-60 perusahaan yang menyatakan minat, baik untuk sapi perah maupun sapi potong," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Namun, sejauh ini komitmen tersebut belum diwujudkan dalam bentuk impor sapi," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Dwi menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan langkah mediasi dengan UD Pramono dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," tuturnya.

1.300 peternak sapi perah terancam gulung tikar

Akibat pemblokiran rekening UD Pramono itu, sebanyak 1.300 peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah.

Pasalnya, UD Pramono selama puluhan tahun berperan penting bagi peternak sapi perah untuk menyediakan pakan dan pembelian susu.

Namun, UD Pramono saat ini terpaksa menghentikan usahanya sementara waktu setelah rekeningnya diblokir karena tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Diberitakan sebelumnya, para peternak pun tidak tinggal diam. Ratusan peternak sapi perah di Boyolali pun mendatangi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024), untuk meminta klarifikasi masalah UD Pramono dan nasib mereka.

"Hari Jumat besok, (UD milik) Pak Pramono akan tutup. Makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi," kata Gito (56) warga Dukuh Rejosari, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo.

Gito menambahkan, aksi ini bertujuan untuk memastikan UD Pramono tidak ditutup, karena jika itu terjadi, 1.300 peternak sapi perah akan kehilangan pembeli utama dan bisa berujung pada kerugian besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pemblokiran rekening bank milik UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah yang menyebabkan usaha dagang tersebut menutup usahanya sementara.

Diketahui, pemblokiran rekening UD Pramono karena terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemblokiran rekening yang dilakukan merupakan bagian dari penagihan pajak.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Sebab, DJP bertugas menagih hak negara terhadap penunggak pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan, pemblokiran rekening yang dilakukan kepada UD Pramono telah didahului dengan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah nelakukan penyitaan kepada penunggak pajak.

"Tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif," ungkapnya.

Namun lantaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan UD Pramono belum melunasi tunggakan pajaknya, maka DJP melakukan tindakan penagihan aktif antara lain berupa pemblokiran nomor rekening.

"Dalam upaya penegakan hukum, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan lahan sekitar 92.000 hektar untuk investor sapi perah.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Lahan-lahan itu tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Lahan seluas 12.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan digunakan untuk investasi TH Group, perusahaan sapi asal Vietnam.

“Kami sudah meninjau Poso bersama perusahaan TH Group. Di sana ada lahan seluas 12.000 hektar, sementara di Sulawesi Selatan ada 30.000 hektar dan di Kalimantan Tengah 50.000 hektar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Adapun TH Group berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal.

Investasi dari Vietnam itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman di bidang pertanian yang ditandatangani pada 19 Mei lalu.

Mentan Amran menambahkan bahwa impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250.000 ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Amran.

Rencananya, pada hari ini, Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

TH Group juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, hingga saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi ke Indonesia, dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Rinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

“Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700.000 sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi,” kata Sudaryono.